Oleh: Dipo D. Siahaan

Reiko Asakawa: Jadi video itu…
Ryuji Takayama: Itu tidak berasal dari dunia ini. Video itu dari kemarahan Sadako. Dan dia telah mengutuk kita melalui video itu.
(dari “Ringu”, 1998 )

Pendahuluan

Tahun lalu, seorang profesor dan kritikus film dari Jepang, Yomota Inuhiko datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian tentang film horor Indonesia, dengan bantuan beasiswa API (Asia-Pacific Intellectuals) dari Nippon Foundation. Sementara dia di Indonesia, the Japan Foundation, Jakarta, meminta beliau untuk memberikan kuliah umum tentang film di sejumlah institusi. Beliau akhirnya memberikan ceramah di Cinematek (Yayasan Film Indonesia), Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia dan Jurusan Film Institut Kesenian Jakarta (i) . Saya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ketiga ceramah beliau tersebut.

Satu ceramah yang saya rasakan sangat menarik adalah ceramah yang beliau berikan di Cinematek karena beliau mengangkat topik tentang penelitiannya sendiri, yaitu film horor. Di awal ceramahnya beliau mengatakan (ini tentu saja melalui penerjemah), “film horor sangatlah menarik karena film itu sebenarnya merepresentasikan sisi gelap suatu masyarakat; menceritakan tentang hal-hal yang kita - sebagai sebuah komunitas - takuti bersama, meski dalam simbol-simbol yang perlu diterjemahkan. Film horor mewakili ketakutan kolektif kita”. Istilah ‘ketakutan kolektif’ langsung menggugah rasa ingin tahu saya. Saya baru menyadari bahwa ketakutan tidak sepenuhnya bersifat pribadi. Ada ketakutan yang memiliki akar kultural. Ada hal-hal yang kita takuti karena orang lain menakutinya juga. Kebanyakan orang Barat, misalnya, mungkin tidak merasa takut pada pocong kita, dan mungkin juga tidak pernah bisa benar-benar paham rasa takut kita terhadap Sundel Bolong. Ketakutan terhadap pocong ataupun sundel bolong adalah ketakutan yang diwarisi dan ditularkan. Ketakutan yang bersifat kultural.

Tentang ketakutan kultural yang memiliki sifat kontekstual ini ditegaskan oleh Yomota dalam ceramahnya dengan menunjukkan sebuah klip film horor Jepang. Klip film yang dia tunjukkan diambil dari film tahun 50an berjudul “Yotsuya Kaidan”. Film ini menunjukkan adegan dimana sang tokoh hantu wanita mencoba membalas dendam atas kematiannya dengan cara menjebak sang pembunuhnya ke sebuah sungai. Para pemerannya menggunakan make-up ala artis kabuki, dengan sang hantu perempuan mengenakan bedak putih yang sangat tebal di mukanya. Yomota mengatakan begini, “saya pikir kebanyakan dari anda tidak akan merasa takut apabila melihat film ini. Film ini dapat dinikmati oleh masyarakat tertentu dengan kolektif tertentu pada periode tertentu. Film ini sangat sukses pada masyarakat Jepang di dekade 50an.”

Setelah klip film itu, Yomota menunjukkan klip film lain lagi. Kali ini adalah klip dari film “Ringu” (The Ring), diambil dari adegan ketika dua tokoh protagonis dalam film tersebut menemukan rumah tempat mayat Sadako (tokoh antagonis dalam kisah ini) disembunyikan. Namun mayat tersebut terdapat di dalam sumur yang disembunyikan di balik dinding rumah, sehingga mereka berdua harus menjebol dinding itu agar bisa mengambil mayat itu untuk kemudian menyucikannya. Film ini cukup populer di Indonesia, sehingga kebanyakan peserta ceramah langsung mengenali film itu begitu Yomota menunjukkannya kepada kami. Dia kemudian mengatakan pada kami,”Adegan ini mungkin sudah anda kenali, karena film ini sangat populer, bahkan hingga mendorong Hollywood untuk membuatnya ulang. Dari film ini kita bisa melihat bahwa ‘ketakutan kolektif’ yang tadinya terbatas pada satu masyarakat tertentu telah meluas hingga ke tingkat global. Film ini dapat menimbulkan tingkat ketakutan yang sama bagi orang Amerika seperti halnya bagi orang Jepang, ataupun juga bagi orang Indonesia.”

Sebenarnya tanpa kuliah tersebut pun, saya telah beberapa kali menikmati film horror Jepang. Saya sudah pernah menonton film-film horror seperti Ringu, Ju-On, Kairo, Gakko no Kaidan, dan berbagai judul lainnya. Namun, ceramah Yomota membuat saya mulai mengamati film-film tersebut dengan kerangka berpikir yang berbeda dengan yang saya gunakan selama ini. Hasil pengamatan itulah yang kemudian menghasilkan tulisan pendek ini.

Alasan dan Tujuan Tulisan Ini

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan sedikit gambaran tentang karakteristik film horror Jepang dengan mengambil tiga contoh film horor yang sangat popular di Jepang pada saat dikeluarkan. Tiga film yang akan saya kedepankan dan (coba) analisa di sini adalah: Ringu, Kairo, dan Honogurai Mizu no Soko Kara. Ketiga film tersebut juga di-remake oleh Hollywood dan menjadi bagian dari demam J-horor yang melanda Hollywood antara 3-5 tahun yang lalu. Melalui pemaparan karakteristik ketiga film tersebut, saya berharap bisa menunjukkan sebagian dari ketakutan kultural (ii) masyarakat Jepang.

Saya juga berharap bahwa dengan mengamati ketakutan kultural tersebut lebih lanjut, saya bisa memahami makna dari sejumlah fenomena kontemporer yang melanda masyarakat Jepang. Fenomena kontemporer ini, saya percaya, ditangkap dan direkam dengan baik dalam film horor Jepang dalam serangkaian simbol yang dapat dibongkar dan dibaca ulang maknanya dengan pisau analisa tertentu. Namun, tujuan terakhir ini sebenarnya adalah tujuan ideal yang tidak mungkin bisa dicapai dan diselesaikan dalam satu tulisan pendek seperti ini. Oleh karena itu, artikel ini akan lebih terpusat pada tujuan awal saja, yaitu memberikan deskripsi. Namun, bila memungkinkan, tulisan ini juga akan mencoba menyinggung sebagian kecil dari tujuan kedua.

Sejumlah Referensi

Segera setelah kuliah umum tersebut saya mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit berbagai bahan menarik yang membahas tentang film horror. Karena keterbatasan waktu, dana dan ketersediaan bahan, maka bahan yang saya kumpulkan pun kebanyakan bersumber dari internet. Oleh karena itu, mungkin akan ada pertanyaan soal kredibilitas sumber yang saya gunakan. Namun, dengan sangat menyesal saya perlu katakan bahwa inilah cara terbaik pengumpulan referensi yang bisa saya lakukan karena alasan yang telah saya sebutkan di atas.

Dari pengumpulan bahan tersebut, saya menemukan bahwa kajian tentang film horror sebenarnya telah dilakukan secara meluas. Secara spesifik juga, ketertarikan atas kajian tentang film horror Jepang juga tampaknya cukup meluas, terutama pada saat demam J-Horor melanda Hollywood sekitar 3-4 tahun yang lalu.

Dari internet saya menemukan sejumlah referensi yang cukup menarik.

Salah satu referensi pertama yang patut disebut di sini adalah sebuah buku karangan Noel Carrol berjudul: The Philosophy of Horror Or Paradoxes of Heart (Libri, New York: 1990) (lihat: http://www.amazon.com/Philosophy-Horror-Paradoxes-Heart/dp/0415902169; sneak-peek dapat dilakukan di: http://www.amazon.com/Philosophy-Horror-Paradoxes-Heart/dp/0415902169).

Ini buku yang sangat menarik karena mungkin ini adalah buku pertama yang mencoba meletakkan dasar filosofis untuk kisah-kisah horror yang telah menghantui berbagai masyarakat di berbagai tempat di dunia selama berabad-abad. Buku ini mengisahkan latar belakang kelahiran fiksi horror (atau art-horror/seni-horor dalam istilah sang penulis) serta definisi teknis tentang seni-horor yang sangat berguna. Saya rekomendasikan untuk pertama-tama membaca buku ini bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji tentang film horror secara serius.

Selain itu, saya juga menemukan sejumlah referensi yang membahas tentang film horror Jepang, seperti tulisan Prof. Tim Screech di: http://www.mangajin.com/mangajin/samplemj/ghosts/ghosts.htm, berjudul the Japanese Ghost. Artikel ini mengidentifikasikan berbagai hantu yang ada dalam kisah-kisah rakyat. Sangat berguna untuk memahami latar belakang mistik-spiritual-religius yang menjadi lahan inspirasi film horror Jepang.

Artikel yang juga penting untuk disebutkan di sini adalah yang terdapat di: http://www.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror.php, berjudul: Chris’ Guide To Understanding Horror. Identitas penulisnya kabur, namun saya rasa isi tulisannya sangat patut untuk dibaca lebih lanjut. Lagipula, karena tulisan ini juga tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah tulisan akademis yang kuat, maka saya juga memasukkan artikel tersebut dalam referensi saya.

Ada satu poin penting dalam artikel terakhir yang sangat menarik perhatian saya, yaitu bahwa dalam sistem kepercayaan Shinto, arwah orang yang sudah mati (reikon) dapat terjebak dan tidak bisa meninggalkan dunia ini apabila tidak mendapatkan pemakaman yang pantas atau karena emosi berlebihan yang mereka miliki pada saat mereka meninggal. Poin ini mengingatkan saya pada sebuah cerita dalam buku Lafcadio Hearn, Kwaidan: The Stories and Studies of Strange Things, tentang seorang penjahat yang akan dihukum pancung (iii) dalam cerita yang berjudul “Diplomacy”. Cerita ini menggambarkan tentang kepercayaan masyarakat Jepang atas kemungkinan seseorang menjadi hantu penasaran apabila memiliki ‘emosi berlebih’ itu . Selain itu tentang ‘emosi berlebih’ (iv) ini akan berkali-kali muncul dalam berbagai film horror Jepang, seperti Ju-On dan Ringu.

Demikianlah referensi yang saya pikir penting untuk dikedepankan karena sejumlah alasan. Mengenai referensi lain dapat dilihat di bagian akhir tulisan ini.

J-Horror Sebagai Istilah Problematik Dengan Kegunaan Tertentu

J-Horror adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sejumlah film bergenre horor yang berasal dari Jepang. Istilah ini digunakan terutama untuk film-film Horor Jepang yang diproduksi dari mulai keluarnya film horor “Ringu” (1998). Bahkan boleh dikatakan Ringu itu adalah film pertama yang menyandang predikat “J-Horor”.

Istilah ini adalah istilah yang problematik, karena sebenarnya tidak mungkin menyatukan seluruh film horor yang pernah diproduksi di Jepang dalam satu kelompok. Film horor yang pernah diproduksi di Jepang memiliki ragam dan variasi yang luar biasa besar sehingga sulit sekali menemukan kesamaan di antara semua film tersebut. Istilah ini sebenarnya diciptakan oleh Hollywood di antara 2004/2005, untuk merujuk pada sejumlah film horor asal Jepang yang di-remake oleh Hollywood dan mendapat sukses komersial yang besar. Film-film tersebut antara lain Ringu (1998, di-remake oleh Hollywood menjadi ‘The Ring‘/2002), Kairo (2001, di-remake oleh Hollywood menjadi ‘Pulse‘/2006), Honogurai Mizu no Soko Kara (2002, di-remake oleh Hollywood dengan judul ‘Dark Water‘/2005), dan Ju-On (2003, di-remake oleh Hollywood menjadi ‘The Grudge‘/2004). Dalam perjalan waktu, istilah J-Horor ini pun digunakan untuk merujuk semua film horor yang berasal dari Jepang.

Ada alasan lain yang membuat penggunaan istilah ini problematik.

Sesaat sebelum remake film-film horor Jepang tersebut dimulai, industri film horor Hollywood saat itu sedang mengalami kelesuan. Namun, industri itu bangkit lagi berkat kesuksesan komersil film-film tersebut. Inilah yang kemudian membuat para pengamat film menggunakan istilah J-Horor, dalam rangka mengkontraskan film-film horor tersebut dengan film horor konvensional produksi Hollywood. Dengan demikian istilah J-Horor dihasilkan lebih dengan tujuan untuk membandingkan antara film-film horor Jepang yang masuk ke Hollywood (dengan demikian film horor Jepang yang tidak masuk/dimasukkan ke Hollywood, sebenarnya pada awalnya tidak bisa masuk dalam kategori J-horror ini) dengan film-film horor Amerika konvensional, daripada untuk menggambarkan sejumlah persamaan ciri tertentu yang bisa ditemukan di antara film-film horor Jepang. Artikel di: http://wwww.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror.php ini misalnya, sangat menunjukkan betapa istilah J-Horror adalah istilah yang dibuat dengan tujuan untuk perbandingan daripada untuk pengkategorian sesuatu.

Walaupun problematik, istilah ini menurut saya tetap perlu digunakan, terutama untuk merujuk pada sekumpulan film horror Jepang yang dikeluarkan paska Ringu (1998). Saya bukan ahli film, namun saya berpendapat bahwa diadaptasinya Ringu oleh Hollywood menandakan satu era baru dalam perfilman horor Jepang. Sejak pengadaptasian tersebut, film horror Jepang menjadi punya satu ‘label’ tertentu. Tidak hanya label sebenarnya. Bersama dengan label itu, melekat pula serangkaian karakteristik tertentu. Memang benar bahwa baik label maupun karakteristik tersebut disematkan oleh pihak luar, bukan pelaku film Jepang sendiri. Namun, tampaknya penyematan label dan karakteristik tersebut ‘diamini’ oleh para pelaku film horror Jepang. Tampaknya juga ada upaya sadar dan sengaja dari para pembuat film horror Jepang untuk mengikuti jejak Ringu, dengan menggunakan teknik sinematografi yang sama, menggunakan latar yang sama dan mengangkat topik yang kurang lebih sama (v).

Sebelum membahas lebih lanjut tentang benang merah yang menghubungkan berbagai film J-horor, berikut saya sampaikan sinopsis dari ketiga film yang disebut sebagai J-horor.

***spoilers alert***
***Di bawah ini adalah bocoran kisah film-film’Ringu’, ‘Kairo’, dan ‘Honogurai Mizu no Soko Kara’. Sangat tidak direkomendasikan bagi mereka yang bermaksud menonton film-film tersebut nantinya***

J-HOROR: SEJUMLAH CONTOH

The Ring
Contoh pertama yang bisa diketengahkan di sini adalah tentunya film yang mengawali ‘demam J-Horor’ di Hollywood, yaitu Ringu. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Suzuki Koji berjudul ‘The Ring’. Ada sejumlah perbedaan antara film dan novelnya, namun basis cerita keduanya tetap sama.

Ringu diawali dengan kematian aneh dua orang siswi sekolah menengah Tokyo, setelah menonton sebuah kaset video. Salah seorang korban yang meninggal, Tomoko, memiliki seorang bibi yang bekerja sebagai reporter di sebuah stasiun televisi Tokyo. Kematian Tomoko membuat sang bibi, Reiko Asakawa, merasa penasaran. Dia pun mencoba mencari tahu tentang penyebab kematian Tomoko.

Dalam penyelidikannya, Reiko menemukan sebuah legenda urban yang mengatakan tentang sebuah video terkutuk yang dapat membunuh orang 7 hari setelah menonton video tersebut. Reiko menemukan video yang telah ditonton oleh Tomoko dan kemudian menontonnya. Dia tidak bisa memahami adegan yang ia lihat di dalam video tersebut, namun entah kenapa dia merasa adegan-adegan tersebut sangat mengganggu dan menggelisahkan. Ia semakin gelisah ketika teleponnya tiba-tiba berbunyi tepat setelah ia selesai menonton film tersebut. Ketika ia angkat tidak ada orang yang menjawab. Reiko, walaupun masih bersikap setengah skeptis, merasa khawatir bahwa jangan-jangan legenda urban itu memang benar adanya. Merasa takut dan gelisah, Reiko kemudian meminta bantuan mantan suaminya, Ryuji Takayama. Mereka harus menemukan penyebab kutukan video tersebut dan menetralisirnya dalam waktu 7 hari untuk menyelamatkan Reiko. Semuanya menjadi semakin rumit ketika Reiko menyadari bahwa anaknya, Yoichi, ternyata juga telah menonton video tersebut.

Berdua mereka berhasil menelusuri asal-usul video tersebut ke pulau Oshima. Di sana mereka mendapatkan informasi tambahan bahwa beberapa tahun sebelumnya seorang paranormal lokal, Shizuko, melakukan bunuh diri. Anak Shizuko yang bernama Sadako dilarikan oleh sang ayah dan disembunyikan di sebuah rumah. Sang ayah yang rupanya merasa ketakutan akan kekuatan Sadako, kemudian membunuhnya dan menyembunyikan mayatnya di sebuah sumur yang disembunyikan dalam rumah tersebut. Video tersebut adalah manifestasi dari kemarahan Sadako.

Reiko dan Ryuji kemudian menemukan mayat Sadako, mengangkatnya dan kemudian memberikan penguburan yang layak. Lega karena merasa telah berhasil menghentikan kutukan video tersebut, mereka kembali ke Tokyo.

Namun, sehari setelah kembali ke Tokyo, Ryuji mati karena kutukan Sadako, tepat 7 hari setelah ia pertama kali menonton kaset video tersebut. Reiko yang mendapatkan kabar tersebut menyadari bahwa kutukan Sadako belum habis sama sekali. Namun, ia merasa heran mengapa ia tidak mati karena waktu 7 harinya sebenarnya sudah habis. Akhirnya, dia pun menyadari bahwa ia tidak mati karena ia telah memberikan video itu kepada Ryuji untuk ditonton, sehingga dengan demikian ia telah mengalihkan kutukan tersebut kepada Ryuji. Kutukan tersebut dialihkan apabila kita membuat orang lain menonton video tersebut. Akhirnya, untuk menyelamatkan nyawa anaknya yang juga telah menonton video tersebut, Reiko membawa kaset video tersebut ke rumah orang tuanya untuk mereka tonton.

Kairo

Cerita Kairo diawali dengan dua cerita terpisah yang berjalan paralel dari Michi Kudo dan Kawashima Ryosuke. Di akhir film, kedua tokoh ini akhirnya akan bertemu.

Rekan kerja Michi, Taguchi, telah lama tidak masuk kantor. Michi pergi berkunjung ke apartemennya untuk mencari tahu alasannya, sekaligus juga untuk meminta sebuah floppy disk yang sedang dikerjakan oleh Taguchi. Dia masih sempat berbincang dengan Taguchi dan bahkan menanyakan tentang floppy disk yang berisikan pekerjaan yang selama ini dilakukan Taguchi. Michi mencoba mencari sedikir disket yang dimaksud di meja kerja Taguchi, namun saat menemukan disket tersebut, ia mendengar suara gaduh. Pada saat ia bergegas ke tempat sumber suara, Michi menemukan mayat Taguchi tergantung di seutas tali menghadap dinding. Taguchi telah melakukan bunuh diri. Namun, saat Michi masih merasa kaget atas kejadian tersebut, tiba-tiba tubuh Taguchi perlahan-lahan memudar, menyisakan hanya sebuah noda hitam seukuran tubuhnya di dinding kamarnya, seakan-akan seperti bayangan Taguchi.

Michi kemudian menceritakan kejadian ini kepada rekan-rekan kerjanya, Yabe Toshio dan Junko Sasano. Mereka merasa shock mendengarnya. Ketika Yabe mencoba melihat isi disket yang dibawa oleh Michi, tiba-tiba komputernya tersambung ke sebuah website aneh. Website ini memperlihatkan gambar meja Taguchi, dan juga Taguchi yang ada di samping mejanya, tubuhnya agak tersembunyi dalam bayang-bayang. Pemandangan tersebut menakutkan mereka semua. Yabe kemudian memutuskan untuk menyelidiki kematian Taguchi.

Kisah kemudian berpindah terfokus kepada Kawashima, seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Kawashima tidak menguasai komputer dan bermaksud untuk mempelajarinya. Dia hidup sendirian di sebuah apartemen kecil. Suatu ketika pada saat dia sedang mencoba menghubungkan koomputernya ke internet, tiba-tiba komputernya terhubung ke website yang sama yang dilihat oleh Michi dan kawan-kawan. Namun, pemandangan yang ia lihat berbeda. Saat ia merasa bingung karena kejadian itu, tiba-tiba muncul sebuah pesan di layar komputernya yang bertanya “maukah kau bertemu setan?” Ketakutan, Kawashima segera mematikan komputernya dan beranjak tidur. Tapi di tengah malam, komputer Kawashima tiba-tiba menyala dan tersambung pada website itu kembali. Kawashima terbangun dan melihatnya. Kawashima membanting komputernya itu.

Di kampusnya, Kawashima bertemu dengan Harue yang banyak tahu tentang komputer dan teknologi informasi. Kawashima menanyakan kejadian yang dialaminya kepada Harue, yang kemudian membantunya menelusuri website tersebut karena khawatir bahwa komputer Kawashima telah disusupi oleh Hacker.

Yabe yang bermaksud menyelidiki kematian Taguchi, mendatangi apartemen rekan kerjanya tersebut. Ia mencoba menyelidiki kamar tempat Taguchi bunuh diri. Saat tiba di sana ia merasa samara-samar melihat Taguchi. Namun, saat ia mencoba melihat dengan lebih jelas, ternyata yang ia lihat sebenarnya adalah noda hitam di dinding. Noda hitam itu terpampang di dinding yang dihadap oleh Taguchi pada saat ia bunuh diri. Ukuran dan bentuknya begitu persisnya sehingga noda itu seakan-akan seperti bayangan Taguchi yang jatuh ke dinding pada saat tubuhnya tergantung di situ. Di lantai bawah apartemen Taguchi, Yabe melihat sebuah kamar misterius yang sisi-sisi pintunya disegel dengan selotip merah. Merasa penasaran, Yabe memasuki kamar misterius tersebut. Sejak itu Yabe tidak pernah terlihat lagi.

Michi sendiri berkali-kali menghadapi kejadian yang aneh. Suatu ketika ia melihat pemandangan aneh. Seorang wanita tua yang tinggal di sebuah rumah yang biasa ia lewati di depan sebuah pabrik tua yang tidak digunakan lagi, sedang menyegel sebuah ruangan di pabrik tersebut dengan menggunakan selotip merah. Keesokan harinya, wanita tua itu bunuh diri dengan meloncat dari atas atap pabrik tersebut. Selain itu, teman-teman kerjanya satu persatu menghilang. Setelah Yabe menghilang, bosnya mulai bertingkah aneh dan kemudian menghilang juga. Setelah itu Junko juga menghilang.

Kawashima yang sedang mencoba menyelidiki tentang website aneh tersebut bersama Harue bertemu dengan seorang mahasiswa senior bernama Yoshizaki. Dari keterangan Yoshizaki mereka mengetahui bahwa situs web misterius itu sebenarnya berasal dari dunia kematian. Dunia kematian saat ini telah terlalu ramai dan padat, sehingga para penghuninya bermaksud melakukan invasi ke dunia kehidupan. Mereka memanfaatkan sarana internet yang telah digunakan secara meluas oleh semua orang. Melalui internet mereka menjebak manusia untuk masuk ke dalam dunia kematian bertukar tempat dengan mereka. Invasi dunia kematian tersebut seperti virus, menular. Saat itu invasi tersebut sangat meluas, dan sudah tidak bisa dihentikan.

Di akhir cerita, Kawashima pun kehilangan Harue. Ia dan Michi bertemu dan mereka bermaksud melarikan diri. Ternyata invasi dunia kematian telah mencapai taraf global. Mereka menemukan beberapa orang selamat lain yang sedang mencoba untuk melarikan diri ke laut lepas dengan sebuah kapal laut. Tapi ternyata Kawashima pun juga telah terinfeksi. Sesaat sebelum mereka berangkat pergi, tubuh Kawashima memudar, menyisakan noda hitam di lantai tempat ia terbaring.

Honogurai Mizu no Soko Kara

Film ini menceritakan tentang Yoshimi Matsubara, seorang ibu muda yang sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, Kunio Hamada. Mereka saat ini sedang memperebutkan hak asuh atas anak mereka satu-satunya, Ikuko. Umumnya, para ibulah yang bisa mendapatkan hak asuh atas anak. Namun, dalam pengadilan terungkap bahwa Yoshimi pernah dirawat karena penyakit mental. Selain itu, saat itu Yoshimi belum memiliki pekerjaan tetap.

Jadi, Yoshimi perlu membuktikan kepada pengadilan bahwa dirinya mampu dan cukup kuat secara emosional untuk merawat anaknya. Ia kemudian menemukan sebuah apartemen murah dengan harga terjangkau. Yoshimi dan Ikuko kemudian pindah ke apartemen itu untuk memulai kehidupan baru, dengan Yoshimi mulai mencari pekerjaan yang lebih stabil dan bisa menopang kehidupan mereka berdua.

Apartemen baru mereka tersebut adalah apartemen yang sudah tua. Penghuninya sedikit, sehingga banyak kamar-kamar kosong di dalamnya. Namun, apartemen tersebut sangat murah dan lokasinya dekat dengan sekolah Taman Kanak-kanak Ikuko. Oleh sebab itu Yoshimi tetap memilih untuk tinggal di apartemen tersebut.

Namun, sejak hari pertama mereka mendatangi kamar apartemen mereka tersebut ada banyak kejadian aneh yang terjadi. Saat mereka datang pertama kali untuk memeriksa kamar mereka, Ikuko bermain sendirian hingga ke atas atap gedung. Yoshimi ketakutan dan mengejar Ikuko ke sana. Ikuko tidak apa-apa. Ia sedang memegang sebuah tas anak-anak kecil berwarna merah yang isinya adalah mainan anak-anak. Yoshimi kemudian membuang tas merah tersebut. Namun anehnya, tas merah itu berkali-kali muncul kembali walaupun Yoshimi terus berusaha membuangnya.

Selain itu, noda air di langit-langit apartemen mereka semakin lama semakin membesar, bahkan hingga akhirnya meneteskan air. Padahal kamar di atas mereka kosong. Yoshimi memberitahukan hal ini kepada pengurus gedung tapi tidak digubris. Ikuko juga semakin lama bertingkah semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri. Ia juga sering berjalan-jalan sendiri, dan kemudian tersesat hingga harus dicari oleh Yoshimi. Bahkan, suatu ketika Ikuko jatuh pingsan di kelasnya.

Semua kejadian ini menambah tekanan terhadap Yoshimi, dan menyulitkan ia dalam proses peradilan hak asuh atas Ikuko melawan mantan suaminya. Namun, ia mencoba bertahan sebisanya.

Tapi kejadian demi kejadian aneh di apartemen tersebut semakin menekan ia. Suatu ketika, ia melihat poster di TK Ikuko yang memberitahukan soal anak kecil yang hilang dua tahun lalu bernama Mitsuko. Sampai sekarang Mitsuko belum ditemukan, dan banyak orang menduga bahwa ia telah mati dibunuh. Dahulu, Mitsuko dan keluarganya tinggal di apartemen yang sama dengan Yoshimi, tepat di atas ruang apartemen mereka. Yoshimi curiga bahwa segala kejadian aneh yang ia alami di apartemennya, serta tingkah laku Ikuko yang juga aneh, memiliki kaitan dengan Mitsuko. Pandangannya bertambah kuat saat ia suatu ketika melihat seorang anak berbaju kuning berkeliaran di sekitar apartemennya. Ia semakin bertambah tertekan saat Ikuko hilang dan ditemukan kembali di kamar apartemen di atas, di dalam bak mandi yang diisi air. Setengah sadar dan hampir mati tenggelam.

Yoshimi tambah tertekan. Dalam suatu siding pengadilan, ketahanan mentalnya akhirnya jatuh dan ia menjadi histeris. Setelah sidang itu, ia berbicara dengan pengacaranya bermaksud untuk pindah apartemen. Namun pengacaranya mengatakan bahwa apabila Yoshimi pindah, maka kesan yang didapat oleh hakim adalah bahwa kehidupannya masih belum stabil sehingga ia tidak cocok merawat Ikuko. Oleh karena itu, pengacaranya menyarankan agar Yoshimi tidak pindah apartemen.

Di akhir cerita, Yoshimi berhadapan dengan hantu Mitsuko. Ternyata Mitsuko merasa ditinggalkan oleh orang tuanya. Ia sangat marah, kesepian, dan merasa cemburu pada Ikuko yang disayang oleh ibunya. Ia menginginkan agar Yoshimi menjadi ibunya dan bermaksud untuk menyingkirkan Ikuko. Untuk melindungi Ikuko, Yoshimi akhirnya mengorbankan nyawanya dan tinggal di apartemen tersebut bersama Mitsuko sebagai hantu juga.

***end of spoilers***
***akhir bocoran***

BENANG MERAH

Perkotaan dan Legenda Urban

Kisah-kisah yang diangkat dalam J-horor mengambil latar belakang kehidupan perkotaan. Latar ini terus berulang dalam berbagai film J-Horor seperti The Ring, Ju-On, hingga Kairo.

Secara tradisional, baik di kebudayaan Barat maupun Jepang, hantu/monster dalam kisah-kisah misteri lama umumnya berasal dari/berada di tempat-tempat perbatasan. Perbatasan apa? Perbatasan antara dunia manusia dengan dunia non-manusia. Dalam kisah-kisah hantu tradisional, perbatasan itu terletak di daerah-daerah pedesaan atau non urban. Kisah-kisah hantu tradisional Jepang umumnya mengambil latar belakang rural/non-urban semacam ini (vi). Hantu/monster adalah sesuatu yang berasal dari luar dunia manusia.

Hantu/monster dalam kisah-kisah tradisional dengan demikian melambangkan segala sesuatu yang menjadi antitesis/musuh peradaban. Ini dibuktikan dari asal-usul mereka dari dunia non-peradaban manusia, dari perbatasan. Daerah pedesaan melambangkan peralihan dari dunia manusia/peradaban (wilayah urban/kota) dengan alam liar yang non-manusia. Konflik antara manusia dengan monster/hantu, dengan demikian, sebenarnya melambangkan pertarungan antara peradaban manusia dengan alam. (perlu tambahan referensi)

Kisah-kisah J-horor yang tidak lagi menggunakan latar non-urban sebagai tempat asal-usul monster/hantu menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan persepsi dalam masyarakat Jepang. Monster/hantu sekarang tidak lagi muncul daerah-daerah non-urban, namun seolah-olah muncul begitu saja di antara mereka yang tinggal di kawasan urban.

Perlu dicatat bahwa ini tidak berarti bahwa hantu tidak lagi datang dari perbatasan antara dunia manusia dengan dunia non-manusia. Justru sebaliknya. Ketiga film yang telah dijelaskan di atas justru malah menegaskan bahwa hantu-hantu tersebut datang dari/ada di dalam dunia perbatasan antara manusia dan non-manusia. Namun, perbatasan antara manusia dan non-manusia tersebut tidak lagi dijelaskan dengan logika spasial-geografis (dunia non-manusia terletak di daerah yang jauh dari pusat peradaban manusia alias daerah urban). Dunia non-manusia sebenarnya berjalan pararel dengan dunia manusia. Hal yang membantu terjadinya perpindahan dari dunia non-manusia ke dunia manusia adalah perangkat teknologi. Kutukan Sadako, misalnya, bersemayam dalam tubuh non-manusia yaitu sebuah kaset video. Hantu-hantu dalam kairo juga berpindah tempat dari dunia kematian ke dunia manusia dengan menggunakan sarana internet.

Tentang teknologi akan dijelaskan lebih lanjut di bagian bawah.

Secara umum bisa dikatakan bahwa J-horor memandang kehidupan urban dengan pandangan yang muram dan pesimis. Pandangan muram ini terlihat dari kemunculan monster/hantu di setting urban, dimana perbatasan antara dunia non-manusia dengan dunia manusia menjadi kabur dan tidak jelas.

Karena latar belakang perkotaan yang sangat kuat, maka elemen-elemen ‘urban legend’ khas Jepang sangat mempengaruhi kisah-kisah dalam J-Horror. Kisah tentang video yang dikutuk dalam The Ring, misalnya, adalah sebuah legenda urban yang sudah beredar di kalangan siswa di sejumlah SMU di Jepang, sebelum akhirnya diangkat menjadi sebuah kisah novel oleh Suzuki Koji, dan kemudian diadaptasi menjadi film (lihat wawancara dengan Sutradara The Ring, Hideo Nakata, di http://www.horschamp.qc.ca/new_offscreen/nakata.html). Legenda urban jugalah yang menginspirasikan Honogurai dan Kairo. Dalam Kairo, legenda urbanlah yang membantu menyebarkan rumor tentang keberadaan ‘website setan’ ke seluruh dunia.

‘Kesepian’ Dalam J-Horor

Kesepian dan kemuraman adalah nuansa umum yang ditampilkan dalam J-horor. Ini menarik, karena sekilas tampak kontras dengan latar belakang kehidupan perkotaan yang ditampilkan dalam film-film tersebut.

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, kesepian dalam film-film J-horor adalah kesepian yang bersifat urban. Meminjam istilah Ali Topan yang mungkin terdengar klise sekarang: kesepian dalam J-horor adalah kesepian yang terjadi di tengah keramaian. Ryuji Takayama dalam Ringu, misalnya, adalah tokoh yang dijauhi oleh teman-temannya karena kekuatan psikis yang dimilikinya. Bahkan dia mungkin berpisah dengan Reiko karena kekuatannya tersebut itu.

Honogurai juga bercerita tentang kesepian urban. Yoshimi dalam kisah tersebut tidak memiliki siapa pun yang bisa membantunya. Gedung apartemennya sepi, sehingga ia tidak memiliki tetangga. Pengawas gedung apartemen yang ia tinggali pun tidak pernah mempedulikan permintaannya (seperti permintaan Yoshimi untuk mengecek saluran air di kamar di atas apartemennya). Mantan suaminya meneror dia terus menerus, berupaya membuktikan bahwa Yoshimi tidak pantas untuk merawat anak mereka. Pengacaranya memang berusaha membantunya, tapi hanya sebatas hubungan professional saja. Ketika beranjak ke hal-hal yang bersifat pribadi, sang pengacara tidak memiliki empati terhadap Yoshimi. Dialah yang meminta agar Yoshimi tidak pindah dari gedung apartemen tersebut, agar mereka tidak kalah dalam pertarungan perebutan hak asuh (dengan demikian semakin menegaskan elemen professional sang pengacara). Seluruh cinta kasih yang dimiliki Yoshimi ditujukan hanya ke satu orang saja, yaitu Ikuko, anaknya. Rasa putus asa dan ketertekanannya semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa tidak ada satu pun orang yang bisa melindungi Ikuko, kecuali dirinya. Ia bertarung sendirian melawan hantu Mitsuko. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak mungkin menang, ia akhirnya mengorbankan nyawanya agar Mitsuko tidak mengambil nyawa Ikuko.

Topik kesepian urban juga berulang di kairo. Namun, kesepian dalam kairo dibawa oleh sang sutradara selangkah lebih jauh daripada kesepian yang dialami oleh Yoshimi di Honogurai. Kesepian dalam kairo lebih bersifat massal dan meluas. Perasaan inilah yang membuat invasi para setan ke dunia manusia menjadi lebih mungkin dilakukan.

J-Horror: Kombinasi Modern dan Tradisional

J-horor secara unik menggabungkan kepercayaan tradisional Jepang dengan kemajuan teknologi terkini. Lihat misalnya kisah The Ring. Imaji tentang Sadako, tokoh antagonis dalam film tersebut, yang digambarkan dalam film berupa seorang gadis bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi muka sebenarnya adalah imaji tradisional Jepang tentang Yuurei (hantu perempuan tradisional Jepang). Namun, Sadako yang merupakan hantu tradisional Jepang ini digambarkan keluar dari tabung televisi untuk mendapatkan korbannya, dan kutukan dia sampai kepada manusia melalui medium kaset video. Gabungan antara hal-hal tradisional dengan modern seperti inilah yang membuat film-film J-horor dapat diterima secara luas di seluruh dunia.

Perlu diperhatikan juga bahwa pandangan tradisional Jepang tentang roh dapat terlihat dengan jelas di film-film J-Horor. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, masyarakat Jepang percaya bahwa roh yang terjebak di dunia kehidupan dan menjadi hantu, adalah roh yang memiliki emosi berlebih. ‘Emosi berlebih’ adalah kata kunci untuk memahami keberadaan Sadako di Ringu ataupun Mitsuko di Honogurai. Bahkan invasi para hantu dalam Kairo juga bisa dilihat dalam perspektif ‘emosi berlebih’ ini. Para hantu tersebut merasa gelisah karena dunia mereka sudah terlalu padat, sehingga mereka memutuskan untuk menyerang dan menduduki dunia manusia.

Sejumlah penonton film dari Barat kadang-kadang mengeluh bahwa hantu-hantu dalam film horror Jepang seringkali tidak memiliki latar belakang yang jelas. Namun, kritik ini sebenarnya muncul akibat perbedaan opini budaya antara Jepang dengan Barat. Masyarakat Barat berpendapat bahwa suatu roh terjebak dalam dunia hidup dan mati adalah karena adanya tugas/urusan yang belum selesai. Oleh sebab itu, dalam upaya ‘penyucian’ hantu itu agar meneruskan perjalanannya, perlu diketahui tugas apa yang perlu diselesaikan oleh hantu tersebut. Akibatnya, film-film horror/misteri Barat perlu menampilkan latar belakang keberadaan hantu tersebut, sekaligus sebagai upaya untuk menjelaskan kemungkinan resolusi yang bisa diambil oleh para pelaku dalam mengalahkan hantu/monster tersebut. Ini kontras dengan pandangan Jepang yang menganggap bahwa hantu muncul karena adanya emosi berlebih dari roh manusia pada saat menjelang kematiannya. Akibatnya, hantu dalam film-film horror Jepang tidak perlu memiliki latar belakang yang jelas. Hanya cukup disampaikan kepada penonton tentang kondisi jiwa yang mungkin muncul menjelang kematiannya.

Pandangan tradisional tentang hantu ini menemukan gaung barunya dalam masyarakat modern. Kebanyakan film-film horror Jepang menggabungkan antara kepercayaan tradisional tersebut dengan kemajuan teknologi Jepang. Kepercayaan tradisional dengan kemajuan teknologi seperti menemukan sintesis yang baru: tidak bertentangan, malah berjalan sejajar.

Kemodernan mungkin bisa juga dihubungkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya tentang kesepian dalam J-horor. Dalam J-horor, tampaknya kemodernan adalah sumber dari kesepian, yang kemudian memungkinkan hantu/monster untuk masuk dalam (menginvasi?) kehidupan manusia. Poin ini ditekankan dengan sangat jelas dalam film Kairo. Invasi para hantu ke dunia manusia dimungkinkan terjadi secara total dan menyeluruh karena teknologi internet telah demikian meresap dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa orang yang selamat (termasuk Michi dan, untuk beberapa saat menjelang akhir film, Kawashima) adalah mereka yang tidak menggantungkan kehidupan mereka pada internet. Hanya merekalah yang tidak terkena infeksi dari para hantu yang mencoba menginvasi.

Melihat deskripsi tersebut, pandangan umum tentang teknologi yang muncul dalam J-horor umumnya adalah pandangan yang negatif, pesimis dan sinis. Teknologi dalam J-horor bukanlah penyelamat dan pembantu manusia, tapi merupakan awal dari kejatuhan manusia. Tema ini juga dimunculkan dalam Ringu, dimana sebuah kaset video (notabene merupakan alat kemajuan teknologi) dimanfaatkan oleh Sadako sebagai sebuah alat untuk menularkan kutukan dan kemarahannya kepada semakin banyak orang.

J-Horor: Monster dan Kengerian

Salah satu ciri khas dari semua film horor adalah keberadaan monster. Noel Carrol mengatakan bahwa monster memiliki peranan yang demikian penting dalam film horor sehingga bisa dikatakan bahwa monster adalah yang menandakan sebuah film sebagai sebuah film horor.

Monster dalam film horor muncul dalam berbagai rupa. Kadang-kadang monster itu adalah mahluk supranatural seperti Dracula, zombie atau pocong, dan sebagainya. Bisa juga manusia yang telah dipengaruhi oleh kekuatan setan. Demikian pula dalam J-horor, monster-monsternya muncul dalam berbagai variasi rupa. Namun, cara penggambaran monster dalam J-horor cukup unik dan perlu dianggap sebagai salah satu ciri khas dari J-horor.

Hollywood seringkali mengidentikkan monster dengan penampilan yang mengerikan, menakutkan dan, seringkali, menjijikkan. Hal ini mereka lakukan dengan memadukan bentuk-bentuk monster tersebut (yang aneh dan tidak biasa) dengan hal-hal seperti darah, air liur, lendir, serangga, kelelawar, dan lain-lain. Monster dimunculkan dalam rangka membangun rasa takut dan ngeri para penonton.

Ini kontras dengan monster dalam J-horor yang tampil relatif bersih. Jarang ada film J-horor yang menampilkan adegan-adegan yang berdarah-darah, sadis, atau menjijikkan. Peran monster dalam J-horor sebenarnya sama dengan peran monster dalam film horor Holywood, yaitu untuk menakut-nakuti para penonton. Namun monster dalam J-horor menakut-nakuti penonton dengan cara yang berbeda. Dalam J-horor, kengerian justru dibangun dengan menunda kemunculan monster.

Tiga film yang menjadi contoh saya di atas menunjukkan hal ini. Baik Ringu, Kairo, maupun Honogurai menunda penampilan monster mereka. Monster-monster dalam film tersebut baru muncul setelah melewati pertengahan film. Kengerian dengan demikian muncul bukan dari kemunculan monster tersebut namun dari ketegangan mengantisipasi kedatangan monster. Ketika monster tersebut akhirnya datang juga, mereka tidak lagi berfungsi sebagai pembangun kengerian, melainkan untuk mengkonfirmasi kengerian tersebut: membenarkan bahwa terror telah tiba di hati para penonton. Ini, menurut saya, adalah teknik penyajian horor yang paling menarik dan paling khas dari J-horor. Dan mungkin ini jugalah yang membuat J-horor (sempat) menarik perhatian para produser film Hollywood.

Penutup: J-Horor Sebagai Jendela Memahami Jepang

Tulisan ini bukanlah tulisan yang memiliki nilai ilmiah yang kuat. Bahkan boleh dikatakan bahwa tulisan ini hanya berpretensi untuk menjadi tulisan ilmiah: sebuah tulisan pseudo-ilmiah. Mengapa? Karena tulisan ini sangat kurang data, sangat kurang bahan, dan sangat kurang kerangka teori untuk membingkai seluruh isinya.

Namun, seperti saya tuliskan di atas, tulisan ini memang tidak bermaksud untuk menjadi tulisan akademis. Ia hanya ditujukan untuk memberikan penggambaran tentang karakteristik film horor Jepang dan melalui penggambaran diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran juga tentang situasi masyarakat kontemporer Jepang. Bahwa tujuan terakhir itu tercapai atau tidak, itu ada dalam penilaian anda semua.

Salah satu tujuan lain dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan peluang kajian Jepang, secara spesifik di bidang kajian film. Di Indonesia kajian tentang Jepang masih lambat menjelajahi aspek-aspek ke-Jepang-an yang bersifat populer seperti film, manga, dan lain-lain. Beberapa institusi studi Jepang, seperti PSJ UI, telah mencoba melakukan penelitian di bidang-bidang budaya populer semacam ini. Tapi institusi lain masih agak terlambat. Penelitian S1 program studi Jepang juga, tampaknya masih banyak berkisar di seputar pengkajian sastra. Penelitian tentang film adalah satu peluang yang perlu dipikirkan lebih lanjut secara serius sebagai bagian dari kajian Jepang.

Selain itu, tujuan yang agak kurang serius, tulisan ini juga bermaksud para pembacanya untuk melihat film horor dengan cara serius. Paling tidak sedikit lebih serius daripada biasanya. Saya harap saya berhasil untuk tujuan yang terakhir ini.

Demikianlah tulisan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan semoga tulisan ini menarik dan bermanfaat bagi anda semua.

catatan belakang:
(i) Satu ceramah lain yang berjudul “what is kawaii?” diberikan di Fakultas Film IKJ. Ceramah tersebut adalah satu-satunya ceramah beliau di Indonesia yang menggunakan makalah. Tulisan beliau telah saya terjemahkan dan dapat diakses di:http://jepangindonesia.wordpress.com/2007/09/25/apakah-kawaii/#more-7
(ii) Ketakutan kultural masih memerlukan dasar teori yang lebih kuat. Namun untuk makalah ini ketakutan kultural adalah ketakutan atas suatu hal yang memiliki latar belakang kultural. Penjelasan singkat tentang hal ini sudah dijelaskan di bagian sebelumnya.
(iii) Anda dapat mengunduh e-booknya di: http://www.gutenberg.org/etext/1210;
(iv) Sekilas konsep ini agak mirip dengan konsep ‘tugas yang belum selesai’ di kepercayaan masyarakat Barat yang menyebabkan hantu terjebak di dunia manusia dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke dunia selanjutnya. Namun, konsep hantu di Jepang tidak terpusat pada ‘tugas’ melainkan pada ‘emosi’ yang negatif (kemarahan, kesedihan, kebencian, dan lain-lain). Karena itu penyucian hantu di Jepang tidak ditujukan untuk membantu hantu tersebut menyelesaikan ‘tugas’nya, melainkan untuk meredakan ‘emosi’ hantu tersebut, atau untuk menenangkannya.
(v) Pada akhirnya, ‘upaya untuk menyamakan’ ini membuat film horror Jepang menjadi sangat monoton dan minim variasi. Akibatnya belakangan popularitas J-horor semakin merosot di Hollywood.
(vi) Untuk kisah-kisah hantu tradisional silahkan lihat: http://www.gutenberg.org/etext/1210

Milton Diamond
University of Hawai’i - Manoa
John A. Burns School of Medicine
Department of Anatomy and Reproductive Biology
Pacific Center for Sex and Society
Honolulu, Hawai’i 96822, U.S.A.

Ayako Uchiyama
National Research Institute of Police Science
Juvenile Crime Study Section 6, Sanban-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 102, JAPAN

diterjemahkan oleh: Dipo Siahaan
http://www.hawaii.edu/PCSS/online_artcls/pornography/prngrphy_rape_jp.html (english Version)

Pertanyaan tentang apakah pornografi terkait dengan tindak pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya telah diajukan oleh berbagai masyarakat berbeda dalam berbagai kurun waktu. Di Amerika Serikat, ada hasil kajian yang dilakukan oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh Presiden Lyndon B. Jhonson (Komisi Pornografi, 1970). Hasil kajian komisi ini menyatakan bahwa bahwa tidak terlihat adanya kaitan yang jelas antara pornografi dengan tindak pemerkosaan ataupun kejahatan seksual lainnya yang dilakukan oleh anak muda ataupun orang dewasa. Mengikuti jejak dari komisi 1970 tersebut, pada tahun 1986 komisi kejaksaan agung Amerika Serikat mengeluarkan laporan mereka tentang pornografi (Meese, 1986). Dibentuk pada tahun 1984 oleh perintah dari Presiden Reagan, komisi ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan komisi 1970. Komisi ini menyimpulkan bahwa ‘keterpaparan terhadap materi-materi pornografi secara substansial… memiliki hubungan sebab-akibat dengan tindakan-tindakan kekerasan seksual yang bersifat anti-sosial’. Namun, berbeda dengan komisi kepresidenan sebelumnya, komisi kejaksaan agung ini dibentuk untuk tujuan politik, bukan ilmiah. Anggota komisi ini umumnya bukanlah ilmuwan, tidak melakukan penelitian sendiri dan tidak menugaskan pihak lain untuk melakukannya. Komisi tersebut hanya mengumpulkan kesaksian dari pihak-pihak yang pandangannya mereka duga memang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, serta tidak mewawancarai pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka (Lynn, 1986, Nobile & Nadler, 1986; Lab, 1987) . Laporan minoritas (Minority Report) (i) komisi Messe ini – yang ditulis oleh dua dari tiga orang perempuan di dalam keanggotaan panelnya, satu orang di antaranya memiliki pengalaman luas dalam penelitian tentang perilaku seksual – tidak bersetuju dengan laporan mayoritas yang dikeluarkan komisi tersebut. Laporan minoritas ini mengatakan bahwa laporan komisi Messe tidak sesuai dengan data ilmu pengetahuan sosial yang terkumpul (Messe, 1986). Kajian-kajian skala nasional tentang topik sama yang dilakukan di kemudian hari juga tidak dapat menemukan bukti yang kuat tentang kaitan antara tingkat pemerkosaan nasional dengan ketersediaan materi pornografi dalam bentuk majalah (Baron and Strauss, 1987) atau dengan keberadaan bioskop untuk dewasa dalam satu komunitas tertentu (Scott and Schwalm, 1988; Winick & Evans, 1996).

Di Inggris, sebuah komite yang dibentuk secara swasta (Amis, Anderson, Beasley-Murray, et al., 1972), mencoba mengkaji situasi pornografi domestik di Inggris dan menyimpulkan bahwa materi-materi semacam itu memiliki dampak buruk terhadap moral publik. Komisi ini juga mengabaikan bukti-bukti ilmiah denga tujuan memberikan perlindungan terhadap ‘barang-barang publik’ (public goods) dari hal-hal yang dapat ‘merusak dan mendegradasikan moral’ manusia. Namun, sebuah Komite Resmi (Morisson) yang dibentuk oleh Kerajaan Inggris, pada tahun 1979 menganalisa situasi yang terjadi dan melaporkan (Home Office, 1979) bahwa: Dari apa yang kami ketahui tentang perilaku sosial dan telah kami pelajari dari penelusuran kami, kami percaya bahwa peranan dan pengaruh pornografi cenderung kecil dalam mempengaruhi masyarakat kita. Kesimpulan selain ini… terlalu membesar-besarkan masalah pornografi (hal. 95). Ulasan McKay dan Dolff (1984) untuk Departemen Kehakiman Kanada, mengemukakan hal yang pada intinya sama, yaitu bahwa: “Tidak ada bukti yang dihasilkan dari penelitian sistematik yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara pornografi dengan kondisi moral masyarakat Kanada… [demikian pula tidak ada] yang menunjukkan bahwa kenaikan angka statistik bentuk-bentuk perilaku menyimpang tertentu, dalam hal kecenderungan meningkatnya statistik angka kejahatan (misalnya angka peristiwa pemerkosaan), memiliki hubungan sebab-akibat dengan pornografi.” Di Kanada, Komite Frazier pada 1985, setelah memeriksa ulang bukti-bukti yang ada, mengatakan bahwa data yang telah dikumpulkan oleh komite sebelumnya disusun dengan demikian buruk sehingga tidak ada rangkaian bukti yang konsisten yang dapat digunakan untuk mengutuk pornografi (Kanada, 1985, hal.99).

Pemerintahan negara-negara Eropa dan Skandinavia yang melakukan kajian untuk mencari tahu kaitan antara pornografi dengan kasus pemerkosaan dan serangan seksual, menemukan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat yang jelas di antara keduanya(Kutchinsky, 1985a, 1991). Untuk negara-negara seperti Denmark, Jerman Barat dan Swedia – tiga negara yang memiliki cukup data pada masa tersebut – Kutchisnky menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kuantitas pornografi, angka pemerkosaan di negara-negara tersebut menurun atau relatif tetap. Menurut Kutchinsky, hanya di Amerika Serikat saja, di dekade 70 hingga awal 80an, ada peningkatan angka kasus pemerkosaan seiring dengan meningkatnya kuantitas pornografi (Kutchinsky, 1985a, 1991). Namun, Kutchinsky juga mencatat bahwa perubahan metode pencatatan kasus-kasus pemerkosaan mungkin adalah penyebab peningkatan angka kasus-kasus tersebut.

Mengingat volume dan intensitas debat yang tinggi di Eropa dan Amerika Serikat tentang hubungan antara pornografi dengan kejahatan seksual, maka penting untuk melihat bagaimana kondisi negara-negara di luar negara-negara Barat dalam hal perbandingan antara ketersediaan SEM (Sexually Explicit Material – materi seksual eksplisit) dengan angka pemerkosaan dan kejahatan-kejahatan seksual lainnya. Jepang, sebuah komunitas budaya Asia dengan tradisi panjang dominasi laki-laki dan ketertundukan perempuan, serta masa 13 tahun pelegalan prostitusi di periode pasca Perang Dunia II, menawarkan kerangka kebudayaan yang kontras dengan Amerika Serikat maupun negara-negara barat lainnya yang pernah dikaji sebelumnya.

Di Jepang, terjadi peningkatan kuantitas yang jelas dalam pornografi dalam dekade sekarang (makalah ini ditulis pada tahun 1999 – penj.). Kelompok-kelompok konservatif dan media menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan untuk menghentikan gelombang pasang pornografi yang mereka persepsikan sedang terjadi. Sebagai contoh, para warga negara di prefektur Wakayama menuntut agar pemerintah mengendalikan manga-manga dengan konten seksual eksplisit yang ditujukan untuk anak-anak (Mainichi-shinbun, 1990).

Saat ini di Jepang, buku-buku, majalah, dan kaset video dengan konten seksual eksplisit, yang mencoba membangkitkan berbagai ketertarikan erotis dan sebagainya, dapat didapatkan dengan mudah. Termasuk di antara hal-hal tersebut adalah manga-manga berisi konten seksual yang tidak dibatasi oleh kategori usia. Bilik-bilik telpon umum dan koran-koran berisikan iklan-iklan mengenai jasa layanan seksual dengan berbagai bentuk. Walaupun demikian, pornografi modern seperti ini, terhitung masih cukup baru. Pada dasarnya, beberapa saat setelah Perang Dunia II – ditandai dengan penguasaan militer Amerika Serikat hingga tahun 1951 – ada larangan untuk menyebarkan SEM. Kebijakan ini masih terus dipertahankan di bawah pemerintahan Jepang hingga akhir dekade 80an; penggambaran ketelanjangan secara frontal dilarang, dan juga penggambaran bulu-bulu kelamin dan ataupun alat kelamin. Akibatnya, tindakan-tindakan seksual juga tidak boleh digambarkan secara jelas.

Situasi tersebut mengalami perubahan drastis di dekade sekarang (artikel ini ditulis tahun 1999, penj). Walaupun hukum-hukum yang ada tidak berubah, interpretasi terhadap hukum-hukum tersebut berubah. Para hakim di periode ini semakin lama menjadi semakin liberal dalam membolehkan pornografi dalam skala yang lebih besar untuk dianggap sebagai ‘patut’ (not obscene). Senada dengan hal ini – seperti halnya terlihat dalam pemberitaan luas kasus pemerkosaan seorang gadis Okinawa oleh para tentara Amerika di tahun 1995 - kasus-kasus pemerkosaan semakin dipandang sebagai masalah serius di jepang (Anonymous, 1995). Oleh karena itu, analisa tentang tahun-tahun tersebut, yang sarat dengan berbagai perubahan cepat, penting dilakukan.

Kajian kali ini terutama tentang tindakan pelanggaran hukum seperti pemerkosaan, serangan seksual dan public indecency (tindakan tidak patut di depan publik) di Jepang, dan mencoba mengalisa bagaimana hal-hal tersebut terkait dengan peningkatan materi-materi seksual yang eksplisit. Sebagai perbandingan dan juga sebagai alat ‘kontrol’, kita juga akan melihat angka kejahatan non-seksual dan pembunuhan yang terjadi pada periode yang sama. Kita akan melihat terutama pada dampak yang mungkin terjadi pada remaja sebagai akibat ketersediaan materi-materi pornografi secara luas.

Metodologi

Periode yang dipilih untuk pengkajian ini adalah masa 23 tahun dari 1972 hingga 1995. Ini adalah tahun-tahun dimana data-data resmi dari Jepang tersedia. Sebelum 1972, metode pengumpulan data dan definisi untuk kejahatan seksual yang digunakan di Jepang berbeda secara signifikan dengan metode dan definisi yang digunakan sekarang. Dengan demikian data-data dari masa tersebut tidak cocok untuk dibandingkan. Periode 72-95 juga meliputi periode saat Jepang mengalami transisi dari negara yang hukumnya (atau lebih tepatnya: interpretasi terhadap hukum) terkait pornografi bersifat cukup ketat menjadi negara yang metode penyensorannya saat ini dapat dikategorikan sebagai permisif.

Definisi

Terminologi pornografi, pemerkosaan, serangan seksual dan semacamnya adalah terminologi-terminologi yang tidak hanya digunakan secara populer, namun juga digunakan sebagai istilah hukum. Untuk memudahkan diskusi selanjutnya, pornografi didefinisikan secara luas sebagai materi dengan konten seksual eksplisit (sexually explicit material/SEM) yang dikembangkan atau diproduksi terutama untuk membangkitkan ketertarikan seksual atau untuk memberikan kenikmatan erotis. Pornografi bisa ada di media apa pun dan bisa bersifat legal atau ilegal. Di Jepang, sebagaimana di Amerika Serikat, semua SEM yang bersifat ilegal dianggap pasti bersifat obscene (tidak patut). Produksi atau penyebaran material-material semacam ini dianggap sebagai kegiatan ilegal. Setiap prefektur dapat, dengan peraturannya sendiri, memodifikasi hukum yang berlaku pada orang berusia di bawah 18 tahun. Dalam aplikasinya, pornografi secara nasional adalah yang menampilkan apa yang disebut sebagai hard-core erotica (ii), namun hingga dekade 70 dan masuk ke 80an, termasuk dalam pornografi adalah material-material yang mengggambarkan alat kelamin, bulu kelamin, dan ketelanjangan penuh. Penggambaran kegiatan seksual dalam materi-materi pendidikan atau benda kesenian mungkin dapat dianggap sebagai pornografi. Walaupun demikian sikap publik dan pejabat berwenang mengenai materi-materi kesenian dan pendidikan ini secara bertahap mengendur dari sejak 1970an. Terutama pada tahun 1990 dan 1991, perubahan besar mulai terlihat terjadi dalam hal bagaimana hukum tentang pornografi diinterpretasikan; semakin lama semakin sedikit material yang dilaporkan sebagai material yang ‘tidak patut’, dan lebih sedikit lagi yang akhirnya ditetapkan secara hukum sebagai ‘tidak patut’. Alasan terjadinya perubahan ini masih belum jelas.

Jepang tidak menggunakan sistem juri dalam peradilannya. Keputusan terakhir material mana atau tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai kriminal umumnya ditentukan oleh sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim. Di Jepang, hukum berlaku secara nasional, namun seringkali diinterpretasikan secara regional; hakim-hakim di daerah perkotaan umumnya lebih kendur dalam masalah pornografi daripada hakim yang berada di daerah pedesaan. Sebagai upaya penyeragaman hukum, kurang lebih setiap tiga tahun sekali para hakim dirotasikan ke prefektur-prefektur yang berbeda. Sebagaimana di negara-negara lain, pengambilan keputusan tentang sebuah tindakan kriminal pertama-tama dilakukan di tingkat paling bawah, misalnya oleh polisi lokal atau oleh agen-agen lainnya. Demikian pula halnya dengan materi yang bersifat obscene ini. Materi yang diduga sebagai obscene biasanya akan disita terlebih dahulu dengan asumsi bahwa penetapan status obscenenya akan dilakukan belakangan.

Hukum Jepang mengenali 6 jenis kejahatan seksual (Roposensho, 1989). Kejahatan-kejahatan ini adalah sebagai berikut: 1) Public indecency (tindakan tidak patut di depan publik) [pasal 174], yang merujuk pada perilaku yang menunjukkan alat kelamin di depan publik; kejadian-kejadian yang ‘melanggar batas moralitas publik.’ Saat ini, pasal ini sering digunakan terhadap bioskop-bioskop porno yang oleh pihak berwajib dianggap sering mencoba menguji batas-batas kesopanan Selain itu, pasal ini juga digunakan untuk perilaku-perilaku seperti flashing (iii) dan mengintip. 2) ‘Ketidakpantasan’ [Pasal 175] adalah tindakan atau materi erotis-seksual yang persiapannya, pendistribusian, dan penjualannya dapat menyebabkan ‘hilangnya atau runtuhnya akal sehat” orang. 3) Serangan Seksual [Pasal 176] didefinisikan sebagai ancaman atau pemaksaan untuk peristiwa seksual yang setingkat dibawah pemerkosaan. 4) Pemerkosaan [Pasal 177] adalah penetrasi, betapa pun sedikitnya, alat kelamin wanita oleh alat kelamin perempuan. Tidak ada pasal yang menjelaskan tentang pemerkosaan terhadap laki-laki. 5) Constructive Compulsory Indecency and Rape (Pasal 178 ) adalah tentang pelanggaran hukum dimana seorang individual dianggap melakukan pemerkosaan oleh keputusan hukum (statutory offense) karena korbannya, sebagai akibat keterbatasan mental atau fisiknya, dianggap tidak bisa memberikan persetujuan yang sepatutnya. Dalam kasus seperti ini, korban bisa laki-laki atau perempuan. 6) Percobaan serangan seksual, percobaan pemerkosaan, atau percobaan statutory rape [pasal 179] diterapkan pada percobaan serangan seksual atau pemerkosaan yang tidak berhasil dilakukan. Korban percobaan pemerkosaan hanya berlaku untuk perempuan, sedangkan korban percobaan serangan seksual dapat berlaku untuk laki-laki atau perempuan.

Materi Pornografi

Jumlah pasti materi pornografi yang tersedia saat ini atau di masa lalu sangat sulit untuk diketahui. Berbeda dengan statistic kejahatan seksual, data-data tersebut tidak dikumpulkan secara akurat oleh agen pemerintah atau agen swasta mana pun di Jepang. Banyak, jika tidak mayoritas, pembuat atau distributor pornografi adalah perusahaan-perusahaan sah yang menutup baik-baik rahasia angka produksi mereka sebagai bagian dari rahasia komtersial. Namun, di Jepang, cukup aman untuk dikatakan bahwa definisi apa pun yang digunakan tentang SEM dan pornografi, saat ini material semacam ini lebih banyak jumlahnya daripada pada 1970 dan 1980an. Indikasinya adalah jumlah dan jenis-jenis barang semacam itu telah bertambah seiring dengan waktu, diukur baik oleh angka produksi maupun dalam nilai yen. Jika dimungkinkan, saya akan memberikan angka-angka yang pasti tentang jumlah ataupun tipe materi pornografi atau SEM. Apabila tidak memungkinkan, saya akan memberikan deskripsi dan pengukuran kualitatif.

Data Kejahatan Seksual

Data jumlah laporan kejahatan seksual di Jepang diambil dari Roposensho, Kepolisian Nasional Jepang (Japanese National Police Agency/JNPA). Agensi ini serupa dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika Serikat. JNPA telah menyimpan statistik kejahatan di Jepang sejak tahun 1948. Pada dasarnya, mereka mengumpulkan laporan tahunan dari 48 prefektur di Jepang. Catatan kejahatan resmi ini didasarkan pada laporan-laporan dari investigasi independen kepolisian. Dalam periode kajian makalah ini, tidak ada perubahan yang diketahui dalam hal pengumpulan dan pencatatan data di JNPA.

HASIL-HASIL
Ketersediaan Material Pornografi

Ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa jumlah pornografi di Jepang mengalami peningkatan pada periode 1972-1995. Berdasarkan “Peraturan Perlindungan Remaja” yang diformulasikan oleh masing-masing prefektur di seluruh Jepang untuk mereka masing-masing (kecuali prefektur Nagano), diadakan pengumpulan data tentang benda-benda yang “dianggap merusak anak remaja”. Benda-benda yang dimasukkan dalam daftar tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau didistribusikan kepada mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Statistik ini dikumpulkan oleh petugas lokal, dan berisikan data tentang film-film dengan adegan seksual yang eksplisit, buku-buku, majalah-majalah dan video tape. Data-data ini setiap tahun dikirimkan ke Pejabat Kepemudaan di Somicho (Agensi Manajemen dan Koordinasi Pemerintah). Benda-benda yang terdaftar di situ bertambah jumlahnya dari 20.000 buah pada tahun 1970, hinga sedikit di atas 37.000 pada tahun 1980, kemudian menjadi 41.000 pada tahun 1990, hingga kemudian mencapai kurang lebih 76.000 pada tahun 1996, tahun terakhir data yang ada. Sejak tahun 1989 peningkatan terbesar material semacam itu disebabkan terutama oleh video-video dengan adegan seksual yang eksplisit. Walapun ada kategori-kategori pembatasan penonton, materi ini sebenarnya dapat dilihat oleh siapa pun dari kelompok usia berapa pun.

Di 1991, pemerintah daerah dari 21 Prefektur menentukan 46 penerbitan berorientasi sex sebagai penerbitan yang ‘merusak generasi muda’ dan mengirimkan keluhan atas mereka kepada para penerbit. (Burril, 1991). Perusahaa-perusahaan yang terlibat menerima kritikan yang muncul dan “Dewan Etika Penerbitan” dalam industri tersebut sepakat untuk melakukan penertiban masing-masing dan menasihati para perusahaan anggotanya untuk mencantumkan tanda “Komik Dewasa” di manga-manga berorientasi seksual (Anonymous, 1991a). Dewan tersebut juga mengusulkan lebih lanjut agar para distributor meletakkan komik-komik semacam ini di “adult corner” di toko masing-masing. Usulan ini belum tentu dituruti. Penjualan komik-komik bermuatan seks ini bernilai lebih dari ¥ 180 juta pada tahun 1990, naik 13 persen dari tahun sebelumnya (Burril, 1991).

Produksi film cinta klasik Jepang Ai no Corrida (“Dalam Wilayah Rasa”) dilarang di dalam Jepang karena konten ketelanjangan dan erotis di dalamnya. Film ini oleh Nagisa Oshima diproduksi di Perancis pada 1976 dan dengan segera menjadi sensasi di festival-festival film di New York dan Cannes. Namun, pada saat pertama kali ditayangkan di Jepang pada bulan Oktober 1976, film iin dengan segera disita oleh pihak yang berwajib. Film ini di dasarkan pada kisah nyata yang terkenal. Walaupun demikian, film tersebut – diantaranya memberikan gambaran sangat menaruik tentang Asphixiophlilia –tetap diangap terlalu vulgar utuk dilihat oleh publik Jepang. Produser dan penulis scenario dipanggil ke pengadilan dan dituntut karena ‘tindakan yang tidak patut’, namun akhirnya diputuskan tak bersalah (Okudaira, 1979; Oshima, 1979; Uchida, 1979). Versi yang telah disensor akhirnya dirilis belakangan. Ketelanjangan penuh akhirnya diperbolehkan untuk muncul di film untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dalam Festival Film Tokyo (Downs, 1990).

Buku teks universitas tentang seks berjudul Sexual Decisions (Diamond & Karlen, 1980) diterbitkan dalam bahasa Jepang pada tahun 1985 (Diamond & Karlen, 1985). Gambar-gambar posisi seksual dan lain-lainnya baru diperbolehkan setelah buku tersebut diedit dengan mengurangi ilustrasi yang menggambarkan rambut dan alat kelamin. Itu adalah teks pertama tentang seks di tingkat universitas di Jepang. Buku kumpulan foto seni yang pertama yang menampilkan ketelanjangan perempuan secara terang-terangan diterbitkan juga pada tahun 1985 (Downs, 1990). Buku SexWatching, yang ditujukan untuk umum memiliki ilustrasi 300 gambar, diterbitkan di Inggris pada tahun 1984 (Diamond, 1984), dan diterbitkan di Jepang pada tahun 1986 (Diamond, 1986). Lagi, beberapa ilustrasi aslinya yang dianggap sebagai kategori menengah di Amerika Serikat dan di Inggris, harus diganti dengan gambar-gambar lain yang sedikit lebih tidak mencolok.

Perubahan dari sikap konservatif pada tahun 60an, 70an dan awal 80an mulai terjadi secara massif pada akhir 80an dan awal 90an. Majalah-majalah seperti Playboy dan Penthouse, yang menampilkan rambut kelamin, dilarang sama sekali di Jepang sampai tahun 1975. Selepas masa tersebut, gambar-gambar seperti itu diperbolehkan untuk masuk ke Jepang jika gambar-gambar tersebut di tutupi atau diburamkan. Larangan awal yang tidak memperbolehkan penampakan rambut kelamin diterapkan begitu rutinnya sehingga sejumlah pengamat yang objektif mengatakan bahwa standar kepantasan tersebut kadang-kadang menghalangi distribusi karya-karya seni yang serius, sementara di lain pihak tidak lagi efektif mengatasi semakin banyaknya materi-materi dengan konten seksual eksplisit (Anonymous, 1992). Di bulan Juni 1991, the Japan Times mengambarkan gelombang masuk komik-komik porno ke dalam pasar sebagai pertumbuhan pesat dari “penggambaran gairah seksual yang menyimpang dan kekerasan, dan juga pelecehan perempuan, dengan cara dan detail yang memuakkan, bahkan walaupun tanpa menampakkan rambut kelamin.” (dikutip dalam Woodruff, 1991). Hampir bersamaan, Koran Asahi Shimbun mencatat bahwa polisi tidak lagi akan menghukum gambar-gambar ‘bulu kelamin’ dengan alasan ‘ketidakpatutan’, karena kecenderungan yang ada di masyarakat menerima gambar-gambar seperti ini. Asahi kemudian menyimpulkan bahwa “keputusan (untuk tidak menghukum) ini menunjukan bahwa gambar (yang menampilkan) bulu kelamin tidak lagi dianggap sebagai standar utama dalam menilai ketidakpatutan” (Woodruff, 1991).

Pada awal 1980an, kaset-kaset pornografi di Eropa dan Amerika seringkali disita sebagai produk terlarang dari orang-orang yang baru berkunjung ke luar negeri oleh agen-agen beacukai Jepang (Abramson & Hayashi, 1984). Materi-materi ini disita secara rutin. Sekarang kaset-kaset semacam itu diproduksi secara lokal dan tersedia di toko-toko Jepang. Seringkali kaset-kaset di dalamnya menampilkan aktor dan aktris yang baru saja melewati batas usia legal minimal (legal-minor).

Pada tahun 1989, sebuah survey tentang manga di toko-toko buku dan stand-stand majalah yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok relawan, “Biro Warga Negara dan Kebudayaan Tokyo”, menemukan bahwa lebih dari separuh cerita-cerita (dalam manga) tersebut menggambarkan peristiwa seksual. Mereka melaporkan: “Dalam banyak kasus, karakter perempuan (dalam cerita-cerita tersebut) diperlakukan hanya sebagai objek seksual untuk memenuhi kepuasan laki-laki.” (Anonymous, 1991a).

Kemudian juga di 1989, sebuah laporan oleh “Institut Penerbitan Penelitian Ilmiah” di Jepang menyajikan data statistik untuk kuantitas produksi penerbitan legal di Jepang. Dalam data tersebut, Playboy dan Penthouse tercatat sebagai majalah laki-laki dewasa dengan angka penjualan terbaik. Angka penjualan setengah tahunan Playboy berkisar di di angka 900,0000 eksemplar untuk setiap edisi yang dikeluarkan pada tahun 1977. Selain itu, Nilai bulanan majalah dengan konten seksual meningkat dari ¥ 3.264 juta di tahun 1984 menjadi ¥ 3.665 juta pada tahun 1988 (Shupan Nenkan, 1988, 1997).

Pada bulan Februari 1991, Partai Demokratik Liberal meminta agar para anggotanya untuk meluncurkan undang-undang yang mengatur manga dengan konten seksual yang eksplisit (Anonymous, 1991a). Mosi tersebut gagal, namun keberadaannya menunjukkan bahwa peningkatan material pornografi telah menimbulkan keprihatinan sosial yang luas. Pada tahun tersebut, sebuah survey (“Survei tentang Komik di antara Generasi Muda”) yang dilakukan oleh “Asosiasi Pendidikan Seksual Jepang” (JASE, 1991) menemukan bahwa 21,6% siswa laki-laki dan 7,6% siswa perempuan dari sekolah menengah membaca ‘komik porno’ secara regular. Pada tahun 1993, survey yang dilakukan oleh Somucho (Agensi Manajemen dan Koordinasi Pemerintah) menemukan bahwa 50% siswa laki-laki dan 20% siswi perempuan sekolah menengah pertama dan atas secara rutin membaca ‘komik porno’.

Indeks lain tentang material yang terkait seks yang tersedia di Jepang mungkin dapat terlihat dari jumlah industri terkait sex (fuuzoku kanren eigyou) yang terdaftar dan diawasi oleh polisi. Industri ini misalnya strip theatre, hotel cinta/hotel jam-jaman (yang kamarnya bisa disewa dalam unit per-jam), toko sex dewasa (untuk pembelian materi pornografi atau benda-benda lain yang terkait dengan aktivitas seksual), dan “soap land” (‘negeri sabun’, yaitu jasa layanan seksual dalam bentuk panti pijat dan sebagainya). Pihak berwenang menggunakan statistik ini untuk memantau potensi pengaruhnya terhadap generasi muda. Menurut statistik J.N.P.A (Kantor Kepolisian Jepang), pada tahun 1972 ada 7.500 usaha industri semacam itu, dan pada 1995 ada sekitar 12.600 usaha. Segmen terbesar dari industri jasa ini adalah “Panti Pijat” yang dalam operasinya seringkali menawarkan jasa layanan seksual. Saat ini, ada juga tipe “ Body Shampoo Parlour” (Roposensho, 1995).

Jasa layanan telepon seksual juga semakin lama semakin umum. Pada 18 bulan pertama jasa layanan ini mulai dibuka, sebuah jasa layanan informasi bisnis komersil, “Dial Q2”, yang sebelumnya hanya menyediakan jalur informasi untuk hasil pertandingan olahraga, iklan, dan panduan kesehatan, pada tahun 1991 mengalihkan lebih dari seperempat jalur layanan telponnya ke layanan telepon seks (Anonymous, 1991b). Jasa layanan ini menjadi jasa layanan yang sangat populer hingga sekarang, bahkan walaupun setiap orang yang hendak bergabung diwajibkan untuk membuat permintaan khusus dahulu sebelumnya. “Klub-klub Telpon” juga semakin banyak bertambah. Di klub-klub tersebut, para laki-laki akan menunggu telpon dari para anggota perempuan. Nomor yang akan ditelpon oleh para gadis tersebut, diiklankan bebas pulsa; pengelola juga menjanjikan ‘keasikan’ dan ‘percintaan’ melalui jasa layanan tersebut. Jasa layanan ini juga seringkali dimanfaatkan sebagai sarana kontak bagi para PSK dengan pelanggannya. Jasa ini juga menimbulkan kekhawatiran sosial yang besar karena survey-survei informal menunjukkan bahwa seperempat siswi SMA ternyata pernah melakukan kontak melalui sebuah klub telepon.

Pada tahun 1992, pihak berwenang kadang-kadang menuduh pihak majalah atau koran untuk public indecency jika mereka menampilkan gambar telanjang, atau menampilkan gambar-gambar yang menunjukkan alat kelamin atau rambut kelamin. Namun demikian, tindakan-tindakan penyitaan oleh polisi menjadi semakin jarang dan pengambilan tindakan juga semakin tidak konsisten. Anehnya, serangan hukum semacam ini justru cukup sering terjadi jika gambar yang dipermasalahkan adalah jelas-jelas merupakan sebuah karya seni (Anonymous, 1992). Namun pada tahun 1993, pelarangan-pelarangan seperti itu menjadi jarang.

Pada tahun 1993, Shukan Post menjadi majalah dengan penjualan tertinggi di jepang. Hal ini tampaknya disebabkan karena adanya foto-foto yang memperlihatkan sekilas rambut kelamin, foto-foto gadis telanjang, dan artikel-artikel tentang seks. Sirkulasi majalah tersebut melonjak dari 850.000 dari semester pertama tahun 1993, menjadi 867.000 pada semester pertama 1996. Popularitasnya mendorong dua majalah lain yang muncul belakangan, yang menampilkan konten seksual yang lebih eksplisit lagi: Shukan Bunshum dan Shukan Shincho. Pada tahun 1995, majalah-majalah ini memiliki angka penjualan mingguan di atas 600.000 eksemplar (Shuppan Nenkan, 1997).

Sikap publik terhadap pornografi dapat terlihat dari jumlah kasus yang ditangani polisi dalam kategori “pendistribusion materi-materi yang tidak patut”. Namun, walaupun angka SEM terus meningkat dari tahun ke tahun, penangkapan dan penindakan semacam ini terus mengalami penurun dari angka 3.298 pada tahun 1972, menjadi 702 di tahun 1995 (Roposensho, 1995).

Saat ini, tidak hanya tampilan visual bulu kelamin ataupun alat kelamin yang muncul, namun juga penggambaran visual bermacam interaksi seksual hard-core seperti bestiality, sadomasochism, necrophilia, dan incest; Karakter yang terlibat bisa orang dewasa, anak-anak, atau keduanya. Dan mereka juga bisa ada di manga ataupun di materi bacaan dewasa. Ada “Hukum Kesejahteraan Anak” di Jepang yang melarang pelacuran anak. Namun demikian, tidak ada hukum pornografi anak yang spesifik dan SEM yang menampilkan anak-anak di bawah umur dapat ditemukan dengan mudah dan dikonsumsi secara luas. Kebanyakan tuduhan ‘ketidakpatutan’ yang diajukan saat ini lebih terkait pada penggambaran pemerkosaan dengan kekerasaan atau pemerkosaan massal atau film atau video yang mengggambarkan perilaku seksual yang dianggap menyimpang dan berbahaya (seperti dalam Ai no Corrida).

Menurut satu laporan tertentu, Diet Jepang sedang mempertimbangkan membuka untuk umum koleksi buku dan majalah kategori-X, yang sebelumnya tidak bisa diakses umum dalam 30 tahun terakhir. Juru bicara Perpustakaan Diet Nasional menyatakan bahwa koleksi tersebut memperlihatkan bagaimana interpretasi pihak berwajib tentang standar kepatutan mengalami perubahan dari dekade ke dekade. Perpustakaan itu telah mengumpulkan sekitar 2.800 eksemplar buku dan majalah yang dianggap sebagai tidak patut oleh Pemerintahan Kota Tokyo dan melarang penjualannya pada kelompok usia di bawah 18 tahun. Koleksi tersebut, berasal dari material-material yang wajib didonasikan oleh para penerbit, terdiri dari novel dan komik porno, serta edisi-edisi majalah sirkulasi massal yang berisikan foto-foto telanjang (Anonymous, 1996).

Ukuran tambahan lainnya berkenaan dengan erotika di jepang adalah laporan yang disusun oleh Greenfeld (1994). Pada tahun 1994, dia menuliskan bawha kurang lebih 14.000 video “Dewasa” dibuat setiap tahunnya di Jepang dibandingkan sekitar “2500” video di Amerika Serikat. Dan rata-rata orang Jepang menonton film satu jam lebih lama dibandingkan rata-rata orang Amerika.

Kejahatan Seksual

Data kejahatan seksual – yang secara konsisten dan rutin disimpan dalam catatan kepolisian – adalah yang tersedia dan lebih jelas dibandingkan dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif lainnya tentang pornografi. Sangat jelas dari data yang ada (Tabel 1) bahwa peristiwa pemerkosaan mengalami penurunan secara dramatis dan konstan selama masa dalam kajian. Pemerkosaan telah mengalami penurunan secara progesif dari 4677 kasus dengan 5464 pelaku pada tahun 1972, menjadi 1500 kasus dengan 1160 pelaku pada tahun 1995; pengurangan sekitar dua pertiga kasus. Karakter pemerkosaan juga mengalami perubahan. Pada awal periode pengkajian lebih banyak kasus pemerkosaan dilakukan berkelompok (lebih dari seorang) disbandingkan periode-periode berikutnya. Itulah yang menyebabkan angka pelaku melebihi angka pemerkosaan yang dilaporkan. Semakin lama pemerkosaan berkelompok menjadi semakin langka. Angka pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja juga berkurang secara signifikan. Remaja adalah pelaku 33% dari kasus pemerkosaan di tahun 1972, namun pada 1995 hanya 18% kasus pemerkosaan dilakukan oleh remaja.

Pada periode sama, kasus-kasus serangan seksual juga mengalami penurunan dari 3.139 kasus di tahun 1972 menjadi rata-rata kurang dari 3.000 kasus per tahun di antara tahun 1975 hingga 1990. Pada tahun 1995, angka tersebut melonjak menjadi 3.644 kasus. Namun, apabila dilihat dari rata-rata per penduduk, maka sebenarnya tidak terjadi peningkatan. Selama periode tersebut, populasi Jepang telah meningkat lebih dari 20 persen, dari 107 juta jiwa pada 1970 menjadi 125 juta jiwa pada 1995 (Nihon no Tokei, 1996). Jadi, apabila jumlah total kasus tersebut dibagi dengan jumlah total penduduk, maka terlihat bahwa terjadi penurunan angka dari 0,0292 kasus per seribu penduduk, menjadi 0,0290 kasus per seribu penduduk. Perlu juga di catat bahwa pada periode ini, menurut catatan kepolisian, pengadilan mengabulkan 85% dari keseluruhan kasus perkosaan yang dilaporkan pada tahun 1972, dan kemudian meningkat menjadi 90% pada tahun 1980an, dan kemudian menjadi di atas 95% pada tahun 1990an. Hal ini mungkin karena, di tahun-tahun belakangan sang pelaku pemerkosa umumnya tidak dikenal oleh sang korban; dengan demikian lebih mudah membuktikan di pengadilan adanya elemen pemaksaan (iv).

Data mengenai ‘tindakan tidak patut di depan publik’ (seperti flashing) lebih mirip dengan data mengenai pemerkosaan daripada dengan data mengenai serangan seksual. Kasus-kasus ‘tindakan tidak patut di depan publik’ turun sebanyak sepertiga bagian dalam periode yang sama. Mengingat peningkatan populasi yang cukup pesat pada periode sama, maka rasio kasus ini mengalami penurun hingga 50%.

Statistik polisi menggunakan kategori usia: 0-5, 6-12, 13-19, 20-24, 25-39, 30-39, 40-49, dan seterusnya. Tiga kategori usia pertama adalah kategori usia yang diasosiasikan dengan “masa sebelum sekolah”, “usia sekolah dasar dan menengah pertama”, dan “usia sekolah menengah atas”. Kategori ini juga menunjukkan pemikiran di Jepang yang menganggap bahwa usia 20 adalah usia dimana seseorang dianggap telah dewasa secara hukum.

Pengurangan paling dramatis dalam angka kejahatan seksual adalah ketika perhatian difokuskan pada jumlah dan usia para pemerkosa serta korban di kelompok usia muda (Tabel 2). Kami mengajukan hipotesa bahwa peningkatan material pornografi, tanpa batasan usia dan dalam komik, jika memiliki efek sampingan, akan memiliki pengaruh buruk pada kelompok usia muda. Namun kami menemukan hal yang sebaliknya terjadi. Angka pelaku kejahatan seksual remaja justru turun secara signifikan dari 1.803 pelaku pada tahun 1972 menjadi 264 pelaku pada 1995; terjadi penurunan hingga 85% (Tabel 1). Angka korban juga mengalami penurunan dalam kelompok perempuan berusia di bawah 13 tahun (Tabel 2). Pada tahun 1972, 8,3% korban adalah perempuan berusia lebih muda dari 13 tahun. Pada tahun 1995, persentasenya menjadi 4,0%.

Pada 1972, 33,3% pelaku berusia diantara 14-19 tahun; pada tahun 1995 persetasenya menurun hingga 9,6%. Oleh karena itu, dalam periode kajian ini, ada perubahan cukup besar baik dari segi korban dan pelaku, dari usia yang lebih muda ke usia yang lebih tua.

Terakhir, di Jepang, walaupun angka pemerkosaan total menurun, persentase pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal meningkat secara pasti dari 61,6% kasus pemerkosaan yang dilaporkan pada 1979 menjadi 79,5% kasus pada tahun 1995. Perkosaan dalam keluarga dan dalam kencan, dengan demikian, menurun secara signifikan. Selain itu juga pemerkosaan berkelompok. Pada tahun 1972, 12,3% tindak pemerkosaan oleh remaja dilakukan oleh dua atau lebih pelaku. Seiring dengan waktu, persentase itu berkurang hingga menjadi 5,7% di tahun 1995.

Sebagai semacam alat kontrol data statistik, kami menganalisa kasus-kasus pembunuhan maupun serangan fisik non-seksual yang melibatkan kekerasan dalam periode 1972 hingga 1995 (Tabel 1). Di sini juga terlihat bahwa pengurangan secara dramatis terjadi selama periode yang sama. Kasus pembunuhan menurun hingga 40%, dan kasus-kasus serangan fisik non-seksual juga menurun hingga 60%. Namun demikian dalam kedua kategori kejahatan tersebut tidak ada pergeseran kelompok usia baik dari para pelaku maupun para korban.

DISKUSI

Di dalam Jepang sendiri, peningkatan dramatis dari pornografi dan SEM tampak nyata bahkan bagi para pengamat sambil lalu. Ini sangat berkaitan dengan pelonggaran larangan-larangan terhadap outlet hasrat seksual lainnya. Juga terlihat dari informasi yang tersedia bahwa selama periode bersangkutan, kejahatan seksual dalam tiap kategori, mulai dari pemerkosaan hingga public indecency, mengalami penurunan terus menerus.

Perubahan paling signifikan adalah walaupun terjadi perluasan akses pornografi pada anak-anak, baik angka pelaku maupun korban kejahatan seksual remaja mengalami penurunan secara signifikan.

Temuan ini mirip dengan, walaupun lebih mengejutkan daripada, temuan-temuan di negara yang mengalami peningkatan SEM yang sama seperti Denmark, Swedia dan Jerman Barat. Temuan-temuan di Eropa, pada gilirannya, lebih dramatis dari temuan lain di Amerika Serikat. Kutchinski (1991) mengkaji situasi di Denmark, Swedia, Jerman Barat dan Amerika Serikat setelah legalisasi atau liberalisasi hukum pornografi di negara-negara tersebut. Tiga negara pertama yang disebutkan berturut-turut mende-kriminalisasi produksi dan distribusi SEM pada tahun 1969, 1973, dan 1973. Di Amerika Serikat tidak ada demkriminalisasi yang meluas ataupun legalisasi pornografi, namun, sama dengan di Jepang, interpretasi hukum-hukum pornografi sepertinya mengalami perubahan dan penindakan atas SEM mengalami penurunan yang tajam. Sama dengan Jepang, ketersediaan pornografi pun juga mengalami peningkatan yang serupa. Kutchinsky mengkaji kasus-kasus kejahatan seksual dalam periode 20 tahun dari 1964 ke 1984. Dengan demikian periode kajiannya tumpang tindih dengan setengah bagian pertama dari periode kajian ini.

Kutchinsky menemukan (1991) bahwa di Denmark dan Swedia, angka pemerkosaan hanya mengalami sedikit peningkatan, dan di Jerman Barat tidak sama sekali. Di ketiga negara tersebut, angka kejahatan seks tanpa kekerasan mengalami penurunan. Kenaikan yang kecil di Denmark dan Swedia, diduga karena meningkatnya angka pelapor sebagai akibat semakin tingginya tingkat pehaman kaum perempuan dan petugas polisi tentang masalah pemerkosaan (Kutchinsky, 1985b, pp.323). Di Jepang juga, selama periode dua dekade dalam kajian ini, mungkin hal yang sama (peningkatan pemahaman tentang tindak pemerkosaan di kalangan perempuan dan kepolisian), sehingga membuat penurunan angka pemerkosaan di Jepang menjadi lebih impresif lagi.

Serupa dengan temuan kami di Jepang, temuan di Denmark dan Jerman Barat menunjukkan bahwa penurunan kategori kejahatan seksual paling dramatis adalah pada kategori pemerkosaan. Selain itu angka kejahatan seksual dengan korban atau pelaku remaja juga mengalami penurunan drastis. Antara 1972 dengan 1980, angka total kejahatan seksual yang dicatat oleh pihak kepolisian Republik Federal Jerman (Jerman Barat) menurun hingga 11 persen, pada saat yang bersamaan angka kejahatan total yang dilaporkan meningkat hingga 50 persen. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur (di bawah usia 14 tahun) juga mengalami penurunan kecil sekitar 10 persen pada periode ini. Namun terjadi penurunan lebih dari 50 persen untuk korban di bawah usia 6 tahun, dari 1.421 kasus pada 1972 menjadi 579 kasus pada 1980 (Kutchinsky, 1985b; hal. 319).

Peneliti lain menemukan hal yang serupa. Di Denmark kasus pelecehan homoseksual terhadap anak-anak menurun hingga lebih dari 50 persen dari 75 kasus pada 1966 menjadi 20 kasus di 1969 (Ben-Veniste, 1971; hal. 254). Penurunan kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak cukup penting untuk dicatat karena di Jepang, sebagaimana di Denmark, selama periode kajian tersebut, tidak ada hukum yang melarang kepemilikan atau penggunaan secara pribadi dan non komersial penggambaran anak-anak dalam aktivitas seksual; atau yang biasa disebut “childporn” (Kutchinsky, 1985a; hal. 5). Mengingat betapa pentingnya kejahatan seksual atas anak-anak dalam pandangan dua kebudayaan tersebut, penurunan angka kasus ini lebih mewakili pengurangan angka kejahatan seksual atas anak-anak secara riil daripada kurangnya kesiapan pelaporan atas kejahatan-kejahatan semacam itu.

Terkait dengan peningkatan pornografi, kami juga menemukan penurunan angka kasus pemerkosaan massal di Jepang. Lagi-lagi, temuan-temuan serupa juga dilaporkan di tempat lain. Di Jerman Barat, dari tahun 1971 hingga 1987, angka kasus pemerkosaan kelompok menurun 59% dari 577 kasus hingga 239 kasus. Terbalik dengan Jerman dimana angka pemerkosaan oleh orang asing menurun sebesar 33% dari 2.453 kasus menjadi 1.655 kasus (Kutchinsky, 1991; hal. 57), di Jepang angka pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal korban menurun, dan angka pemerkosaan oleh orang asing meningkat. Karena lebih besar kemungkinan pemerkosaaan oleh orang asing atau kelompok akan di laporkan daripada melaporkan pemerkosaan dalam pernikahan atau dalam kencan, temuan-temuan tersebut merepresentasikan perubahaan yang riil. Penting untuk dicatat juga bahwa polisi Jepang sangat menfokuskan diri pada upaya pencegahan pemerkosaan oleh orang asing daripada pemerkosaan dalam kencan atau oleh orang yang dikenal.

Beberapa orang menganggap (misal: Court, 1977) bahwa berkurangnya angka kejahatan seksual yang tercatat di Jepang merefleksikan perubahan pandangan publik tentang seks yang senada dengan meningkatnya ketersediaan pornografi di masyarakat. Pandangan ini masih diragukan. Mungkin pandangan ini berlaku untuk kasus-kasus pelanggaran seksual kecil seperti public indecency, namun pemerkosaaan selalu menjadi masalah yang serius. Dapat dikatakan juga bahwa rasa enggan untuk melaporkan kasus pemerkosaan telah berkurang. Bisa juga disimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah SEM membuat jauh lebih mudah bagi anak-anak atau perempuan atau mereka yang rentan menjadi korban kejahatan seksual dalam membicarakan masalah-masalah seksual pada orang tua mereka, partner, ataupun pihak berwajib, terlebih lagi mengenai tindak pelanggaran seksual.

Faktor lain yang mendorong korban untuk melapor adalah dibentuknya unit kepolisian khusus untuk penyelidikan kasus pemerkosaan pada bulan September 1983. Unit ini sensitif pada permasalahan perempuan dan juga membuat kaum perempuan tidak lagi diperlakukan seolah-olah sebagai pihak yang bersalah. Perlakuan buruk terhadap perempuan yang diperkosa sering terjadi pada tahun 70an. Juga perubahan yang signifikan adalah bahwa Jepang, pada tahun 90an., mendirikan sebuah pusat pengaduan pemerkosaan dan layanan korban di Tokyo. Selain itu pusat-pusat perempuan juga didirikan di kota-kota besar di seluruh negeri. Pada tahun 1996, kepolisian memulai kampanye public untuk meningkatkan pemahaman publik untuk mendorong para korban kejahatan seksual agar maju ke depan dan melapor. Para pendidik seks perlu mendapatkan kredit juga atas hal ini. Pendidikan seks, K-12, telah menjadi standar dalam kurikulum di sekolah-sekolah Jepang sejak tahun 1970an. Para pendidik seks juga semakin banyak mempelajari teori pemerkosaan, pencegahan, dan pelaporan, dan membawa materi-materi tersebut ke dalam presentasi di kelas mereka.

Umumnya diterima bahwa aplikasi hukum yang berlaku atau kekuatan-kekuatan sosial yang bermain tidak konsisten dari masa ke masa. Namun, kelemahan-kelemahan jangka pendek dalam hal pencarian, pengumpulan dan pencatatan data tidak mempengaruh trend secara keseluruhan. Walaupun demikian aman untuk dikatakan bahwa dalam masa yang cukup lama, interpretasi definisi ‘kepatutan’ telah melonggar yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya material yang dianggap dapat diterima dan memasuki ruang publik, sementara pada saat yang bersamaan penegakan hukum terkait tindak pemerkosaan dan pelanggaran seksual justru malah semakin tegas. Saat ini ‘ijin’ masyarakat terhadap kejahatan seksual semakin sedikit diberikan daripada 25 tahun yang lalu. Dan tentu saja, tidak ada yang dapat mengatakan bahwa berkurangnya angka pembunuhan dan kekerasa non-seksual disebabkan keenggenan untuk melaporkan kasus-kasus semacam itu yang sebanding dengan semakin meningkatnya SEM.

Pernah ada yang berkata bahwa “Pornografi secara historis telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jepang” (Abramson & Hayashi, 1984). Sebenarnya jauh lebih tepat mengatakan bahwa tema-tema erotik dan kesuburan telah menjadi bagian tradisional dari kebudayaan Jepang. Memang betul bahwa kuil-kuil keagamaan, cerita-cerita porno serta kesenian, secara sugestif dan implisit, telah memasukkan ikon-ikon dan representasi seksual tanpa malu-malu dan tanpa merasa berdosa. Di Barat, perasaan berdosa seringkali diasosiasikan dengan seks. Secara tradisional, pandangan Jepang yang seperti ini sesuai dengan tema-tema atau budaya konfusian yang mengusulkan memperkuat solidaritas keluarga dengan beranak-pinak, pentingnya untuk memberikan pendidikan seks yang layak pada anak, serta sebagai cara untuk menikmati “kehidupan yang baik”.

Pandangan ini umumnya tetap bertahan di kalangan masyarakat Jepang bahkan setelah modernisasi Jepang yang dimulai tahun 1868 melalui Restorasi Meiji. Pemerintahan di era Meiji, dalam rangka mendapatkan rasa hormat dari negara-negara Barat, mulai merubah pandangan Jepang terhadap seks dengan mengadopsi nilai-nilai Barat yang lebih penuh aturan dan konservatif. Sebagai contoh, pemandian umum campur yang sebenarnya telah menjadi kebiasaan umum dilarang untuk diteruskan oleh pemerintah (Dore, 1958). Peraturan ini sebenarnya diterapkan terutama di kota-kota besar, sementara di luar itu penegakannya dilakukan secara acak. Namun, ini hanyalah baian kecil dari rencana pemerintahan Meiji yang disebut wakon-yoosai (semangat Jepang dan teknologi Barat); yaitu sebuah rencana untuk mengembangkan dan memperkuat bangsa dengan menggabungkan pengetahuan dan teknologi barat dengan semangat dan budaya Jepang (Hijirida & Yoshikawa, 1987).

Selama Perang Dunia II banyak pembatasan seksual yang dilonggarkan di Jepang sebagaimana halnya yang terjadi di Barat. Setelah perang, pasukan Amerika Serikat yang mengokupasi Jepang menerapkan pandangan barat tentang moralitas dan hukum. Masyarakat Jepang secara perlahan-lahan mengadopsi beberapa ide dan praktik tersebut. Pandangan wakon-yoosai mengemuka kembali (Hijirida & Yoshikawa, 1987). Ide-ide negatif tentang pornografi, yang sebelumnya asing bagi kebudayaan Jepang, diterima dan diterapkan terutama pada penggambaran visual karena benda-benda tersebutlah yang paling mungkin dikenali dan dikritik oleh orang Barat. Sedikit perhatian diberikan pada SEM yang tertulis karena orang asing kemungkionan besar tidak bisa membaca huruf Jepang dan oleh sebab itu tidak bisa menyadari dan mengkritik materi-materi semacam itu (Abramson & Hayashi, 1984). Hal-hal terkait seks lainnya yang bisa dilihat langsung umumnya cenderung sesuai dengan cara-cara Barat. Pelacuran, yang sebelumnya legal dan diterima umum, misalnya, dijadikan illegal pada tahun 1958, dan toilet serta kamar mandi publik yang terpisah dibangun untuk menggantikan fasilitas-fasilitas sebelumnya yang bersifat unisex. Yang menarik, walaupun larangan penggambaran visual yang bersifat erotik semakin lama semakin ketat, pornografi tertulis semakin lama semakin menjamur, dengan nada yang semakin bersifat risqué (v) dan fetish (vi). Beberapa orang memandang ini sebagai reaksi perlawanan atas kekangan nilai-nilai feudal konfusianisme dan moralitas Barat (Kuro, 1954). Inilah hukum dan situasi yang ada pada tahun 1972, periode awal dari kajian kami.

Pada tahun-tahun selanjutnya, kuantitas SEM meningkat.Awalnya peningkatan terjadi secara bertahap dan kemudian di akhir 80an dan memasuki 90an, peningkatan terjadi secara pesat. Tahun 90 dan 91 tampaknya menjadi penanda peningkatan ini. Terjadi perubahan besar dalam hal bagaimana pornografi diproduksi dan bagaimana hukum tentang obscenity diinterpretasikan. Semakin sedikit material yang diduga sebagai obscene dan lebih sedikit lagi hukuman yang dijatuhkan. Sekali lagi, ini sama dengan berbagai temuan di tempat lain. Di Denmark, penghapusan larangan untuk tulisan-tulisan pornografi pada 1967 adalah konsekuensi dari tindakan sejumlah penerbit yang memproduksi dan mendistribusikan materi pornografi ke pasar yang sudah menunggu, serta dari keputusan-keputusan pengadilan yang semakin lama semakin permisif (Kutchinsky, 1973b). Di Jepang, produksi SEM yang bertambah dan pelonggaran hukum sepertinya terjadi secara bersamaan, tanpa bisa ditentukan mana yang menjadi penyebab lebih dahulu.

Jenis pornografi yang terdapat di Jepang juga sepertinya memenuhi berbagai jenis selera dan keinginan. SEM yang diproduksi memenuhi berbagai selera dan fetish yang ada, dan umumnya lebih agresif dan lebih sarat kekerasan daripada pornografi yang ada di Amerika Serikat. Selain itu jarang ada pembatasan usia dalam pembelian atau kepemilikan material-material semacam ini. Situasi ini pada dasarnya serupa dengan situasi di Denmark (Kutchinsky, 1978). Kutchinsky lebih jauh menemukan bahwa SEM yang ada semakin lama semakin berorientasi fetish dan agresif, material-material tersebut mungkin tidak banyak digunakan. Materi-materi tersebut tetap menjadi bagian terkecil dari keseluruhan pornografi yang ada. Di Denmark, Kutchinsky (1978, hal. 114) memperkirakan material-material hardcore sadomasochistic dan semacamnya, hanyalah 2% dari keseluruhan pornografi yang bisa didapat. Winick (1985) memperkirakan proporsi yang sama untuk Amerika Serikat. Gigli (1985) berargumen bahwa data Kutchinsky mungkin tidak bersikap aplikatif karena adanya perbedaan-perbedaan yang memungkinkan pornografi dengan kekerasan menjadi menjamur. Kami tidak melakukan analisa mendetail mengenai material pornografi dengan konten sadomasokhis dan kekerasan di Jepang, namun tampaknya proporsi material tersebut lebih tinggi di Jepang daripada di Amerika Serikat ataupun tempat-tempat lainnya

Kutchinsky (1973a), dalam kajian-kajiannya, menemukan bahwa angka kasus kejahatan seksual yang tidak terlalu serius adalah yang paling menurun, sedangkan angka kasus pemerkosaan yang turun paling sedikit. Kami menemukan hal yang sebaliknya di Jepang. Di Jepang, pemerkosaan turun hingga 79% sedangkan public indecency hanya turun hingga 33%. Alasan perbedaan ini masih belum jelas. Kami duga ini disebabkan elemen compulsivity (elemen ‘kegilaan) yang biasanya diasosiasikan dengan pelanggaran hukum public indencecy lebih sulit dimodifikasi daripada dalam hukum pemerkosaan. Mungkin juga, angka kasus pengintipan atau flashing memang sudah kecil dari awal sehingga penurunannya pun menjadi kecil secara persentase. Rasa malu adalah kekuatan sosial yang kuat di Jepang dan bisa menjadi faktor yang sangat penting dalam mengendalikan angka kasus public indecency.

Temuan kami mengenai kejahatan seksual, pembunuhan dan penyerangan fisik sangat sesuai dengan apa yang diketahui mengenai angka kejahatan di Jepang terkait perampokan, pencurian dan hal-hal lain yang sejenis. Jepang juga memiliki angka pelaporan terkecil untuk kasus pemerkosaan dan persentase tertinggi untuk penangkapan dan penghukuman di antara negara-negara maju. Jepang juga diketahui sebagai negara maju paling aman untuk perempuan (Clifford, 1980). Walaupun demikian, kritikus social dan kaum feminis di Jepang berpendapat bahwa kondisi masih bisa lebih baik lagi (Radin, 1996). Banyak pejuang hak perempuan berpendapat bahwa petugas kepolisian perlu lebih responsif terhadap masalah-masalah perempuan dan kaum perempuan sendiri perlu lebih berani untuk menyampaikan keluhan mereka. Namun sebenarnya, kritik ini bisa berlaku di mana saja.

Walaupun tidak ada bukti kuat yang mendukungnya, ada mitos yang dipercaya secara meluas bahwa semakin banyak SEM akan secara otomatis menyebabkan semakin banyak aktivitas seksual serta (pada akhirnya) semakin banyak pemerkosaan (lihat Liebert, Neale, & Davison, 1973). Sebenarnya, data yang kami terima dan ulas menunjukkan hal yang sebaliknya. Christensen (1990) berpendapat bahwa dalam rangka membuktikan pornografi dapat menyebabkan kejahatan seksual, orang mesti menemukan hubungan temporal yang positif di antara kedua hal tersebut. Ketiadaan hubungan positif antara pornografi dengan kejahatan seksual dalam temuan-temuan kami, serta dalam temuan-temuan oleh orang lain, adalah bukti prima facie (utama) bahwa hubungan tersebut memang tidak ada. Namun, demi objektivitas satu pertanyaan lagi perlu diajukan: “apakah ketersediaan dan penggunaan pornografi mencegah atau mengurangi kejahatan seksual?” Kedua pertanyaan mengenai hubungan antara pornografi dan kejahatan seksual akan menghasilkan rangkaian hipotesis yang, dalam periode cukup lama, telah diuji di Denmark, Swedia, Jerman Barat dan di Jepang. Jelas dari data yang kami dapatkan tentang Jepang, sebagaimana yang ditemukan juga oleh Kutchinsky (1994) dari penelitian yang dilakukan di Eropa dan Skandinavia, bahwa peningkatan tajam SEM, selama tahun dalam kajian, tidak memiliki hubungan dengan peningkatan di angka pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya. Sebaliknya, di Jepang penurunan yang tajam justru terjadi.

Pada umumnya dapat diterima bahwa pornografi dapat merangsang sejumlah orang secara seksual. Ada hal-hal yang menunjukkan bahwa pornografi menghasilkan ekspresi seksual yang legal, namun belum ada yang mengukur seberapa besar peningkatan yang terjadi pada aktivitas semacam itu. Pasangan suami istri mungkin saja meningkatkan frekuensi bercinta mereka, seniman mungkin saja menciptakan karya seni baru, banyak pihak yang dapat menggunakan pornografi untuk pendidikan seks, dan tidak sedikit yang menggunakan materi tersebut untuk dibaca atau untuk kesenangan melihat dan masturbasi. Semua aktivitas tersebut positif, legal dan juga membangun, atau paling tidak semuanya itu adalah outlet social yang bersifat nondestruktif. Di Jepang, sebagaimana di tempat lainnya, penerbit dan sejenisnya menyatakan bahwa kisah-kisah erotik, bahkan dalam komik, merupakan tempat pelarian diri sementara bagi orang dewasa yang merasa tercekik di tengah-tengah ‘masyarakat terkontol’ Jepang (Burril, 1991).

Belum ada kajian populasi yang menunjukkan hubungan antara pornografi dengan kejahatan seksual. Ada memang laporan-laporan penelitian yang menunjukkan hubungan tersebut. Satu laporan penelitian, misalnya, menyatakan: “Retrospective recall (vi) adalah basis untuk memperkirakaan penggunaaan SEM oleh para pelaku kejahatan seksual dan non-pelaku selama masa puber, dan juga pada masa kini…. Pemerkosa dan para pelaku pelecehan seksual anak dilaporkan sering menggunakan materi-materi tersebut secara … Penggunaan materi tersebut sekarang ini sangat terkait dengan tingkat keparahan pelanggaran seksual yang mereka lakukan … (Marshall, 1988)” Namun, bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, apabila dikaji lebih teliti, menunjukkan bahwa pornografi yang digunakan oleh pelaku kejahatan seksual dewasa dilihat sebelum pelanggaran itu mereka lakukan. Tidak dinyatakan secara eksplisit namun implisit dalam kajian Marshal adalah bukti bahwa pornografi umumnya tidak ada dari pengalaman sang pelaku pada masa-masa formatif mereka.

Hal ini penting untuk dipertimbangkan. Cukup sering ditemukan, utamanya pada tahun 1960an sebelum melimpahnya SEM di Amerika Serikat, pelaku kejahatan seksual adalah mereka dengna latar belakang yang tidak terpapar pada SEM; mereka umumnya memiliki latar belakang keagamaan yang kuat dan paham social politik dapat dikategorikan sebagai paham konservatif (Gebhard, Gagnon, Pomeroy & Christenson, 1965). Sejak itu, kebanyakan peneliti menemukan hal yang serupa. Pendidikan yang diterima oleh para pelaku kejahatan seksual umumnya merepresi hasrat seksual (sexually repressive), seringkali latar belakang keagamaan mereka sangat kuat dan mereka juga memiliki pandangan yang konservatif dan kaku tentang seksualitas (Conyers & Harvey, 1996; Dougher, 1988); mereka biasanya dibesarkan dengan pendidikan ritual-moralistik serta menganut sikap yang konservatif daripada permisif. Selama masa remaja hingga memasuki masa dewasa, para pelaku kejahatan seksual umumnya tidak menggunakan materi pornografi atau erotis lebih banyak daripada orang-orang lain dan umumnya malah lebih sedikit (Goldstein & Kan, 1973, Propper, 1973). Walker (1970) melaporkan bahwa para pelaku kejahatan seksual rata-rata lebih tua beberapa tahun dari para non-kriminal pada saat melihat gambar hubungan seksual untuk pertama kalinya.

Kebanyakan orang dari kalangan yang menangani para pemerkosa berpendapat bahwa pemerkosaan sebenarnya adalah sebuah kegiatan seksual untuk masalah-masalah non-seksual, misalnya sebuah kekalahan atau rasa frustasi yang dialami di tmpat kerja bisa menjadi pendorong untuk melakukan pemerkosaan (Groth, 1979). Orang lain melihat bahwa pemerkosaan adalah ekspresi kekuasaan (Groth, Burgess dan Holstrom, 1977). Goldstein dan Kant menyimpulkan bahwa ‘sedikit sekali’ pelaku kejahatan seksual yang mereka wawancarai yang mendapatkan pengaruh cukup besar dari pornografi. “Stimulus yang jauh lebih kuat” bagi para pelaku kejahatan seksual adalah orang-orang nyata di lingkungan mereka (Goldstein & Kan, 1973; Lynn, 1986). Ahli dari Denmark, termasuk para kriminolog feminis yang mempelajari pemerkosaan di Denmark, jug sepakat bahwa tidak ada hubungan antara pornografi dan pemerkosaan (Kutchinsky, 1985a, hal. 12).

Nicholas Groth, seorang spesialis untuk perawatan bagi para pelaku kejahatan seksual, pernah menulis “tindak pemerkosaan seringkali dianggap disebabkan oleh semakin banyaknya materi pornografi yang beredar serta keterbukaan seksual di media-media publik. Namun sebenarnya, walaupun para pemerkosa, sebagaimana halnya orang lain, mungkin terangsang oleh beberapa jenis pornografi, bukanlah hasrat seksual yang mendorong terjadinya pemerkosaan melainkan hasrat kemarahan dan ketakutan. Pornografi tidaklah menyebabkan pemerkosaan; melarang pornografi tidak akan menghentikan pemerkosaan. Bahkan, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa para pemerkosa umumnya terekspos lebih sedikit pada pornografi dari laki-laki lain pada umumnya (Groth, 1979, hal. 9).”

Wilson (1978, hal. 175) menemukan bahwa “kaum pria yang mengembangkan perilaku seksual yang menyimpang saat dewasa adalah mereka yang secara relatif kurang mendapatkan pengalaman berkaitan dengan pornografi pada masa remajanya.” Dia mengajukan pandangan bahwa pornografi bukan hanya berpotensi, tapi memang membantu mencegah masalah kejahatan seksual (hal 176). Wilson mengklaim bahwa keterpaparan terhadap SEM dapat memberikan keuntungan terapatis dan, di antara pasangan, dapat membantu komunikasi yang lebih lancar dan keterbukaan dalam membahas masalah-masalah seksual serta memberiakn pendidikan seksual. Ekspose terhadap pornografi juga membantu menyediakan anxiety and inhibition-relieving function. 39 persen terhukum yang dikaji oleh Walker (1970) sepakat bahwa pornografi ‘menyediakan … pengaman untuk kecenderungan-kecenderungan antisocial.”

Penjelasan-penjelasan lain telah ditawarkan untuk menjelaskan penurunan dan kecilnya angka kejahatan seksual di Jepang. Abramson dan Hayashi (1984) mengatakan bahwa kecilnya angka pemerkosaan di Jepang disebabkan sebagian karena pengendalian internal yang dianggap sebagai bagian dari karakter nasional bangsa Jepang yang ditimbulkan oleh masyarakatnya yang ketat. Kalaupun pendapat ini benar, sulit membayangkan bahwa pengendalian semacam ini jauh lebih kuat di periode 90an daripada di lingkungan konservatif pada decade 70an. Kutchinsky (1973b) memberikan kredit atas pengurangan kejahatan yang terkait dengan semakin tingginya ketersediaan SEM di Eropa dan Skandinavia kepada “kebanyakan populasi menjadi familiar dengan literatur pornografi: namun titik jenuh dengan cepat tercapai, terutama karena ketertarikan tersebut lebih dikarenakan oleh rasa ingin tahu daripada kebutuhan yang benar-benar.” Kami percaya pandangan ini adalah sebagian jawabannya.

Faktor penyebab lain mungkin juga terlibat. Sebagai contoh, selama periode dalam kajin, 1972 hingga 1995, setara dengan pengurangan angka kejahatan seksual laki-laki adalah peningkatan kesediaan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Sebagai tambahan dari perempuan sebagai partner seksual yang didapatkan melalui prostitusi dan juga melalui outlet seks komersial, para ‘gadis sebelah rumah’ saat ini lebih siap untuk menerima ajakan melakukan aktifitas seksual di luar nikah. Sesuatu yang dua atau tiga dekade lalu tidak begitu umum terjadi (Uchiyama, 1996).

Banyak percobaan laboratorium dilakukan untuk membuktikan pengaruh sosial pornografi yang negatif. Berbagai hasil dari percobaan-percobaan yang berbeda-beda diharapkan mampu memperlihatkan bahwa eksposur terhadap pornografi, terutama yang memiliki muatan kekerasan, dapat menyebabkan degradasi martabat kaum perempuan, pelecehan pemerkosaan dan meningkatnya agresi dan pembiaran tindakan kekerasan atas perempuan (untuk lebih jelas lihat Malamuth & Donnerstein, 1984, dan Zillman & Bryant, 1989).

Percobaan di laboratorium sulit untuk dibandingkan dengan situasi di dunia nyata dan mungkin juga tidak relevan. Umumnya percobaan laboratorium memaparkan mahasiswa-mahasiswa ke berbagai jenis pornografi dengan durasi yang berbeda-beda dan mencoba untuk mengukur tindak-tanduk mereka setelah itu. Hal lain yang juga penting adalah bahwa dalam percobaan semacam itu situasi yang dialami para subjek percobaan seringkali dimanipulasi sehingga para mahasiswa tersebut terjebak dalam situasi-stiuasi yang menyalahi rancangan awal penelitian (lihat Donnerstein, 1984, Donnerstein & Barret, 1978; Zilmann, 1984; Zillman & Bryant, 1982; 1984; Zilmann % Weaver, 1989). Studi-studi ini terus mendapatkan kritik-kritik yang serius (lihat Branningan, 1987; Brannigan & Goldenberg, 1986, 1991; Christensen, 1990; Becker & Stein, 1991) karena cacat secara metodologis dan tidak cukup layak untuk penerapan praktis. Seringkali temuan-temuan itu pun tidak konsisten. Sebagai contoh, Zillman dan Bryant (1984; 1988a, 1988b) melaporkan bahwa hasil temuan mereka menunjukkan bahwa eksposur terhadap jumlah besar pornografi mengurangi keinginan para subjek mahasiswa untuk bertindak agresif terhadap satu sama lain setelah stimulasi erotis diberikan (kemungkinan efek positif) , namun bisa menyebabkan peremehan makna pemerkosaan, mengurangi tingkat kepuasan seksual dengan partner saat itu, dan mengurangi makna ‘nilai-nilai kekeluargaan’ (kemungkinan efek negatif). Dan bahkan para penguji coba di area penelitian ruang kelas ini telah mengkritik bagaimana data diambil untuk digunakan dalam pengadilan (lihat Linz, Penrod &Donnerstein, 1987). Eksperimen laboratorium umumnya tidak mempertimbangkan konteks social dan factor-faktor social dan situasional lainnya.

Hasil temuan kami tentang Jepang, dan temuan Kutchinsky tentang Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Swedia, diambil dari populasi yang besar dan beragam yang telah terekspos pada SEM selama bertahun-tahun. Materi-materi ini bisa dipilih untuk digunakan atau tidak digunakan ataupun dimodifikasi sesuai dengan selera penontonnya. Tidak ada satu orang pun (di negara-negara tersebut) yang diwajibkan untuk melihat material-material yang dia anggap menjijikkan dan di lain pihak siapa pun diperbolehkan untuk mengeksploitasi material ataupun kesempatan yang ada. Setiap orang dalam dunia nyata bisa menggunakan materi-materi tersebut secara sendirian atau dengan orang lain (missal, dengan pasangan). Dalam kehidupan nyata, orang dapat memilih untuk mengalami pornografi selama beberapa menit atau jam, satu sesi, atau selama bertahun-tahun. Di dunia nyata, individual-individual bebas untuk memenuhi berbagai jenis hasrat seksual dalam cara-cara yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh para siswa dalam situasi dalam ruang kelas.

Kutchinsky (1983, 1987, 1992, 1994), telah mendiskusikan keunggulan relative dari kajian laboratorium dibandingkan dengan kajian peristiwa di luar laboratiru. Pada pokoknya Kutchinsky percaya bahwa pornografi di dunia nyata, menawarkan substitusi bagi rasa frustasi bersifat seksual atau pun non seksual yang mungkin, dalam situasi lain, dapat mendorong terjadinya kejahatan sksual (Kutchinsky, 1973a, hal. 175). “Jika ketersediaan pornografi dapat mengurangi angka kejahatan seksual, hal itu disebabkan beberapa bentuk pornografi bagi beberapa orang yang berpotensial menjadi penjahat seksual, secara fungsional setara dengan kejahatan seksual yang mungkin akan dilakukan tersebut: keduanya (pornografi dan kejahatan seksual) dapat memenuhi kebutuhan orang bersangkutan… Jika para pelaku potensial ini punya pilihan, mereka akan memilih menggunakan pornografi karena lebih nyaman, tidak merugikan dan tidak bebahaya.” (hal. 21). Ini juga kami anggap baru sebagian jawaban dari masalah.
Faktor-faktor social apa lagi, selain meningkatnya pornografi, yang mungkin bisa menjelaskan turunnya angka kejahatan di Jepang? Dan jika pornografi tidak mendorong pemerkosaan ataupun kejahatan seksual lainnya, apa yang bisa mendorong terjadinya hal tersebut? Jelas sekali bahwa ini adalah pertanyaan multifaceted yang rumit. Sebagai tanggapan, kita sepakat dengan banyak pihak (misal, Brannigan. 1997; Fisher & barak, 1991, Gottfredson & hirschi, 1990) bahwa kejahatan secara umum bukanlah sekedar masalah “monyet lihat – monyet lakukan.” Sebagaimana halnya dengan kejahatan lain, kejahatan seksual umumnya disebabkan karena ada kesempatan, pelakunya tidak berpikir atau sedikit berpikir dan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kontrol diri dan sosial yang rendah. Orang-orang semacam itu seringkali dapat terindentifikasi sebelum terekspos pada SEM secara substansial. Lebih dari setengah pelanggar seks dewasa diketahui juga sebagai pelanggar seks pada masa remaja (Abel, 1985; Knopp, 1984). Sebagaimana Gottfredson dan Hirschi (1990) menyatakan: “… salah satu penyebab tindak kejahatan yaitu kurangnya kemampuan pengendalian diri, dapat ditemukan pada 6 hingga 8 tahun pertama kehidupan, yaitu pada masa ketika sang anak berada dalam control dan pengawasan keluarga atau institusi keluarga… kebijakan yang ditujukan pada penguatan kemampuan institusi keluarga untuk sosialisasi anak-anak adalah kebijakan jangka panjang yang realistic yang berpotensial untuk mengurangi angka kejahatan secara substansial (hal. 272-373).

Semakin tingginya tingkat persaingan dunia pendidikan dan kerja di Jepang selama dua dekade terakhir telah memaksa orang untuk memberikan lebih banyak waktu untuk prestasi di dalam sekolah, mulai dari masa pra-sekolah dan berlanjut terus hingga masa kuliah; pekerjaan rumah yang dan pelajaran tambahan di luar sekolah (jukyu) adalah hal yang biasa (Efrom, 1997). Dan ibu-ibu rumah tanga di Jepang umumnya tinggal di rumah untuk megnawasi anak mereka melalui sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan baik. Kami percaya bahwa ini membantu mengurangi terjadinya tindakan-tindakan anti sosial atau kriminal, serta membantu sosialisasi anak untuk menghidari perilaku kriminal sebagai orang dewasa nantinya.

Ellis (1989) menanggap kejahatan seksual disebabkan dorongan dari dalam untuk ekspresi seksual ditambah dengan keinginan untuk memiliki dan mengendalikan. Dorongan-dorongan ini pada anak dapat dimodifikasi dengan peningkatan masa-masa bersama keluarga sejak usia dini.Selain itu juga, kami percaya, pendidikan seksual standar Jepang K-12 juga dapat membantu untuk mengurangi hal ini. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan social yang positif dan profaktif mungkin adalah penyebabb berkurangnya angka kejahatan yang terlihat. Faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan perubahan angka kejahatan seksual di Jepang atau tempat lainnya masih belum ditentukan.

Pertanyaan lanjutan masih muncul lagi: apakah ada efek negative lain yang mungkin disebabkan pornografi selain kejahatan seksual? Kaum feminis, orang-orang religius konservatif, dan para moralis menganggap pornografi sebagai sebuah masalah bahkan walaupun sulit dibuktikan bahwa pornografi menyebabkan meningkatnya angka kejahatan seksual (lihat misalnya, Court, 1984; Osanka & Lee, 1985). Beberapa melihat pornografi sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. “Pertanyaannya bukanlah: apakah pornografi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan? Pornografi adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang menebus dan mengacaukan setiap aspek dari kebudayan kita (Dworkin, 1981, sampul buku).” Dan Steinham (1983) menulis: “pornografi adalah tentang kekuasaan dan sex sebagai senjata – dalam hal yang sama kita memahami bahwa pemerkosaan adalah kekerasan, dan sama sekali bukan tentang seksualitas (hal. 38).” MacKinner (1993) bahkan berpikir bahwa pornografi tertulis sebagai membahayakan dan merendahkan perempuan.

Memang ada sejumlah anecdotal reports dampak negative pornografi, selain kejahatan seksual. Dampak-dampak ini bermacam-macam mulai dari kekerasan domestic (lihat Sommers & Check, 1987), hingga pelecehan seksual pada anak (lihat Burgess & Hartman, 1987). Namun tidak ada bukti keras yang menunjukkan hubungan sebab akibat terhadap kejahatan-kejahatan yang demikian parah dan sangat patut disesali (Howitt & Cumberbatch, 1985). Tindakan-tindakan criminal dan anti-sosial ini, kami percaya, lebih disebabkan karena bimbingan orang tua yang buruk, pendidikan yang tidak memadai dengan buruknya kontrol diri dan social, seperti yang telah disebutkan di atas.

Kemungkinan efek buruk pornografi adalah seperti yang diulas oleh Howitt dan Cumberbatch (1985); efek negative pornografi pada pria. Mereka mengulas laporan tentang pria yang mengalami impotensi karena ‘kegelisahan akan penampilan’ (performance anxiety), sebagai akibat kekhawatiran tidak mampu menandingi kaum pria yang begitu perkasa, besar dan terampil yang terlihat di pornografi (lihat MOye, 1985; Fracher & Kimmel, 1987; Tieter, 1987). Howitt dan Cumberbatch menyimpulkan bahwa factor-faktor yang menyebabkan impotensi dan performance anxiety mungkin tidak punya kaitan dengan pornografi dan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kesimpulannya, kekhawatiran bahwa negara-negara yang membolehkan pornografi akan mengalami peningkatan angka kejahatan seksual karena tindakan peniruan, atau bahwa kaum remaja pada khususnya akan rentan secara negative dan reseptif terhadap apa yang ditunjukkan dalam pornografi atau bahwa masyarakat secara keseluruhan akan terpengaruh secara negative oleh pornografi, tidak terbukti betul. Jelas terlihat dari data yang kami kumpulkan dan analisa bahwa peningkatan besar materi pornografi di Jepang memiliki kaitan dengan penurunan dramatis angka kejahatan seksual dan utamanya penurunan angka remaja yang terlibat dalam kejahatan seksual, baik sebagai pelaku atau sebagai korban. Kami juga telah menyinggung sejumlah factor-faktor yang mungkin menjadi penyebab hal ini di atas.

Referensi

Abel, G. G., Mittelman, M. S., & Becker, J. V. (1985). “Sexual Offenders: Results of assessment and recommendations for treatment”. In M. H. Ben-Aron, S. J. Huckle, & C. D. Webster (Eds.), Clinical criminology: The assessment and treatment of criminal behavior (pp. 191-205). Toronto, Canada: M & M Graphic.

Abramson, P. R., & Hayashi, H. (1984). “Pornography in Japan: Cross cultural and theoretical considerations”. In M. N. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and Sexual Aggression (pp. 173-183). New York: Academic Press.

Amis, K., Anderson, J. N. D., Beasley-Murray, G. R., et al. (1972). Pornography: The Longford Report. London: Coronet Books: Hodder Paperbacks, Ltd.

Anonymous. (1991a, 31 March). Racy comics a labeled lot now in Japan. Sunday Honolulu Star Bulletin and Advertiser.

Anonymous. (1991b, 5 February). Tokyo Telephone Sex. Honolulu Advertiser.

Anonymous. (1992, 2 October). Police warn magazines over nudes. The Japan Times pp. 2.

Baron, L., & Strauss, M. A. (1987). Four Theories of Rape in American Society: A State-Level Analysis. New Haven: Yale University Press.

Becker, J., & Stein R. M. (1991). “Is sexual erotica associated with sexual deviance in adolescent males?” International Journal of Law and Psychiatry, 14, 85-95.

Brannigan, A. (1987). “Sex and aggression in the Lab: Implications for Public Policy? A Review Essay”. Canadian Journal of Law and Society, 2, 177-185.

Brannigan, A., & Goldenberg, S. (1986). “Social Science versus jurisprudence in Wagner: The study of Pornography, Harm, and the Law of obscenity in Canada”. Canadian Journal of Sociology, 11:419-431.

Brannigan, A., & Goldenberg, S. (1991). “Pornography, context, and the common law of obscenity”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 97-116.

Ben-Veniste, R. (1971). Pornography and Sex Crime: The Danish Experience, Technical Report of the Commission on Obscenity and Pornography (pp. 245-261). Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office.

Burgess, A. W., & Hartman, C. R. (1987). “Child Abuse Aspects of Pornography”. Psychiatric Annals, 17, 248-253.

Burrill, J. (1991). Lowering the Boom on Sex Comics. Limousine City Guide, 33.

Canada. (1985). Report of the special select committee on pornography and prostitution : Ottawa; Supply and Services.

Christensen, F. M. (1990). Pornography: The Other Side. New York: Praeger.

Clifford, W. (1980). “Why is it safer to live in Tokyo? An exploratory symposium”. Paper presented at the Australian Institute of Criminology, Canberra.

Conyers, L., & Harvey, P. D. (1996). Religion and Crime: Do they go together? Free Inquiry, 16(3), 46-48.

Court, J. H. (1977). “Pornography and sex crimes: A reevaluation in light of recent trends around the world”. International Journal of Criminology and Penology, 5, 129-157.

Court, J. H. (1984). “Sex and violence: A ripple effect”. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and Sexual Aggression (pp. 143-172). New York: Academic Press.

Diamond, M. (1984). SexWatching: The World of Sexual Behaviour. London: Macdonald Co. Ltd.

Diamond, M. (1986). SexWatching: The World of Sexual Behavior (Japanese Version). Tokyo: Shogakukan.

Diamond, M., & Karlen, A. (1980). Sexual Decisions. Boston: Little, Brown.

Diamond, M., & Karlen, A. (1985). Sexual Decisions (Japanese edition). Tokyo: Shogakukan.

Donnerstein, E. (1984). “Pornography: Its effect on violence against women”. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and sexual aggression (pp. 53-81). New York: Academic Press.

Donnerstein, E., & Barrett, G. (1978). “The effects of erotic stimuli on male aggression toward women”. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 180-188.

Dore, R. P. (1958). City Life in Japan. Los Angeles: University of California Press.

Dougher, M. J. (1988, Feb.). “Assessment of Sex Offenders”. In B. K. Schwartz & H. R. H. Cellini (Eds.), A Practitioner’s Guide to Treating the Incarcerated Male Sex Offender (pp. 77-84, Chapter 78). Washington, D. C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Corrections.

Downs, J. F. (1990). “Nudity in Japanese Visual Media: A cross-cultural Observation”. Archives of Sexual Behavior, 19, 583-594.

Effron, S. (1997) In Japan, even toddlers now attend cram schools. The Honolulu Advertiser, Feb. 16. A-16.

Ellis, L. (1989). Theories of Rape: Inquires into the causes of sexual aggression. New York: Hemisphere Publishing.

Fisher, W. A., & Barak, A. (1991). “Pornography, Erotica, and Behavior: More questions than answers”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 65-83.

Gebhard, P. H., Gagnon, J. H., Pomeroy, W. B., & Christenson, C. V. (1965). Sex Offenders. New York: Harper & Row.

Giglio, D. (1985). “Pornography in Denmark: A public policy for the United States?” Comparative Social Research, 8, 281-300.

Goldstein, M. J., & Kant, H. S. (1973). Pornography and Sexual Deviance: A Report of the Legal and Behavioral Institute. Berkeley: University of California Press.

Greenfeld, K. T. (1994). Speed Tribes. New York: Harper Collins.

Groth, A. N. (1979). Men who Rape: The psychology of the offender. New York: Plenum.

Groth, N. A., Burgess, A. W., & Holstrom, L. L. (1977). “Rape, power and sexuality”. American Journal of Psychiatry, 134, 1239-1243.

Hijirida, K., & Yoshikawa, M. (1987). Japanese Language and Culture for Business and Travel. Honolulu: University of Hawaii Press.

Home Office. (1979). Committee on obscenity and film censorship. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Howitt, D., & Cumberbatch, G. (1990). Pornography: Impacts and Influences. A review of available research evidence on the effects of pornography. London: Commissioned by the British Home Office Research and Planning Unit.

JASE (1991). Survey on Comics Among Youth. Tokyo: Japanese Association for Sex Education.

Knopp, F. H. (1984). Retraining adult sex offenders: Methods and models. Orwell, VT: Safer Society.

Kuro, H. (1954). Nikutai bungaku no seiri. Vol. 4, Tokyo: Shisoo no Kagaku.

Kutchinsky, B. (1973a). “The effect of easy availability of pornography on the incidence of sex crimes: The Danish experience”. Journal of Social Issues, 29, 163-181.

Kutchinsky, B. (1973b). “Eroticism without censorship”. International Journal of Criminology and Penology, 1, 217-225.

Kutchinsky, B. (1978). “Pornography in Denmark — a general survey”. In R. Dhavan & C. Davies (Eds.), Censorship and Obscenity: Behavioral Aspects (pp. 111-126). London: Martin Robertson.

Kutchinsky, B. (1983). “Obscenity and pornography: Behavioral aspects”. In S. H. Kadish (Ed.), Encyclopedia of crime and justice (Vol. 3, pp. 1077-1086). New York: Free Press.

Kutchinsky, B. (1985a). “Experiences with pornography and prostitution in Denmark” (Revision of Chap V in J. Kiedrowski and J. M. van Dikj: Pornography and Prostitution in Denmark, France, West Germany, the Netherlands and Sweden. Stencilserie Nr. 30): Kriminalistisk Instituts Stencilserie. 20 pages.

Kutchinsky, B. (1985b). “Pornography and its effects in Denmark and the United States: A rejoinder and beyond”. Comparative Social Research, 8, 301-330.

Kutchinsky, B. (1987). “Deception and Propaganda”. Transaction, Social Science and Modern SOCIETY, 24(5), 21-24.

Kutchinsky, B. (1991). “Pornography and Rape: Theory and Practice? Evidence from Crime Data in Four Countries Where Pornography is Easily Available”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 47-64.

Kutchinsky, B. (1992). “The Politics of Pornography Research”. Law & Society Review, 26, 447-455.

Kutchinsky, B. (1994). Pornography: Impacts and Influences (Critique of a Review of Research Evidence). [Preprint sent as Personal communication; Berl Kutchinsky died before publication.]

Lab, S. (1987). “Pornography and Aggression: A response to the U.S. Attorney General’s Commission”. Criminal Justice Abstracts, 19, 301-321.

Liebert, R. M., Neale, J. M., & Davison, E. S. (1973). The early window. New York: Pergamon Press.

Linz, D., Penrod, S. D., & Donnerstein, E. (1987). “The Attorney General’ Commission: The gaps between findings and facts”. American Bar Foundation Research Journal, 4, 713-736.

Lynn, B. W. (1986). Polluting the Censorship Debate: A Summary and Critique of the Final Report of the Attorney General’s Commission on Pornography. Washington, D. C.: American Civil Liberties Union.

MacKinnon, C. A. (1993). Only Words. Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Mainichi-shinbun. (1990). “Wakayama Prefecture calls for control of manga”. Mainichi-shinbun , 11:23

Malamuth, N. M., & Donnerstein, E. (Eds.). (1984). Pornography and Sexual Aggression. New York: Academic Press.

Marshall, W. L. (1988). “The use of sexually explicit stimuli by rapists, child molesters, and non-offenders”. Journal of Sex Research, 25, 267-288.

Meese, E. (1986). Attorney General (Edwin Meese) Commission Report , Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Nihon No Tokei. (1996). (Japan’s Statistics). Tokyo: Somucho Tokei Kyoku (Statistics Bureau).

Nobile, P., & Nadler, E. (1986). United States of America vs. SEX: How the Meese Commission Lied about Pornography. New York: Minotaur Press.

Okudaira, Y. (1979). “Indecency and Social Culture or Custom”. Hogaku-Seminar, (December), 2-9.

Osanka, F. M., & Lee, J. S. L. (1989). Sourcebook on Pornography. Lexington, Mass: Lexington Books.

Oshima, T. (1979). “What’s wrong in Indecency”. Hogaku-Seminar, (December), 10-15.

Pornography, (1970). Report of the U.S. Commission on Obscenity and Pornography (Technical Report ): U.S. Commission on Obscenity and Pornography. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Propper, M. M. (1972). Exposure to sexually oriented materials among young male prisoners. (Technical Report volume 8): Commission on Obscenity and Pornography. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Radin, C. (1996, 8 March). “Rape in Japan: The crime that has no name”. Boston Globe, pp. A-1, column 5.

Roposensho, (Japanese National Police Agency) (1989). Japanese Penal Code. Tokyo: Japanese National Police Agency

Roposensho, (Japanese National Police Agenc