Akhir Persekutuan Jepang-Amerika? Penolakan Ozawa atas Kebijakan Pengiriman Pasukan Jepang ke Samudra Hindia

August 27, 2007

Diterjemahkan dari: The End Of Alliance “Bussiness as Usual”? Ozawa’s Rejection of Japan’s India Ocean Deployment.
Url: http://japanfocus.org/products/details/2497

 

Tulisan ini diterjemahkan dengan seijin penulisnya: Prof. Richard Tanter.

Akhir Persekutuan Jepang-Amerika? Penolakan Ozawa atas Kebijakan Pengiriman Pasukan Jepang ke Samudra Hindia

Richard Tanter
(diterjemahkan oleh Dipo Siahaan)

Kekalahan koalisi partai politik yang dipimpin LDP dari partai Demokrat Jepang (Democratic Party of Japan/DPJ) di pemilihan majelis tinggi Jepang pada tanggal 29 Juli telah menyebabkan gelombang kejut pada persekutuan Jepang-AS. Pimpinan DPJ, Ozawa Ichiro – yang dikenal orang terutama karena gaya politiknya yang kasar dan kebijakan garis kanannya – dengan segera membawa DPJ ke arah yang bertentangan dengan keinginan Amerika Serikat menjadikan Jepang sebagai partner militer globalnya.

Pihak oposisi (DPJ) memanfaatkan dominasi yang baru dimenangkannya di parlemen ini (tepatnya di Majelis Pertimbangan) dalam 4 langkah. Pertama, DPJ dan parner koalisinya di Majelis Pertimbangan dengan segera menunjuk seorang tokoh senior dari kubu Sosial Demokrat, Eda Satsuki, sebagai Presiden Majelis Tinggi. Satsuki menjadi ketua Majelis Pertimbangan pertama yang bukan berasal dari kubu LDP, dalam setengah abad terakhir. Penunjukan ini memampukan DPJ untuk pertama kalinya mengendalikan rapat-rapat yang terjadi dalam majelis tinggi. [1] Langkah yang kedua adalah dengan menegaskan pada LDP bahwa pemerintah perlu mendapatkan persetujuan parlemen untuk pengiriman pasukan ke luar negeri, bukan hanya sekedar pemberitahuan dan pengiriman laporan saja. [2] Langkah ketiga adalah dengan mengumumkan bahwa DPJ menolak segala upaya penambahan/pengembangan kekuatan Angkatan Udara yang sudah dikirimkan ke Irak, dan bahwa DPJ pernah mempertimbangkan untuk mendorong ditetapkannya Ketetapan Majelis Tinggi yang mengakhiri pengiriman tersebut. [3] Langkah keempat adalah mengumumkan pada LDP dan Amerika Serikat, bahwa DPJ menolak segala upaya pengembangan/penambahan kekuatan Angkatan Laut yang ditugaskan di Samudra Hindia, setelah berakhirnya masa tugas mereka yang didasarkan pada ketentuan Parlemen tanggal 1 November 2001 tentang Hukum Tindakan-tindakan Anti Terorisme. [4]

Tidak mengejutkan bahwa kritik paling keras terhadap Ozawa dan posisi politiknya datang dari Duta Besar AS di Tokyo, Thomas Schieffer. Baik Ozawa dan Schieffer memiliki reputasi sebagai politikus yang intimidatif. Saat Schieffer menerima laporan bahwa DJP hendak menolak perpanjangan penugasan keempat angkatan laut Jepang (MSDF) di Samudra Hindia, dia langsung dengan tegas menuntut agar DPJ merubah posisinya tersebut. Schieffer menjadi Duta Besar di Jepang setelah menjadi Duta Besar di Australia, dimana dia mendapatkan reputasi sebagai seorang Duta Besar yang melakukan intervensi terlalu jauh terhadap politik domestik Australia. Setelah pengumuman Ozawa bahwa DPJ hendak menolak perpanjangan penugasan MSDF, Shieffer mengadakan pertemuan langsung dengan Ozawa. Dalam pertemuan tersebut dia mengatakan bahwa isu Afganishtan adalah isu yang ‘berada di atas pertikaian politik domestik’. Schieffer kemudian menegaskan bahwa pandangan Ozawa bahwa keterlibatan AS di Afganishtan adalah perang yang dilakukan tanpa dukungan PBB adalah pandangan yang salah. Menurut Schieffer, keterlibatan AS di Afganishtan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1746 (2008), yang dikeluarkan tanggal 23 Maret tahun ini. [5]

Efek yang langsung terlihat dari serangan public Schieffer terhadap pimpinan oposisi di Jepang, tidak hanya menyebabkan Ozawa semakin bertekad untuk menolak penugasan MSDF di Samudra Hindia, tapi memperluasnya hingga ke penolakan untuk berparisipasi dalam keseluruhan operasi-operasi militer global Amerika Serika.

“Menurut interpretasi kami terhadap konstitusi, hak membela diri sendiri berlaku ketika Jepang diserang,” demikian Ozawa pada pertemuan terbuka dengan Schieffer di Tokyo. “Jika saya berada dalam posisi pengambil keputusan, saya pikir kami tidak akan berpartisipasi dalam operasi-operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat.” [6]

Koran Nikkei kemudian mencatat bahwa

“sang Duta Besar, tampaknya sedikit terganggu dengan pernyataan Ozawa bahwa Presiden AS, George W. Bush, telah melancarkan ‘Perang Amerika’ di Afganishtan tanpa menunggu consensus internasional terlebih dahulu, mengingatkan sang pemimpin oposisi bahwa “sembilan puluh persen minyak yang digunakan oleh Jepang berasal dari kawasan Timur Tengah yang berada di bawah pengaruh teroris, dan juga ada warga negara-warga negara Jepang yang tewas dalam serangan 11 September 2001”.

Dua hari setelah pertemuan tersebut, dalam pertemuan lain dengan Menteri Luar Negeri, Aso, penilaian Schieffer tentang kemungkinan konsekuensi terburuk atas tindakan tak bertanggung jawab Ozawa semakin meningkat. Saat itu dia telah nmenganggap bahwa mempertahankan koalisi Samudra India sebagai ‘suatu hal yang sangat penting bagi kemanan seluruh dunia, bukan hanya keamanan Amerika Serikat dan Jepang”. [7]

 

Dalam pertemuannya dengan Schieffer yang diliput oleh press, Ozawa (sang nasionalis yang agresif) mengemukakan pandangan yang mewakili banyak kaum konservatif LDP yang sekarang tersingkir. Ozawa menekankan bahwa perang di Afganishtan adalah perang untuk melindungi kepentingan Amerika yang dimulai oleh Amerika Serikat tanpa persetujuan PBB. Jepang, menurut Ozawa, harus terus berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB, tapi tidak boleh ikut terlibat dalam perang Amerika.

Masih belum diketahui apakah Ozawa akan tetap mempertahankan pandangan yang sama apabila tekanan Amerika Serikat dan tentangan dari dalam partainya sendiri meningkat. Juga masih belum bisa diketahui apakah pandangan tersebut hanya merupakan sebuah alat negosiasi untuk menyerang pemerintahan Abe yang sedang goyah ataukah sebagai sebuah upaya untuk membuat Amerika Serikat tidak menganggap remeh Jepang lagi. Memang benar bahwa kelompok oposisi di dalam palermen Jepang, biasanya akan mundur ketika tiba saatnya untuk menekan maju, dan benar juga bahwa partai Ozawa sendiri memiliki banyak tokoh pendukung Amerika – salah satunya adalah mantan ketua DPJ sebelum Ozawa, Maehara seiji – namun demikian Ozawa menyuarakan pertanyaannya tentang penugasan MSDA di samudra Hindia dengan cara yang tidak biasa dilakukan dalam 6 tahun terakhir. Apa pun tujuan akhir Ozawa yang sebenarnya, tindakannya memunculkan kemungkinan bahwa Jepang tidak akan memperpanjang penugasan pasukan kecil ASDF (angkatan darat pasukan bela diri Jepang) di Irak Selatan, sehingga akan menambah semakin panjang daftar mantan negara partner AS di Irak.

Dengan memperhatikan hubungan ketergantungan yang bersifat psikologis antara Amerika Serikat dengan sekutunya, seperti Jepang dan Australia, satu media mengkritik tindakan Ozawa yang menolak untuk memenuhi tuntutan AS akan berisiko membuat Jepang ‘terisolasi’. [8] Tulisan editorial Nikkei mengkhawatirkan bahwa ‘perkembangan ini dapat merusak hubungan persekutuan antara Jepang dengan AS.’ [9] Risiko ini dapat dihindari hanya dengan memanggul ‘tanggung jawab internasional yang lebih besar’, demikian pendapat seorang pejabat senior MSDF kepada Yomiuri:

“Saya percaya bahwa misi (yang sedang kami emban) ini adalah sebuah paspor untuk (dapat diterima) di masyarakat internasional yang masih terus melancarkan perang melawan terorisme.” [10]

Lebih penting lagi, kekalahan LDP dalam pemilihan umum parlemen dan serangan tingkat tinggi Ozawa terhadap penugasan MSDF di Samudra India telah menjadi pukulan telak bagi upaya AS untuk mendorong LDP mengirimkan pasukan darat dan udara ke Afganishtan. Paling tidak selama tahun lalu, Amerika Serikat dan NATO telah menyerukan pentingnya peningkatan komitmen militer Jepang di Afganishtan. AS dan negara-negara anggota NATO garis keras lainnya juga lebih keras menyerukan kepada anggota-anggota NATO lainnya untuk mengirimkan lebih banyak pasukan ke perang Afganishtan dengan alasan mereka semakin lama semakin terdesak. Karena Jepang, dan juga Australia, tidak terlalu banyak mendapatkan pembatasan untuk terjun dalam perang, NATO dan AS menganggap mereka sebagai negara kunci untuk ‘partner non-NATO’. [11] dan PM ABE telah mengindikasikan bahwa kerjasama yang lebih erat dengan NATO di Afganishtan adalah salah satu tujuannya. [12] Wakil Presiden Afganishtan mengunjungi Tokyo pada bulan Juni lalu dan menyerukan agar Jepang memberikan lebih banyak bantuan, termasuk peningkatan peran LDP. Pada saat yang bersamaan, seorang pejabat senior Departemen Pertahanan AS mendesak agar LDP menurunkan lebih banyak pasukan darat ke Afganishtan. [13]

Dengan demikian, institusi pertahanan dan keamanan Jepang, Duta Besar AS untuk Jepang, dan media-media besar, semuanya menyerang Ozawa dengan mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan ancaman terhadap solidaritas koalisi internasional di Afganishtan, yang juga merupakan bagian dari ‘perang melawan teror’. Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan kepada Yomiuri: “Afganishtan adalah tempat pertemuan berbagai kelompok teroris internasional. Jika upaya untuk membangun kembali negara tersebut gagal, dunia akan terus menerus dicengkeram ketakutan oleh ancaman terorisme.” [14] Koran Nikkei ikut menyerang DJP: “penolakan Diet untuk memperpanjang (penugasan itu) hanya akan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Jepang dalam perang melawan terorisme.” [15] Pada saat yang bersamaan dengan perdebatan tentang kemungkinan AS akan menginvasi Waziristan, Thomas Schieffer menceramahi Ozawa pada pertemuan mereka tentang konsekuensi penarikan MSDF dari samudra Hindia pada saat Pakistan sedang mendapatkan giliran menjadi pemimpin pasukan koalisi, bahwa penarikan MSDF mungkin akan melemahkan komitmen Pakistan untuk tetap menjadi anggota koalisi.

“Adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan Pakistan, satu-satunya negara Muslim dalam koalisi ini, untuk tetap menjadi anggota koalisi, karena hal itu akan menunjukkan kepada semua orang di Timur Tengah bahwa perang melawan terror bukanlah perang melawan Muslim.” [16]

Amerika Serikat melihat dengan jelas bahwa perubahan kebijakan yang didorong oleh Ozawa sebagai sebuah ancaman yang serius terhadap kapasitas AS untuk meneruskan keberadaan pasukan koalisi di Afganishtan. Keberadaan pasukan Jepang memiliki makna yang lebih penting secara politis daripada secara militer. Pada bulan Maret 2007, kapal perbekalan, Hamana, bertolak menuju pangkalan di Samudra Hindia untuk ke enam kalinya, dengan ditemani sebuah kapal perusak Takanami-class, Suzunami (DDH 114), yang baru diresmian. [17] Sementara penugasan ini dalam 6 tahun terakhir bermanfaat bagi MSDF dalam upaya mencari pengalaman dalam penugasan koalisi pada operasi-operasi laut jauh, sebenarnya kebutuhan untuk mengadakan lagi operasi serupa telah berkurang pada tahun-tahun belakangan. [18] Kontribusi material Jepang dapat digantikan dengan mudah.

Untuk Amerika Serikat, ancaman lebih besar adalah pada hilangnya potensi rekrutmen untuk perang darat di Afganishtan. Perang Irak tampaknya sudah harus dilupakan, namun seruan untuk menangani perang di Afganishtan – tidak kalah serius dengan perang Irak, namun dengan lebih sedikit kontroversi – semakin meningkat. Ketika Wakil Ketua Bidang Keamanan Asia Pasifik, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, James Shinn menekan mantan wakil ketua LDP, Tamasaki Taku, mengenai kemungkinan penugasan personil SDF di Afganishtan, Tamasaki mengingatkan dia:

“(penugasan) itu sangat sulit untuk diberikan. Perlu upaya yang sangat keras hanya untuk mendorong Diet untuk mengadakan sesi yang membahas perpanjangan Undang-undang Khusus tentang Antitorisme musim gugur ini.” [19]

Jelas bahwa Tamasaki telah membaca situasi dan kondisi politik domestic Jepang dengan tepat, dan melihat dengan sama jelasnya juga bahwa AS tidak akan menerima kata ‘tidak’ sebagai jawaban untuk pertanyaan tersebut.

Bahwa akhirnya Ozawa Ichiro yang kemudian memimpin penentangan terhadap upaya AS untuk menentukan arah kebijakan keamanan Jepang mungkin mengejutkan banyak orang. Hal ini mungkin dampak dari Ozawa yang mengkampanyekan slogan sayap kanan yang nasionalis, yaitu menjadikan Jepang sebagai “sebuah negara normal”. Proses remiliterisasi yang sedang dijalani Jepang adalah cerita sukses dari kampanye tersebut: meninggalkan konsep ‘defensive defense’ dan menggantinya dengan kebijakan kesiapan militer untuk mengatasi ancaman yang mungkin datang, normalisasi penugasan luar negeri SDF, dan pergerakan menuju paradigma ‘great power realism’ serta integrasi yang lebih erat dengan Kebijakan Militer Global AS. [20]

Salah satu agenda kaum nasionalis adalah mengembalikan kedaulatan Jepang secara penuh: oleh karena itu, sebenarnya, tidaklah mengejukan Ozawa mengeluarkan kritikan tajam terhadap politik unilateral AS dan pemahamannya bahwa Jepang akan secara otomatis mengikuti AS. Ozawa tidak menolak kemungkinan berkolaborasi dengan AS dalam melawan terorisme, namun kolaborasi itu harus berbentuk sebagai “keterikatan antara yang sederajat” [21] – sebuah istilah yang hanay dapat diterapkan pada hubungan persekutuan Ampo, pada masa manapun dari sejarahnya yang setengah abad itu.

Namun, mungkin dampak yang lebih penting dalam jangka panjang bagi demokrasi dan terhadap kemungkinan Jepang mengambil peranan penting dalam politik global “sebagai sebuah negara normal” (baik dengan militerisasi atau tidak, baik sebagai sekutu AS atau tidak) adalah tuntutan Ozawa agar setiap perwakilan yang terpilih, baik sebagai anggota parlemen atau sebagai menteri, harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya dan sepantasnya untuk keputusan-keputusan yang mereka buat. Sudah terlalu lama, kata Ozawa, politisi Jepang selalu memilih pejabat senior tak terpilih untuk menjalankan kekuasaan sementara politisi terpilih hanya mengamati saja, dengan demikian memberikan legitimasi namun tidak mengambil tanggung jawab. [22] Politik luar negeri dan kebijakan keamanan adalah contoh utama hal itu, dan kemenangan DJP di Majelis Tinggi yang langsung dimanfaatkan Ozawa adalah satu contoh kasus dimana Ozawa mempraktekkan apa yang sudah dia tuntut dari dulu.

Hasilnya sudah langsung terlihat. Serangan Ozawa terhadap kebijakan Timur Tengah dengan menggunakan istilah ‘bisnis sekutu seperti biasanya’ pasti memiliki sejumlah motif tertentu, dan mungkin saja tidak akan bertahan lama. Namun, untuk pertama kalinya dia telah membawa kelompok oposisi di parlemen pada posisi untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah, dan memaksa AS – yang sebelumnya lebih banyak bergerak di belakang layer – untuk muncul ke luar dan melakukan intervensi publik langsung. Terakhir, tindakan itu juga memunculkan kekhawatiran pada AS akan kontribusi militer Jepang untuk perang di Afganishtan.

Richard Tanter adalah Senior Research Associate di Nautilus Institute for Securiy and Sustainability dan Direktur Nautilus institute di RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) serta seorang Japan Focus Associate. Beliau telah menulis secara luas pada kebijakan keamanan Jepang, termasuk “With Eyes Wide Shut: Japan, Heisei Militarization and the Bush octrine” artikel dalam kumpulan tulisan oleh Melvin Gurtov dan Peter Van Ness (editor), Confronting the Bush Doctrine: Critical Views from the Asia-Pacific, (New York: Routledge, 2005). Buku terakhirnya, dengan dieditori oleh Gerry Van Klinken dan Desmond Ball adalah Master of Terror: Indonesia’s Military and Violence in East Timor in 1999 [edisi kedua].

Beliau menuliskan artikel ini untuk Japan Focus. Dikirimkan pada 12 Agustus 2007.

Catatan Belakang:

[1] With New Upper House Majority, Ozawa Steps Up Attacks On Govt, NikkeiNet, 8 August 2007.
[2] Ruling Parties To Accept DPJ’s Demand On Troop Deployment, NikkeiNet, 7 August 2007.
[3] Ozawa To Mull Submitting Bill To Cancel SDF Dispatch To Iraq, NikkeiNet, 7 August 2007.
[4] Ozawa To Mull Submitting Bill To Cancel SDF Dispatch To Iraq, NikkeiNet, 7 August 2007.
[5] UN Security Council Resolution 1746 (2007).
[6] DPJ Rejects Schieffer’s Request To Extend Antiterrorism Operations, NikkeiNet, August 8, 2007.
[7] Japan, U.S. Conclude Pact On Protecting Shared Military Info, NikkeiNet, 10 August 2007.
[8] For example, Hidemichi Katsumata, “MSDF Mission Key for Japan/ Reinvigorated opposition shouldn’t hinder antiterror law extension”, Daily Yomiuri Online, 7 August 2007: “If Japan departs from this circle now, it will isolate itself in the international community.”
[9] “Editorial: Newly Powerful DPJ Must Avoid Partisan Gamesmanship”, NikkeiNet, August 8, 2007.
[10] Hidemichi Katsumata, “MSDF Mission Key for Japan/ Reinvigorated opposition shouldn’t hinder antiterror law extension”, Daily Yomiuri Online, 7 August 2007.
[11] Masako Ikegami, NATO and Japan: Strengthening Asian stability, NATO Review, Summer 2007.
[12] “Japan and NATO: Toward Further Collaboration”, Statement by Prime Minister Shinzo Abe to the North Atlantic Council, 12 January 2007.
[13] Incoming U.S. official hopes Japan will dispatch SDF to Afghanistan, Afghanistan News Center, June 29, 2007 (Kyodo).
[14] Hidemichi Katsumata, MSDF Mission Key for Japan, Yomiuri, August 7, 2007.
[15] “Editorial: Newly Powerful DPJ Must Avoid Partisan Gamesmanship”, NikkeiNet, August 8, 2007.
[16] Japan’s DPJ Won’t Back Extension of Anti-Terror Law, Ozawa Says, Keiichi Yamamura and Stuart Biggs, Bloomberg, 8 August 2007.
[17] The best systematic coverage of the MSDF deployment chronology and composition is “Jieitai Indoyo haken (Dispatch of SDF to the Indian Ocean) at Wikipedia (Japanese)
[18] Richard Tanter, The MSDF Indian Ocean deployment – blue water militarization in a “normal country”, Japan Focus, May 15, 2006
[19] Incoming U.S. official hopes Japan will dispatch SDF to Afghanistan, Afghanistan News Center, June 29, 2007 (Kyodo).
[20] Richard Tanter, ‘With Eyes Wide Shut: Japan, Heisei Militarization and the Bush Doctrine’ in Melvin Gurtov and Peter Van Ness (eds.), Confronting the Bush Doctrine: Critical Views from the Asia-Pacific, (New York: Routledge, 2005) , and Richard Tanter, About face: Japan’s remilitarisation, CLSA Asia-Pacific Markets, Tokyo, November 2006.
[21] DPJ’s Ozawa Talks Tough In Meeting With U.S. Envoy Schieffer, NikkeiNet, 9 August 2007.
[22] Lihat contohnya Ozawa Ichiro, Nihon kaizo keikaku (Plan for Japan’s Reconstruction) (Tokyo: Kodansha,1993).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: