JENESYS: Pengentasan Kemiskinan (Laporan Penasihat Program)

November 18, 2009

Laporan Penasihat Program
Februari 2009
Aya K. Abe
National Insitute of Population and Social Security Research

diterjemahkan oleh Dipo Siahaan


1. Tujuan Program

Tujuan program ini adalah untuk memperkenalkan kepada para partisipan mengenai sejumlah program dan gerakan pengentasan kemiskinan dan inklusi sosial di berbagai negara Asia Timur. Juga sebagai ajang pertukaran ide untuk tercapainya inklusi sosial. Program ini mengumpulkan 20 orang partisipan dari Australia, Brunei, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Jepang, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Saya mendapat kesempatan untuk menjadi penasihat program ini. Bisa dikatakan bahwa negara-negara yang diwakili oleh masing-masing partisipan cukup bervariasi dalam hal status ekonomi, struktur sosial, rejim politik yang berkuasa, dan program perlindungan sosialnya. Jepang, bersama dengan Australia dan Selandia Baru, adalah negara-negara yang dikategorikan paling ‘maju’ di Asia Timur dilihat dari GDP per kapitanya dan telah mengembangkan sistem keamanan sosial yang cukup luas, termasuk sistem dana pensiun, asuransi kesehatan publik, sistem bantuan publik, dan berbagai jasa pelayanan sosial lainnya. Namun, Jepang juga perlu menimba pengalaman negara Asia lainnya, justru karena ia menikmati  buah kemajuan ekonomi selama hampir setengah abad tanpa pernah merasa khawatir mengenai kemiskinan di dalam negeri. Bangsa Jepang bangga atas dirinya sendiri karena merasa telah mencapai keberhasilan ekonomi tanpa menciptakan jurang pendapatan yang terlalu lebar di dalam masyarakatnya. Hingga belum lama berlalu, istilah “Bangsa kelas-menengah” digunakan berulangkali untuk menggambarkan Jepang, oleh masyarakat umum, pembuat kebijakan, dan politisi. Namun, sejak 1990an, tampak semakin jelas bahwa persepsi “Jepang sebagai masyarakat yang setara” tidak lain merupakan sebuah mitos. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di bagian berikut, tingkat ketidaksetaraan Jepang telah meningkat sejak  1970an dan rasio kemiskinannya sekarang berada di peringkat kedua di antara 19 negara anggota OECD (Meksiko dan Turki tidak dihitung), di bawah Amerika Serikat.

Mungkin karena mitos mengenai “Jepang sebagai masyarakat setara” telah tertanam begitu kuat dalam benak masyarakat, kesadaran tentang kemiskinan sebagai suatu masalah sosial di Jepang menjadi sangat rendah. Pemerintah tidak lagi mengumpulkan data statistik terkait kemiskinan sejak 1960an, dan bahkan hingga sekarang tidak ada statistik resmi kemiskinan. Masyarakat juga tidak menyadari tentang “kemiskinan” di sekitar mereka, karena orang-orang miskin yang bermunculan acap kali “tak terlihat”, dalam artian bahwa walaupun standar kehidupan mereka rendah, kehidupan mereka yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding-dinding apartemen mereka. Tanda-tanda kemiskinan akan sekali-sekali “terlihat”  dalam artikel yang kadang muncul dalam sebuah koran mengenai seorang ibu tua yang ditemukan mati kelaparan di dalam sebuah kamar apartemen tua.

Konsep inklusi/eksklusi sosial juga relatif baru di Jepang. Walaupun dalam masyarakat Jepang ada sejumlah kelompok minoritas seperti kelompok-kelompok “Hisabetsu”, yaitu keturunan Ainu, Cina dan Korea, masyarakat Jepang adalah masyarakat yang relatif homogen bila dibandingkan dengan kebanyakan negara Asia lainnya, yang umumnya memiliki kelompok-kelompok minoritas dalam jumlah besar. Oleh karena itu, selain kelompok minoritas kecil yang telah disebut di atas, isolasi sosial sebagian kelompok masyarakat tidak pernah dianggap sebagai sebuah isu sosial.

Sebaliknya, banyak negara-negara Asia lainnya memiliki sejarah panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan dan inklusi sosial, baik sebagai kebijakan pemerintah maupun sebagai bagian dari gerakan rakyat. Walaupun kondisi ekonomi memburuk dan sumber daya alam semakin sulit didapat, negara-negara ini memiliki daya sosial dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Para peserta program ini membawa kekayaan pengetahuan dan pengalaman masing-masing dari berbagai latar belakang negara dan posisi, seperti pegawai negeri yang mengerjakan program-program publik bagi orang miskin, aktivis NGO, jurnalis, dan peneliti. Selama 10 hari mereka belajar dan mengamati bagaimana situasi kemiskinan dan eksklusi sosial di Jepang, dan selama itu pula mereka terus memberikan saya perspektif dan wawasan baru mengenai Jepang. Ini adalah 10 hari yang mencerahkan buat saya.

Dalam laporan ini, saya akan pertama-tama menjelaskan kebijakan sosial dan kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan di Jepang. Setelah itu, saya akan menggaris bawahi sejumlah komentar dan pengamatan dari lima laporan kelompok yang disajikan oleh para peserta di akhir program. Bagian terakhir adalah mengenai kesan saya tentang program ini.

2.Ulasan Mengenai Kemiskinan dan Eksklusi Sosial di Jepang

Cetak biru utama kebijakan sosial Jepang adalah skema asuransi sosial semesta, yang dilengkapi dengan program-program kesejahteraan dan bantuan sosial lainnya yang relatif kecil. Empat program asuransi sosial Jepang adalah: Dana Pensiun (diberikan bagi pensiunan, penyandang cacat, dan bagi korban kecelakaan yang selamat), Asuransi Kesehatan Publik, Tunjangan Pengangguran, dan Perlindungan Jangka Panjang. Sistem asuransi kesehatan publik dan dana pensiun menghabiskan porsi terbesar pengeluaran dana keamanan sosial, atau hingga 24% dari total pendapatan nasional.

Walaupun jumlah dana pensiun nasional tidak cukup untuk menutupi biaya hidup para orang tua pensiunan, dana itu diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang umumnya dianggap sebagai masalah orang berusia lanjut. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, isu kemiskinan dan ketidaksetaraan tidak menjadi bagian dari agenda politik nasional sepanjang 1970an hingga 1980an, dikarenakan perkembangan ekonomi Jepang yang mencapai dua digit dan standar hidup yang meningkat pesat. Pada masa itulah muncul istilah yang kerap digunakan orang, yaitu “100 juta orang kelas menengah” (100 juta adalah populasi Jepang saat itu) (Tominaga 1979). Sebagai akibatnya, program-program sosial menjadi lebih bersifat semesta, sehingga “peng-kelas menengah-an” sistem sosial terus berkembang (Hoshino 2000). Keefektifan kebijakan sosial dalam memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan tak pernah dipertanyakan, dan kemiskinan pun “terlupakan” (Iwata 2007).

Di pertengahan 1990an, dengan meletusnya gelembung ekonomi Jepang, isu ketimpangan pendapatan pun terangkat sebagai sebuah isu sosial. Koefinisian Gini meningkat pesat selama 1990an hingga 2000 (lihat figur 1). Statistik resmi yang dkeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, memperlihatkan bahwa koefisien Gini meningkat dari 0,314 pada 1980 menjadi 0,3812 di 2001. Ini adalah peningkatan yang besar, membuat Jepang sebagai salah satu negara paling “tidak setara” setelah Amerika Serikat di banding negara-negara OECD lainnya. Kemiskinan juga menjadi isu belakangan ini di tahun 2000an. Tabel 1 memperlihatkan rasio kemiskinan Jepang selama 1990an menuju awal 200an. Rasio kemiskinan meningkat pada periode tersebut, terutama di kalangan anak-anak dan usia kerja.

Bahkan dalam kondisi yang demikian pun, sistem perlindungan sosial dan sistem pajak di Jepang tidak seefektif di negeri-negeri lain dalam hal mengurangi ketaksetaraan dan, terutama, kemiskinan. Hal ini dikarenakan sistem perlindungan sosial Jepang pada umumnya didasarkan pada program asuransi sosial. Lebih dari 70% anggaran untuk program perlindungan sosial diperuntukkan untuk program asuransi sosial kelompok lanjut usia. Oleh sebab itu perpindahan dana umumnya bersifat antar-generasi, dalam arti bahwa itu terjadi dari kelompok usia kerja menuju kelompok lanjut usia, bukan dari yang kaya menuju yang miskin. Juga, manfaat yang didapat dari skema asuransi sosial tidak selalu bersifat progresif. Manfaat tersebut didapatkan seseorang atas dasar kontribusi orang bersangkutan sebelumnya (dalam arti dihitung dari premi yang pernah ia bayarkan sebelumnya) dan bukan didasarkan pada “tingkat kebutuhan”. Itulah sebabnya, individu-individu miskin yang tidak berkontribusi banyak tidak dapat menerima manfaat perlindungan sosial yang sama dengan individu-individu yang lebih kaya (contoh: tunjangan pensiun. Di lain pihak, manfaat tunjangan pelayanan kesehatan kurang lebih sama bagi semua orang). Manfaat tunjangan yang berdasarkan pada tingkat “kebutuhan” diberikan secara terbatas, seperti pada Dana Bantuan Publik dan Tunjangan Pemeliharaan Anak, namun tingkat bantuannya dibatasi pada skala minimum.

Agar dapat melihat betapa tidak efektifnya sistem perlindungan sosial Jepang dalam pengentasan kemiskinan, mari kita melihat sejumlah angka yang menunjukkan rasio kemiskinan pre-transfer dan post-transfer pada negara-negara anggota OECD (tabel 2). Rasio kemiskinan pre-transfer adalah rasio kemiskinan pada level pendapatan awal, yaitu sebelum menghitung beban biaya pajak dan perlindungan sosial dan sebelum menghitung berbagai pertambahan dana seperti uang pensiun, tunjangan anak, dan lain sebagainya. Sedangkan rasio kemiskinan post-transfer merujuk pada rasio kemiskinan berdasarkan pendapatan bersih, setelah beban pajak dan premi perlindungan sosial dibayar dan berbagai tunjangan diterima. Tabel 2 menunjukkan bahwa walaupun kebijakan sosial Jepang cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan di kalangan penduduk lanjut usia (rasio kemiskinan 61% dari pre-transfer, menjadi 22,0% pada post-transfer), kebijakan tersebut tidak terlalu efektif pada kalangan usia kerja (dari 16,4% menjadi 12,3%), dan bahkan untuk kelompok anak-anak, kebijakan sosial tersebut malah meningkatkan rasio kemiskinan (dari 12,8% menjadi 13,7%).

Mengapa sistem perlindungan sosial demikian tidak efektif? Sejak krisis finansial yang diikuti dengan krisis ekonomi melanda dunia pada akhir 2007, media-media meliput kemiskinan secara luas, termasuk meliput orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal mereka. Namun demikian, kesadaran mengenai kesenjangan dan kemiskinan sebagai masalah sosial tidak dibarengi dengan munculnya komitmen politik untuk menyelesaikan isu tersebut. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini. Pertama, sistem fiskal Jepang adalah salah satu yang terburuk terkena dampak krisis di antara negara-negara OECD lainya, dan oleh sebab itu hampir mustahil untuk mengalokasikan dana tambahan untuk program pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Biaya pengeluaran sosial terus meningkat hanya karena menuanya populasi Jepang yang terjadi secara alamiah, dan pemerintah telah berkomitmen untuk membatasi peningkatan pengeluaran alamiah ini (yang disebabkan oleh penuaan populasi). Perdana Menteri Koizumi saat masih menjabat, berulangkali menekankan kebutuhan untuk “reformasi tanpa kecuali”, yang berarti semua aspek perlindungan sosial perlu direformasi untuk mengurangi beban finansial di masa depan. Alasan kedua adalah adanya kontroversi akademis tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan. Beberapa peneliti mengklaim bahwa meningkatnya kesenjangan adalah konsekuensi natural dari penuaan populasi dan oleh sebab itu tidak dapat disebut “kesenjangan” nyata. Banyak politisi dan birokrat terjun dalam perdebatan ini, sehingga sulit mencapai satu konsensus untuk melakukan sesuatu.

3. Hasil dan Implikasi Bagi Jepang

Di akhir program JENESYS, para partisipan dibagi dalam lima kelompok sesuai dengan afiliasi masing-masing: Pemerintah, NGO1, NGO2, Media dan Peneliti. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk membuat laporan pendek dengan topik tentang apakah yang dapat tiap sektor (pemerintah, komunitas NGO, jurnalis dan peneliti) lakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan eksklusi sosial. Saya secara spesifik meminta mereka untuk berinovasi dalam pendekatan dan pemikiran mereka. Ke-5 laporan kelompok ada di dalam buku laporan program. Sejumlah poin yang mencerahkan akan diringkas di bawah.

1) Pengamatan Pada Kebijakan dan Program Pemerintah

Kelompok Pemerintahan (Souvannamethy Vanxay (Laos), Ahmad Shobirin (Indonesia), Alaina Jay de Vries (Australia), dan Haji Mohammad Sofian Bin Haji Amit (Brunei)), merumuskan 7 pedoman utama bagi pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan. Saya tidak akan memerincinya karena itu semua akan dijelaskan dalam laporan individual masing-masing, namun saya hendak menunjukkan sejumlah poin yang cukup relevan dengan konteks Jepang. Pada pedoman yang pertama kelompok ini menekankan pentingnya “Tata Pemerintahan yang Kuat” dimana sangat penting untuk melakukan “evaluasi terus menerus”. Ini adalah poin yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintahan Jepang. Dalam situasi ekonomi global hari ini yang berubah-ubah dengan cepat, performa dan keefektifan berbagai kebijakan yang lalu perlu terus dievaluasi dengan menggunakan perangkat evaluasi kebijakan yang berdasarkan pada hasil. Sejak 1960an, pemerintahan Jepang gagal dalam mengevaluasi dampak kebijakan pengentasan kemiskinan yang ia lakukan, karena asumsi yang digunakannya saat itu adalah bahwa pengembangan sistem perlindungan sosial seperti pemberian dana pensiun dan asuransi kesehatan publik, bersama-sama dengan perkembangan ekonomi, akan secara otomatis menghilangkan kemiskinan. Namun, tampak jelas terlihat dari statistik yang diberikan pada bagian sebelumnya, selain juga hasil pengamatan di sejumlah lokasi seperti Kotobuki-cho dan Moyai, asumsi ini tidak bisa dipertahankan lagi kebenarannya.

Menrik untuk dicatat bahwa kelompok pemerintahan menuliskan “Penciptaaan kondisi yang menguntungkan untuk pembangunan ekonomi” sebagai salah satu pedoman. Sangat mudah bagi Jepang untuk melupakan prinsip ini, padahal perlu diingat bahwa keberhasilan ekonomi Jepang dari 1970an hingga 2000an berkontribusi sangat besar dalam pengentasan kemiskinan dan, pada derajat tertentu, pendekatan eksklusi sosial (misal: buruh kontrak dapat menemukan kerja yang memampukan dia untuk hidup secara layak).

2) Pengamatan Tentang NPO Jepang

Ada dua kelompok NGO. Kelompok pertama (Sandra Gani (Filipina), Arde Wisben (Indonesia) dan Dang Huang Giang (Vietnam)) menyampaikan pengamatan kritis mereka mengenai NPO-NPO di Jepang. Pengamatan pertama mereka adalah bahwa “Banyak NPO-NPO Jepang memberikan intervensi yang bersifat praktis dan jangka pendek seperti memberikan makanan yang hangat, menyediakan tempat berlindung, mengadakan program-program luar-sekolah bagi anak-anak yang orang tuanya harus bekerja, dan seterusnya. Sedikit sekali NPO yang bekerja untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan.” Dalam pandangan saya, ini adalah kelemahan paling besar dari NPO-NPO di Jepang. Bahkan saya, yang telah melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Jepang selama dekade terakhir, hanya mengetahui segelintir NPO yang bergerak dalam bidang advokasi (i). Banyak NPO, meski upaya mereka sangat kuat dan acap kali penuh pengorbanan, telah merasa cukup dengan “pemberian” mereka dan – jika boleh saya mengatakannya tanpa khawatir terdengar terlalu keras – mereka merasa puas dengan diri sendiri. Moyai adalah salah satu dari sedikit NPO yang berupaya untuk membangkitkan kesadaran publik dan gerakan politik melawan kemiskinan. Namun, bahkan gerakan politik yang diprakarsai oleh Moyai pun masih berada di tahap awal. Mr. Yuasa, ketua Moyai, pernah berkata bahwa ambisi hidupnya adalah memenuhi Jalan Ginza dengan demonstran. Ia mengaku merasa iri terhadap banyak negara Asia di mana gerakan politik melawan kemiskinan memiliki skala yang massif. Komentar beliau menggarisbawahi poin tersebut.

Pengamatan kritis lain yang dilakukan oleh kelompok ini adalah bahwa “Banyak NPO tidak berbasis pada komunitas”. Ini dapat dilihat bahkan di Kotobuki-Cho, yang menurut penilaian kelompok ini sebagai NPO yang”paling berbasis komunitas” di antara 5 NPO lain yang  kami kunjungi.  Di situ bahkan banyak orang yang terlibat dalam aktivitas Kotobuki-cho berasal dari komunitas luar (misalnya, mahasiswa yang ingin mempelajari “isu-isu sosial”) . NPO Jepang perlu merancang cara untuk menciptakan gerakan sosial yang berasal dari komunitas itu sendiri.

Kelompok NPO yang kedua (Nad Luansang (Thailand), Norhayati Binte Mohammad Ali (Singapura), Sun Young Kim (Korea) dan Mark Lawrence B. Cruz (Filipina)) membuat sejumlah observasi menarik mengenai kehidupan orang Jepang, juga masyarakat dan kebudayaannya. Dari semua poin yang disebutkan kelompok ini, hal yang menurut saya  paling menarik adalah mereka berpendapat masyarakat Jepang “terlalu tergantung pada bantuan pemerintah” dan “menyebabkan mereka menjadi sulit untuk berdiri di kaki sendiri”. Ini perlu dijelaskan sedikit. Di Jepang, orang miskin adalah yang paling mandiri, dalam arti mereka tidak mencari bantuan pemerintah atau bantuan jenis lain dari orang lain. Ini adalah alasan mengapa begitu banyak tunawisma yang menolak Dana Bantuan Publik. Walaupun begitu, bila bicara mengenai aktivitas NPO, kebanyakan NPO cenderung bersandar pada bantuan pemerintahan (Dana Bantuan Publik, dan lain-lain) dalam membantu kaum miskin, dan mereka juga berperan sebagai “jembatan” antara kaum miskin dengan pemerintah atau sebagai “juru bicara” atas nama kaum miskin. Aktivitas-aktivitas semacam ini tidak memotivasi kaum miskin untuk memberdayakan diri sendiri.

Kelompok kedua ini juga menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Jepang masih “berada dalam jangkauan penyelesaian” oleh Jepang sendiri. Ini cukup tepat bila mengingat bahwa para pengamat berasal dari negeri seperti Thailand dan Filipina yang mengalami situasi ekonomi lebih buruk dari Jepang dan skala permasalahannya jauh lebih besar. Kelompok ini percaya bahwa ada kesempatan yang cukup besar untuk membangun masyarakat sipil di Jepang jika kesadaran publik ditingkatkan. Mereka merekomendasikan penggunaan pendekatan “Fun, Cool and Aspiring”  melalui cara-cara unkonvensional, termasuk dengan acara program TV-realitas.

3) Pengamatan Tentang media

Kelompok Media (Mya Tha Htet (Myanmar), Latheefa Beebi Koya (Malaysia), Kensuke Matsueda (Jepang), dan Caleb Starrenburg (Selandia Baru)) mengusulkan dibentuknya “Ombudsman Rakyat”, yaitu sebuah koalisi luas yang mewakili berbagai stakeholders untuk melakukan lobi dan pendampingan dalam rangka pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana dinyatakan juga oleh Kelompok NPO 1, mereka melihat bahwa kegiatan pendampingan di Jepang perlu dikuatkan untuk mendorong agar pemerintah, juga rakyat, untuk bergerak. Ide mereka mengenai Ombudsman Rakyat termasuk perwakilan dari NPO (baik yang memperjuangkan hak dan yang memberikan pelayanan), serikat buruh, media, pengacara, praktisi medis, akademisi, mahasiswa/kelompok pemuda, dan seniman. Pengamatan mereka cukup tepat dan saya cukup gembira melaporkan bahwa gerakan semacam itu telah dimulai di akhir musim gugur 2008 yang lalu. Sekelompok orang – khususnya dari latar belakang akademisi, pengacara dan aktivis NPO – berkumpul untuk membentuk garda bersama dalam rangka memberikan advokasi tentang isu kemiskinan. Jaringan yang terbesar adalah Jaringan Han Hinkon (Anti-Kemiskinan). Kelompok advokasi untuk kemiskinan anak-anak juga sedang dibentuk. Mereka semua masih gerakan-gerakan kecil, namun semuanya mengarah pada pembentukan Ombudsman Rakyat di masa depan.

4) Pengamatan tentang Komunitas Penelitian
Kelompok terakhir adalah Kelompok Akademisi dan Peneliti (Li Jing (Cina), Chhim Chhun (Kamboja), Minati Sinha (India), Lai Wan Teng (Malaysia), Waleed Aly (Australia)). Sebagaimana kelompok lainnya, mereka mengamati bahwa di Jepang kesadaran tentang kemiskinan rendah, sektor NPO kecil bila dibandingkan negara maju lainnya, dan bahwa masalah kemiskinan terpecah-belah. Lalu kelompok ini mengusulkan dilakukan “Penelitian Aksi”. “Penelitian Aksi” mereka memanfaatkan sumber daya dari sektor swasta sekaligus juga pemerintah, dan ini adalah konsep baru bagi Jepang dimana kebanyakan dana penelitian berasal dari pemerintah. Mereka juga menunjukkan pentingnya membangun pertalian internasional. Kebanyakan akademisi Jepang tidak bagus dalam menyebarkan informasi tentang apa yang terjadi di Jepang, baik mengenai kebijakan pemerintah dan juga tentang penelitian. Hubungan mereka dengan komunitas peneliti internasional acap kali bersifat satu arah, dalam arti mereka hanya menerima informasi dari dunia luar. Walau memang pengumpulan informasi penting, komunikasi satu arah semacam ini tidaklah memunculkan debat dan kolaborasi yang nyata. Dalam hal ini, saya berharap bahwa hubungan yang terbina dalam program JENESYS ini dapat terus berlanjut.

4. Kesimpulan

Saat Japan Foundation pertama kali menginformasikan tentang program ini, saya merasa agak khawatir mengenai keefektifannya. Masalah kemiskinan dan eksklusi sosial memiliki akar  yang sangat dalam di kebudayaan dan masyarakat masing-masing negara. Juga situasi ekonomi serta skema perlindungan sosial satu negara dengan lainnya memiliki perbedaan yang sangat besar. Kekhawatiran yang lain adalah bahwa upaya pemberantasan kemiskinan dan inklusi sosial, baik oleh pemerintah maupun oleh sector swasta, tidak terlalu aktif di Jepang. Waktu itu saya sempat berpikir bahwa para peserta tidak dapat belajar banyak dari Jepang. Namun, ternyata kekhawatiran saya tak beralasan. Sungguh sangat menggugah melihat para peserta saling berdebat dengan semangat, dengan menggunakan Jepang sebagai contoh sambil menyajikan pengalaman dan pengetahuan mereka di masing-masing negara sendiri.  Saya mendapatkan perspektif baru tentang kemiskinan dan eksklusi sosial di Jepang, dan saya yakin para peserta juga mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa pulang.

Perjuangan melawan kemiskinan baru saja dimulai di Jepang. Dalam konteks ini, pilihan waktu penyelenggaraan program JENESYS ini sangat tepat. Adalah tugas saya sekarang, bukan sebagai penasihat program ini, melainkan sebagai sesama kawan pejuang menghadapi kemiskinan, untuk menyampaikan berbagai observasi dan usulan dari para peserta ini kepada pemerintah Jepang, sector NPO, media dan komunitas peneliti.

Bibliography
Abe, Aya (2006) ‘Hinkon no Genjo to Sono Youin (The state of Poverty and its causes)’ in Oshio, T. et al. (eds) Nihon no Shotoku Bunpai (Income Distribution of Japan), Tokyo University Press.

Tominaga, K. (2001) Welfare States in Changing Societies (Shakai Hendo no Nakano Fukushi Kokka), Chuo Koron shinsha.

Iwata, M. (2007) Gendai no Hinkon, chikuma shoubou.

OECD (2008) Growing Unequal? OECD

Catatan Belakang:

(i) Pengecualian adalah organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan orang-orang cacat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: