JENESYS: Pengentasan Kemiskinan (Waleed Aly)

November 18, 2009

Laporan Individual
Waleed Aly (Australia)
Pengajar, Universitas Monash

diterjemahkan oleh Dipo Siahaan

Mr. Aly mendapat gelar sarjana di bidang Teknik Kimia dan Hukum dari Monash University. Setelah bekerja di Pengadilan Keluarga Australia dan kantor pengacara Maddocks, ia menjadi mahasiswa pascasarjana bidang Politik selain juga mengajar di almameternya. Penelitian dan pengajarannya terfokus pada terorisme dan kekerasan politik, dan kaitannya dengan isu keberagaman, kohesi sosial, dan multikulturalisme.

Sebuah Potret Tentang Australia: Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Rakyat Australia cukup beruntung dapat hidup di sebuah negara maju yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat belakangan ini. Selama dekade terakhir, surplus ekonomi yang tinggi berlanjut terus, dan pengangguran berada pada level terendah dalam tiga dekade terakhir. Fakta itulah yang kerap digembar-gemborkan pemerintahan Howard yang baru saja lengser.

Jelas bahwa krisis finansial global secara radikal mengubah gambaran kemajuan tersebut. Saat ini sedang berlangsung perdebatan hangat tentang apakah ekonomi Australia akan ikut terpuruk ke dalam jurang resesi atau tidak – kalau memang belum terjatuh. Angka pengangguran meningkat lagi, dan surplus tahun lalu yang cukup besar tiba-tiba berubah menjadi defisit. Tentu saja, situasi ekonomi di sini tidak semuram banyak ekonomi-ekonomi maju lainnya (khususnya Amerika Serikat dan Jepang), tapi tidak diragukan lagi bahwa ekonomi Australia juga mengalami kerusakan.

Bahkan demikian pun, kemiskinan di Australia masih merupakan konsep yang relatif – kecuali mungkin pada komunitas-komunitas orang asli terpencil yang memiliki standar hidup yang memrihatinkan. Australia tidak mempunyai definisi resmi kemiskinan, sehingga sulit untuk memperkirakan tingkat penyebarannya. Namun, jika sebagaimana Adam Smith kita mendefinisikan kemiskinan sebagai terkait dengan kemampuan seseorang untuk mendapatkan barang dan produk jasa yang dianggap mendasar oleh norma sosial setempat, maka kita dapat mengindentifikasikan sejumlah indikator kemiskinan di Australia sebagaimana berikut:

  • Sekitar 16 persen orang Australia tidak bisa membayar tagihan gas dan listrik tepat waktu.
  • Sekitar 12 persen hanya mampu membeli pakaian bekas.
  • Sekitar 20 persen mempunyai pendapatan kurang dari setengah rata-rata pendapatan mingguan nasional
  • 27 persen orang Australia tidak mampu membiayai liburannya.

Dalam hal ini, Australia tidak berbeda dengan Jepang. Membicarakan kemiskinan di kedua negara tidaklah membicarakan tentang orang yang sedang berhadapan langsung dengan bahaya kelaparan. Berbicara tentang kemiskinan di Jepang dan Australia  adalah berbicara tentang kesenjangan pendapatan. Dan sebagaimana di Jepang, yang mana nanti kita akan kembali lagi, kesenjangan di Australia tampaknya semakin membesar di dekade belakangan. Data dari Biro Statistik Australia mengungkapkan bahwa antara 1968 dan 2000, porsi kekayaan material nasional dari separuh populasi Australia mengalami pengurangan. Laporan dari National Centre for Social and Economic Modelling menemukan bahwa pada akhir periode yang sama, 50% populasi dengan pendapatan terendah di Australia hanya memiliki sekitar 7 persen dari total kekakayaan nasional.

Itu tidak terlalu mengejutkan mengingat jalur kebijakan ekonomi dan politik yang ditempuh oleh Australia selama periode tersebut. Utamanya setelah 1980an, ketika pemerintahan Australia merangkul ide pasar bebas dunia, dan membuka ekonominya pada kekuatan-kekuatan tersebut. Yang terjadi setelah itu adalah munculnya era neo-liberalisasi yang ditandai dengan deregulasi dan swastanisasi. Banyak sektor pelayanan publik penting (perbankan, transportasi, energi, air, telekomunikasi)  yang diswastanisasi, baik sebagian atau seluruhnya. Ini kemudian mengakibatkan kenaikan harga yang membebani pekerja berpendapatan rendah dan kaum pengangguran. Banyak tempat kerja yang “dikasualisasi[1]”, dalam arti bahwa walaupun angka pengangguran resmi rendah, proporsi pekerja penuh waktu juga mengecil. Bersamaan dengan itu, ada peningkatan jumlah pekerja miskin yang dipekerjakan, tapi dengan pendapatan sangat kurang dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan stabilitas posisi mereka dalam masyarakat.

Saya menekankan pada dimensi kesenjangan di sini, karena itulah tema besar bidang penelitian saya. Dalam mempelajari fenomena konflik sosial dan kekerasan politik, para sarjana telah lama berdebat antara hubungan kedua hal tersebut dengan kemiskinan dan kesenjangan. Sementara debat tersebut masih berlanjut, buku James Gilligan dan Richard Wilkinson secara meyakinkan berargumen tentang adanya hubungan antara kesenjangan dan tindak-tindak kekerasan dalam masyarakat. Dan walaupun kesenjangan – terutama dalam kasus kekerasan politik – dapat bersifat sosial, politik dan kultural, selain bersifat ekonomis, jelas bahwa dimensi finansial kesenjangan juga perlu dipikirkan dalam konteks kohesi sosial, terutama seiring dunia masuk dalam wilayah ekonomi yang makin sulit.

Kemiskinan dan Inklusi Sosial di Jepang: Beberapa Pengamatan

Jelas bahwa Australia dan Jepang saling terhubung. Sebagian alasannya karena begitu banyak interaksi ekonomi yang mengikat mereka berdua. Contohnya, saat ini Jepang merupakan rekan dagang terbesar Australia. Keduanya juga terhubung oleh sejumlah pengalaman bersama dalam berbagai bidang yang lebih luas lainnya. Walaupun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan kecil yang penting. Meski ada sejumlah kesamaan pengalaman Jepang dan Australia dalam menghadapi globalisasi, dalam sejumlah kasus dampak globalisasi terhadap Jepang lebih parah. Ini mungkin karena transisi menuju ekonomi pasar bebas global mensyaratkan perubahan yang lebih radikal bagi Jepang daripada bagi Australia.

Dalam tingkatan yang lebih luas, hal ini dapat terlihat pada meningkatnya kesenjangan, baik di masyarakat Jepang maupun Australia. Dampak neoliberalisme pada kesenjangan dan kemiskinan relatif di Australia telah dibahas sebelumnya, namun dalam kasus Jepang  dampak ini terasa lebih tajam. Laporan OECD, misalnya, menempatkan rasio kemiskinan Jepang pada angka 15% dari total populasi. Bandingkan dengan Australia yang sekitar 11 persen. Tingkat kesenjangan yang meningkat ini dapat dianggap sebagai salah satu fungsi globalisasi, bila merujuk sejumlah kajian yang secara konsisten menunjukkan kecenderungan peningkatan rasio kemiskinan di Jepang dari sejak sekitar tahun 80an.

Namun mungkin perbandingan yang paling mendalam antara kedua negara adalah dalam bidang hubungan industrial. Sebagaimana halnya angkatan kerja di Australia mengalami kasualisasi, demikian juga hal yang sama terjadi di Jepang. Bedanya di Jepang hal ini terjadi dalam cara yang lebih ekstrim. Ini dikarenakan model tradisional hubungan kerja di Jepang adalah ikatan seumur hidup antara perusahaan dan pekerja,  yang hampir mirip dengan ikatan keluarga. Hal ini tidak ada di Australia. Pekerja Jepang akan bergabung dengan sebuah perusahaan tanpa perlu ada deskripsi pekerjaan yang jelas, dan perusahaan-perusahaan Jepang akan bertanggungjawab atas perbaikan kehidupan pekerja mereka dalam arti yang seluas-luasnya – termasuk kesejahteraan pribadi mereka. Sebagai tambahan dari gaji dan bonus, perusahaan juga memberikan subsidi perumahan, asuransi dan pensiun. Sebagai gantinya, perusahaan akan mendapatkan kesetiaan seumur hidup dari pegawai mereka. Sistem seperti ini jelas tidak bisa dipertahankan dalam lingkungan neo-liberal karena dapat mengurangi kemampuan perusahaan-perusahaan Jepang untuk berkompetisi dalam pasar global. Politik neo-liberal menekankan pada fleksibilitas pasar tenaga kerja, yang bertentangan dengan sistem pekerjaan yang dijelaskan di atas. Segera setelah Jepang mengadopsi arah neo-liberal, perubahan-perubahan drastis langsung terjadi.

Jadi, di Jepang, massa pekerja memasuki pekerjaan non-tetap, dimana mereka bekerja dengan kontrak terbatas atau sebagai pekerja temporer. Prosesnya mirip sekali dengan proses yang disebut casualisation (kasualisasi) di Australia. Di Jepang saat ini, lebih dari 35 persen angkatan kerja, dipekerjakan dalam cara yang cenderung lebih tidak aman ini. Itu berarti peningkatan hingga 350 persen dari level tahun 1960. Di Australia, sekitar 30 persen angkatan kerja adalah pekerja kasual.

Namun mungkin perbedaan terbesar antara Jepang dan Australia, yang juga memperbesar dampak perubahan kondisi kerja, adalah sistem kesejahteraan masing-masing negara.

Pemerintah Australia memberikan sejumlah tunjangan kepada warganya sebagai hak yang dapat dinikmati. Tunjangan yang paling jelas dan relevan adalah tunjangan pengangguran, yang diberikan kepada rakyat Australia yang sedang tidak bekerja. Sebaliknya, sistem Jepang didirikan atas dasar skema asuransi sosial, dimana premi asuransinya dibayarkan dari gaji para pekerja. Dalam skema seperti ini, tunjangan pengangguran hanya bisa diberikan kepada mereka yang telah diasuransikan selama paling tidak 6 bulan, dalam jangka waktu satu tahun setelah berhenti bekerja. Skema ini dengan demikian diberikan atas dasar kontribusi.

Sulit sekali bagi pekerja non-reguler untuk mengikuti skema ini karena sifat pekerjaan mereka yang tidak regular tersebut. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek dan buruh harian. Model asuransi sosial mensyarakatkan ikatan kerja seumur hidup, dan telah terbukti sangat efektif dalam lingkungan yang seperti itu. Masalah bagi Jepang adalah: pada saat karakter sistem ketenagakerjaan mengalami perubahan radikal akibat globalisasi, sistem kesejahteraan sosialnya tidak ikut berubah bersamanya. Tentu saja akibatnya, seiring dengan meningkatnya kasualisasi, semakin sedikit pekerja Jepang yang mendapatkan manfaat dari sistem kesejahteraan sosial yang tersedia. Hal ini sebagian disebabkan karena perubahan sistem ini terjadi perlahan-lahan, tanpa banyak disadari orang. Ini juga merupakan konsekuensi dari filsafat politik yang dianut Jepang. Keputusan Jepang untuk merangkul politik neo-liberal membuatnya cenderung enggan untuk mengembangkan sistem kesejahteraan sosialnya atau membuatnya menjadi lebih bersifat semesta. Paling tidak hingga krisis finansial global terjadi, pemerintah Jepang berulangkali menyatakan keinginannya untuk mengurangi ukuran dan ruang lingkup tanggungan sistem kesejahteraannya.

Ini mungkin adalah orientasi politik yang dimiliki bersama Jepang pada akhir-akhir ini bersama dengan negara paling neo-liberal di dunia, Amerika Serika. Dan sebagaimana halnya di sisi lain Pasifik, di Jepang pun pengangguran menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang berat. Dalam tur JENESYS ini, kami berulangkali mendengar tentang betapa kondisi tanpa pekerjaan dapat menyebabkan seseorang kehilangan tempat tinggal dan menjadi tunawisma, karena tidak adanya jaring pengaman yang cukup bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Tentu saja betul bahwa dalam ekonomi manapun kondisi pengangguran akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk jatuh ke dalam kemiskinan dan kehilangan tempat tinggal, namun program kesejahteraan yang menyeluruh dapat meringankan dampak tersebut – paling tidak dalam jangka pendek. Keterputusan antara perubahan situasi ekonomi Jepang yang dinamis dan sistem kesejahteraan yang statis mengakibatkan tidak munculnya faktor-faktor yang dapat meringankan hal itu bila terjadi.

Walaupun begitu ada sejumlah cara lain untuk meredam dampak globalisasi. Di program JENESYS ini, hal ini dapat terlihat sangat jelas melalui kisah tentang Umaji-mura di prefektur Kochi. Desa pegunungan kecil ini – dengan populasi sekitar 1,150 jiwa dan tanpa jalan pemerintah dan bangunan sekolah menengah atas – mencuat karena kisah keberhasilan ekonomi mereka selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Berhadap-hadapan dengan realita tentang kehidupan pedesaan di Jepang yang terancam mengalami kepunahan, penduduk Umaji mengumumkan niat mereka untuk memutar balik proses tersebut, dan membangun sebuah desa yang mandiri. Mereka pun mendirikan industri sendiri mulai dari pertanian, perhutanan, dan turisme. Sekarang mereka mengekspor barang untuk dijual di  Metropolitan Museum of Art di New York. Sebagai hasilnya, mereka berhasil menjadi pengecualian yang sangat jarang ada di antara komunitas pedesaan lain di seluruh Jepang: sebuah komunitas desa yang populasi dan ekonominya mengalami pertumbuhan. Umaji telah menjadi lebih dari sekedar sebuah tempat. Umaji telah menjadi sebuah merek, yang menarik dukungan kuat dari luar perbatasannya sendiri.

Jelas bahwa Umaji mendapatkan keuntungan dari kreativitas penduduknya dan kepemimpinan kepala desa mereka. Namun jelas juga bahwa kesuksesan Umaji berpangkal dari solidaritas komunitas mereka. Karena komitmen sosial pada desa dan para penduduk desalah yang membuat bisnis mereka mampu menciptakan dan mempertahankan kemakmuran di dalam komunitas mereka. Satu contoh tentang ini terlihat dalam pembuatan produk Yuzu, dimana petani lokal dibayar dengan harga yang tetap untuk barang yang mereka hasilkan, bahkan walaupun harga pasar atas produk tersebut berfluktuasi yang umumnya dapat menyebabkan sang petani dibayar lebih murah. Dengan menggunakan cara ini, bisnis di Umaji memprioritaskan kesejahteraan rakyat mereka di atas wilayah kerja pasar yang sempit.

Namun, kesuksesan Umaji menunjukkan masalah yang lebih luas di Jepang (khususnya Jepang urban). Dari berbagai pertemuan yang diadakan selama tur JENESYS ini, tampaknya mulai muncul konsensus bersama di antara aktivis komunitas, akademisi dan politisi bahwa susunan sosial Jepang mengalami erosi akibat industrialisasi dan globalisasi – khususnya di kota-kota. Kesadaran komunitas yang dulu kuat dan vital di masyarakat Jepang, sekarang telah dilemahkan oleh munculnya masyarakat yang terbentuk oleh rasionalitas pasar. Sebagai contoh, peningkatan mobilitas angkatan kerja Jepang secara alamiah melemahkan loyalitas pada kelokalan masing-masing orang. Seiring dengan semakin mudahnya orang menjelajahi seluruh negeri dalam rangka bekerja, mereka akan semakin jarang meletakkan akar (identitas dan budaya) mereka di tempat-tempat tertentu. Dampak keseluruhan dari berbagai perkembangan serupa adalah masyarakat menjadi semakin terbelah-belah, dan logika individualisme pun muncul. Perkembangan budaya semacam ini dapat menjadi penghalang terciptanya kesetaraan, karena berisiko menimbulkan perilaku sosial yang cenderung memandang remeh orang-orang yang menerima bantuan finansial, karena menganggap orang-orang itu mengalami situasi tersebut karena salah mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan tidak adanya dorongan politis untuk menyediakan jaringan pengaman sosial bagi para pengangguran.

Namun tentu saja, politik dan kebudayaan selalu bersifat dinamis, dan sekarang semakin dinamis. Krisis finansial global bukan hanya mengungkap keterbatasan pasar bebas, namun juga menampilkan dengan jelas, secara berulang-ulang, bahwa kerap kali mereka yang menderita karena dampak krisis bukanlah mereka yang bersalah.  Bencana finansial yang saat ini kita saksikan tidaklah diciptakan oleh orang-orang yang sekarang kehilangan pekerjaan mereka. Kesadaran tentang hal ini berpotensi untuk merubah penilaian konvensional sosial tentang pengangguran. Semakin sulit untuk mempertahankan kisah fiksi bahwa mereka yang menjadi pengangguran adalah pemalas atau berkemampuan rendah, bila sering terjadi orang-orang yang tidak pemalas dan tidak berkemampuan rendahlah yang justru kehilangan pekerjaan. Dengan cara yang sama, kita sekarang menyaksikan kecenderungan politik untuk menjauhkan diri dari neo-liberalisme yang kaku dan menuju sistem ekonomi dengan intervensi negara yang semakin besar dengan tujuan melindungi kesejahteraan warganya. Baik Jepang dan Australia telah menyetujui paket stimulasi finansial besar. Dan lebih luas lagi bagi Jepang, keterpurukan  dalam depresi ekonomi menunjukkan dengan jelas hubungan antara fenomena pengangguran dengan fenomena ketunawismaan sehingga dapat disadari oleh pemerintah, yang saat ini sedang mencoba berbagai cara untuk dapat memberikan tempat hunian bagi para pengangguran. Mungkin situasi yang seperti ini akan mendorong pergeseran pola pikir politik jangka panjang ke arah rekonsiliasi kebijakan ekonomi dengan kesejahteraan sosial hingga derajat tertentu. Maksudnya, Jepang mungkin sedang berada dalam proses menemukan pentingnya proses inklusi sosial sebagai cara meredam konsekuensi brutal resesi global yang tak terhindarkan.

Hal-hal yang Didapat dari JENESYS

Sebagai mahasiswa ilmu politik, saya merasa bahwa program JENESYS ini memberikan banyak hal. Tapi mungkin hal paling mendalam yang saya dapatkan adalah saya dapat merefleksikan ketersalinghubungan masalah-masalah kemiskinan di dunia. Jelas kemiskinan dialami dengan cara yang berbeda di berbagai bagian dunia yang berbeda. Kondisi kehidupan orang miskin di India tidak dapat dibandingkan dengan orang miskin yang ada di Jepang atau Australia. Namun sulit sekali dibantah bahwa tingkat keterhubungan global telah mencapai suatu titik dimana kemiskinan jarang sekali disebabkan hanya oleh faktor-faktor yang sifatnya lokal. Berbagai kesulitan yang bermunculan di hadapan Jepang saat ini mengilustrasikan fakta itu dengan baik. Kesulitan ekonominya memiliki penyebab yang sifatnya internasional. Dan kerentanannya terhadap krisis finansial global sebagian disebabkan karena suatu ideologi politis yang telah merasuki sebagian besar negara maju: neo-liberalisme.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh elemen-elemen global perlu ada dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jelas bahwa ini adalah masalah politik yang sulit dipecahkan oleh negara secara individual, dan ini menunjukkan secara implisit pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi dan bersifat internasional dari pada yang pernah ada sebelumnya.

Pelajaran yang didapat, dengan demikian, relatif cukup jelas. Kesulitan Jepang akibat angka kemiskinan yang meningkat bukanlah masalah Jepang saja. Kemiskinan disebabkan dan merupakan hasil dari peristiwa-peritiwa global, selain juga disebabkan orientasi ideologi yang saat ini kembali dipertanyakan terus menerus. Untuk mengamati semua ini terjadi adalah pengalaman yang luar biasa berharga, dan hanya dimungkinkan melalui kesempatan yang diberikan oleh program JENESYS. Aku selamanya berterima kasih karena ini.

 


[1] Casualisation, perubahan status dari pekerja formal-penuh menjadi informal-paruh waktu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: