Minati Sinha (India)

Peneliti, Indian Institute of Technology Delhi, India

Ms. Sinha mendapatkan gelar Sarjana ekonominya dari Universitas Guwahati, Assam pada tahun 1999, Master dalam bidang Sosiologi dari Universitas Jawaharlal Nehru, Delhi, di tahun 2002, dan Master of Philosophy dalam bidang Psychiatric Social Work dari Central Institut of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Jharkhand di tahun 2005. Dia juga memiliki lebih dari 5 tahun pengalaman professional dalam bidang pembangunan sosia. Saat ini ia adalah mahasiswa Ph.D di IIT Delhi, Departemen ilmu Sosial dan Humaniora, India.

Oxford English Dictionary mendefinisikan poverty (kemiskinan) sebagai: Kondisi kepemilikan materi yang rendah atau tidak sama sekali; tanpa harta benda, papa, berkekurangan. Kamus itu juga mengajukan pendapat bahwa kata itu pertama kali digunakan kurang lebih tahun 1075 masehi. Akhir-akhir ini, kemiskinan memiliki arti yang lebih luas, dengan ditambahkannya sejumlah elemen-elemen selain ketiadaan materi, seperti ketertinggalan, kerentanan dan keterasingan dari masyarakat.

Kemiskinan memiliki wajah berbeda di negara yang berbeda, tergantung pada faktor seperti tingkat pendapatan dan konsumsi, dan juga pada berbagai indikator sosial dan akses sosial-politik. Ada perbedaaan pemahaman yang sangat besar tentang kemiskinan antara negara maju dan berkembang, yang berpengaruh pada jenis pertanyaan seperti apa yang bisa diajukan kepada kaum miskin untuk memahami tingkat kemiskinan mereka. Di Jepang, pertanyaan yang dapat diajukan termasuk di antaranya ada atau tidaknya oven microwave, mesin pemanas/pendingin (ac), pemanas air  (untuk dapur dan wastafel), dan sebagainya, padahal hal-hal tersebut dianggap sebagai kemewahan luar biasa bagi negara-negara dunia ketiga. Kontras dengan Jepang, di India, negara dengan populasi tertinggi di dunia dengan rasio kemiskinan tertinggi, benda-benda tersebut tidak pernah didengar oleh kaum miskin di sana, bahkan kadang juga tidak pernah didengar oleh sebagian orang di kelas menengah bawah. Kaum miskin di India hidup dalam lingkungan kumuh yang memprihatinkan. Jumlah pengemis yang menderita malnutrisi, kelaparan dan lain sebagainya semakin banyak karena mereka tidak bisa mendapatkan hampir semua jenis kebutuhan dasar, seperti listrik, sanitasi yang layak, air minum yang aman, tempat tinggal, sandang, pendidikan, dan mereka setiap hari perlu berjuang hanya untuk mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.

Untuk semakin menegaskan perbedaan besar jenis kemiskinan ini, dapat disebutkan bahwa perkiraan jumlah orang miskin di Jepang adalah kurang lebih 17,000 orang. Sementara di India, ada dua kelompok besar orang yang hidup di bawah garis kemiskinan (below the poverty line/BPL)[1], yaitu kaum miskin pedesaan dan kaum miskin kota[2]. Jumlah mereka masing-masing diperkirakan 170,3 juta orang untuk kaum miskin di daerah pedesaan dan 68,2 juta orang di perkotaan – dari total jumlah penduduk sekitar 1 milyar orang. Perbedaan besar lainnya dapat ditemukan dari tipe orang miskin di kedua negara itu. Di India, kemiskinan dialami dalam unit-unit keluarga yang menghadapinya bersama-sama. Terlebih lagi budaya India menyebabkan bahkan orang termiskin dari yang miskin tetap memiliki keluarganya masing-masing. Kaum miskin di Jepang hanya ada terutama dalam tiga kategori kelompok yang tidak diuntungkan (unpriviliged), yaitu kaum lansia, perempuan lajang, dan sebagian kaum muda. Jika kita mempertimbangkan baik jumlah dan tipe kaum miskin di kedua  negara itu, maka kita tidak bisa membandingkan kondisi kemiskinan keduanya. Sulit menemukan solusi yang serupa antara India dan Jepang untuk hal ini. Walaupun kemiskinan adalah konsep yang universal, ia tidak dapat diatasi dengan strategi universal.

Istilah KEMISKINAN tampaknya kurang tepat untuk menggambarkan jenis krisis yang sedang dihadapi sejumlah kelompok di dalam masyarakat Jepang, melampaui istilah semacam kemiskinan ‘absolut’ atau ‘relatif’. Kemiskinan adalah istilah spesifik untuk menggambarkan kondisi sekelompok orang dalam level krisis sosial-ekonomi tertentu, dapat diukur dengan menggunakan standar minimal yang dibutuhkan seseorang agar dapat mempertahankan standar kehidupan tertentu. Berdasarkan itu, jenis orang miskin di Jepang dapat dianggap hanya sebagai orang-orang yang ‘terpinggirkan secara sosial’ atau yang ‘relatif tidak mampu’ untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan karena berbagai macam alasan. Sebagaimana pernah didiskusikan sebelumnya[3], krisis semacam ini sulit dipecahkan karena krisis itu tidak begitu tampak. Walaupun begitu, juga dapat diasumsikan bahwa krisis ini tidak begitu terlihat karena ia sebenarnya tidak parah. Selama keburukan-keburukan sosial masih belum terlalu terlihat, hal-hal itu dianggap masih dapat diatasi, karena tidak ada satu manusia pun yang merasa senang mengungkapkan ketakberdayaannya sendiri. Tiga bagian masyarakat Jepang yang dianggap sebagai kelompok miskin Jepang, sebenarnya menderita karena satu sama lain. Ini adalah lingkaran setan, dimana sejumlah anak muda dengan berbagai kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi tumbuh menjadi orang dewasa yang kebingungan dan tanpa rasa percaya diri membentuk keluarga sendiri. Setelah dewasa, mereka antara akan terus bertahan sebagai pria lajang atau akan hidup di rumah penampungan di masa tua mereka. Atau jika mereka akhirnya menikah, ketidakmampuan mereka untuk membangun hubungan yang terhormat, dapat mengakibatkan perceraian dan, sebagai akibatnya, ibu lajang. Demikianlah prosesnya berulang karena para ibu lajang ini perlu merawat anak-anak dan diri mereka sendiri dengan pendapatan yang terbatas tanpa pertolongan suami dan tanpa ayah yang dapat diandalkan oleh sang anak. Para ibu ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk bertumbuh, dan mereka kemudian tumbuh menjadi remaja yang rentan dan seterusnya… Berdasarkan itu, sangat sulit untuk menentukan batas tertentu kemiskinan untuk kelompok-kelompok tertinggal dalam masyarakat Jepang ini, karena kebutuhan dasar minimum mereka tidak serupa.

“Kemiskinan sebenarnya merupakan tiadanya kebebasan untuk memiliki atau melakukan sejumlah hal mendasar yang kau anggap penting,” kata Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi dari India. Jika ini dianggap sebagai definisi dasar dari kemiskinan, maka tidak diragukan lagi Jepang sedang menghadapi kemiskinan.

Konsep-konsep kunci mengenai kemiskinan Jepang dapat didiskusikan lebih detil:

• Feminisasi kemiskinan – satu persamaan antara negara paling maju dengan negara paling tertinggal di dunia adalah bahwa perempuan merupakan pihak yang menanggung beban kemiskinan paling besar. Feminisasi kemiskinan adalah isu yang lebih serius daripada isu kemiskinan secara keseluruhan. Agar dapat lebih terfokus, perempuan perlu diberdayakan sepenuhnya melalui pemberian pendidikan dan kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Seorang perempuan yang kuat akan menumbuhkan kaum muda yang kuat, kaum muda yang kuat akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang penuh percaya diri, yang kemudian dapat memastikan masa tua yang aman.
• Kemiskinan Kaum Muda – Kemiskinan Kaum Muda[4] akhir-akhir ini mulai mendapatkan perhatian sebagai isu penting yang perlu diatasi. Ini bukan masalah yang hanya ada Jepang, namun semakin lama telah menjadi bagian dari masalah global. Kemiskinan Kaum Muda umumnya terjadi karena tiga masalah sosial besar, yaitu konflik antar kelompok, pencarian status dan identitas serta penolakan terhadap sistem sosial yang berlaku. Kemiskinan kaum Muda ada di semua negara, karena kebutuhan mereka tidak hanya berupa keamanan finansial namun juga keamanan sosial. Masalah ini sulit diatasi tanpa memberikan perlindungan yang layak pada kanak-kanak, dan bila tidak ada keterlibatan keluarga yang cukup atau tanpa perlindungan terhadap para orang tua dan pendidikan yang layak.
• Kemiskinan dan usia tua – usia tua dan kemiskinan adalah satu paket kerentanan di tiap negara. Dapat dikatakan bahwa ini diakibatkan oleh kehidupan yang mekanis serta dampak ekstrim dari globalisasi. Orang-orang lanjut usia jatuh miskin karena masyarakat menciptakan keadaan dimana para orang lanjut usia diisolasi dengan paksa, setelah dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Misalnya, tanpa pekerjaan yang berarti, tanpa harga diri, dan dianggap hanya sebagai cadangan, sehingga menjadi anggota keluarga yang tak diinginkan. Pensiun/menjadi lanjut usia berarti seseorang yang sebelumnya dianggap paling berpengalaman, asset berharga bagi masyarakat, dan simbol kehormatan keluarganya, tiba-tiba dianggap menjadi sebaliknya.

Walaupun globalisasi terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi; ia juga dapat menimbulkan sejumlah kerugian sosial. Globalisasi telah melebarkan jurang antara kaya dan miskin, membuat orang semakin termekanisasi, uang menggantikan budaya, dan semua perubahan ini berdampak langsung kepada generasi muda (kaum muda, yaitu mereka di antara usia 10 hingga 24 tahun. Mereka bukan lagi anak-anak, namun belum dianggap dewasa[5]) yang menghadapi perubahan tiba-tiba ini tanpa menikmati manfaatnya, sebagaimana bisa dilihat dari laporan terkini bahwa 70% kaum muda India tidak paham apa itu globalisasi sebenarnya[6]. Sayangnya, hampir separuh dari populasi dunia tidak mendapatkan keuntungan langsung dari meningkatnya kemakmuran global, karena hampir 3 milyar orang hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan di bawah US$ 2 per hari[7].

Kaum muda Jepang juga berjuang keras untuk mengimbangi pesatnya perkembangan globalisasi. Dalam proses pertumbuhan ekonomi ini, para pemuda tidak mendapatkan keuntungan yang sama. Hanya sebagian dari mereka yang diberkati dengan latar belakang finansial yang kuat atau latar belakang akademik yang baik, yang punya kesempatan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dan menanjak makin tinggi dan tinggi dalam kehidupan. Mayoritas sisanya, tertinggal dalam semua hal, tidak dapat menemukan posisinya sendiri tanpa bantuan/bimbingan/pedoman tentang berbagai alternatif jalan hidup yang dapat dipilih.

Pengamatanku dan Rekomendasi:

Ini adalah pengalaman pertamaku sebagai peserta dalam program semacam ini dan kesempatan pertama mewakili negaraku (India) di luar negeri. The JENESYS East Asia Future Leaders Programme “Overcoming Poverty through a Social Inclusion Approach: The Status Quo of Asia and Oceania in a Globalized Economy” telah membantuku berkembang sebagai seorang pribadi dan memperkuat kemampuan observasi saya untuk membuat analisa menggunakan berbagai sudut pandang. Aku belajar memahami sesuatu dari berbagai aspek, seperti gambaran kasar situasi kemiskinan berbagai negara, wajah dan struktur kemiskinan yang beragam, aspek sosial-ekonomi dari kemiskinan, sisi politis kemiskinan, kontribusi budaya terhadap bertumbuhnya kemiskinan; yang semuanya memainkan peranan sama pentingnya dalam membingkai isu kemiskinan dan upaya pencarian solusi yang mungkin dilakukan.

Perlu ada upaya yang sadar dan jujur ditujukan kepada kaum muda yang tertinggal untuk memahami tingkat penghargaan mereka terhadap diri sendiri. Adalah suatu hal yang perlu dikhawatirkan jika dalam satu negeri maju seperti Jepang, kaum mudanya menjadi bagian signifikan dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan miskin. Solusi masalah kemiskinan di Jepang dimungkinkan dengan memberikan perhatian yang layak terhadap kaum muda yang sedang bertumbuh dewasa dengan melibatkan orang tua mereka, memperhatikan pendidikan mereka, memberikan pekerjaan, dan menangani krisis emosional mereka dengan hati-hati. Mereka, sebagai masa depan suatu bangsa, seharusnya tidak mengalami kerentanan akibat disharmoni keluarga, aturan-aturan tabu, krisis sosial ekonomi, dan ketidakberfungsian pemerintah, dan lain sebagainya. Ketika kaum muda telah menjadi cukup percaya diri untuk menopang kehidupan mereka sendiri, masalah-masalah sosial lainnya dapat terselesaikan dengan sendirinya dan dengan relatif mudah.

[1] Pada skala harga tahun 1999-2000, batas kemiskinan nasional India adalah Rs 327,56 (untuk pedesaan) dan Rs 454,11 (untuk perkotaan) per kapita per bulan.

[2] National Sample Survey (NSS) melaporkan pada 1999-2000, jumlah orang yang hidup di bawa garis kemiskinan adalah 170,3 juta jiwa di daerah pedesaan dan 68,2 juta jiwa di perkotaan – dari total populasi 1 milyar jiwa.

[3] Prof. Aya Abe telah menerangkan tentang hal ini pada sesi kesimpulan JENESYS Future Leaders Program

[4] United Nations World Youth Report 2005 tentang Negara ‘berkembang’, terutama Asia Tenggara

[5] Sebagaimana didefinisikan oleh WHO

[6] Dari Centre of the Studies of the Developing Societies (CSDS) bertanggal 24 Desember 2008

[7] Sebagaimana disebutkan pada Better World Campaign, organisasi cabang dari United Nations Foundation, dalam serial makalah yang disusun untuk kampanye Pemilihan Presiden 2008, dan pemerintahan berikut (di India).

]]> http://jepangindonesia.wordpress.com/2009/11/26/jenesys-pengentasan-kemiskinan-minati-sinha/feed/ 0 jepangindonesia http://jepangindonesia.wordpress.com/2009/11/18/jenesys-pengentasan-kemiskinan-waleed-aly/ http://jepangindonesia.wordpress.com/2009/11/18/jenesys-pengentasan-kemiskinan-waleed-aly/#comments Wed, 18 Nov 2009 08:43:47 +0000 jepangindonesia http://jepangindonesia.wordpress.com/?p=51 ]]>

Laporan Individual
Waleed Aly (Australia)
Pengajar, Universitas Monash

diterjemahkan oleh Dipo Siahaan

Mr. Aly mendapat gelar sarjana di bidang Teknik Kimia dan Hukum dari Monash University. Setelah bekerja di Pengadilan Keluarga Australia dan kantor pengacara Maddocks, ia menjadi mahasiswa pascasarjana bidang Politik selain juga mengajar di almameternya. Penelitian dan pengajarannya terfokus pada terorisme dan kekerasan politik, dan kaitannya dengan isu keberagaman, kohesi sosial, dan multikulturalisme.

Sebuah Potret Tentang Australia: Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Rakyat Australia cukup beruntung dapat hidup di sebuah negara maju yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat belakangan ini. Selama dekade terakhir, surplus ekonomi yang tinggi berlanjut terus, dan pengangguran berada pada level terendah dalam tiga dekade terakhir. Fakta itulah yang kerap digembar-gemborkan pemerintahan Howard yang baru saja lengser.

Jelas bahwa krisis finansial global secara radikal mengubah gambaran kemajuan tersebut. Saat ini sedang berlangsung perdebatan hangat tentang apakah ekonomi Australia akan ikut terpuruk ke dalam jurang resesi atau tidak – kalau memang belum terjatuh. Angka pengangguran meningkat lagi, dan surplus tahun lalu yang cukup besar tiba-tiba berubah menjadi defisit. Tentu saja, situasi ekonomi di sini tidak semuram banyak ekonomi-ekonomi maju lainnya (khususnya Amerika Serikat dan Jepang), tapi tidak diragukan lagi bahwa ekonomi Australia juga mengalami kerusakan.

Bahkan demikian pun, kemiskinan di Australia masih merupakan konsep yang relatif – kecuali mungkin pada komunitas-komunitas orang asli terpencil yang memiliki standar hidup yang memrihatinkan. Australia tidak mempunyai definisi resmi kemiskinan, sehingga sulit untuk memperkirakan tingkat penyebarannya. Namun, jika sebagaimana Adam Smith kita mendefinisikan kemiskinan sebagai terkait dengan kemampuan seseorang untuk mendapatkan barang dan produk jasa yang dianggap mendasar oleh norma sosial setempat, maka kita dapat mengindentifikasikan sejumlah indikator kemiskinan di Australia sebagaimana berikut:

• Sekitar 16 persen orang Australia tidak bisa membayar tagihan gas dan listrik tepat waktu.
• Sekitar 12 persen hanya mampu membeli pakaian bekas.
• Sekitar 20 persen mempunyai pendapatan kurang dari setengah rata-rata pendapatan mingguan nasional
• 27 persen orang Australia tidak mampu membiayai liburannya.

Dalam hal ini, Australia tidak berbeda dengan Jepang. Membicarakan kemiskinan di kedua negara tidaklah membicarakan tentang orang yang sedang berhadapan langsung dengan bahaya kelaparan. Berbicara tentang kemiskinan di Jepang dan Australia  adalah berbicara tentang kesenjangan pendapatan. Dan sebagaimana di Jepang, yang mana nanti kita akan kembali lagi, kesenjangan di Australia tampaknya semakin membesar di dekade belakangan. Data dari Biro Statistik Australia mengungkapkan bahwa antara 1968 dan 2000, porsi kekayaan material nasional dari separuh populasi Australia mengalami pengurangan. Laporan dari National Centre for Social and Economic Modelling menemukan bahwa pada akhir periode yang sama, 50% populasi dengan pendapatan terendah di Australia hanya memiliki sekitar 7 persen dari total kekakayaan nasional.

Itu tidak terlalu mengejutkan mengingat jalur kebijakan ekonomi dan politik yang ditempuh oleh Australia selama periode tersebut. Utamanya setelah 1980an, ketika pemerintahan Australia merangkul ide pasar bebas dunia, dan membuka ekonominya pada kekuatan-kekuatan tersebut. Yang terjadi setelah itu adalah munculnya era neo-liberalisasi yang ditandai dengan deregulasi dan swastanisasi. Banyak sektor pelayanan publik penting (perbankan, transportasi, energi, air, telekomunikasi)  yang diswastanisasi, baik sebagian atau seluruhnya. Ini kemudian mengakibatkan kenaikan harga yang membebani pekerja berpendapatan rendah dan kaum pengangguran. Banyak tempat kerja yang “dikasualisasi[1]”, dalam arti bahwa walaupun angka pengangguran resmi rendah, proporsi pekerja penuh waktu juga mengecil. Bersamaan dengan itu, ada peningkatan jumlah pekerja miskin yang dipekerjakan, tapi dengan pendapatan sangat kurang dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan stabilitas posisi mereka dalam masyarakat.

Saya menekankan pada dimensi kesenjangan di sini, karena itulah tema besar bidang penelitian saya. Dalam mempelajari fenomena konflik sosial dan kekerasan politik, para sarjana telah lama berdebat antara hubungan kedua hal tersebut dengan kemiskinan dan kesenjangan. Sementara debat tersebut masih berlanjut, buku James Gilligan dan Richard Wilkinson secara meyakinkan berargumen tentang adanya hubungan antara kesenjangan dan tindak-tindak kekerasan dalam masyarakat. Dan walaupun kesenjangan – terutama dalam kasus kekerasan politik – dapat bersifat sosial, politik dan kultural, selain bersifat ekonomis, jelas bahwa dimensi finansial kesenjangan juga perlu dipikirkan dalam konteks kohesi sosial, terutama seiring dunia masuk dalam wilayah ekonomi yang makin sulit.

Kemiskinan dan Inklusi Sosial di Jepang: Beberapa Pengamatan

Jelas bahwa Australia dan Jepang saling terhubung. Sebagian alasannya karena begitu banyak interaksi ekonomi yang mengikat mereka berdua. Contohnya, saat ini Jepang merupakan rekan dagang terbesar Australia. Keduanya juga terhubung oleh sejumlah pengalaman bersama dalam berbagai bidang yang lebih luas lainnya. Walaupun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan kecil yang penting. Meski ada sejumlah kesamaan pengalaman Jepang dan Australia dalam menghadapi globalisasi, dalam sejumlah kasus dampak globalisasi terhadap Jepang lebih parah. Ini mungkin karena transisi menuju ekonomi pasar bebas global mensyaratkan perubahan yang lebih radikal bagi Jepang daripada bagi Australia.

Dalam tingkatan yang lebih luas, hal ini dapat terlihat pada meningkatnya kesenjangan, baik di masyarakat Jepang maupun Australia. Dampak neoliberalisme pada kesenjangan dan kemiskinan relatif di Australia telah dibahas sebelumnya, namun dalam kasus Jepang  dampak ini terasa lebih tajam. Laporan OECD, misalnya, menempatkan rasio kemiskinan Jepang pada angka 15% dari total populasi. Bandingkan dengan Australia yang sekitar 11 persen. Tingkat kesenjangan yang meningkat ini dapat dianggap sebagai salah satu fungsi globalisasi, bila merujuk sejumlah kajian yang secara konsisten menunjukkan kecenderungan peningkatan rasio kemiskinan di Jepang dari sejak sekitar tahun 80an.

Namun mungkin perbandingan yang paling mendalam antara kedua negara adalah dalam bidang hubungan industrial. Sebagaimana halnya angkatan kerja di Australia mengalami kasualisasi, demikian juga hal yang sama terjadi di Jepang. Bedanya di Jepang hal ini terjadi dalam cara yang lebih ekstrim. Ini dikarenakan model tradisional hubungan kerja di Jepang adalah ikatan seumur hidup antara perusahaan dan pekerja,  yang hampir mirip dengan ikatan keluarga. Hal ini tidak ada di Australia. Pekerja Jepang akan bergabung dengan sebuah perusahaan tanpa perlu ada deskripsi pekerjaan yang jelas, dan perusahaan-perusahaan Jepang akan bertanggungjawab atas perbaikan kehidupan pekerja mereka dalam arti yang seluas-luasnya – termasuk kesejahteraan pribadi mereka. Sebagai tambahan dari gaji dan bonus, perusahaan juga memberikan subsidi perumahan, asuransi dan pensiun. Sebagai gantinya, perusahaan akan mendapatkan kesetiaan seumur hidup dari pegawai mereka. Sistem seperti ini jelas tidak bisa dipertahankan dalam lingkungan neo-liberal karena dapat mengurangi kemampuan perusahaan-perusahaan Jepang untuk berkompetisi dalam pasar global. Politik neo-liberal menekankan pada fleksibilitas pasar tenaga kerja, yang bertentangan dengan sistem pekerjaan yang dijelaskan di atas. Segera setelah Jepang mengadopsi arah neo-liberal, perubahan-perubahan drastis langsung terjadi.

Jadi, di Jepang, massa pekerja memasuki pekerjaan non-tetap, dimana mereka bekerja dengan kontrak terbatas atau sebagai pekerja temporer. Prosesnya mirip sekali dengan proses yang disebut casualisation (kasualisasi) di Australia. Di Jepang saat ini, lebih dari 35 persen angkatan kerja, dipekerjakan dalam cara yang cenderung lebih tidak aman ini. Itu berarti peningkatan hingga 350 persen dari level tahun 1960. Di Australia, sekitar 30 persen angkatan kerja adalah pekerja kasual.

Namun mungkin perbedaan terbesar antara Jepang dan Australia, yang juga memperbesar dampak perubahan kondisi kerja, adalah sistem kesejahteraan masing-masing negara.

Pemerintah Australia memberikan sejumlah tunjangan kepada warganya sebagai hak yang dapat dinikmati. Tunjangan yang paling jelas dan relevan adalah tunjangan pengangguran, yang diberikan kepada rakyat Australia yang sedang tidak bekerja. Sebaliknya, sistem Jepang didirikan atas dasar skema asuransi sosial, dimana premi asuransinya dibayarkan dari gaji para pekerja. Dalam skema seperti ini, tunjangan pengangguran hanya bisa diberikan kepada mereka yang telah diasuransikan selama paling tidak 6 bulan, dalam jangka waktu satu tahun setelah berhenti bekerja. Skema ini dengan demikian diberikan atas dasar kontribusi.

Sulit sekali bagi pekerja non-reguler untuk mengikuti skema ini karena sifat pekerjaan mereka yang tidak regular tersebut. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek dan buruh harian. Model asuransi sosial mensyarakatkan ikatan kerja seumur hidup, dan telah terbukti sangat efektif dalam lingkungan yang seperti itu. Masalah bagi Jepang adalah: pada saat karakter sistem ketenagakerjaan mengalami perubahan radikal akibat globalisasi, sistem kesejahteraan sosialnya tidak ikut berubah bersamanya. Tentu saja akibatnya, seiring dengan meningkatnya kasualisasi, semakin sedikit pekerja Jepang yang mendapatkan manfaat dari sistem kesejahteraan sosial yang tersedia. Hal ini sebagian disebabkan karena perubahan sistem ini terjadi perlahan-lahan, tanpa banyak disadari orang. Ini juga merupakan konsekuensi dari filsafat politik yang dianut Jepang. Keputusan Jepang untuk merangkul politik neo-liberal membuatnya cenderung enggan untuk mengembangkan sistem kesejahteraan sosialnya atau membuatnya menjadi lebih bersifat semesta. Paling tidak hingga krisis finansial global terjadi, pemerintah Jepang berulangkali menyatakan keinginannya untuk mengurangi ukuran dan ruang lingkup tanggungan sistem kesejahteraannya.

Ini mungkin adalah orientasi politik yang dimiliki bersama Jepang pada akhir-akhir ini bersama dengan negara paling neo-liberal di dunia, Amerika Serika. Dan sebagaimana halnya di sisi lain Pasifik, di Jepang pun pengangguran menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang berat. Dalam tur JENESYS ini, kami berulangkali mendengar tentang betapa kondisi tanpa pekerjaan dapat menyebabkan seseorang kehilangan tempat tinggal dan menjadi tunawisma, karena tidak adanya jaring pengaman yang cukup bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Tentu saja betul bahwa dalam ekonomi manapun kondisi pengangguran akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk jatuh ke dalam kemiskinan dan kehilangan tempat tinggal, namun program kesejahteraan yang menyeluruh dapat meringankan dampak tersebut – paling tidak dalam jangka pendek. Keterputusan antara perubahan situasi ekonomi Jepang yang dinamis dan sistem kesejahteraan yang statis mengakibatkan tidak munculnya faktor-faktor yang dapat meringankan hal itu bila terjadi.

Walaupun begitu ada sejumlah cara lain untuk meredam dampak globalisasi. Di program JENESYS ini, hal ini dapat terlihat sangat jelas melalui kisah tentang Umaji-mura di prefektur Kochi. Desa pegunungan kecil ini – dengan populasi sekitar 1,150 jiwa dan tanpa jalan pemerintah dan bangunan sekolah menengah atas – mencuat karena kisah keberhasilan ekonomi mereka selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Berhadap-hadapan dengan realita tentang kehidupan pedesaan di Jepang yang terancam mengalami kepunahan, penduduk Umaji mengumumkan niat mereka untuk memutar balik proses tersebut, dan membangun sebuah desa yang mandiri. Mereka pun mendirikan industri sendiri mulai dari pertanian, perhutanan, dan turisme. Sekarang mereka mengekspor barang untuk dijual di  Metropolitan Museum of Art di New York. Sebagai hasilnya, mereka berhasil menjadi pengecualian yang sangat jarang ada di antara komunitas pedesaan lain di seluruh Jepang: sebuah komunitas desa yang populasi dan ekonominya mengalami pertumbuhan. Umaji telah menjadi lebih dari sekedar sebuah tempat. Umaji telah menjadi sebuah merek, yang menarik dukungan kuat dari luar perbatasannya sendiri.

Jelas bahwa Umaji mendapatkan keuntungan dari kreativitas penduduknya dan kepemimpinan kepala desa mereka. Namun jelas juga bahwa kesuksesan Umaji berpangkal dari solidaritas komunitas mereka. Karena komitmen sosial pada desa dan para penduduk desalah yang membuat bisnis mereka mampu menciptakan dan mempertahankan kemakmuran di dalam komunitas mereka. Satu contoh tentang ini terlihat dalam pembuatan produk Yuzu, dimana petani lokal dibayar dengan harga yang tetap untuk barang yang mereka hasilkan, bahkan walaupun harga pasar atas produk tersebut berfluktuasi yang umumnya dapat menyebabkan sang petani dibayar lebih murah. Dengan menggunakan cara ini, bisnis di Umaji memprioritaskan kesejahteraan rakyat mereka di atas wilayah kerja pasar yang sempit.

Namun, kesuksesan Umaji menunjukkan masalah yang lebih luas di Jepang (khususnya Jepang urban). Dari berbagai pertemuan yang diadakan selama tur JENESYS ini, tampaknya mulai muncul konsensus bersama di antara aktivis komunitas, akademisi dan politisi bahwa susunan sosial Jepang mengalami erosi akibat industrialisasi dan globalisasi – khususnya di kota-kota. Kesadaran komunitas yang dulu kuat dan vital di masyarakat Jepang, sekarang telah dilemahkan oleh munculnya masyarakat yang terbentuk oleh rasionalitas pasar. Sebagai contoh, peningkatan mobilitas angkatan kerja Jepang secara alamiah melemahkan loyalitas pada kelokalan masing-masing orang. Seiring dengan semakin mudahnya orang menjelajahi seluruh negeri dalam rangka bekerja, mereka akan semakin jarang meletakkan akar (identitas dan budaya) mereka di tempat-tempat tertentu. Dampak keseluruhan dari berbagai perkembangan serupa adalah masyarakat menjadi semakin terbelah-belah, dan logika individualisme pun muncul. Perkembangan budaya semacam ini dapat menjadi penghalang terciptanya kesetaraan, karena berisiko menimbulkan perilaku sosial yang cenderung memandang remeh orang-orang yang menerima bantuan finansial, karena menganggap orang-orang itu mengalami situasi tersebut karena salah mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan tidak adanya dorongan politis untuk menyediakan jaringan pengaman sosial bagi para pengangguran.

Namun tentu saja, politik dan kebudayaan selalu bersifat dinamis, dan sekarang semakin dinamis. Krisis finansial global bukan hanya mengungkap keterbatasan pasar bebas, namun juga menampilkan dengan jelas, secara berulang-ulang, bahwa kerap kali mereka yang menderita karena dampak krisis bukanlah mereka yang bersalah.  Bencana finansial yang saat ini kita saksikan tidaklah diciptakan oleh orang-orang yang sekarang kehilangan pekerjaan mereka. Kesadaran tentang hal ini berpotensi untuk merubah penilaian konvensional sosial tentang pengangguran. Semakin sulit untuk mempertahankan kisah fiksi bahwa mereka yang menjadi pengangguran adalah pemalas atau berkemampuan rendah, bila sering terjadi orang-orang yang tidak pemalas dan tidak berkemampuan rendahlah yang justru kehilangan pekerjaan. Dengan cara yang sama, kita sekarang menyaksikan kecenderungan politik untuk menjauhkan diri dari neo-liberalisme yang kaku dan menuju sistem ekonomi dengan intervensi negara yang semakin besar dengan tujuan melindungi kesejahteraan warganya. Baik Jepang dan Australia telah menyetujui paket stimulasi finansial besar. Dan lebih luas lagi bagi Jepang, keterpurukan  dalam depresi ekonomi menunjukkan dengan jelas hubungan antara fenomena pengangguran dengan fenomena ketunawismaan sehingga dapat disadari oleh pemerintah, yang saat ini sedang mencoba berbagai cara untuk dapat memberikan tempat hunian bagi para pengangguran. Mungkin situasi yang seperti ini akan mendorong pergeseran pola pikir politik jangka panjang ke arah rekonsiliasi kebijakan ekonomi dengan kesejahteraan sosial hingga derajat tertentu. Maksudnya, Jepang mungkin sedang berada dalam proses menemukan pentingnya proses inklusi sosial sebagai cara meredam konsekuensi brutal resesi global yang tak terhindarkan.

Hal-hal yang Didapat dari JENESYS

Sebagai mahasiswa ilmu politik, saya merasa bahwa program JENESYS ini memberikan banyak hal. Tapi mungkin hal paling mendalam yang saya dapatkan adalah saya dapat merefleksikan ketersalinghubungan masalah-masalah kemiskinan di dunia. Jelas kemiskinan dialami dengan cara yang berbeda di berbagai bagian dunia yang berbeda. Kondisi kehidupan orang miskin di India tidak dapat dibandingkan dengan orang miskin yang ada di Jepang atau Australia. Namun sulit sekali dibantah bahwa tingkat keterhubungan global telah mencapai suatu titik dimana kemiskinan jarang sekali disebabkan hanya oleh faktor-faktor yang sifatnya lokal. Berbagai kesulitan yang bermunculan di hadapan Jepang saat ini mengilustrasikan fakta itu dengan baik. Kesulitan ekonominya memiliki penyebab yang sifatnya internasional. Dan kerentanannya terhadap krisis finansial global sebagian disebabkan karena suatu ideologi politis yang telah merasuki sebagian besar negara maju: neo-liberalisme.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh elemen-elemen global perlu ada dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jelas bahwa ini adalah masalah politik yang sulit dipecahkan oleh negara secara individual, dan ini menunjukkan secara implisit pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi dan bersifat internasional dari pada yang pernah ada sebelumnya.

Pelajaran yang didapat, dengan demikian, relatif cukup jelas. Kesulitan Jepang akibat angka kemiskinan yang meningkat bukanlah masalah Jepang saja. Kemiskinan disebabkan dan merupakan hasil dari peristiwa-peritiwa global, selain juga disebabkan orientasi ideologi yang saat ini kembali dipertanyakan terus menerus. Untuk mengamati semua ini terjadi adalah pengalaman yang luar biasa berharga, dan hanya dimungkinkan melalui kesempatan yang diberikan oleh program JENESYS. Aku selamanya berterima kasih karena ini.

diterjemahkan oleh Dipo Siahaan

1. Tujuan Program

Tujuan program ini adalah untuk memperkenalkan kepada para partisipan mengenai sejumlah program dan gerakan pengentasan kemiskinan dan inklusi sosial di berbagai negara Asia Timur. Juga sebagai ajang pertukaran ide untuk tercapainya inklusi sosial. Program ini mengumpulkan 20 orang partisipan dari Australia, Brunei, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Jepang, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Saya mendapat kesempatan untuk menjadi penasihat program ini. Bisa dikatakan bahwa negara-negara yang diwakili oleh masing-masing partisipan cukup bervariasi dalam hal status ekonomi, struktur sosial, rejim politik yang berkuasa, dan program perlindungan sosialnya. Jepang, bersama dengan Australia dan Selandia Baru, adalah negara-negara yang dikategorikan paling ‘maju’ di Asia Timur dilihat dari GDP per kapitanya dan telah mengembangkan sistem keamanan sosial yang cukup luas, termasuk sistem dana pensiun, asuransi kesehatan publik, sistem bantuan publik, dan berbagai jasa pelayanan sosial lainnya. Namun, Jepang juga perlu menimba pengalaman negara Asia lainnya, justru karena ia menikmati  buah kemajuan ekonomi selama hampir setengah abad tanpa pernah merasa khawatir mengenai kemiskinan di dalam negeri. Bangsa Jepang bangga atas dirinya sendiri karena merasa telah mencapai keberhasilan ekonomi tanpa menciptakan jurang pendapatan yang terlalu lebar di dalam masyarakatnya. Hingga belum lama berlalu, istilah “Bangsa kelas-menengah” digunakan berulangkali untuk menggambarkan Jepang, oleh masyarakat umum, pembuat kebijakan, dan politisi. Namun, sejak 1990an, tampak semakin jelas bahwa persepsi “Jepang sebagai masyarakat yang setara” tidak lain merupakan sebuah mitos. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di bagian berikut, tingkat ketidaksetaraan Jepang telah meningkat sejak  1970an dan rasio kemiskinannya sekarang berada di peringkat kedua di antara 19 negara anggota OECD (Meksiko dan Turki tidak dihitung), di bawah Amerika Serikat.

Mungkin karena mitos mengenai “Jepang sebagai masyarakat setara” telah tertanam begitu kuat dalam benak masyarakat, kesadaran tentang kemiskinan sebagai suatu masalah sosial di Jepang menjadi sangat rendah. Pemerintah tidak lagi mengumpulkan data statistik terkait kemiskinan sejak 1960an, dan bahkan hingga sekarang tidak ada statistik resmi kemiskinan. Masyarakat juga tidak menyadari tentang “kemiskinan” di sekitar mereka, karena orang-orang miskin yang bermunculan acap kali “tak terlihat”, dalam artian bahwa walaupun standar kehidupan mereka rendah, kehidupan mereka yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding-dinding apartemen mereka. Tanda-tanda kemiskinan akan sekali-sekali “terlihat”  dalam artikel yang kadang muncul dalam sebuah koran mengenai seorang ibu tua yang ditemukan mati kelaparan di dalam sebuah kamar apartemen tua.

Konsep inklusi/eksklusi sosial juga relatif baru di Jepang. Walaupun dalam masyarakat Jepang ada sejumlah kelompok minoritas seperti kelompok-kelompok “Hisabetsu”, yaitu keturunan Ainu, Cina dan Korea, masyarakat Jepang adalah masyarakat yang relatif homogen bila dibandingkan dengan kebanyakan negara Asia lainnya, yang umumnya memiliki kelompok-kelompok minoritas dalam jumlah besar. Oleh karena itu, selain kelompok minoritas kecil yang telah disebut di atas, isolasi sosial sebagian kelompok masyarakat tidak pernah dianggap sebagai sebuah isu sosial.

Sebaliknya, banyak negara-negara Asia lainnya memiliki sejarah panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan dan inklusi sosial, baik sebagai kebijakan pemerintah maupun sebagai bagian dari gerakan rakyat. Walaupun kondisi ekonomi memburuk dan sumber daya alam semakin sulit didapat, negara-negara ini memiliki daya sosial dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Para peserta program ini membawa kekayaan pengetahuan dan pengalaman masing-masing dari berbagai latar belakang negara dan posisi, seperti pegawai negeri yang mengerjakan program-program publik bagi orang miskin, aktivis NGO, jurnalis, dan peneliti. Selama 10 hari mereka belajar dan mengamati bagaimana situasi kemiskinan dan eksklusi sosial di Jepang, dan selama itu pula mereka terus memberikan saya perspektif dan wawasan baru mengenai Jepang. Ini adalah 10 hari yang mencerahkan buat saya.

Dalam laporan ini, saya akan pertama-tama menjelaskan kebijakan sosial dan kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan di Jepang. Setelah itu, saya akan menggaris bawahi sejumlah komentar dan pengamatan dari lima laporan kelompok yang disajikan oleh para peserta di akhir program. Bagian terakhir adalah mengenai kesan saya tentang program ini.

2.Ulasan Mengenai Kemiskinan dan Eksklusi Sosial di Jepang

Cetak biru utama kebijakan sosial Jepang adalah skema asuransi sosial semesta, yang dilengkapi dengan program-program kesejahteraan dan bantuan sosial lainnya yang relatif kecil. Empat program asuransi sosial Jepang adalah: Dana Pensiun (diberikan bagi pensiunan, penyandang cacat, dan bagi korban kecelakaan yang selamat), Asuransi Kesehatan Publik, Tunjangan Pengangguran, dan Perlindungan Jangka Panjang. Sistem asuransi kesehatan publik dan dana pensiun menghabiskan porsi terbesar pengeluaran dana keamanan sosial, atau hingga 24% dari total pendapatan nasional.

Walaupun jumlah dana pensiun nasional tidak cukup untuk menutupi biaya hidup para orang tua pensiunan, dana itu diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang umumnya dianggap sebagai masalah orang berusia lanjut. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, isu kemiskinan dan ketidaksetaraan tidak menjadi bagian dari agenda politik nasional sepanjang 1970an hingga 1980an, dikarenakan perkembangan ekonomi Jepang yang mencapai dua digit dan standar hidup yang meningkat pesat. Pada masa itulah muncul istilah yang kerap digunakan orang, yaitu “100 juta orang kelas menengah” (100 juta adalah populasi Jepang saat itu) (Tominaga 1979). Sebagai akibatnya, program-program sosial menjadi lebih bersifat semesta, sehingga “peng-kelas menengah-an” sistem sosial terus berkembang (Hoshino 2000). Keefektifan kebijakan sosial dalam memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan tak pernah dipertanyakan, dan kemiskinan pun “terlupakan” (Iwata 2007).

Di pertengahan 1990an, dengan meletusnya gelembung ekonomi Jepang, isu ketimpangan pendapatan pun terangkat sebagai sebuah isu sosial. Koefinisian Gini meningkat pesat selama 1990an hingga 2000 (lihat figur 1). Statistik resmi yang dkeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, memperlihatkan bahwa koefisien Gini meningkat dari 0,314 pada 1980 menjadi 0,3812 di 2001. Ini adalah peningkatan yang besar, membuat Jepang sebagai salah satu negara paling “tidak setara” setelah Amerika Serikat di banding negara-negara OECD lainnya. Kemiskinan juga menjadi isu belakangan ini di tahun 2000an. Tabel 1 memperlihatkan rasio kemiskinan Jepang selama 1990an menuju awal 200an. Rasio kemiskinan meningkat pada periode tersebut, terutama di kalangan anak-anak dan usia kerja.

Bahkan dalam kondisi yang demikian pun, sistem perlindungan sosial dan sistem pajak di Jepang tidak seefektif di negeri-negeri lain dalam hal mengurangi ketaksetaraan dan, terutama, kemiskinan. Hal ini dikarenakan sistem perlindungan sosial Jepang pada umumnya didasarkan pada program asuransi sosial. Lebih dari 70% anggaran untuk program perlindungan sosial diperuntukkan untuk program asuransi sosial kelompok lanjut usia. Oleh sebab itu perpindahan dana umumnya bersifat antar-generasi, dalam arti bahwa itu terjadi dari kelompok usia kerja menuju kelompok lanjut usia, bukan dari yang kaya menuju yang miskin. Juga, manfaat yang didapat dari skema asuransi sosial tidak selalu bersifat progresif. Manfaat tersebut didapatkan seseorang atas dasar kontribusi orang bersangkutan sebelumnya (dalam arti dihitung dari premi yang pernah ia bayarkan sebelumnya) dan bukan didasarkan pada “tingkat kebutuhan”. Itulah sebabnya, individu-individu miskin yang tidak berkontribusi banyak tidak dapat menerima manfaat perlindungan sosial yang sama dengan individu-individu yang lebih kaya (contoh: tunjangan pensiun. Di lain pihak, manfaat tunjangan pelayanan kesehatan kurang lebih sama bagi semua orang). Manfaat tunjangan yang berdasarkan pada tingkat “kebutuhan” diberikan secara terbatas, seperti pada Dana Bantuan Publik dan Tunjangan Pemeliharaan Anak, namun tingkat bantuannya dibatasi pada skala minimum.

Agar dapat melihat betapa tidak efektifnya sistem perlindungan sosial Jepang dalam pengentasan kemiskinan, mari kita melihat sejumlah angka yang menunjukkan rasio kemiskinan pre-transfer dan post-transfer pada negara-negara anggota OECD (tabel 2). Rasio kemiskinan pre-transfer adalah rasio kemiskinan pada level pendapatan awal, yaitu sebelum menghitung beban biaya pajak dan perlindungan sosial dan sebelum menghitung berbagai pertambahan dana seperti uang pensiun, tunjangan anak, dan lain sebagainya. Sedangkan rasio kemiskinan post-transfer merujuk pada rasio kemiskinan berdasarkan pendapatan bersih, setelah beban pajak dan premi perlindungan sosial dibayar dan berbagai tunjangan diterima. Tabel 2 menunjukkan bahwa walaupun kebijakan sosial Jepang cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan di kalangan penduduk lanjut usia (rasio kemiskinan 61% dari pre-transfer, menjadi 22,0% pada post-transfer), kebijakan tersebut tidak terlalu efektif pada kalangan usia kerja (dari 16,4% menjadi 12,3%), dan bahkan untuk kelompok anak-anak, kebijakan sosial tersebut malah meningkatkan rasio kemiskinan (dari 12,8% menjadi 13,7%).

Mengapa sistem perlindungan sosial demikian tidak efektif? Sejak krisis finansial yang diikuti dengan krisis ekonomi melanda dunia pada akhir 2007, media-media meliput kemiskinan secara luas, termasuk meliput orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal mereka. Namun demikian, kesadaran mengenai kesenjangan dan kemiskinan sebagai masalah sosial tidak dibarengi dengan munculnya komitmen politik untuk menyelesaikan isu tersebut. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini. Pertama, sistem fiskal Jepang adalah salah satu yang terburuk terkena dampak krisis di antara negara-negara OECD lainya, dan oleh sebab itu hampir mustahil untuk mengalokasikan dana tambahan untuk program pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Biaya pengeluaran sosial terus meningkat hanya karena menuanya populasi Jepang yang terjadi secara alamiah, dan pemerintah telah berkomitmen untuk membatasi peningkatan pengeluaran alamiah ini (yang disebabkan oleh penuaan populasi). Perdana Menteri Koizumi saat masih menjabat, berulangkali menekankan kebutuhan untuk “reformasi tanpa kecuali”, yang berarti semua aspek perlindungan sosial perlu direformasi untuk mengurangi beban finansial di masa depan. Alasan kedua adalah adanya kontroversi akademis tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan. Beberapa peneliti mengklaim bahwa meningkatnya kesenjangan adalah konsekuensi natural dari penuaan populasi dan oleh sebab itu tidak dapat disebut “kesenjangan” nyata. Banyak politisi dan birokrat terjun dalam perdebatan ini, sehingga sulit mencapai satu konsensus untuk melakukan sesuatu.

3. Hasil dan Implikasi Bagi Jepang

Di akhir program JENESYS, para partisipan dibagi dalam lima kelompok sesuai dengan afiliasi masing-masing: Pemerintah, NGO1, NGO2, Media dan Peneliti. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk membuat laporan pendek dengan topik tentang apakah yang dapat tiap sektor (pemerintah, komunitas NGO, jurnalis dan peneliti) lakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan eksklusi sosial. Saya secara spesifik meminta mereka untuk berinovasi dalam pendekatan dan pemikiran mereka. Ke-5 laporan kelompok ada di dalam buku laporan program. Sejumlah poin yang mencerahkan akan diringkas di bawah.

1) Pengamatan Pada Kebijakan dan Program Pemerintah

Kelompok Pemerintahan (Souvannamethy Vanxay (Laos), Ahmad Shobirin (Indonesia), Alaina Jay de Vries (Australia), dan Haji Mohammad Sofian Bin Haji Amit (Brunei)), merumuskan 7 pedoman utama bagi pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan. Saya tidak akan memerincinya karena itu semua akan dijelaskan dalam laporan individual masing-masing, namun saya hendak menunjukkan sejumlah poin yang cukup relevan dengan konteks Jepang. Pada pedoman yang pertama kelompok ini menekankan pentingnya “Tata Pemerintahan yang Kuat” dimana sangat penting untuk melakukan “evaluasi terus menerus”. Ini adalah poin yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintahan Jepang. Dalam situasi ekonomi global hari ini yang berubah-ubah dengan cepat, performa dan keefektifan berbagai kebijakan yang lalu perlu terus dievaluasi dengan menggunakan perangkat evaluasi kebijakan yang berdasarkan pada hasil. Sejak 1960an, pemerintahan Jepang gagal dalam mengevaluasi dampak kebijakan pengentasan kemiskinan yang ia lakukan, karena asumsi yang digunakannya saat itu adalah bahwa pengembangan sistem perlindungan sosial seperti pemberian dana pensiun dan asuransi kesehatan publik, bersama-sama dengan perkembangan ekonomi, akan secara otomatis menghilangkan kemiskinan. Namun, tampak jelas terlihat dari statistik yang diberikan pada bagian sebelumnya, selain juga hasil pengamatan di sejumlah lokasi seperti Kotobuki-cho dan Moyai, asumsi ini tidak bisa dipertahankan lagi kebenarannya.

Menrik untuk dicatat bahwa kelompok pemerintahan menuliskan “Penciptaaan kondisi yang menguntungkan untuk pembangunan ekonomi” sebagai salah satu pedoman. Sangat mudah bagi Jepang untuk melupakan prinsip ini, padahal perlu diingat bahwa keberhasilan ekonomi Jepang dari 1970an hingga 2000an berkontribusi sangat besar dalam pengentasan kemiskinan dan, pada derajat tertentu, pendekatan eksklusi sosial (misal: buruh kontrak dapat menemukan kerja yang memampukan dia untuk hidup secara layak).

2) Pengamatan Tentang NPO Jepang

Ada dua kelompok NGO. Kelompok pertama (Sandra Gani (Filipina), Arde Wisben (Indonesia) dan Dang Huang Giang (Vietnam)) menyampaikan pengamatan kritis mereka mengenai NPO-NPO di Jepang. Pengamatan pertama mereka adalah bahwa “Banyak NPO-NPO Jepang memberikan intervensi yang bersifat praktis dan jangka pendek seperti memberikan makanan yang hangat, menyediakan tempat berlindung, mengadakan program-program luar-sekolah bagi anak-anak yang orang tuanya harus bekerja, dan seterusnya. Sedikit sekali NPO yang bekerja untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan.” Dalam pandangan saya, ini adalah kelemahan paling besar dari NPO-NPO di Jepang. Bahkan saya, yang telah melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Jepang selama dekade terakhir, hanya mengetahui segelintir NPO yang bergerak dalam bidang advokasi (i). Banyak NPO, meski upaya mereka sangat kuat dan acap kali penuh pengorbanan, telah merasa cukup dengan “pemberian” mereka dan – jika boleh saya mengatakannya tanpa khawatir terdengar terlalu keras – mereka merasa puas dengan diri sendiri. Moyai adalah salah satu dari sedikit NPO yang berupaya untuk membangkitkan kesadaran publik dan gerakan politik melawan kemiskinan. Namun, bahkan gerakan politik yang diprakarsai oleh Moyai pun masih berada di tahap awal. Mr. Yuasa, ketua Moyai, pernah berkata bahwa ambisi hidupnya adalah memenuhi Jalan Ginza dengan demonstran. Ia mengaku merasa iri terhadap banyak negara Asia di mana gerakan politik melawan kemiskinan memiliki skala yang massif. Komentar beliau menggarisbawahi poin tersebut.

Pengamatan kritis lain yang dilakukan oleh kelompok ini adalah bahwa “Banyak NPO tidak berbasis pada komunitas”. Ini dapat dilihat bahkan di Kotobuki-Cho, yang menurut penilaian kelompok ini sebagai NPO yang”paling berbasis komunitas” di antara 5 NPO lain yang  kami kunjungi.  Di situ bahkan banyak orang yang terlibat dalam aktivitas Kotobuki-cho berasal dari komunitas luar (misalnya, mahasiswa yang ingin mempelajari “isu-isu sosial”) . NPO Jepang perlu merancang cara untuk menciptakan gerakan sosial yang berasal dari komunitas itu sendiri.

Kelompok NPO yang kedua (Nad Luansang (Thailand), Norhayati Binte Mohammad Ali (Singapura), Sun Young Kim (Korea) dan Mark Lawrence B. Cruz (Filipina)) membuat sejumlah observasi menarik mengenai kehidupan orang Jepang, juga masyarakat dan kebudayaannya. Dari semua poin yang disebutkan kelompok ini, hal yang menurut saya  paling menarik adalah mereka berpendapat masyarakat Jepang “terlalu tergantung pada bantuan pemerintah” dan “menyebabkan mereka menjadi sulit untuk berdiri di kaki sendiri”. Ini perlu dijelaskan sedikit. Di Jepang, orang miskin adalah yang paling mandiri, dalam arti mereka tidak mencari bantuan pemerintah atau bantuan jenis lain dari orang lain. Ini adalah alasan mengapa begitu banyak tunawisma yang menolak Dana Bantuan Publik. Walaupun begitu, bila bicara mengenai aktivitas NPO, kebanyakan NPO cenderung bersandar pada bantuan pemerintahan (Dana Bantuan Publik, dan lain-lain) dalam membantu kaum miskin, dan mereka juga berperan sebagai “jembatan” antara kaum miskin dengan pemerintah atau sebagai “juru bicara” atas nama kaum miskin. Aktivitas-aktivitas semacam ini tidak memotivasi kaum miskin untuk memberdayakan diri sendiri.

Kelompok kedua ini juga menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Jepang masih “berada dalam jangkauan penyelesaian” oleh Jepang sendiri. Ini cukup tepat bila mengingat bahwa para pengamat berasal dari negeri seperti Thailand dan Filipina yang mengalami situasi ekonomi lebih buruk dari Jepang dan skala permasalahannya jauh lebih besar. Kelompok ini percaya bahwa ada kesempatan yang cukup besar untuk membangun masyarakat sipil di Jepang jika kesadaran publik ditingkatkan. Mereka merekomendasikan penggunaan pendekatan “Fun, Cool and Aspiring”  melalui cara-cara unkonvensional, termasuk dengan acara program TV-realitas.

3) Pengamatan Tentang media

Kelompok Media (Mya Tha Htet (Myanmar), Latheefa Beebi Koya (Malaysia), Kensuke Matsueda (Jepang), dan Caleb Starrenburg (Selandia Baru)) mengusulkan dibentuknya “Ombudsman Rakyat”, yaitu sebuah koalisi luas yang mewakili berbagai stakeholders untuk melakukan lobi dan pendampingan dalam rangka pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana dinyatakan juga oleh Kelompok NPO 1, mereka melihat bahwa kegiatan pendampingan di Jepang perlu dikuatkan untuk mendorong agar pemerintah, juga rakyat, untuk bergerak. Ide mereka mengenai Ombudsman Rakyat termasuk perwakilan dari NPO (baik yang memperjuangkan hak dan yang memberikan pelayanan), serikat buruh, media, pengacara, praktisi medis, akademisi, mahasiswa/kelompok pemuda, dan seniman. Pengamatan mereka cukup tepat dan saya cukup gembira melaporkan bahwa gerakan semacam itu telah dimulai di akhir musim gugur 2008 yang lalu. Sekelompok orang – khususnya dari latar belakang akademisi, pengacara dan aktivis NPO – berkumpul untuk membentuk garda bersama dalam rangka memberikan advokasi tentang isu kemiskinan. Jaringan yang terbesar adalah Jaringan Han Hinkon (Anti-Kemiskinan). Kelompok advokasi untuk kemiskinan anak-anak juga sedang dibentuk. Mereka semua masih gerakan-gerakan kecil, namun semuanya mengarah pada pembentukan Ombudsman Rakyat di masa depan.

4) Pengamatan tentang Komunitas Penelitian
Kelompok terakhir adalah Kelompok Akademisi dan Peneliti (Li Jing (Cina), Chhim Chhun (Kamboja), Minati Sinha (India), Lai Wan Teng (Malaysia), Waleed Aly (Australia)). Sebagaimana kelompok lainnya, mereka mengamati bahwa di Jepang kesadaran tentang kemiskinan rendah, sektor NPO kecil bila dibandingkan negara maju lainnya, dan bahwa masalah kemiskinan terpecah-belah. Lalu kelompok ini mengusulkan dilakukan “Penelitian Aksi”. “Penelitian Aksi” mereka memanfaatkan sumber daya dari sektor swasta sekaligus juga pemerintah, dan ini adalah konsep baru bagi Jepang dimana kebanyakan dana penelitian berasal dari pemerintah. Mereka juga menunjukkan pentingnya membangun pertalian internasional. Kebanyakan akademisi Jepang tidak bagus dalam menyebarkan informasi tentang apa yang terjadi di Jepang, baik mengenai kebijakan pemerintah dan juga tentang penelitian. Hubungan mereka dengan komunitas peneliti internasional acap kali bersifat satu arah, dalam arti mereka hanya menerima informasi dari dunia luar. Walau memang pengumpulan informasi penting, komunikasi satu arah semacam ini tidaklah memunculkan debat dan kolaborasi yang nyata. Dalam hal ini, saya berharap bahwa hubungan yang terbina dalam program JENESYS ini dapat terus berlanjut.

4. Kesimpulan

Saat Japan Foundation pertama kali menginformasikan tentang program ini, saya merasa agak khawatir mengenai keefektifannya. Masalah kemiskinan dan eksklusi sosial memiliki akar  yang sangat dalam di kebudayaan dan masyarakat masing-masing negara. Juga situasi ekonomi serta skema perlindungan sosial satu negara dengan lainnya memiliki perbedaan yang sangat besar. Kekhawatiran yang lain adalah bahwa upaya pemberantasan kemiskinan dan inklusi sosial, baik oleh pemerintah maupun oleh sector swasta, tidak terlalu aktif di Jepang. Waktu itu saya sempat berpikir bahwa para peserta tidak dapat belajar banyak dari Jepang. Namun, ternyata kekhawatiran saya tak beralasan. Sungguh sangat menggugah melihat para peserta saling berdebat dengan semangat, dengan menggunakan Jepang sebagai contoh sambil menyajikan pengalaman dan pengetahuan mereka di masing-masing negara sendiri.  Saya mendapatkan perspektif baru tentang kemiskinan dan eksklusi sosial di Jepang, dan saya yakin para peserta juga mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa pulang.

Perjuangan melawan kemiskinan baru saja dimulai di Jepang. Dalam konteks ini, pilihan waktu penyelenggaraan program JENESYS ini sangat tepat. Adalah tugas saya sekarang, bukan sebagai penasihat program ini, melainkan sebagai sesama kawan pejuang menghadapi kemiskinan, untuk menyampaikan berbagai observasi dan usulan dari para peserta ini kepada pemerintah Jepang, sector NPO, media dan komunitas peneliti.

Bibliography
Abe, Aya (2006) ‘Hinkon no Genjo to Sono Youin (The state of Poverty and its causes)’ in Oshio, T. et al. (eds) Nihon no Shotoku Bunpai (Income Distribution of Japan), Tokyo University Press.

Tominaga, K. (2001) Welfare States in Changing Societies (Shakai Hendo no Nakano Fukushi Kokka), Chuo Koron shinsha.

Iwata, M. (2007) Gendai no Hinkon, chikuma shoubou.

OECD (2008) Growing Unequal? OECD

Catatan Belakang:

(i) Pengecualian adalah organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan orang-orang cacat

Ada banyak tema yang diusung dalam setiap program JENESYS, seperti lingkungan hidup, kemiskinan, pendidikan, dan berbagai hal lainnya.

Rangkaian tulisan yang saya sampaikan berikut adalah tulisan yang dihasilkan dari salah satu program JENESYS tersebut, yaitu JENESYS dengan tema Overcoming Poverty Through A Social Inclusion Approach (Pengentasan Kemiskinan dengan Pendekatan Inklusi Sosial). Program JENESYS ini diadakan dari tanggal 9 hingga 19 Desember 2008 dan mengundang aktivis-aktivis anti kemiskinan dari berbagai negara dan dari berbagai latar belakang sektor (jurnalistik, pemerintahan, dan sektor organisasi non-pemerintah) untuk berkunjung ke Jepang dan bertukar pikiran mengenai masalah kemiskinan di masing-masing negara. Ada 20 orang yang diundang dari 16 negara. Tiga negara mengirimkan dua orang wakil, yaitu Australia, Indonesia, dan Jepang. Dari Indonesia wakil yang dikirimkan adalah Arde Wisben dari Social Worker Practice Resource Center, dan bapak Ahmad Shobirin dari Departemen Sosial. Namun tulisan-tulisan yang saya sampaikan di bawah tidak akan mencakup tulisan dari mereka.

Setiap peserta diminta untuk menuliskan laporan akhir untuk the Japan Foundation dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang diterbitkan secara terbatas. Membaca tulisan-tulisan mereka saya merasa sayang kalau tulisan-tulisan tersebut tidak disebarluaskan sejauh-jauhnya, karena semuanya memiliki nilai tertentu yang mungkin bisa meningkatkan pemahaman seseorang tentang isu kemiskinan. Oleh karena itu saya memutuskan untuk menerjemahkan sebagian tulisan yang ada di buku tersebut dan saya sebarkan melalui milis. Ini, tentu saja, saya lakukan dengan seijin para penulisnya.

Adapun tulisan yang saya terjemahkan adalah dari Dr. Aya Abe yang merupakan Penasihat Program ini untuk the Japan Foundation. Saya juga menerjemahkan tulisan dari Kensuke Matsueda, peserta program dari Jepang, karena tulisannya bersifat sebagai pengantar untuk mengenali isu kemiskinan yang ada di Jepang. Tulisan lain adalah dari Waleed Aly, peserta dari Australia, karena ia membandingkan antara kemiskinan yang terjadi di Jepang dan di Australia dalam konteks keduanya sebagai negara maju. Kedua tulisan tersebut (dari Matsueda dan dari Aly) menurut saya cukup penting bagi kita untuk bisa melihat bahwa perbedaan karakter kemiskinan yang terjadi di negara maju seperti Australia dan Jepang dengan kemiskinan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia dan India. Saya sendiri memilih untuk tidak menerjemahkan tulisan dari Indonesia karena tulisan keduanya bersifat pengantar terhadap masalah kemiskinan di Indonesia dan memang ditujukan bagi para peserta dari negara lain yang notabene memang tidak tahu tentang masalah kemiskinan di Indonesia. Bagi orang Indonesia sendiri, berbagai penjelasan yang ada di dalam tulisan dari bapak Shobirin dan Wisben mungkin sudah diketahui. Namun, sebagai wakil dari negara berkembang saya memilih tulisan dari Minanti Shiha, peserta dari India, yang menjelaskan tentang karakter kemiskinan di India, yang punya sejumlah kemiripan sekaligus perbedaan dengan kemiskinan di Indonesia, dengan demikian mungkin memberikan sedikit informasi baru bagi pembaca Indonesia.

Semoga bisa berguna bagi anda

Noriko dan Dilemanya

Noriko Calderon menghadapi pilihan yang sulit. Ia harus memilih antara meninggalkan orang tuanya atau meninggalkan negeri yang dianggapnya sebagai kampung halamannya. Bukan masalah yang mudah untuk dihadapi oleh seorang anak perempuan yang baru berusia tiga belas tahun.

Masalah Noriko dimulai pada tahun 2006, ketika petugas imigrasi Jepang datang ke rumahnya dan menangkap ibunya Sarah Calderon karena telah memasuki Jepang secara ilegal. Tidak lama kemudian ayahnya, Arlan Cruz Calderon, ditangkap juga oleh petugas imigrasi. Mereka ditahan dan kemudian diperintahkan untuk meninggalkan Jepang kembali ke negeri asal mereka, Filipina. Noriko? Ia tidak ditangkap. Pemerintah Jepang membolehkan Noriko untuk tinggal sementara di Jepang sampai status resminya ditentukan: apakah ia dapat dianggap sebagai warga negara Jepang atau tidak.

Noriko sendiri tidak pernah tahu status ilegal kedua orang tuanya. Arlan dan Sarah Calderon tiba di dekade 90an di Jepang sebagai imigran Filipina, sebelum Noriko dilahirkan. Sarah tiba duluan pada tahun 1992, sedangkan Arlan menyusul setahun kemudian. Noriko sendiri dilahirkan pada tahun 1995 di Jepang. Nama ‘Noriko’ dipilih untuk menunjukkan bahwa ia lahir di Jepang. Tapi Arlan dan Sarah tetap memberikan nama ‘Calderon’ untuk anak perempuan mereka tersebut sebagai nama keluarga.

Mereka bertiga kemudian menetap di kota Warabi, prefektur Saitama, di seputaran Tokyo. Dengan bertambahnya usia, Noriko pun disekolahkan oleh kedua orang tuanya di sebuah sekolah. Ia sendiri tidak pernah diajarkan bahasa Tagalog, bahasa ibu kedua orang tuanya. Noriko hanya bisa berbicara bahasa Jepang. Sampai ketika kedua orang tuanya ditangkap oleh petugas imigrasi, Noriko merasa dengan sepenuh hatinya bahwa ia adalah orang Jepang, bukan orang Filipina.

Tapi ketika kedua orang tuanya ditahan, seluruh dunianya jungkir balik. Identitas kebangsaannya yang sebelumnya tak pernah ia pertanyakan, sekarang justru dipertanyakan oleh negaranya sendiri: apakah ia orang Jepang atau bukan? Ia memang tidak ikut ditahan seperti kedua orang tuanya. Namun Noriko sadar bahwa ancaman yang sama terhadap kedua orang tuanya berlaku juga bagi dirinya. Ia juga terancam diusir keluar dari Jepang. Ia terancam diminta ‘kembali’ ke Filipina. Satu ancaman yang bagi dia bukan hanya aneh, namun juga mengerikan. Aneh, karena ia tidak merasa berasal dari sana, sehingga bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa ia ‘kembali ke Filipina’? Mengerikan karena bagi dia Filipina adalah suatu tempat yang sama sekali asing dengan bahasa yang sama sekali tidak ia kuasai.

Tentu saja Arlan dan Sarah tidak menyerah begitu saja. Mereka tahu bahwa membawa Noriko keluar dari Jepang akan menyebabkan trauma serius pada anak itu. Mereka juga tidak mungkin meninggalkan Noriko untuk hidup sendirian di Jepang. Mereka seharusnya tetap tinggal secara bersama-sama. Untuk itu, mereka memutuskan untuk berjuang melalui jalur hukum dengan meminta bantuan seorang pengacara Hak Asasi Manusia, Shogo Watanabe. Menurut Watanabe, mereka seharusnya memiliki hak untuk tetap tinggal di Jepang. Karena bagaimana pun mereka telah tinggal di Jepang sudah sejak lama, mereka produktif, mereka membayar pajak, dan mereka telah menjadi anggota masyarakat yang baik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas. Watanabe berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk tidak memberikan status kewarganegaraan secara resmi bagi keluarga Calderon.

Perhatian Publik Jepang Terhadap Kasus Calderon

Kasus mereka mendapat liputan yang luas dari media massa dan perhatian publik Jepang. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan hal ini.

Pertama, isu imigrasi (baik legal maupun ilegal) telah sejak beberapa lama menjadi isu yang kontroversial di Jepang. Jepang memiliki kebijakan imigrasi yang sangat ketat, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa. Sebagai akibatnya Jepang memiliki jumlah imigran yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara tersebut. Namun, selama beberapa tahun terakhir – terutama didorong oleh semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja akibat mengecilnya jumlah tenaga kerja usia produktif – pemerintah Jepang mulai mempertimbangkan untuk membuka lebih lebar keran bagi migran dari negara-negara lain.

Kebijakan untuk mempermudah migran memasuki Jepang disambut dengan reaksi berbeda. Sebagian kelompok menganggap bahwa hal itu tidak bisa dihindari, karena alasan-alasan demografis dan karena globalisasi. Namun sebagian kelompok lain (terutama kelompok sayap kanan) menyambutnya dengan reaksi negatif. Mereka memiliki persepsi bahwa keberadaan orang asing di Jepang dapat mengancam kestabilan dan keamanan masyarakat Jepang. Mereka mengambil contoh tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh para imigran, terutama oleh imigran ilegal. Oleh sebab itulah dalam kasus keluarga Calderon mereka mengambil sikap tegas: keluarga Calderon harus diusir dari Jepang tanpa kompromi untuk memberi contoh pada orang-orang asing lainnya yang berencana memasuki Jepang secara ilegal.

Kedua, keberadaan Noriko membuat kasus ini menjadi tidak hanya sekedar masalah hukum melainkan juga masalah Hak Asasi Manusia. Noriko lahir dan dibesarkan di Jepang. Ia juga telah berkali-kali mengatakan bahwa ia tidak merasa dirinya sebagai orang Filipina melainkan sebagai orang Jepang. Terlebih lagi, bila ia pergi ke Filipina, ia terpaksa harus memulai sekolah dari tingkat paling dasar karena ia sama sekali tidak menguasai bahasa setempat. Hal-hal seperti ini akan mengganggu proses pendidikan dan pertumbuhannya, dan bisa jadi akan menimbulkan trauma yang mendalam. Di lain pihak, Noriko baru berusia tiga belas tahun. Remaja usia tersebut sepantasnya hidup bersama dengan dan dalam pengawasan oleh orang tuanya. Memisahkan Noriko dengan orang tuanya adalah tindakan yang tidak patut dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah Jepang, demikian argumen kelompok yang mendukung keluarga Calderon, tidak bisa memutuskan kasus ini semata-mata dari sudut hukum saja. Pertimbangan hak asasi manusia perlu ikut dipikirkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai keluarga Calderon. Dan menurut pertimbangan ini – paling tidak inilah salah satu argumen Shogo Watanabe, pengacara keluarga Calderon – pemerintah Jepang sepatutnya menganugerahkan kewarganegaraan penuh bagi keluarga Calderon tanpa terkecuali.

Watanabe juga menambahkan bahwa pemerintah Jepang pun menanggung sebagian kesalahan atas kasus ini. Menurut Watanabe, aparat pemerintah Jepang, dalam derajat tertentu, acap kali menutup mata mereka pada banyaknya imigran illegal yang memasuki Jepang pada dekade 90an. Hal ini karena “orang Jepang membutuhkan para imigran illegal ini untuk melakukan kerja-kerja kotor dan berbahaya yang tidak ingin dilakukan oleh orang Jepang sendiri”. Namun ketika kondisi ekonomi berbalik, perlakuan terhadap imigran illegal ini pun berbalik. Bagi Watanabe, perlakuan semacam ini sama sekali tidak adil bagi para imigran illegal. Oleh karena itu, ia menuntut agar pemerintah Jepang mengambil sikap yang bertanggung jawab atas Noriko dan kedua orang tuanya.

Makoto Teranaka, dari Amnesti Internasional cabang Tokyo juga mengaitkan kasus Noriko dengan isu Hak Asasi Manusia. Menurut Teranaka, keputusan yang diambil oleh Jepang sepantasnya tidak boleh melanggar konvensi PBB tentang Hak Anak yang juga telah diratifikasi oleh Jepang dan telah menjadi hukum di situ. Berdasarkan konvensi tersebut, Jepang tidak boleh memisahkan Noriko dengan kedua orang tuanya dan tidak boleh mengusir Noriko dari Jepang. Bila Jepang melakukan salah satu dari kedua hal tersebut, maka Jepang dapat dianggap telah melanggar hak asasi anak. Satu-satunya pilihan yang paling tepat dari sudut pandang hak asasi manusia adalah penganugerahan kewarganegaraan penuh atau paling tidak pemberian hak tinggal khusus sementara untuk semua keluarga hingga Noriko menyelesaikan studinya.

Begitu kentalnya isu hak asasi manusia dalam kasus ini, membuat salah satu agensi PBB mengenai HAM ikut bersuara. UNHRC (United Nation Human Right Commission) ikut bersuara. Juru Bicara UNHRC mengatakan bahwa mereka ikut memantau perkembangan kasus ini. Mereka juga berkata bahwa walaupun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah Jepang dan mereka tak bermaksud mencampurinya, mereka juga ingin agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengorbankan hak asasi manusia mereka yang terlibat di dalamnya.

Namun, kelompok-kelompok sayap kanan di Jepang membantah argumen yang diajukan oleh kelompok HAM tersebut. Status ilegal, bagi mereka adalah status ilegal. Noriko dan keluarganya perlu diusir keluar dari Jepang karena mereka telah melanggar hukum. Mereka pun mengorganisir demonstrasi-demonstrasi yang menyerukan pemerintah Jepang agar mengambil sikap tegas terhadap keluarga Calderon. “Pulangkan Keluarga Calderon!” demikian salah satu seruan mereka. Satu orang pemimpin demonstrasi sayap kanan itu, Makoto Sakurai, berkata bahwa Jepang seharusnya justru memulangkan keluarga Calderon tanpa kecuali, termasuk Noriko, karena bila tidak, “mereka (para imigran illegal) akan menganggap kita lembek. Jika kita bolehkan gadis itu (Noriko) tetap tinggal di Jepang, akan lebih banyak orang asing lain yang akan datang. Sungguh tidak bisa diterima!”

Demonstrasi kelompok-kelompok sayap kanan tersebut muncul saat berhembus berita bahwa pemerintah Jepang mungkin akan tetap membolehkan Noriko Calderon tinggal di Jepang, walaupun kedua orang tuanya akan tetap dipulangkan ke Filipina. Bagi kelompok sayap kanan, hal ini tidak bisa diterima sama sekali.

Akhir Perjuangan – Pilihan Noriko

Perjuangan legal keluarga Calderon dan pengacara mereka sendiri berkali-kali menemui kebuntuan. Sejak ditangkap mereka telah mengajukan permohonan kepada pengadilan Jepang agar memeriksa kasus mereka. Namun mereka kalah berkali-kali. Terakhir, mereka mencoba banding ke Mahkamah Agung Jepang. Namun, Mahkamah Agung menolak banding mereka pada September 2008.

Ketika banding mereka ditolak, mereka pun mencoba jalur lain dengan cara mengajukan petisi ke Kementerian Kehakiman Jepang. Mereka mengumpulkan tandatangan untuk petisi tersebut dari rekan-rekan kerja, teman sekolah, keluarga, tetangga, dan juga orang-orang lalu lalang di stasiun Warabi. Petisi itu kemudian mereka ajukan pada November 2008. Sebulan setelah itu mereka mendapatkan jawaban dari kementerian kehakiman: petisi mereka ditolak.

Keluarga Calderon pun sadar bahwa pilihan yang mereka punya semakin terbatas. Pertengahan Februari tahun ini, Kantor Imigrasi Jepang mengatakan bahwa batas ijin tinggal khusus mereka akan segera habis pada bulan Maret 2009. Oleh karena itu mereka meminta agar keluarga Calderon menetapkan tanggal deportasi mereka sebelum tanggal 27 Februari, kalau tidak mereka akan ditahan oleh imigrasi kemudian dideportasi paksa. Tidak lama setelah itu, Menteri Kehakiman Eisuke Mori, mengumumkan bahwa ia kemungkinan akan menolak Ijin Tinggal Khusus untuk semua keluarga Calderon, termasuk Noriko. Keluarga Calderon sendiri menolak tenggat waktu 27 Februari, karena bagi mereka tenggat waktu itu tidak mempertimbangkan bahwa Noriko baru akan menyelesaikan tahun ajaran sekolahnya pada tanggal 17 Maret. Ketika keluarga Calderon tetap tidak memberitahukan tanggal kepergian mereka dari Jepang hingga melewati batas waktu yang ditentukan, petugas Imigrasi menahan Arlan Calderon pada tanggal 9 Maret.

Pada akhirnya kantor imigrasi memperpanjang tenggat waktu penetapan tanggal kepergian itu menjadi tanggal 17 Maret, sesuai keinginan keluarga Calderon. Mereka juga menambahkan bahwa mereka bersedia memberikan Ijin Tinggal Khusus hanya kepada Noriko saja. Namun, bila hingga tanggal 17 Maret Arlan dan Sarah Calderon belum menetapkan tanggal kepergian mereka dari Jepang, maka pihak Imigrasi Jepang akan mendeportasi ketiganya secara paksa. Sebagai tambahan, pemerintah Jepang juga akan memberikan Ijin Kunjungan Khusus kepada pasangan Calderon bila ingin mengunjungi anak mereka di Jepang dalam satu tahun ke depan. Normalnya, orang yang dideportasi tidak boleh mengunjungi Jepang hingga batas waktu lima tahun. Itu adalah keputusan terakhir pemerintah Jepang.

Berdasarkan keputusan tersebut akhirnya dipastikan bahwa mereka tidak akan bisa tinggal bersama-sama sebagai satu keluarga di Jepang. Shogo Watanabe, menganggapi keputusan itu dalam nada marah. Katanya, “Mereka bilang mereka tidak bermaksud memecah keluarga ini, padahal justru itulah yang mereka lakukan.” Watanabe menambahkan bahwa ia juga bingung mengapa pemerintah Jepang bisa memberikan Ijin Kunjungan Khusus kepada pasangan Calderon namun tidak bisa memberikan Ijin Tinggal Khusus. Keputusan ini adalah keputusan kompromistis tipikal Jepang, yang mengaburkan esensi masalah yang dihadapi, yaitu hak asasi seorang anak untuk bisa tinggal dalam lingkungan yang kondusif terhadap perkembangan pribadinya dan hak orang tua untuk bisa ikut terlibat dalam perkembangan anaknya.

Bagaimana pun juga, sekarang pilihannya ada di tangan Noriko. Ia harus memilih antara tetap tinggal di kampung halaman pilihannya, yaitu Jepang, ataukah tetap bersama kedua orang tuanya? Bukan masalah yang gampang untuk dipecahkan. Yang sulit adalah ia harus memutuskannya dengan segera, dan juga karena sikap pemerintah Jepang semakin lama justru semakin keras. Tidak lama setelah penahanan Arlan Calderon, Eisuke Mori, Menteri Kehakiman, mengatakan bahwa ia kemungkinan akan menolak Ijin Tinggal Khusus untuk semua keluarga Calderon, termasuk Noriko. Ini adalah satu bentuk tekanan dari pemerintah Jepang terhadap keluarga Calderon agar cepat memutuskan.

Pada akhirnya, Noriko memilih untuk tetap tinggal di Jepang. Ia tahu bahwa ia tidak akan mampu bertahan di Filipina. Pada konferensi pers tanggal 13 Maret, Noriko dengan bercucuran mata mengatakan bahwa Jepang adalah negerinya, tanah airnya. Dan oleh sebab itu ia memohon kepada semua pihak yang berwenang agar ia diperbolehkan tinggal di situ.

Tanggal 16 Maret, Eisuke Mori, mengumumkan bahwa Kementerian Kehakiman akan memberikan Ijin Tinggal Khusus kepada Noriko selama satu tahun. Ia menambahkan bahwa Ijin ini bisa diperpanjang dan Noriko dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan penuh pada saat ia mencapai usia 20 tahun. Arlan dan Sarah Calderon  akan dideportasi ke Filipina pada tanggal 13 April 2009.

Perjuangan panjang dan melelahkan itu pun akhirnya usai. Namun tampaknya tidak ada yang bisa dirayakan dari akhir yang seperti itu.

Jepang dan Xenophobia

Jepang, dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, adalah negara yang relatif tertutup bagi migran. Statistik menunjukkan bahwa angka penerimaan migran Jepang sangat kecil. Kalaupun ada migran yang tinggal di Jepang dalam jumlah besar, mereka adalah orang-orang yang memiliki darah Jepang dari orang tua mereka dan memutuskan untuk pergi ke Jepang, Kebanyakan dari mereka adalah orang Brazil keturunan Jepang. Kenyataan ini seringkali dijadikan basis oleh banyak orang untuk menuduh masyarakat Jepang sebagai masyarakat yang xenophobic (takut pada orang asing). Walaupun sulit dipastikan bahwa seluruh masyarakat Jepang xenophobic, tapi tampaknya elemen-elemen xenophobia memang ada dan hidup di dalam masyarakat Jepang. Terutama bila kita melihat retorika-retorika yang dilontarkan dalam demo-demo sayap kanan yang merespon kasus keluarga Calderon.

Hal ini, tentu saja, tidak sepenuhnya diamini bahkan oleh mereka yang mengikuti demo-demo sayap kanan tersebut. Daigo Hayashi, misalnya, salah seorang pengikut demo sayap kanan, berkata bahwa ia tidak punya masalah apa pun terhadap orang asing. Ia respek kepada orang asing dan bisa hidup berdampingan dengan mereka, asalkan mereka datang secara legal dan patuh kepada hukum setempat. Namun di lain pihak, ia percaya bahwa jumlah orang asing perlu dibatasi untuk masuk ke Jepang karena menurut dia orang asing dapat menyebabkan ‘gangguan besar’ dalam masyarakat. Ia kemudian mengambil contoh masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa, dimana imigran diterima dalam jumlah besar. Dalam pandangan Hayashi, masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa yang seperti itu adalah masyarakat yang gagal karena masyarakatnya begitu ‘chaotic’.

Seorang demonstrator lain, Iori Uchia berkata bahwa pada pokoknya ia bisa menerima migran asalkan mereka berasal dari Amerika dan Eropa, tapi tidak dari tempat lain. Terutama ia menolak imigran dari Korea dan Cina yang menurut pandangannya berpotensi untuk menjadi sumber pelaku kejahatan. “Kemana pun orang Korea pergi,” katanya, “angka kejahatan meningkat 100 persen.” Tapi Iori tidak bisa menunjukkan data yang bisa mendukung pernyataannya tersebut.

Keluarga Calderon sendiri menolak tuduhan bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat xenophobic. Menurut mereka pandangan yang diutarakan oleh kelompok-kelompok sayap kanan bukanlah pandangan yang mewakili mayoritas masyarakat Jepang. Mereka menunjuk pada fakta bahwa banyak orang yang bersedia mendukung perjuangan mereka dan memberikan tanda tangan mereka pada petisi yang mereka ajukan ke pemerintah Jepang.

Yang jelas, xenophobic atau bukan, kasus Noriko menampilkan secara telanjang berbagai tensi dalam masyarakat Jepang yang muncul akibat kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, tekanan demografi yang timbul akibat angka pertumbuhan populasi yang minus, dan kecenderungan meleburnya batas-batas negara dan kebangsaan akibat proses globalisasi. Semua ini mengerucut pada pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai migran dan keterbukaan Jepang: apakah Jepang perlu lebih membuka diri atau tidak? Apakah Jepang perlu lebih banyak menerima migran? Terlihat dari respon kasus ini, belum semua elemen masyarakat Jepang memberikan jawaban yang sama.

Penutup; atau Belum?

Senin, 13 April 2009, Arlan, Sarah dan Noriko berada di Narita. Shogo Watanabe, pengacara mereka berada di sana.  Sejumlah petugas imigrasi berada di sana. Wartawan berada di sana. Kilat kamera menyambar-nyambar, sorot lampu video terang sekali. Semua mengamati mereka. Menunggu. Tapi mereka bertiga tampaknya tidak peduli. Mereka bergandengan tangan. Erat sekali. Seolah tidak bisa lepas.

Noriko menangis.

Tapi seerat-eratnya genggaman tangan mereka, itu pun harus lepas juga. Sekeras-kerasnya Noriko menangis, itu pun harus berhenti pula. Esok adalah perjuangan baru, katanya. Mungkin bisa berlaku untuk saat itu pula?

Yang pasti perdebatan tentang Noriko dan tentang masa depan Jepang terkait dengan imigrasi, baru dimulai, dan akan terus berlanjut di masa depan.

* tulisan ini adalah opini pribadi penulis.

Sumber:
Disarikan dari berbagai berita tentang kasus Calderon, antara lain:

Girl Chooses Japan Over Parents, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7998048.stm, 14 April 2009

Japanese Ruling May Split Family, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7887704.stm, 13 Februari 2009

Filipino Girl Petitions to Stay, Keep Studying, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20081121a9.html, 21 November 2008

A Battle for Japan’s Future, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20090414zg.html, 14 April 2009

Calderon Couple Exit Japan, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090414a1.html, 14 April 2009

Calderon Resumes Classes As Parents Prep for Deportation, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090409a6.html, 9 april 2009

Filipino Parents Deported, Leaving Japan-born Daughter Behind, http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20090414p2a00m0na017000c.html, 14 April 2009

Father Put in Detention Ahead of Deportation, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090310a1.html, 10 Maret 2009

Calderon Girl Gets Year Stay, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090317a5.html, 17 Maret 2009

A Young Life in Legal Limbo, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20090210zg.html, 10 Februari 2009

The Sad Story of Noriko Calderon, http://globalnation.inquirer.net/mindfeeds/mindfeeds/view/20090415-199505/The-sad-story-of-Noriko-Calderon, 15 April 2009

Noriko Calderon’s Parents Leave Japan, http://www.japanprobe.com/?p=9781, 14 April 2009

Schoolgirls Told to Choose: Country or Parents, http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/04/13/japan.philippines.calderon/index.html#cnnSTCText, 13 April 2009

Choice Between Japan and and Parents: What a Japanese Kid Decided? , http://www.associatedcontent.com/article/1649283/noriko_calderon_japanese_immigration.html, 21 April 2009

Calderon and Watanabe: 13 Year Old Girl Born in Japan Fights Deportation, http://www.e-fccj.com/node/4287, 10 Februari 2009

Calderon Hopeful as End Game Approaches, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090306a2.html, 6 Maret 2009

Juga bisa lihat ke sini untuk sejumlah data dan analisa mengenai masyarakat Jepang:

Chriss Burgess, Multicultural Japan? Discourse and the Myth of Homogeneity, di http://japanfocus.org/-Chris_Burgess/2389, dengan terjemahan bahasa Indonesia di: http://japanfocus.org/data/indo.multiculturaljapan.pdf, diakses 20 April 2009

Martin Jacques, Japan’s Failures to Own Up To Its Past Threatens Its Future, di http://www.guardian.co.uk/world/2005/apr/23/china.japan1, diakses 23 April 2009

United Nations, International Migration 2006, di http://www.un.org/esa/population/publications/2006Migration_Chart/Migration2006.pdf, diakses 22 April 2009

Segala sesuatu yang kompleks termasuk di dalamnya adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai masyarakat disebut sebagai budaya.(1) Ketika kita ingin berbicara tentang hal itu sebenarnya kita telah masuk dalam wilayah pembahasan culture studies. Culture Studies adalah suatu kajian tentang praktik kebudayaan dan hubungannya dengan kekuasaan dalam segala fenomena masyarakat seperti yang nampak pada budaya pop, media, sub-culture, gaya hidup, konsumerisme, identitas dan sebagainya.(2)

Fenomena budaya ini menjadi populer karena kuatnya kekuasaan budaya massa. Budaya massa dikatakan sebagai produksi massa yang menghasilkan budaya populer. Budaya massa telah menggantikan budaya rakyat (folk culture) yang merupakan budaya masyarakat yang sebenarnya. Budaya massa didominasi oleh produksi dan konsumsi barang material dan bukan oleh seni-seni sejati (true arts). Selain itu, hiburan masyarakat dalam penciptaan budaya massa tersebut didorong oleh motif pemerolehan laba.(3) Produk massa yang dihasilkan salah satunya adalah acara-acara hiburan yang disajikan melalui media komersil, seperti televisi, dan radio. Di antara produk budaya massa yang dpat kita lihat saat ini, yaitu tayangan acara teledrama atau sinetron, acara games dan acara gebyar panggung seperti acara Indonesian Idol yang menyedot demikian banyak perhatian mulai dari produser, perusahaan iklan, penonton dan sebagainya. Jika diperhatikan acara-acara hiburan semacam ini sebagai barang industri yang dikonstruksikan sebagai mesin pencetak untuk memperoleh keuntungan dalam industri hiburan. Demam gebyar panggung ini bukan hanya melanda negara maju. Negara berkembang seperti Indonesia pun menjadi pasar industri massa yang menguntungkan. Salah satu bentuk hiburan yang dikemas menjadi acara gebyar panggung contohnya Indonesian Idol, Akademi Fantasi (AFI) Super Mama Seleb Show, dan sebagainya. Sementara di Jepang salah satu representasi dari dunia panggung tersebut adalah Manzai Idol atau M-1 Grand Prix dan MBS Shinseidai Manzai Award yang merupakan ajang kompetisi manzai. Manzai adalah seni melawak yang berasal dari daerah Kansai, Jepang. Pertunjukan Manzai biasanya dilakukan oleh dua orang yang bercakap-cakap di depan penonton menceritakan cerita yang lucu, janggal, atau tidak masuk akal dengan irama berbicara seperti bersahut-sahutan. Kehadiran televisi yang mendominasi teknologi komunikasi menjadikan manzai sebagai sebuah fenomena budaya yang amat representatif.

Istilah manzai dipopulerkan pada tahun 1931 oleh Yoshimoto Kogyo untuk membedakan kesenian yang dipentaskan dengan seni bercerita lainnya seperti rakugo. Sebelum istilah ini dipopulerkan, lawakan jenis ini diberi nama Owarai. Istilah manzai yang diberikan Yoshimoto merujuk pada model lawakan Amerika yang telah ada saat itu yaitu stand-up comedy. Kita dapat melihat bahwa representasi manzai di Jepang mengacu pada model yang muncul dan sedang trend di Amerika saat itu.

Dalam perkembangan zaman, manzai banyak mengalami perubahan. Terlebih lagi setelah Yoshimoto memberi perhatian pada manzai, bentuk lawakan ini kemudian berkembang menjadi hiburan panggung yang menyegarkan dan disiarkan di televisi. Beberapa stasiun televisi seperti televisi Asahi, NHK, dan sebagainya menyiarkan acara ini secara rutin. Sejak tahun 80-an setelah adanya M-1 Grand Prix sebagai ajang kompetisi manzai, banyak sekali kelompok manzai baru yang bermunculan. Acara M-1 Grand Prix yang diadakan setiap tahun oleh Asahi Broadcasting Corporation dan Yoshimoto Kogyo bukan lagi hanya sekedar acara hiburan tetapi merupakan representasi panggung impian bagi para kelompok manzai yang berlomba-lomba untuk meraih impiannya menjadi bintang. Industri hiburan telah mengkonstruksikan manzai sebagai representative panggung fantasi di dunia entertainment Jepang. Pemenang kompetisi manzai memperoleh hadiah dana sebesar 10.000.000 yen. Oleh karena itu ajang gebyar panggung ini menjadi bergensi dan menjadi impian para kelompok manzai yang berlomba untuk memenangkan acara ini.

Menurut Stuart Hall (1997), representasi adalah salah satu praktek penting dalam memproduksi kebudayaan. Manzai yang telah ada sejak zaman Heian hingga sekarang ini tentunya banyak sekali mengalami perubahan. Perubahan ini dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa hal yaitu, perubahan cara manzai dipentaskan, perubahan pada tema, perubahan pada bentuk panggung, perubahan pada kostum, perubahan teknik melawak, dan perubahan bahasa yang digunakan yang keseluruhannya merepresentasikan pemikiran orang Jepang. Sebagai bentuk perubahan yang bisa dicermati yaitu sebelum tahun 70an acara ini banyak diminati oleh para generasi tua atau tengah baya ketimbang generasi mudanya. Dapat dikatakan bahwa hiburan manzai merepresentasikan hiburan untuk kelompok generasi tua di Jepang saat itu, tetapi dewasa ini manzai merupakan acara hiburan bukan hanya diperuntukkan untuk kalangan dewasa tetapi juga telah masuk menjadi hiburan yang disukai para remaja Jepang.

Kata representasi yang dimaksud dalam makalah ini merujuk pada adanya pembuatan makna. Selain itu, Adam Briggs dan Paul Cobley (1998 ) dalam Media dan Budaya Populer (2008 ) mendeskripsikan bahwa representasi digunakan sebagai kendaraan untuk mentransmisikan ideologi dalam perluasan kekuasaan. Dari pernyataan di atas, manzai bukan hanya merepresentasikan kehidupan masyarakat di luar sana yang dikonstruksikan ke dalam sebuah kemasan hiburan yang dapat membuat orang tertawa, kesal atau menangis dan terlepas sejenak dari kondisi nyata di dunia nyata, tetapi manzai juga merupakan representasi orang Jepang itu sendiri. Representasi sangatlah ideologis. Subjek representasi adalah makna yang dimunculkan dari sebuah kondisi. Lalu, bagaimana makna itu diterapkan melalui sebuah kekuasaan yang memunculkan nilai-nilai yang mendominasi cara berpikir kita tentang masyarakat atau tentang sesuatu. Dalam makalah ini akan dibahas tentang representasi pemikiran orang Jepang dan ideologi yang tersirat dalam hiburan lawakan manzai.

1.    Asal Mula Manzai

Pada zaman Heian pertunjukan lawakan ini dilakukan secara berkeliling untuk merayakan tahun baru. Seni lawakan ini disebut manzai. Seni manzai pada zaman Heian dilakukan oleh dua orang, seorang menabuh gendang dan seorang lagi menari-nari untuk mengucapkan selamat tahun baru sambil mengunjungi rumah-rumah penduduk. Pada zaman Edo di seluruh pelosok Jepang bermunculan berbagai jenis manzai yang dinamakan sesuai nama tempatnyaa berasal seperti Mikawa manzai asal propinsi Mikawa, dan Yamato manzai asal propinsi Yamato. Pada saat itu, artis manzai tidak cuma memainkan musik dan menari, tapi juga bercakap-cakap menceritakan cerita lucu yang dimaksudkan untuk memancing tawa pendengar. Fokus lawakannya adalah semata-mata untuk menghibur. Pada jaman Meiji, manzai mulai dipertunjukan di dalam gedung di Osaka. Pasangan Tamagoya Entatsu, Sunagawa Sutemaru dan Nakamura Haruyo sering disebut sebagai pelopor manzai. Pada akhir zaman Taisho, Yokoyama Entatsu (1896-1971) dan Hanabishi Achako (pasangan pelawak Yoshimoto Kogyo) memulai gaya manzai tanpa musik, dan hanya terdiri dari percakapan. Manzai gaya baru ini disebut syabekuri manzai yang ternyata populer dan bisa diterima masyarakat luas. Yoshimoto Kogyo kemudian menyingkat sebutan syabekuri manzai menjadi manzai seperti yang dikenal sekarang. Selanjutnya, manzai yang dipelopori pasangan Entatsu-Achako menjadi terkenal, dan bermunculan pula bintang-bintang manzai yang baru. Dewasa ini manzai berkembang menjadi seni yang tidak hanya dipentaskan di gedung pertunjukan, melainkan juga di televisi dan radio.

2.    Manzai: Representasi Pemikiran Orang Jepang

Representasi mengacu pada konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia seperti dialog, tulisan, video, film, fotografi, dsb. Identitas datang dari suatu representasi. Identitas adalah bagian dari makna yang dimunculkan dengan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dengan cara-cara tertentu. Sebelum tahun 70-an, pertunjukan manzai dipentaskan untuk acara-acara tertentu seperti acara tahun baru setiap tahunnya. Lama kelamaan manzai mulai dipentaskan dalam sebuah pertunjukan panggung dimana penonton harus membeli karcis untuk menontonnya. Dengan kata lain, manzai pada zaman itu bukan merupakan hiburan yang dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Setelah industri pertelevisian berkembang di awal tahun 70-an, manzai mulai dipentaskan di televisi dalam acara-acara tertentu. Kondisi merubah manzai menjadi sebuah tontonan hiburan yang dapat dinikmati oleh semua golongan. Jika kita cermati, tahun 70-an juga merepresentasikan Jepang sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia. Industri pertelevisian juga mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan menjamurnya bentuk acara televisi yang dikemas menjadi sebuah produk hiburan massa. Acara lawakan manzai merupakan salah satu produk budaya yang diciptakan menjadi sebuah produk massa yang ditayangkan di televisi saat itu.

Dalam pertunjukan manzai, pelawak mempunyai banyak kebebasan. Pelawak boleh berbicara sambil melakukan gerakan yang lucu, berjoget-joget, hingga bahkan sampai memukul lawan bermainnya. Pasangan pelawak manzai disebut kombi. Seorang pelawak berperan sebagai si pintar (tsukkomi) dan seorang lagi yang berperan sebagai si bodoh (boke). Peran si bodoh adalah untuk menyampaikan cerita dengan isi yang memiliki kejanggalan, sehingga aneh atau lucu, dengan tujuan memancing tawa. Pelawak yang berperan sebagai si pintar bertugas menyela cerita si bodoh, dan membetulkan bagian-bagian yang dianggap janggal, sehingga penonton tahu saat harus tertawa. Pelawak yang menjadi si pintar, kadang-kadang menggunakan gaya sindiran, hiperbola, sarkasme dan lainnya untuk menyampaikan lawakannya yang berfungsi sebagai umpan agar si bodoh menjadi lebih lucu.

Jika kita perhatikan peran si bodoh (boke) dan peran si pintar (tsukkomi) dalam manzai, maka kita akan melihat gambaran masyarakat yang terwakili oleh karakter kedua orang pemeran manzai. Karakter si bodohy selalu identik dengan kalah, tertimpa kemalangan, merugi dan selalu ditindas. Sementara, karakter si pintar selalu identik dengan menang dan memperoleh keberuntungan. Hal ini sebenarnya merepresentasikan bahwa dalam masyarakat Jepang, kedua karakter ini mewakili karakter orang Jepang itu dalam masyarakatnya. Selanjutnya, dalam masyarakat Jepang kita juga mengenal adanya kalah dan menang. Kelompok kalah dapat direpresentasikan sebagai orang yang bodoh dan kelompok masyarakat yang menang dapat dipresentasikan dalam karakter si pintar dalam manzai.

Tema yang disuguhkan dalam manzai sebagian besar mengangkat tema yang terjadi di masyarakat. Jika diperhatikan dari perkembangan manzai itu sendiri, maka tema ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok tema namun dari sekian banyak tema yang disuguhkan tema kehidupan sehari-hari ini tetap eksis hingga sekarang ini. Dalam konteks ini, salah satu contoh tema yang diangkat adalah tema kehidupan sehari-hari berjudul Kodomo no Denwa Shoda nShitsu. Lawakan ini dibawakan oleh Downtown, pasangan manzai yang terkenal pada tahun 80-an. Dalam episode ini diceritakan bahwa seorang anak bertanya kepada sebuah biro konsultasi di telpon. Kisah ini merepresentasikan kondisi Jepang tahun 80-an di mana saat itu wanita Jepang mulai bekerja di luar rumah dan pada saat itu juga ada istilah kagi ko (anak kunci). Anak-anak tidak dapat bertanya tentang hal yang tidak diketahuinya sehingga pemerintah Jepang menyediakan biro konsultasi melalui telpon. Selain itu, hal ini merepresentasikan bahwa ternyata biro konsultasi tersebut tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan si anak. Hal ini mengandung makna bahwa bagaimana pun juga pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Episode ini merupakan sindiran bagi keluarga Jepang saat itu. Dari salah satu contoh di atas, manzai dapat merepresentasikan kegelisahan orang Jepang akan masalah pendidikan anak dan pengasuhan anak.

3.    Manzai dan Ideologi Budaya Massa

Seiring dengan perkembangan acara televisi yang semakin beragam, manzai juga mengalami perkembangan dalam hal teknik tayangannya sebagai hiburan massa. Hal ini dapat kita perhatikan mulai dari setting panggung. Pada tahun 70-an, panggung tempat dipentaskannya manzai merupakan panggung yang cukup sederhana dan fokusnya bukan pada bentuk panggung tetapi pada kualitas lawakan manzai itu sendiri. Tetapi setelah munculnya M1 Grand Prix pada tahun 1983, panggung manzai berubah menjadi panggung pentas dengan aksesoris panggung yang beraneka ragam. Dapat disimpulkan bahwa manzai bukan lagi merupakan hiburan biasa melainkan merepresentasikan sebuah acara ajang kompetisi yang dikemas oleh adanya kuasa industri massa yang melihat sebagai sebuah peluang untuk mempopulerkan hiburan ini.

Jika kita perhatikan dari kelompok audience manzai, sebelum tahun 70-an, manzai banyak didominasi oleh audience orang dewasa atau orang tua. Jarang kita temui manzai yang audiencenya kelompok remaja atau generasi muda. Generasi muda Jepang yang dimaksud di sini adalah para remaja Jepang yang berusia antara 15-25 tahun. Tahun 80-an, ketika M1-Grand Prix menjadi ajang kompetisi manzai, kita masih melihat kelompok dewasa mendominasi ajang kompetisi ini walaupun sudah mulai muncul bibit-bibit pasangan manzai yang berasal dari kelompok generasi muda Jepang. Menurut John Fomas, generasi muda menciptakan budaya dan mengungkapkan identitas kebudayaan melalui penggunaan pelbagai komoditas. Budaya generasi muda menurut Fornas (1995) adalah “budaya orang-orang muda… mengungkapkan diri dalam tingkat yang tidak biasa dalam teks, gambar, musik, gaya, pertunjukan hiburan…” Budaya generasi muda menjadi menarik karena tidak hanya dipresentasikan di dalam media saja dalam hal ini radio dan televisi, tetapi juga membantu mengkonstruksi budaya itu sendiri.

Salah satu pasangan manzai yang populer tahun 80-an adalah Masatoshi Hamada dan Hitoshi Matsumoto. Mereka berasal dari daerah Amagasaki, Hyogo, Jepang. Mereka memulai debut karirnya sebagai pasangan manzai pada saat mereka memenangkan Grand PIX tahun 1983. Kelompok mereka pertama muncul menggunakan nama Hitomasashi yang merupakan kombinasi nama Hitoshi Matsumoto dan Masatoshi Hamada. Kemudian mengganti nama kelompoknya menjadi The Wright Brothers sebelum akhirnya mereka mengganti nama kelompoknya menjadi Downtown yang mengantarkan mereka menjadi bintang pada tahun 1983. Setelah empat tahun mereka berkarir sebagai bintang manzai, pda tahun 1987, mereka menjadi pembawa acara dalam dalam acara pertunjukan yang disebut Yoji Desu Yooda. Acara ini menjadi sangat populer di kalangan kelompok remaja khususnya siswi-siswi SMA. Acara ini mengetengahkan tentang musik, video dan fashion bagi remaja. Rating acara ini sempat mendongkrak industri iklan pada saat itu karena mereka membawakan acara itu dengan lawakan dan acara ini juga mampu mendongkrak popularitas mereka.

Selanjutnya, pada tahun 2003, setiap stasiun televisi berlomba-lomba membuat ajang kompetisi manzai, di antaranya Asahi Hooso dengan acaranya yang diberi judul MBS Shinsedai Manzai Award. Kemudian NHK tidak ketinggalan menggelar acara NHK Manzai Kontes, disusul oleh ABC Terebi yang mengemas acara ini dengan judul ABC Owarai Shinnin Grand Prix, Manzai Idol dan sebagainya. Hal ini merepresentasikan pemikiran orang Jepang yang sebenarnya menginginkan agar eksistensi produk budaya ini tidak pupus ditelan zaman. Di lain pihak, penguasa industri pertelevisian melihat hal ini sebagai peluang untuk meraup keuntungan. Jika kita perhatikan istilah “Shinseidai” sendiri atau dari istilah yagn digunakan ABC Terebi “Shinnin” merepresentasikan bahwa acara tersebut memang sengaja dikemas untuk konsumsi generasi muda Jepang. Acara MBS Shinsedai Manzai Award sejak diluncurkan tahun 2003 menjadi ajang kompetisi para remaja Jepang untuk menjadi bintang. Panggung manzai bukan lagi sekedar hiburan lawakan biasa melainkan merepresentasikan panggung idola dan panggung ajang kompetisi dalam meraih kepopuleran. Selain itu, ideologi manzai telah merasuk ke kalangan generasi muda Jepang dalam hal ini remaja Jepang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya pasangan manzai yang setiap tahun mengikuti kontes Manzai Idol tersebut.

Dari segi kostum, kita juga dapat melihat adanya perubahan dalam manzai ini. Sejak tahun 1933, ketika Yoshimoto mempopulerkan istilah manzai ini, kostum yang dipergunakan dalam pentas panggung manzai adalah kostum dalam bentuk pakaian jas lengkap seperti pakaian pesta atau menggunakan tuxedo. Hal ini sebenarnya merupakan hasil transformasi ideologi Barat, dalam hal ini budaya Amerika, mampu melalui kostum yang digunakan dalam pementasan manzai. Manzai mengambil kostum yang hampir sama dengan kostum yang dipergunakan dalam bentuk lawakan stand-up comedy di Amerika. Namun, seiring berjalannya waktu kostum ini tidak lagi identik dengan ideologi negara Paman Sam tersebut melainkan juga merupakan ideologi yang dibawa oleh para generasi muda Jepang itu sendiri.

Selanjutnya, dari sudut tema atau topik serta ungkapan yang digunakan oleh pasangan manzai saat ini yang didominasi para remaja Jepang sangat merepresentasikan kelompok audiencenya. Tema-tema yang dipilih terkadang tidak dapat lagi dimengerti oleh generasi tua. Selain itu, bahasa atau ungkapan yang digunakan banyak menggunakan bahasa gaul. Hal ini juga dapat membentuk ideologi bahwa hiburan ini merupakan hiburan yang didominasi oleh para generasi muda Jepang itu sendiri. Mereka mengkonstruksikan hiburan ini menjadi sebuah dunia hiburan bagi kelompoknya.

Dengan kata lain, manzai merupakan hiburan yang sengaja dikemas sebagai sebuah produksi hiburan massa yang dikonstruksikan menjadi sebuah hiburan panggung idola bagi remaja Jepang untuk meraih popularitas dan menjadi bintang. Selain itu, bagi para penguasa dalam industri massa, manzai merupakan kendaraan untuk meraup keuntungan di bidang show business.

4.    Kesimpulan

Manzai merupakan fenomena budaya yang dikonstruksikan menjadi budaya massa yang memberi banyak keuntungan bagi para pelaku budaya khususnya dalam bidang industri hiburan. Manzai merepresentasikan identitas, kelompok dan pemikiran orang Jepang terutama pada tema-tema yang disajikannya. Selain itu, tanpa sadar, masyarakat telah dirasuki oleh ideologi manzai yang dikemas menjadi sebuah panggung idola yang digunakan untuk merepresentasikan budaya itu sendiri dan kelompok generasi muda Jepang sebagai ajang kompetisi untuk meraih popularitas dan menjadi bintang.

Catatan Belakang:

(1) Sador, Zianuddin. Broin Van Loon. Culture Studies. Ed. Richard Appignanesi. Jakarta: Mizan. 2001. p.4-5
(2) Ibid.
(3) Burton, Graeme. Media dan Budaya Populer. Yogyakarta: Jalasutra.2008.p.39

Reiko Asakawa: Jadi video itu…
Ryuji Takayama: Itu tidak berasal dari dunia ini. Video itu dari kemarahan Sadako. Dan dia telah mengutuk kita melalui video itu.
(dari “Ringu”, 1998 )

Pendahuluan

Tahun lalu, seorang profesor dan kritikus film dari Jepang, Yomota Inuhiko datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian tentang film horor Indonesia, dengan bantuan beasiswa API (Asia-Pacific Intellectuals) dari Nippon Foundation. Sementara dia di Indonesia, the Japan Foundation, Jakarta, meminta beliau untuk memberikan kuliah umum tentang film di sejumlah institusi. Beliau akhirnya memberikan ceramah di Cinematek (Yayasan Film Indonesia), Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia dan Jurusan Film Institut Kesenian Jakarta (i) . Saya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ketiga ceramah beliau tersebut.

Satu ceramah yang saya rasakan sangat menarik adalah ceramah yang beliau berikan di Cinematek karena beliau mengangkat topik tentang penelitiannya sendiri, yaitu film horor. Di awal ceramahnya beliau mengatakan (ini tentu saja melalui penerjemah), “film horor sangatlah menarik karena film itu sebenarnya merepresentasikan sisi gelap suatu masyarakat; menceritakan tentang hal-hal yang kita – sebagai sebuah komunitas – takuti bersama, meski dalam simbol-simbol yang perlu diterjemahkan. Film horor mewakili ketakutan kolektif kita”. Istilah ‘ketakutan kolektif’ langsung menggugah rasa ingin tahu saya. Saya baru menyadari bahwa ketakutan tidak sepenuhnya bersifat pribadi. Ada ketakutan yang memiliki akar kultural. Ada hal-hal yang kita takuti karena orang lain menakutinya juga. Kebanyakan orang Barat, misalnya, mungkin tidak merasa takut pada pocong kita, dan mungkin juga tidak pernah bisa benar-benar paham rasa takut kita terhadap Sundel Bolong. Ketakutan terhadap pocong ataupun sundel bolong adalah ketakutan yang diwarisi dan ditularkan. Ketakutan yang bersifat kultural.

Tentang ketakutan kultural yang memiliki sifat kontekstual ini ditegaskan oleh Yomota dalam ceramahnya dengan menunjukkan sebuah klip film horor Jepang. Klip film yang dia tunjukkan diambil dari film tahun 50an berjudul “Yotsuya Kaidan”. Film ini menunjukkan adegan dimana sang tokoh hantu wanita mencoba membalas dendam atas kematiannya dengan cara menjebak sang pembunuhnya ke sebuah sungai. Para pemerannya menggunakan make-up ala artis kabuki, dengan sang hantu perempuan mengenakan bedak putih yang sangat tebal di mukanya. Yomota mengatakan begini, “saya pikir kebanyakan dari anda tidak akan merasa takut apabila melihat film ini. Film ini dapat dinikmati oleh masyarakat tertentu dengan kolektif tertentu pada periode tertentu. Film ini sangat sukses pada masyarakat Jepang di dekade 50an.”

Setelah klip film itu, Yomota menunjukkan klip film lain lagi. Kali ini adalah klip dari film “Ringu” (The Ring), diambil dari adegan ketika dua tokoh protagonis dalam film tersebut menemukan rumah tempat mayat Sadako (tokoh antagonis dalam kisah ini) disembunyikan. Namun mayat tersebut terdapat di dalam sumur yang disembunyikan di balik dinding rumah, sehingga mereka berdua harus menjebol dinding itu agar bisa mengambil mayat itu untuk kemudian menyucikannya. Film ini cukup populer di Indonesia, sehingga kebanyakan peserta ceramah langsung mengenali film itu begitu Yomota menunjukkannya kepada kami. Dia kemudian mengatakan pada kami,”Adegan ini mungkin sudah anda kenali, karena film ini sangat populer, bahkan hingga mendorong Hollywood untuk membuatnya ulang. Dari film ini kita bisa melihat bahwa ‘ketakutan kolektif’ yang tadinya terbatas pada satu masyarakat tertentu telah meluas hingga ke tingkat global. Film ini dapat menimbulkan tingkat ketakutan yang sama bagi orang Amerika seperti halnya bagi orang Jepang, ataupun juga bagi orang Indonesia.”

Sebenarnya tanpa kuliah tersebut pun, saya telah beberapa kali menikmati film horror Jepang. Saya sudah pernah menonton film-film horror seperti Ringu, Ju-On, Kairo, Gakko no Kaidan, dan berbagai judul lainnya. Namun, ceramah Yomota membuat saya mulai mengamati film-film tersebut dengan kerangka berpikir yang berbeda dengan yang saya gunakan selama ini. Hasil pengamatan itulah yang kemudian menghasilkan tulisan pendek ini.

Alasan dan Tujuan Tulisan Ini

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan sedikit gambaran tentang karakteristik film horror Jepang dengan mengambil tiga contoh film horor yang sangat popular di Jepang pada saat dikeluarkan. Tiga film yang akan saya kedepankan dan (coba) analisa di sini adalah: Ringu, Kairo, dan Honogurai Mizu no Soko Kara. Ketiga film tersebut juga di-remake oleh Hollywood dan menjadi bagian dari demam J-horor yang melanda Hollywood antara 3-5 tahun yang lalu. Melalui pemaparan karakteristik ketiga film tersebut, saya berharap bisa menunjukkan sebagian dari ketakutan kultural (ii) masyarakat Jepang.

Saya juga berharap bahwa dengan mengamati ketakutan kultural tersebut lebih lanjut, saya bisa memahami makna dari sejumlah fenomena kontemporer yang melanda masyarakat Jepang. Fenomena kontemporer ini, saya percaya, ditangkap dan direkam dengan baik dalam film horor Jepang dalam serangkaian simbol yang dapat dibongkar dan dibaca ulang maknanya dengan pisau analisa tertentu. Namun, tujuan terakhir ini sebenarnya adalah tujuan ideal yang tidak mungkin bisa dicapai dan diselesaikan dalam satu tulisan pendek seperti ini. Oleh karena itu, artikel ini akan lebih terpusat pada tujuan awal saja, yaitu memberikan deskripsi. Namun, bila memungkinkan, tulisan ini juga akan mencoba menyinggung sebagian kecil dari tujuan kedua.

Sejumlah Referensi

Segera setelah kuliah umum tersebut saya mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit berbagai bahan menarik yang membahas tentang film horror. Karena keterbatasan waktu, dana dan ketersediaan bahan, maka bahan yang saya kumpulkan pun kebanyakan bersumber dari internet. Oleh karena itu, mungkin akan ada pertanyaan soal kredibilitas sumber yang saya gunakan. Namun, dengan sangat menyesal saya perlu katakan bahwa inilah cara terbaik pengumpulan referensi yang bisa saya lakukan karena alasan yang telah saya sebutkan di atas.

Dari pengumpulan bahan tersebut, saya menemukan bahwa kajian tentang film horror sebenarnya telah dilakukan secara meluas. Secara spesifik juga, ketertarikan atas kajian tentang film horror Jepang juga tampaknya cukup meluas, terutama pada saat demam J-Horor melanda Hollywood sekitar 3-4 tahun yang lalu.

Dari internet saya menemukan sejumlah referensi yang cukup menarik.

Salah satu referensi pertama yang patut disebut di sini adalah sebuah buku karangan Noel Carrol berjudul: The Philosophy of Horror Or Paradoxes of Heart (Libri, New York: 1990) (lihat: http://www.amazon.com/Philosophy-Horror-Paradoxes-Heart/dp/0415902169; sneak-peek dapat dilakukan di: http://www.amazon.com/Philosophy-Horror-Paradoxes-Heart/dp/0415902169).

Ini buku yang sangat menarik karena mungkin ini adalah buku pertama yang mencoba meletakkan dasar filosofis untuk kisah-kisah horror yang telah menghantui berbagai masyarakat di berbagai tempat di dunia selama berabad-abad. Buku ini mengisahkan latar belakang kelahiran fiksi horror (atau art-horror/seni-horor dalam istilah sang penulis) serta definisi teknis tentang seni-horor yang sangat berguna. Saya rekomendasikan untuk pertama-tama membaca buku ini bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji tentang film horror secara serius.

Selain itu, saya juga menemukan sejumlah referensi yang membahas tentang film horror Jepang, seperti tulisan Prof. Tim Screech di: http://www.mangajin.com/mangajin/samplemj/ghosts/ghosts.htm, berjudul the Japanese Ghost. Artikel ini mengidentifikasikan berbagai hantu yang ada dalam kisah-kisah rakyat. Sangat berguna untuk memahami latar belakang mistik-spiritual-religius yang menjadi lahan inspirasi film horror Jepang.

Artikel yang juga penting untuk disebutkan di sini adalah yang terdapat di: http://www.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror.php, berjudul: Chris’ Guide To Understanding Horror. Identitas penulisnya kabur, namun saya rasa isi tulisannya sangat patut untuk dibaca lebih lanjut. Lagipula, karena tulisan ini juga tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah tulisan akademis yang kuat, maka saya juga memasukkan artikel tersebut dalam referensi saya.

Ada satu poin penting dalam artikel terakhir yang sangat menarik perhatian saya, yaitu bahwa dalam sistem kepercayaan Shinto, arwah orang yang sudah mati (reikon) dapat terjebak dan tidak bisa meninggalkan dunia ini apabila tidak mendapatkan pemakaman yang pantas atau karena emosi berlebihan yang mereka miliki pada saat mereka meninggal. Poin ini mengingatkan saya pada sebuah cerita dalam buku Lafcadio Hearn, Kwaidan: The Stories and Studies of Strange Things, tentang seorang penjahat yang akan dihukum pancung (iii) dalam cerita yang berjudul “Diplomacy”. Cerita ini menggambarkan tentang kepercayaan masyarakat Jepang atas kemungkinan seseorang menjadi hantu penasaran apabila memiliki ‘emosi berlebih’ itu . Selain itu tentang ‘emosi berlebih’ (iv) ini akan berkali-kali muncul dalam berbagai film horror Jepang, seperti Ju-On dan Ringu.

Demikianlah referensi yang saya pikir penting untuk dikedepankan karena sejumlah alasan. Mengenai referensi lain dapat dilihat di bagian akhir tulisan ini.

J-Horror Sebagai Istilah Problematik Dengan Kegunaan Tertentu

J-Horror adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sejumlah film bergenre horor yang berasal dari Jepang. Istilah ini digunakan terutama untuk film-film Horor Jepang yang diproduksi dari mulai keluarnya film horor “Ringu” (1998). Bahkan boleh dikatakan Ringu itu adalah film pertama yang menyandang predikat “J-Horor”.

Istilah ini adalah istilah yang problematik, karena sebenarnya tidak mungkin menyatukan seluruh film horor yang pernah diproduksi di Jepang dalam satu kelompok. Film horor yang pernah diproduksi di Jepang memiliki ragam dan variasi yang luar biasa besar sehingga sulit sekali menemukan kesamaan di antara semua film tersebut. Istilah ini sebenarnya diciptakan oleh Hollywood di antara 2004/2005, untuk merujuk pada sejumlah film horor asal Jepang yang di-remake oleh Hollywood dan mendapat sukses komersial yang besar. Film-film tersebut antara lain Ringu (1998, di-remake oleh Hollywood menjadi ‘The Ring‘/2002), Kairo (2001, di-remake oleh Hollywood menjadi ‘Pulse‘/2006), Honogurai Mizu no Soko Kara (2002, di-remake oleh Hollywood dengan judul ‘Dark Water‘/2005), dan Ju-On (2003, di-remake oleh Hollywood menjadi ‘The Grudge‘/2004). Dalam perjalan waktu, istilah J-Horor ini pun digunakan untuk merujuk semua film horor yang berasal dari Jepang.

Ada alasan lain yang membuat penggunaan istilah ini problematik.

Sesaat sebelum remake film-film horor Jepang tersebut dimulai, industri film horor Hollywood saat itu sedang mengalami kelesuan. Namun, industri itu bangkit lagi berkat kesuksesan komersil film-film tersebut. Inilah yang kemudian membuat para pengamat film menggunakan istilah J-Horor, dalam rangka mengkontraskan film-film horor tersebut dengan film horor konvensional produksi Hollywood. Dengan demikian istilah J-Horor dihasilkan lebih dengan tujuan untuk membandingkan antara film-film horor Jepang yang masuk ke Hollywood (dengan demikian film horor Jepang yang tidak masuk/dimasukkan ke Hollywood, sebenarnya pada awalnya tidak bisa masuk dalam kategori J-horror ini) dengan film-film horor Amerika konvensional, daripada untuk menggambarkan sejumlah persamaan ciri tertentu yang bisa ditemukan di antara film-film horor Jepang. Artikel di: http://wwww.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror.php ini misalnya, sangat menunjukkan betapa istilah J-Horror adalah istilah yang dibuat dengan tujuan untuk perbandingan daripada untuk pengkategorian sesuatu.

Walaupun problematik, istilah ini menurut saya tetap perlu digunakan, terutama untuk merujuk pada sekumpulan film horror Jepang yang dikeluarkan paska Ringu (1998). Saya bukan ahli film, namun saya berpendapat bahwa diadaptasinya Ringu oleh Hollywood menandakan satu era baru dalam perfilman horor Jepang. Sejak pengadaptasian tersebut, film horror Jepang menjadi punya satu ‘label’ tertentu. Tidak hanya label sebenarnya. Bersama dengan label itu, melekat pula serangkaian karakteristik tertentu. Memang benar bahwa baik label maupun karakteristik tersebut disematkan oleh pihak luar, bukan pelaku film Jepang sendiri. Namun, tampaknya penyematan label dan karakteristik tersebut ‘diamini’ oleh para pelaku film horror Jepang. Tampaknya juga ada upaya sadar dan sengaja dari para pembuat film horror Jepang untuk mengikuti jejak Ringu, dengan menggunakan teknik sinematografi yang sama, menggunakan latar yang sama dan mengangkat topik yang kurang lebih sama (v).

Sebelum membahas lebih lanjut tentang benang merah yang menghubungkan berbagai film J-horor, berikut saya sampaikan sinopsis dari ketiga film yang disebut sebagai J-horor.

***spoilers alert***
***Di bawah ini adalah bocoran kisah film-film’Ringu’, ‘Kairo’, dan ‘Honogurai Mizu no Soko Kara’. Sangat tidak direkomendasikan bagi mereka yang bermaksud menonton film-film tersebut nantinya***

J-HOROR: SEJUMLAH CONTOH

The Ring
Contoh pertama yang bisa diketengahkan di sini adalah tentunya film yang mengawali ‘demam J-Horor’ di Hollywood, yaitu Ringu. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Suzuki Koji berjudul ‘The Ring’. Ada sejumlah perbedaan antara film dan novelnya, namun basis cerita keduanya tetap sama.

Ringu diawali dengan kematian aneh dua orang siswi sekolah menengah Tokyo, setelah menonton sebuah kaset video. Salah seorang korban yang meninggal, Tomoko, memiliki seorang bibi yang bekerja sebagai reporter di sebuah stasiun televisi Tokyo. Kematian Tomoko membuat sang bibi, Reiko Asakawa, merasa penasaran. Dia pun mencoba mencari tahu tentang penyebab kematian Tomoko.

Dalam penyelidikannya, Reiko menemukan sebuah legenda urban yang mengatakan tentang sebuah video terkutuk yang dapat membunuh orang 7 hari setelah menonton video tersebut. Reiko menemukan video yang telah ditonton oleh Tomoko dan kemudian menontonnya. Dia tidak bisa memahami adegan yang ia lihat di dalam video tersebut, namun entah kenapa dia merasa adegan-adegan tersebut sangat mengganggu dan menggelisahkan. Ia semakin gelisah ketika teleponnya tiba-tiba berbunyi tepat setelah ia selesai menonton film tersebut. Ketika ia angkat tidak ada orang yang menjawab. Reiko, walaupun masih bersikap setengah skeptis, merasa khawatir bahwa jangan-jangan legenda urban itu memang benar adanya. Merasa takut dan gelisah, Reiko kemudian meminta bantuan mantan suaminya, Ryuji Takayama. Mereka harus menemukan penyebab kutukan video tersebut dan menetralisirnya dalam waktu 7 hari untuk menyelamatkan Reiko. Semuanya menjadi semakin rumit ketika Reiko menyadari bahwa anaknya, Yoichi, ternyata juga telah menonton video tersebut.

Berdua mereka berhasil menelusuri asal-usul video tersebut ke pulau Oshima. Di sana mereka mendapatkan informasi tambahan bahwa beberapa tahun sebelumnya seorang paranormal lokal, Shizuko, melakukan bunuh diri. Anak Shizuko yang bernama Sadako dilarikan oleh sang ayah dan disembunyikan di sebuah rumah. Sang ayah yang rupanya merasa ketakutan akan kekuatan Sadako, kemudian membunuhnya dan menyembunyikan mayatnya di sebuah sumur yang disembunyikan dalam rumah tersebut. Video tersebut adalah manifestasi dari kemarahan Sadako.

Reiko dan Ryuji kemudian menemukan mayat Sadako, mengangkatnya dan kemudian memberikan penguburan yang layak. Lega karena merasa telah berhasil menghentikan kutukan video tersebut, mereka kembali ke Tokyo.

Namun, sehari setelah kembali ke Tokyo, Ryuji mati karena kutukan Sadako, tepat 7 hari setelah ia pertama kali menonton kaset video tersebut. Reiko yang mendapatkan kabar tersebut menyadari bahwa kutukan Sadako belum habis sama sekali. Namun, ia merasa heran mengapa ia tidak mati karena waktu 7 harinya sebenarnya sudah habis. Akhirnya, dia pun menyadari bahwa ia tidak mati karena ia telah memberikan video itu kepada Ryuji untuk ditonton, sehingga dengan demikian ia telah mengalihkan kutukan tersebut kepada Ryuji. Kutukan tersebut dialihkan apabila kita membuat orang lain menonton video tersebut. Akhirnya, untuk menyelamatkan nyawa anaknya yang juga telah menonton video tersebut, Reiko membawa kaset video tersebut ke rumah orang tuanya untuk mereka tonton.

Kairo

Cerita Kairo diawali dengan dua cerita terpisah yang berjalan paralel dari Michi Kudo dan Kawashima Ryosuke. Di akhir film, kedua tokoh ini akhirnya akan bertemu.

Rekan kerja Michi, Taguchi, telah lama tidak masuk kantor. Michi pergi berkunjung ke apartemennya untuk mencari tahu alasannya, sekaligus juga untuk meminta sebuah floppy disk yang sedang dikerjakan oleh Taguchi. Dia masih sempat berbincang dengan Taguchi dan bahkan menanyakan tentang floppy disk yang berisikan pekerjaan yang selama ini dilakukan Taguchi. Michi mencoba mencari sedikir disket yang dimaksud di meja kerja Taguchi, namun saat menemukan disket tersebut, ia mendengar suara gaduh. Pada saat ia bergegas ke tempat sumber suara, Michi menemukan mayat Taguchi tergantung di seutas tali menghadap dinding. Taguchi telah melakukan bunuh diri. Namun, saat Michi masih merasa kaget atas kejadian tersebut, tiba-tiba tubuh Taguchi perlahan-lahan memudar, menyisakan hanya sebuah noda hitam seukuran tubuhnya di dinding kamarnya, seakan-akan seperti bayangan Taguchi.

Michi kemudian menceritakan kejadian ini kepada rekan-rekan kerjanya, Yabe Toshio dan Junko Sasano. Mereka merasa shock mendengarnya. Ketika Yabe mencoba melihat isi disket yang dibawa oleh Michi, tiba-tiba komputernya tersambung ke sebuah website aneh. Website ini memperlihatkan gambar meja Taguchi, dan juga Taguchi yang ada di samping mejanya, tubuhnya agak tersembunyi dalam bayang-bayang. Pemandangan tersebut menakutkan mereka semua. Yabe kemudian memutuskan untuk menyelidiki kematian Taguchi.

Kisah kemudian berpindah terfokus kepada Kawashima, seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Kawashima tidak menguasai komputer dan bermaksud untuk mempelajarinya. Dia hidup sendirian di sebuah apartemen kecil. Suatu ketika pada saat dia sedang mencoba menghubungkan koomputernya ke internet, tiba-tiba komputernya terhubung ke website yang sama yang dilihat oleh Michi dan kawan-kawan. Namun, pemandangan yang ia lihat berbeda. Saat ia merasa bingung karena kejadian itu, tiba-tiba muncul sebuah pesan di layar komputernya yang bertanya “maukah kau bertemu setan?” Ketakutan, Kawashima segera mematikan komputernya dan beranjak tidur. Tapi di tengah malam, komputer Kawashima tiba-tiba menyala dan tersambung pada website itu kembali. Kawashima terbangun dan melihatnya. Kawashima membanting komputernya itu.

Di kampusnya, Kawashima bertemu dengan Harue yang banyak tahu tentang komputer dan teknologi informasi. Kawashima menanyakan kejadian yang dialaminya kepada Harue, yang kemudian membantunya menelusuri website tersebut karena khawatir bahwa komputer Kawashima telah disusupi oleh Hacker.

Yabe yang bermaksud menyelidiki kematian Taguchi, mendatangi apartemen rekan kerjanya tersebut. Ia mencoba menyelidiki kamar tempat Taguchi bunuh diri. Saat tiba di sana ia merasa samara-samar melihat Taguchi. Namun, saat ia mencoba melihat dengan lebih jelas, ternyata yang ia lihat sebenarnya adalah noda hitam di dinding. Noda hitam itu terpampang di dinding yang dihadap oleh Taguchi pada saat ia bunuh diri. Ukuran dan bentuknya begitu persisnya sehingga noda itu seakan-akan seperti bayangan Taguchi yang jatuh ke dinding pada saat tubuhnya tergantung di situ. Di lantai bawah apartemen Taguchi, Yabe melihat sebuah kamar misterius yang sisi-sisi pintunya disegel dengan selotip merah. Merasa penasaran, Yabe memasuki kamar misterius tersebut. Sejak itu Yabe tidak pernah terlihat lagi.

Michi sendiri berkali-kali menghadapi kejadian yang aneh. Suatu ketika ia melihat pemandangan aneh. Seorang wanita tua yang tinggal di sebuah rumah yang biasa ia lewati di depan sebuah pabrik tua yang tidak digunakan lagi, sedang menyegel sebuah ruangan di pabrik tersebut dengan menggunakan selotip merah. Keesokan harinya, wanita tua itu bunuh diri dengan meloncat dari atas atap pabrik tersebut. Selain itu, teman-teman kerjanya satu persatu menghilang. Setelah Yabe menghilang, bosnya mulai bertingkah aneh dan kemudian menghilang juga. Setelah itu Junko juga menghilang.

Kawashima yang sedang mencoba menyelidiki tentang website aneh tersebut bersama Harue bertemu dengan seorang mahasiswa senior bernama Yoshizaki. Dari keterangan Yoshizaki mereka mengetahui bahwa situs web misterius itu sebenarnya berasal dari dunia kematian. Dunia kematian saat ini telah terlalu ramai dan padat, sehingga para penghuninya bermaksud melakukan invasi ke dunia kehidupan. Mereka memanfaatkan sarana internet yang telah digunakan secara meluas oleh semua orang. Melalui internet mereka menjebak manusia untuk masuk ke dalam dunia kematian bertukar tempat dengan mereka. Invasi dunia kematian tersebut seperti virus, menular. Saat itu invasi tersebut sangat meluas, dan sudah tidak bisa dihentikan.

Di akhir cerita, Kawashima pun kehilangan Harue. Ia dan Michi bertemu dan mereka bermaksud melarikan diri. Ternyata invasi dunia kematian telah mencapai taraf global. Mereka menemukan beberapa orang selamat lain yang sedang mencoba untuk melarikan diri ke laut lepas dengan sebuah kapal laut. Tapi ternyata Kawashima pun juga telah terinfeksi. Sesaat sebelum mereka berangkat pergi, tubuh Kawashima memudar, menyisakan noda hitam di lantai tempat ia terbaring.

Honogurai Mizu no Soko Kara

Film ini menceritakan tentang Yoshimi Matsubara, seorang ibu muda yang sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, Kunio Hamada. Mereka saat ini sedang memperebutkan hak asuh atas anak mereka satu-satunya, Ikuko. Umumnya, para ibulah yang bisa mendapatkan hak asuh atas anak. Namun, dalam pengadilan terungkap bahwa Yoshimi pernah dirawat karena penyakit mental. Selain itu, saat itu Yoshimi belum memiliki pekerjaan tetap.

Jadi, Yoshimi perlu membuktikan kepada pengadilan bahwa dirinya mampu dan cukup kuat secara emosional untuk merawat anaknya. Ia kemudian menemukan sebuah apartemen murah dengan harga terjangkau. Yoshimi dan Ikuko kemudian pindah ke apartemen itu untuk memulai kehidupan baru, dengan Yoshimi mulai mencari pekerjaan yang lebih stabil dan bisa menopang kehidupan mereka berdua.

Apartemen baru mereka tersebut adalah apartemen yang sudah tua. Penghuninya sedikit, sehingga banyak kamar-kamar kosong di dalamnya. Namun, apartemen tersebut sangat murah dan lokasinya dekat dengan sekolah Taman Kanak-kanak Ikuko. Oleh sebab itu Yoshimi tetap memilih untuk tinggal di apartemen tersebut.

Namun, sejak hari pertama mereka mendatangi kamar apartemen mereka tersebut ada banyak kejadian aneh yang terjadi. Saat mereka datang pertama kali untuk memeriksa kamar mereka, Ikuko bermain sendirian hingga ke atas atap gedung. Yoshimi ketakutan dan mengejar Ikuko ke sana. Ikuko tidak apa-apa. Ia sedang memegang sebuah tas anak-anak kecil berwarna merah yang isinya adalah mainan anak-anak. Yoshimi kemudian membuang tas merah tersebut. Namun anehnya, tas merah itu berkali-kali muncul kembali walaupun Yoshimi terus berusaha membuangnya.

Selain itu, noda air di langit-langit apartemen mereka semakin lama semakin membesar, bahkan hingga akhirnya meneteskan air. Padahal kamar di atas mereka kosong. Yoshimi memberitahukan hal ini kepada pengurus gedung tapi tidak digubris. Ikuko juga semakin lama bertingkah semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri. Ia juga sering berjalan-jalan sendiri, dan kemudian tersesat hingga harus dicari oleh Yoshimi. Bahkan, suatu ketika Ikuko jatuh pingsan di kelasnya.

Semua kejadian ini menambah tekanan terhadap Yoshimi, dan menyulitkan ia dalam proses peradilan hak asuh atas Ikuko melawan mantan suaminya. Namun, ia mencoba bertahan sebisanya.

Tapi kejadian demi kejadian aneh di apartemen tersebut semakin menekan ia. Suatu ketika, ia melihat poster di TK Ikuko yang memberitahukan soal anak kecil yang hilang dua tahun lalu bernama Mitsuko. Sampai sekarang Mitsuko belum ditemukan, dan banyak orang menduga bahwa ia telah mati dibunuh. Dahulu, Mitsuko dan keluarganya tinggal di apartemen yang sama dengan Yoshimi, tepat di atas ruang apartemen mereka. Yoshimi curiga bahwa segala kejadian aneh yang ia alami di apartemennya, serta tingkah laku Ikuko yang juga aneh, memiliki kaitan dengan Mitsuko. Pandangannya bertambah kuat saat ia suatu ketika melihat seorang anak berbaju kuning berkeliaran di sekitar apartemennya. Ia semakin bertambah tertekan saat Ikuko hilang dan ditemukan kembali di kamar apartemen di atas, di dalam bak mandi yang diisi air. Setengah sadar dan hampir mati tenggelam.

Yoshimi tambah tertekan. Dalam suatu siding pengadilan, ketahanan mentalnya akhirnya jatuh dan ia menjadi histeris. Setelah sidang itu, ia berbicara dengan pengacaranya bermaksud untuk pindah apartemen. Namun pengacaranya mengatakan bahwa apabila Yoshimi pindah, maka kesan yang didapat oleh hakim adalah bahwa kehidupannya masih belum stabil sehingga ia tidak cocok merawat Ikuko. Oleh karena itu, pengacaranya menyarankan agar Yoshimi tidak pindah apartemen.

Di akhir cerita, Yoshimi berhadapan dengan hantu Mitsuko. Ternyata Mitsuko merasa ditinggalkan oleh orang tuanya. Ia sangat marah, kesepian, dan merasa cemburu pada Ikuko yang disayang oleh ibunya. Ia menginginkan agar Yoshimi menjadi ibunya dan bermaksud untuk menyingkirkan Ikuko. Untuk melindungi Ikuko, Yoshimi akhirnya mengorbankan nyawanya dan tinggal di apartemen tersebut bersama Mitsuko sebagai hantu juga.

***end of spoilers***
***akhir bocoran***

BENANG MERAH

Perkotaan dan Legenda Urban

Kisah-kisah yang diangkat dalam J-horor mengambil latar belakang kehidupan perkotaan. Latar ini terus berulang dalam berbagai film J-Horor seperti The Ring, Ju-On, hingga Kairo.

Secara tradisional, baik di kebudayaan Barat maupun Jepang, hantu/monster dalam kisah-kisah misteri lama umumnya berasal dari/berada di tempat-tempat perbatasan. Perbatasan apa? Perbatasan antara dunia manusia dengan dunia non-manusia. Dalam kisah-kisah hantu tradisional, perbatasan itu terletak di daerah-daerah pedesaan atau non urban. Kisah-kisah hantu tradisional Jepang umumnya mengambil latar belakang rural/non-urban semacam ini (vi). Hantu/monster adalah sesuatu yang berasal dari luar dunia manusia.

Hantu/monster dalam kisah-kisah tradisional dengan demikian melambangkan segala sesuatu yang menjadi antitesis/musuh peradaban. Ini dibuktikan dari asal-usul mereka dari dunia non-peradaban manusia, dari perbatasan. Daerah pedesaan melambangkan peralihan dari dunia manusia/peradaban (wilayah urban/kota) dengan alam liar yang non-manusia. Konflik antara manusia dengan monster/hantu, dengan demikian, sebenarnya melambangkan pertarungan antara peradaban manusia dengan alam. (perlu tambahan referensi)

Kisah-kisah J-horor yang tidak lagi menggunakan latar non-urban sebagai tempat asal-usul monster/hantu menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan persepsi dalam masyarakat Jepang. Monster/hantu sekarang tidak lagi muncul daerah-daerah non-urban, namun seolah-olah muncul begitu saja di antara mereka yang tinggal di kawasan urban.

Perlu dicatat bahwa ini tidak berarti bahwa hantu tidak lagi datang dari perbatasan antara dunia manusia dengan dunia non-manusia. Justru sebaliknya. Ketiga film yang telah dijelaskan di atas justru malah menegaskan bahwa hantu-hantu tersebut datang dari/ada di dalam dunia perbatasan antara manusia dan non-manusia. Namun, perbatasan antara manusia dan non-manusia tersebut tidak lagi dijelaskan dengan logika spasial-geografis (dunia non-manusia terletak di daerah yang jauh dari pusat peradaban manusia alias daerah urban). Dunia non-manusia sebenarnya berjalan pararel dengan dunia manusia. Hal yang membantu terjadinya perpindahan dari dunia non-manusia ke dunia manusia adalah perangkat teknologi. Kutukan Sadako, misalnya, bersemayam dalam tubuh non-manusia yaitu sebuah kaset video. Hantu-hantu dalam kairo juga berpindah tempat dari dunia kematian ke dunia manusia dengan menggunakan sarana internet.

Tentang teknologi akan dijelaskan lebih lanjut di bagian bawah.

Secara umum bisa dikatakan bahwa J-horor memandang kehidupan urban dengan pandangan yang muram dan pesimis. Pandangan muram ini terlihat dari kemunculan monster/hantu di setting urban, dimana perbatasan antara dunia non-manusia dengan dunia manusia menjadi kabur dan tidak jelas.

Karena latar belakang perkotaan yang sangat kuat, maka elemen-elemen ‘urban legend’ khas Jepang sangat mempengaruhi kisah-kisah dalam J-Horror. Kisah tentang video yang dikutuk dalam The Ring, misalnya, adalah sebuah legenda urban yang sudah beredar di kalangan siswa di sejumlah SMU di Jepang, sebelum akhirnya diangkat menjadi sebuah kisah novel oleh Suzuki Koji, dan kemudian diadaptasi menjadi film (lihat wawancara dengan Sutradara The Ring, Hideo Nakata, di http://www.horschamp.qc.ca/new_offscreen/nakata.html). Legenda urban jugalah yang menginspirasikan Honogurai dan Kairo. Dalam Kairo, legenda urbanlah yang membantu menyebarkan rumor tentang keberadaan ‘website setan’ ke seluruh dunia.

‘Kesepian’ Dalam J-Horor

Kesepian dan kemuraman adalah nuansa umum yang ditampilkan dalam J-horor. Ini menarik, karena sekilas tampak kontras dengan latar belakang kehidupan perkotaan yang ditampilkan dalam film-film tersebut.

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, kesepian dalam film-film J-horor adalah kesepian yang bersifat urban. Meminjam istilah Ali Topan yang mungkin terdengar klise sekarang: kesepian dalam J-horor adalah kesepian yang terjadi di tengah keramaian. Ryuji Takayama dalam Ringu, misalnya, adalah tokoh yang dijauhi oleh teman-temannya karena kekuatan psikis yang dimilikinya. Bahkan dia mungkin berpisah dengan Reiko karena kekuatannya tersebut itu.

Honogurai juga bercerita tentang kesepian urban. Yoshimi dalam kisah tersebut tidak memiliki siapa pun yang bisa membantunya. Gedung apartemennya sepi, sehingga ia tidak memiliki tetangga. Pengawas gedung apartemen yang ia tinggali pun tidak pernah mempedulikan permintaannya (seperti permintaan Yoshimi untuk mengecek saluran air di kamar di atas apartemennya). Mantan suaminya meneror dia terus menerus, berupaya membuktikan bahwa Yoshimi tidak pantas untuk merawat anak mereka. Pengacaranya memang berusaha membantunya, tapi hanya sebatas hubungan professional saja. Ketika beranjak ke hal-hal yang bersifat pribadi, sang pengacara tidak memiliki empati terhadap Yoshimi. Dialah yang meminta agar Yoshimi tidak pindah dari gedung apartemen tersebut, agar mereka tidak kalah dalam pertarungan perebutan hak asuh (dengan demikian semakin menegaskan elemen professional sang pengacara). Seluruh cinta kasih yang dimiliki Yoshimi ditujukan hanya ke satu orang saja, yaitu Ikuko, anaknya. Rasa putus asa dan ketertekanannya semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa tidak ada satu pun orang yang bisa melindungi Ikuko, kecuali dirinya. Ia bertarung sendirian melawan hantu Mitsuko. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak mungkin menang, ia akhirnya mengorbankan nyawanya agar Mitsuko tidak mengambil nyawa Ikuko.

Topik kesepian urban juga berulang di kairo. Namun, kesepian dalam kairo dibawa oleh sang sutradara selangkah lebih jauh daripada kesepian yang dialami oleh Yoshimi di Honogurai. Kesepian dalam kairo lebih bersifat massal dan meluas. Perasaan inilah yang membuat invasi para setan ke dunia manusia menjadi lebih mungkin dilakukan.

J-Horror: Kombinasi Modern dan Tradisional

J-horor secara unik menggabungkan kepercayaan tradisional Jepang dengan kemajuan teknologi terkini. Lihat misalnya kisah The Ring. Imaji tentang Sadako, tokoh antagonis dalam film tersebut, yang digambarkan dalam film berupa seorang gadis bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi muka sebenarnya adalah imaji tradisional Jepang tentang Yuurei (hantu perempuan tradisional Jepang). Namun, Sadako yang merupakan hantu tradisional Jepang ini digambarkan keluar dari tabung televisi untuk mendapatkan korbannya, dan kutukan dia sampai kepada manusia melalui medium kaset video. Gabungan antara hal-hal tradisional dengan modern seperti inilah yang membuat film-film J-horor dapat diterima secara luas di seluruh dunia.

Perlu diperhatikan juga bahwa pandangan tradisional Jepang tentang roh dapat terlihat dengan jelas di film-film J-Horor. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, masyarakat Jepang percaya bahwa roh yang terjebak di dunia kehidupan dan menjadi hantu, adalah roh yang memiliki emosi berlebih. ‘Emosi berlebih’ adalah kata kunci untuk memahami keberadaan Sadako di Ringu ataupun Mitsuko di Honogurai. Bahkan invasi para hantu dalam Kairo juga bisa dilihat dalam perspektif ‘emosi berlebih’ ini. Para hantu tersebut merasa gelisah karena dunia mereka sudah terlalu padat, sehingga mereka memutuskan untuk menyerang dan menduduki dunia manusia.

Sejumlah penonton film dari Barat kadang-kadang mengeluh bahwa hantu-hantu dalam film horror Jepang seringkali tidak memiliki latar belakang yang jelas. Namun, kritik ini sebenarnya muncul akibat perbedaan opini budaya antara Jepang dengan Barat. Masyarakat Barat berpendapat bahwa suatu roh terjebak dalam dunia hidup dan mati adalah karena adanya tugas/urusan yang belum selesai. Oleh sebab itu, dalam upaya ‘penyucian’ hantu itu agar meneruskan perjalanannya, perlu diketahui tugas apa yang perlu diselesaikan oleh hantu tersebut. Akibatnya, film-film horror/misteri Barat perlu menampilkan latar belakang keberadaan hantu tersebut, sekaligus sebagai upaya untuk menjelaskan kemungkinan resolusi yang bisa diambil oleh para pelaku dalam mengalahkan hantu/monster tersebut. Ini kontras dengan pandangan Jepang yang menganggap bahwa hantu muncul karena adanya emosi berlebih dari roh manusia pada saat menjelang kematiannya. Akibatnya, hantu dalam film-film horror Jepang tidak perlu memiliki latar belakang yang jelas. Hanya cukup disampaikan kepada penonton tentang kondisi jiwa yang mungkin muncul menjelang kematiannya.

Pandangan tradisional tentang hantu ini menemukan gaung barunya dalam masyarakat modern. Kebanyakan film-film horror Jepang menggabungkan antara kepercayaan tradisional tersebut dengan kemajuan teknologi Jepang. Kepercayaan tradisional dengan kemajuan teknologi seperti menemukan sintesis yang baru: tidak bertentangan, malah berjalan sejajar.

Kemodernan mungkin bisa juga dihubungkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya tentang kesepian dalam J-horor. Dalam J-horor, tampaknya kemodernan adalah sumber dari kesepian, yang kemudian memungkinkan hantu/monster untuk masuk dalam (menginvasi?) kehidupan manusia. Poin ini ditekankan dengan sangat jelas dalam film Kairo. Invasi para hantu ke dunia manusia dimungkinkan terjadi secara total dan menyeluruh karena teknologi internet telah demikian meresap dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa orang yang selamat (termasuk Michi dan, untuk beberapa saat menjelang akhir film, Kawashima) adalah mereka yang tidak menggantungkan kehidupan mereka pada internet. Hanya merekalah yang tidak terkena infeksi dari para hantu yang mencoba menginvasi.

Melihat deskripsi tersebut, pandangan umum tentang teknologi yang muncul dalam J-horor umumnya adalah pandangan yang negatif, pesimis dan sinis. Teknologi dalam J-horor bukanlah penyelamat dan pembantu manusia, tapi merupakan awal dari kejatuhan manusia. Tema ini juga dimunculkan dalam Ringu, dimana sebuah kaset video (notabene merupakan alat kemajuan teknologi) dimanfaatkan oleh Sadako sebagai sebuah alat untuk menularkan kutukan dan kemarahannya kepada semakin banyak orang.

J-Horor: Monster dan Kengerian

Salah satu ciri khas dari semua film horor adalah keberadaan monster. Noel Carrol mengatakan bahwa monster memiliki peranan yang demikian penting dalam film horor sehingga bisa dikatakan bahwa monster adalah yang menandakan sebuah film sebagai sebuah film horor.

Monster dalam film horor muncul dalam berbagai rupa. Kadang-kadang monster itu adalah mahluk supranatural seperti Dracula, zombie atau pocong, dan sebagainya. Bisa juga manusia yang telah dipengaruhi oleh kekuatan setan. Demikian pula dalam J-horor, monster-monsternya muncul dalam berbagai variasi rupa. Namun, cara penggambaran monster dalam J-horor cukup unik dan perlu dianggap sebagai salah satu ciri khas dari J-horor.

Hollywood seringkali mengidentikkan monster dengan penampilan yang mengerikan, menakutkan dan, seringkali, menjijikkan. Hal ini mereka lakukan dengan memadukan bentuk-bentuk monster tersebut (yang aneh dan tidak biasa) dengan hal-hal seperti darah, air liur, lendir, serangga, kelelawar, dan lain-lain. Monster dimunculkan dalam rangka membangun rasa takut dan ngeri para penonton.

Ini kontras dengan monster dalam J-horor yang tampil relatif bersih. Jarang ada film J-horor yang menampilkan adegan-adegan yang berdarah-darah, sadis, atau menjijikkan. Peran monster dalam J-horor sebenarnya sama dengan peran monster dalam film horor Holywood, yaitu untuk menakut-nakuti para penonton. Namun monster dalam J-horor menakut-nakuti penonton dengan cara yang berbeda. Dalam J-horor, kengerian justru dibangun dengan menunda kemunculan monster.

Tiga film yang menjadi contoh saya di atas menunjukkan hal ini. Baik Ringu, Kairo, maupun Honogurai menunda penampilan monster mereka. Monster-monster dalam film tersebut baru muncul setelah melewati pertengahan film. Kengerian dengan demikian muncul bukan dari kemunculan monster tersebut namun dari ketegangan mengantisipasi kedatangan monster. Ketika monster tersebut akhirnya datang juga, mereka tidak lagi berfungsi sebagai pembangun kengerian, melainkan untuk mengkonfirmasi kengerian tersebut: membenarkan bahwa terror telah tiba di hati para penonton. Ini, menurut saya, adalah teknik penyajian horor yang paling menarik dan paling khas dari J-horor. Dan mungkin ini jugalah yang membuat J-horor (sempat) menarik perhatian para produser film Hollywood.

Penutup: J-Horor Sebagai Jendela Memahami Jepang

Tulisan ini bukanlah tulisan yang memiliki nilai ilmiah yang kuat. Bahkan boleh dikatakan bahwa tulisan ini hanya berpretensi untuk menjadi tulisan ilmiah: sebuah tulisan pseudo-ilmiah. Mengapa? Karena tulisan ini sangat kurang data, sangat kurang bahan, dan sangat kurang kerangka teori untuk membingkai seluruh isinya.

Namun, seperti saya tuliskan di atas, tulisan ini memang tidak bermaksud untuk menjadi tulisan akademis. Ia hanya ditujukan untuk memberikan penggambaran tentang karakteristik film horor Jepang dan melalui penggambaran diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran juga tentang situasi masyarakat kontemporer Jepang. Bahwa tujuan terakhir itu tercapai atau tidak, itu ada dalam penilaian anda semua.

Salah satu tujuan lain dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan peluang kajian Jepang, secara spesifik di bidang kajian film. Di Indonesia kajian tentang Jepang masih lambat menjelajahi aspek-aspek ke-Jepang-an yang bersifat populer seperti film, manga, dan lain-lain. Beberapa institusi studi Jepang, seperti PSJ UI, telah mencoba melakukan penelitian di bidang-bidang budaya populer semacam ini. Tapi institusi lain masih agak terlambat. Penelitian S1 program studi Jepang juga, tampaknya masih banyak berkisar di seputar pengkajian sastra. Penelitian tentang film adalah satu peluang yang perlu dipikirkan lebih lanjut secara serius sebagai bagian dari kajian Jepang.

Selain itu, tujuan yang agak kurang serius, tulisan ini juga bermaksud para pembacanya untuk melihat film horor dengan cara serius. Paling tidak sedikit lebih serius daripada biasanya. Saya harap saya berhasil untuk tujuan yang terakhir ini.

Demikianlah tulisan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan semoga tulisan ini menarik dan bermanfaat bagi anda semua.

catatan belakang:
(i) Satu ceramah lain yang berjudul “what is kawaii?” diberikan di Fakultas Film IKJ. Ceramah tersebut adalah satu-satunya ceramah beliau di Indonesia yang menggunakan makalah. Tulisan beliau telah saya terjemahkan dan dapat diakses di:http://jepangindonesia.wordpress.com/2007/09/25/apakah-kawaii/#more-7
(ii) Ketakutan kultural masih memerlukan dasar teori yang lebih kuat. Namun untuk makalah ini ketakutan kultural adalah ketakutan atas suatu hal yang memiliki latar belakang kultural. Penjelasan singkat tentang hal ini sudah dijelaskan di bagian sebelumnya.
(iii) Anda dapat mengunduh e-booknya di: http://www.gutenberg.org/etext/1210;
(iv) Sekilas konsep ini agak mirip dengan konsep ‘tugas yang belum selesai’ di kepercayaan masyarakat Barat yang menyebabkan hantu terjebak di dunia manusia dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke dunia selanjutnya. Namun, konsep hantu di Jepang tidak terpusat pada ‘tugas’ melainkan pada ‘emosi’ yang negatif (kemarahan, kesedihan, kebencian, dan lain-lain). Karena itu penyucian hantu di Jepang tidak ditujukan untuk membantu hantu tersebut menyelesaikan ‘tugas’nya, melainkan untuk meredakan ‘emosi’ hantu tersebut, atau untuk menenangkannya.
(v) Pada akhirnya, ‘upaya untuk menyamakan’ ini membuat film horror Jepang menjadi sangat monoton dan minim variasi. Akibatnya belakangan popularitas J-horor semakin merosot di Hollywood.
(vi) Untuk kisah-kisah hantu tradisional silahkan lihat: http://www.gutenberg.org/etext/1210

Ayako Uchiyama
National Research Institute of Police Science
Juvenile Crime Study Section 6, Sanban-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 102, JAPAN

diterjemahkan oleh: Dipo Siahaan
http://www.hawaii.edu/PCSS/online_artcls/pornography/prngrphy_rape_jp.html (english Version)

Pertanyaan tentang apakah pornografi terkait dengan tindak pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya telah diajukan oleh berbagai masyarakat berbeda dalam berbagai kurun waktu. Di Amerika Serikat, ada hasil kajian yang dilakukan oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh Presiden Lyndon B. Jhonson (Komisi Pornografi, 1970). Hasil kajian komisi ini menyatakan bahwa bahwa tidak terlihat adanya kaitan yang jelas antara pornografi dengan tindak pemerkosaan ataupun kejahatan seksual lainnya yang dilakukan oleh anak muda ataupun orang dewasa. Mengikuti jejak dari komisi 1970 tersebut, pada tahun 1986 komisi kejaksaan agung Amerika Serikat mengeluarkan laporan mereka tentang pornografi (Meese, 1986). Dibentuk pada tahun 1984 oleh perintah dari Presiden Reagan, komisi ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan komisi 1970. Komisi ini menyimpulkan bahwa ‘keterpaparan terhadap materi-materi pornografi secara substansial… memiliki hubungan sebab-akibat dengan tindakan-tindakan kekerasan seksual yang bersifat anti-sosial’. Namun, berbeda dengan komisi kepresidenan sebelumnya, komisi kejaksaan agung ini dibentuk untuk tujuan politik, bukan ilmiah. Anggota komisi ini umumnya bukanlah ilmuwan, tidak melakukan penelitian sendiri dan tidak menugaskan pihak lain untuk melakukannya. Komisi tersebut hanya mengumpulkan kesaksian dari pihak-pihak yang pandangannya mereka duga memang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, serta tidak mewawancarai pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka (Lynn, 1986, Nobile & Nadler, 1986; Lab, 1987) . Laporan minoritas (Minority Report) (i) komisi Messe ini – yang ditulis oleh dua dari tiga orang perempuan di dalam keanggotaan panelnya, satu orang di antaranya memiliki pengalaman luas dalam penelitian tentang perilaku seksual – tidak bersetuju dengan laporan mayoritas yang dikeluarkan komisi tersebut. Laporan minoritas ini mengatakan bahwa laporan komisi Messe tidak sesuai dengan data ilmu pengetahuan sosial yang terkumpul (Messe, 1986). Kajian-kajian skala nasional tentang topik sama yang dilakukan di kemudian hari juga tidak dapat menemukan bukti yang kuat tentang kaitan antara tingkat pemerkosaan nasional dengan ketersediaan materi pornografi dalam bentuk majalah (Baron and Strauss, 1987) atau dengan keberadaan bioskop untuk dewasa dalam satu komunitas tertentu (Scott and Schwalm, 1988; Winick & Evans, 1996).

Di Inggris, sebuah komite yang dibentuk secara swasta (Amis, Anderson, Beasley-Murray, et al., 1972), mencoba mengkaji situasi pornografi domestik di Inggris dan menyimpulkan bahwa materi-materi semacam itu memiliki dampak buruk terhadap moral publik. Komisi ini juga mengabaikan bukti-bukti ilmiah denga tujuan memberikan perlindungan terhadap ‘barang-barang publik’ (public goods) dari hal-hal yang dapat ‘merusak dan mendegradasikan moral’ manusia. Namun, sebuah Komite Resmi (Morisson) yang dibentuk oleh Kerajaan Inggris, pada tahun 1979 menganalisa situasi yang terjadi dan melaporkan (Home Office, 1979) bahwa: Dari apa yang kami ketahui tentang perilaku sosial dan telah kami pelajari dari penelusuran kami, kami percaya bahwa peranan dan pengaruh pornografi cenderung kecil dalam mempengaruhi masyarakat kita. Kesimpulan selain ini… terlalu membesar-besarkan masalah pornografi (hal. 95). Ulasan McKay dan Dolff (1984) untuk Departemen Kehakiman Kanada, mengemukakan hal yang pada intinya sama, yaitu bahwa: “Tidak ada bukti yang dihasilkan dari penelitian sistematik yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara pornografi dengan kondisi moral masyarakat Kanada… [demikian pula tidak ada] yang menunjukkan bahwa kenaikan angka statistik bentuk-bentuk perilaku menyimpang tertentu, dalam hal kecenderungan meningkatnya statistik angka kejahatan (misalnya angka peristiwa pemerkosaan), memiliki hubungan sebab-akibat dengan pornografi.” Di Kanada, Komite Frazier pada 1985, setelah memeriksa ulang bukti-bukti yang ada, mengatakan bahwa data yang telah dikumpulkan oleh komite sebelumnya disusun dengan demikian buruk sehingga tidak ada rangkaian bukti yang konsisten yang dapat digunakan untuk mengutuk pornografi (Kanada, 1985, hal.99).

Pemerintahan negara-negara Eropa dan Skandinavia yang melakukan kajian untuk mencari tahu kaitan antara pornografi dengan kasus pemerkosaan dan serangan seksual, menemukan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat yang jelas di antara keduanya(Kutchinsky, 1985a, 1991). Untuk negara-negara seperti Denmark, Jerman Barat dan Swedia – tiga negara yang memiliki cukup data pada masa tersebut – Kutchisnky menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kuantitas pornografi, angka pemerkosaan di negara-negara tersebut menurun atau relatif tetap. Menurut Kutchinsky, hanya di Amerika Serikat saja, di dekade 70 hingga awal 80an, ada peningkatan angka kasus pemerkosaan seiring dengan meningkatnya kuantitas pornografi (Kutchinsky, 1985a, 1991). Namun, Kutchinsky juga mencatat bahwa perubahan metode pencatatan kasus-kasus pemerkosaan mungkin adalah penyebab peningkatan angka kasus-kasus tersebut.

Mengingat volume dan intensitas debat yang tinggi di Eropa dan Amerika Serikat tentang hubungan antara pornografi dengan kejahatan seksual, maka penting untuk melihat bagaimana kondisi negara-negara di luar negara-negara Barat dalam hal perbandingan antara ketersediaan SEM (Sexually Explicit Material – materi seksual eksplisit) dengan angka pemerkosaan dan kejahatan-kejahatan seksual lainnya. Jepang, sebuah komunitas budaya Asia dengan tradisi panjang dominasi laki-laki dan ketertundukan perempuan, serta masa 13 tahun pelegalan prostitusi di periode pasca Perang Dunia II, menawarkan kerangka kebudayaan yang kontras dengan Amerika Serikat maupun negara-negara barat lainnya yang pernah dikaji sebelumnya.

Di Jepang, terjadi peningkatan kuantitas yang jelas dalam pornografi dalam dekade sekarang (makalah ini ditulis pada tahun 1999 – penj.). Kelompok-kelompok konservatif dan media menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan untuk menghentikan gelombang pasang pornografi yang mereka persepsikan sedang terjadi. Sebagai contoh, para warga negara di prefektur Wakayama menuntut agar pemerintah mengendalikan manga-manga dengan konten seksual eksplisit yang ditujukan untuk anak-anak (Mainichi-shinbun, 1990).

Saat ini di Jepang, buku-buku, majalah, dan kaset video dengan konten seksual eksplisit, yang mencoba membangkitkan berbagai ketertarikan erotis dan sebagainya, dapat didapatkan dengan mudah. Termasuk di antara hal-hal tersebut adalah manga-manga berisi konten seksual yang tidak dibatasi oleh kategori usia. Bilik-bilik telpon umum dan koran-koran berisikan iklan-iklan mengenai jasa layanan seksual dengan berbagai bentuk. Walaupun demikian, pornografi modern seperti ini, terhitung masih cukup baru. Pada dasarnya, beberapa saat setelah Perang Dunia II – ditandai dengan penguasaan militer Amerika Serikat hingga tahun 1951 – ada larangan untuk menyebarkan SEM. Kebijakan ini masih terus dipertahankan di bawah pemerintahan Jepang hingga akhir dekade 80an; penggambaran ketelanjangan secara frontal dilarang, dan juga penggambaran bulu-bulu kelamin dan ataupun alat kelamin. Akibatnya, tindakan-tindakan seksual juga tidak boleh digambarkan secara jelas.

Situasi tersebut mengalami perubahan drastis di dekade sekarang (artikel ini ditulis tahun 1999, penj). Walaupun hukum-hukum yang ada tidak berubah, interpretasi terhadap hukum-hukum tersebut berubah. Para hakim di periode ini semakin lama menjadi semakin liberal dalam membolehkan pornografi dalam skala yang lebih besar untuk dianggap sebagai ‘patut’ (not obscene). Senada dengan hal ini – seperti halnya terlihat dalam pemberitaan luas kasus pemerkosaan seorang gadis Okinawa oleh para tentara Amerika di tahun 1995 – kasus-kasus pemerkosaan semakin dipandang sebagai masalah serius di jepang (Anonymous, 1995). Oleh karena itu, analisa tentang tahun-tahun tersebut, yang sarat dengan berbagai perubahan cepat, penting dilakukan.

Kajian kali ini terutama tentang tindakan pelanggaran hukum seperti pemerkosaan, serangan seksual dan public indecency (tindakan tidak patut di depan publik) di Jepang, dan mencoba mengalisa bagaimana hal-hal tersebut terkait dengan peningkatan materi-materi seksual yang eksplisit. Sebagai perbandingan dan juga sebagai alat ‘kontrol’, kita juga akan melihat angka kejahatan non-seksual dan pembunuhan yang terjadi pada periode yang sama. Kita akan melihat terutama pada dampak yang mungkin terjadi pada remaja sebagai akibat ketersediaan materi-materi pornografi secara luas.

Metodologi

Periode yang dipilih untuk pengkajian ini adalah masa 23 tahun dari 1972 hingga 1995. Ini adalah tahun-tahun dimana data-data resmi dari Jepang tersedia. Sebelum 1972, metode pengumpulan data dan definisi untuk kejahatan seksual yang digunakan di Jepang berbeda secara signifikan dengan metode dan definisi yang digunakan sekarang. Dengan demikian data-data dari masa tersebut tidak cocok untuk dibandingkan. Periode 72-95 juga meliputi periode saat Jepang mengalami transisi dari negara yang hukumnya (atau lebih tepatnya: interpretasi terhadap hukum) terkait pornografi bersifat cukup ketat menjadi negara yang metode penyensorannya saat ini dapat dikategorikan sebagai permisif.

Definisi

Terminologi pornografi, pemerkosaan, serangan seksual dan semacamnya adalah terminologi-terminologi yang tidak hanya digunakan secara populer, namun juga digunakan sebagai istilah hukum. Untuk memudahkan diskusi selanjutnya, pornografi didefinisikan secara luas sebagai materi dengan konten seksual eksplisit (sexually explicit material/SEM) yang dikembangkan atau diproduksi terutama untuk membangkitkan ketertarikan seksual atau untuk memberikan kenikmatan erotis. Pornografi bisa ada di media apa pun dan bisa bersifat legal atau ilegal. Di Jepang, sebagaimana di Amerika Serikat, semua SEM yang bersifat ilegal dianggap pasti bersifat obscene (tidak patut). Produksi atau penyebaran material-material semacam ini dianggap sebagai kegiatan ilegal. Setiap prefektur dapat, dengan peraturannya sendiri, memodifikasi hukum yang berlaku pada orang berusia di bawah 18 tahun. Dalam aplikasinya, pornografi secara nasional adalah yang menampilkan apa yang disebut sebagai hard-core erotica (ii), namun hingga dekade 70 dan masuk ke 80an, termasuk dalam pornografi adalah material-material yang mengggambarkan alat kelamin, bulu kelamin, dan ketelanjangan penuh. Penggambaran kegiatan seksual dalam materi-materi pendidikan atau benda kesenian mungkin dapat dianggap sebagai pornografi. Walaupun demikian sikap publik dan pejabat berwenang mengenai materi-materi kesenian dan pendidikan ini secara bertahap mengendur dari sejak 1970an. Terutama pada tahun 1990 dan 1991, perubahan besar mulai terlihat terjadi dalam hal bagaimana hukum tentang pornografi diinterpretasikan; semakin lama semakin sedikit material yang dilaporkan sebagai material yang ‘tidak patut’, dan lebih sedikit lagi yang akhirnya ditetapkan secara hukum sebagai ‘tidak patut’. Alasan terjadinya perubahan ini masih belum jelas.

Jepang tidak menggunakan sistem juri dalam peradilannya. Keputusan terakhir material mana atau tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai kriminal umumnya ditentukan oleh sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim. Di Jepang, hukum berlaku secara nasional, namun seringkali diinterpretasikan secara regional; hakim-hakim di daerah perkotaan umumnya lebih kendur dalam masalah pornografi daripada hakim yang berada di daerah pedesaan. Sebagai upaya penyeragaman hukum, kurang lebih setiap tiga tahun sekali para hakim dirotasikan ke prefektur-prefektur yang berbeda. Sebagaimana di negara-negara lain, pengambilan keputusan tentang sebuah tindakan kriminal pertama-tama dilakukan di tingkat paling bawah, misalnya oleh polisi lokal atau oleh agen-agen lainnya. Demikian pula halnya dengan materi yang bersifat obscene ini. Materi yang diduga sebagai obscene biasanya akan disita terlebih dahulu dengan asumsi bahwa penetapan status obscenenya akan dilakukan belakangan.

Hukum Jepang mengenali 6 jenis kejahatan seksual (Roposensho, 1989). Kejahatan-kejahatan ini adalah sebagai berikut: 1) Public indecency (tindakan tidak patut di depan publik) [pasal 174], yang merujuk pada perilaku yang menunjukkan alat kelamin di depan publik; kejadian-kejadian yang ‘melanggar batas moralitas publik.’ Saat ini, pasal ini sering digunakan terhadap bioskop-bioskop porno yang oleh pihak berwajib dianggap sering mencoba menguji batas-batas kesopanan Selain itu, pasal ini juga digunakan untuk perilaku-perilaku seperti flashing (iii) dan mengintip. 2) ‘Ketidakpantasan’ [Pasal 175] adalah tindakan atau materi erotis-seksual yang persiapannya, pendistribusian, dan penjualannya dapat menyebabkan ‘hilangnya atau runtuhnya akal sehat” orang. 3) Serangan Seksual [Pasal 176] didefinisikan sebagai ancaman atau pemaksaan untuk peristiwa seksual yang setingkat dibawah pemerkosaan. 4) Pemerkosaan [Pasal 177] adalah penetrasi, betapa pun sedikitnya, alat kelamin wanita oleh alat kelamin perempuan. Tidak ada pasal yang menjelaskan tentang pemerkosaan terhadap laki-laki. 5) Constructive Compulsory Indecency and Rape (Pasal 178 ) adalah tentang pelanggaran hukum dimana seorang individual dianggap melakukan pemerkosaan oleh keputusan hukum (statutory offense) karena korbannya, sebagai akibat keterbatasan mental atau fisiknya, dianggap tidak bisa memberikan persetujuan yang sepatutnya. Dalam kasus seperti ini, korban bisa laki-laki atau perempuan. 6) Percobaan serangan seksual, percobaan pemerkosaan, atau percobaan statutory rape [pasal 179] diterapkan pada percobaan serangan seksual atau pemerkosaan yang tidak berhasil dilakukan. Korban percobaan pemerkosaan hanya berlaku untuk perempuan, sedangkan korban percobaan serangan seksual dapat berlaku untuk laki-laki atau perempuan.

Materi Pornografi

Jumlah pasti materi pornografi yang tersedia saat ini atau di masa lalu sangat sulit untuk diketahui. Berbeda dengan statistic kejahatan seksual, data-data tersebut tidak dikumpulkan secara akurat oleh agen pemerintah atau agen swasta mana pun di Jepang. Banyak, jika tidak mayoritas, pembuat atau distributor pornografi adalah perusahaan-perusahaan sah yang menutup baik-baik rahasia angka produksi mereka sebagai bagian dari rahasia komtersial. Namun, di Jepang, cukup aman untuk dikatakan bahwa definisi apa pun yang digunakan tentang SEM dan pornografi, saat ini material semacam ini lebih banyak jumlahnya daripada pada 1970 dan 1980an. Indikasinya adalah jumlah dan jenis-jenis barang semacam itu telah bertambah seiring dengan waktu, diukur baik oleh angka produksi maupun dalam nilai yen. Jika dimungkinkan, saya akan memberikan angka-angka yang pasti tentang jumlah ataupun tipe materi pornografi atau SEM. Apabila tidak memungkinkan, saya akan memberikan deskripsi dan pengukuran kualitatif.

Data Kejahatan Seksual

Data jumlah laporan kejahatan seksual di Jepang diambil dari Roposensho, Kepolisian Nasional Jepang (Japanese National Police Agency/JNPA). Agensi ini serupa dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika Serikat. JNPA telah menyimpan statistik kejahatan di Jepang sejak tahun 1948. Pada dasarnya, mereka mengumpulkan laporan tahunan dari 48 prefektur di Jepang. Catatan kejahatan resmi ini didasarkan pada laporan-laporan dari investigasi independen kepolisian. Dalam periode kajian makalah ini, tidak ada perubahan yang diketahui dalam hal pengumpulan dan pencatatan data di JNPA.

HASIL-HASIL
Ketersediaan Material Pornografi

Ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa jumlah pornografi di Jepang mengalami peningkatan pada periode 1972-1995. Berdasarkan “Peraturan Perlindungan Remaja” yang diformulasikan oleh masing-masing prefektur di seluruh Jepang untuk mereka masing-masing (kecuali prefektur Nagano), diadakan pengumpulan data tentang benda-benda yang “dianggap merusak anak remaja”. Benda-benda yang dimasukkan dalam daftar tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau didistribusikan kepada mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Statistik ini dikumpulkan oleh petugas lokal, dan berisikan data tentang film-film dengan adegan seksual yang eksplisit, buku-buku, majalah-majalah dan video tape. Data-data ini setiap tahun dikirimkan ke Pejabat Kepemudaan di Somicho (Agensi Manajemen dan Koordinasi Pemerintah). Benda-benda yang terdaftar di situ bertambah jumlahnya dari 20.000 buah pada tahun 1970, hinga sedikit di atas 37.000 pada tahun 1980, kemudian menjadi 41.000 pada tahun 1990, hingga kemudian mencapai kurang lebih 76.000 pada tahun 1996, tahun terakhir data yang ada. Sejak tahun 1989 peningkatan terbesar material semacam itu disebabkan terutama oleh video-video dengan adegan seksual yang eksplisit. Walapun ada kategori-kategori pembatasan penonton, materi ini sebenarnya dapat dilihat oleh siapa pun dari kelompok usia berapa pun.

Di 1991, pemerintah daerah dari 21 Prefektur menentukan 46 penerbitan berorientasi sex sebagai penerbitan yang ‘merusak generasi muda’ dan mengirimkan keluhan atas mereka kepada para penerbit. (Burril, 1991). Perusahaa-perusahaan yang terlibat menerima kritikan yang muncul dan “Dewan Etika Penerbitan” dalam industri tersebut sepakat untuk melakukan penertiban masing-masing dan menasihati para perusahaan anggotanya untuk mencantumkan tanda “Komik Dewasa” di manga-manga berorientasi seksual (Anonymous, 1991a). Dewan tersebut juga mengusulkan lebih lanjut agar para distributor meletakkan komik-komik semacam ini di “adult corner” di toko masing-masing. Usulan ini belum tentu dituruti. Penjualan komik-komik bermuatan seks ini bernilai lebih dari ¥ 180 juta pada tahun 1990, naik 13 persen dari tahun sebelumnya (Burril, 1991).

Produksi film cinta klasik Jepang Ai no Corrida (“Dalam Wilayah Rasa”) dilarang di dalam Jepang karena konten ketelanjangan dan erotis di dalamnya. Film ini oleh Nagisa Oshima diproduksi di Perancis pada 1976 dan dengan segera menjadi sensasi di festival-festival film di New York dan Cannes. Namun, pada saat pertama kali ditayangkan di Jepang pada bulan Oktober 1976, film iin dengan segera disita oleh pihak yang berwajib. Film ini di dasarkan pada kisah nyata yang terkenal. Walaupun demikian, film tersebut – diantaranya memberikan gambaran sangat menaruik tentang Asphixiophlilia –tetap diangap terlalu vulgar utuk dilihat oleh publik Jepang. Produser dan penulis scenario dipanggil ke pengadilan dan dituntut karena ‘tindakan yang tidak patut’, namun akhirnya diputuskan tak bersalah (Okudaira, 1979; Oshima, 1979; Uchida, 1979). Versi yang telah disensor akhirnya dirilis belakangan. Ketelanjangan penuh akhirnya diperbolehkan untuk muncul di film untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dalam Festival Film Tokyo (Downs, 1990).

Buku teks universitas tentang seks berjudul Sexual Decisions (Diamond & Karlen, 1980) diterbitkan dalam bahasa Jepang pada tahun 1985 (Diamond & Karlen, 1985). Gambar-gambar posisi seksual dan lain-lainnya baru diperbolehkan setelah buku tersebut diedit dengan mengurangi ilustrasi yang menggambarkan rambut dan alat kelamin. Itu adalah teks pertama tentang seks di tingkat universitas di Jepang. Buku kumpulan foto seni yang pertama yang menampilkan ketelanjangan perempuan secara terang-terangan diterbitkan juga pada tahun 1985 (Downs, 1990). Buku SexWatching, yang ditujukan untuk umum memiliki ilustrasi 300 gambar, diterbitkan di Inggris pada tahun 1984 (Diamond, 1984), dan diterbitkan di Jepang pada tahun 1986 (Diamond, 1986). Lagi, beberapa ilustrasi aslinya yang dianggap sebagai kategori menengah di Amerika Serikat dan di Inggris, harus diganti dengan gambar-gambar lain yang sedikit lebih tidak mencolok.

Perubahan dari sikap konservatif pada tahun 60an, 70an dan awal 80an mulai terjadi secara massif pada akhir 80an dan awal 90an. Majalah-majalah seperti Playboy dan Penthouse, yang menampilkan rambut kelamin, dilarang sama sekali di Jepang sampai tahun 1975. Selepas masa tersebut, gambar-gambar seperti itu diperbolehkan untuk masuk ke Jepang jika gambar-gambar tersebut di tutupi atau diburamkan. Larangan awal yang tidak memperbolehkan penampakan rambut kelamin diterapkan begitu rutinnya sehingga sejumlah pengamat yang objektif mengatakan bahwa standar kepantasan tersebut kadang-kadang menghalangi distribusi karya-karya seni yang serius, sementara di lain pihak tidak lagi efektif mengatasi semakin banyaknya materi-materi dengan konten seksual eksplisit (Anonymous, 1992). Di bulan Juni 1991, the Japan Times mengambarkan gelombang masuk komik-komik porno ke dalam pasar sebagai pertumbuhan pesat dari “penggambaran gairah seksual yang menyimpang dan kekerasan, dan juga pelecehan perempuan, dengan cara dan detail yang memuakkan, bahkan walaupun tanpa menampakkan rambut kelamin.” (dikutip dalam Woodruff, 1991). Hampir bersamaan, Koran Asahi Shimbun mencatat bahwa polisi tidak lagi akan menghukum gambar-gambar ‘bulu kelamin’ dengan alasan ‘ketidakpatutan’, karena kecenderungan yang ada di masyarakat menerima gambar-gambar seperti ini. Asahi kemudian menyimpulkan bahwa “keputusan (untuk tidak menghukum) ini menunjukan bahwa gambar (yang menampilkan) bulu kelamin tidak lagi dianggap sebagai standar utama dalam menilai ketidakpatutan” (Woodruff, 1991).

Pada awal 1980an, kaset-kaset pornografi di Eropa dan Amerika seringkali disita sebagai produk terlarang dari orang-orang yang baru berkunjung ke luar negeri oleh agen-agen beacukai Jepang (Abramson & Hayashi, 1984). Materi-materi ini disita secara rutin. Sekarang kaset-kaset semacam itu diproduksi secara lokal dan tersedia di toko-toko Jepang. Seringkali kaset-kaset di dalamnya menampilkan aktor dan aktris yang baru saja melewati batas usia legal minimal (legal-minor).

Pada tahun 1989, sebuah survey tentang manga di toko-toko buku dan stand-stand majalah yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok relawan, “Biro Warga Negara dan Kebudayaan Tokyo”, menemukan bahwa lebih dari separuh cerita-cerita (dalam manga) tersebut menggambarkan peristiwa seksual. Mereka melaporkan: “Dalam banyak kasus, karakter perempuan (dalam cerita-cerita tersebut) diperlakukan hanya sebagai objek seksual untuk memenuhi kepuasan laki-laki.” (Anonymous, 1991a).

Kemudian juga di 1989, sebuah laporan oleh “Institut Penerbitan Penelitian Ilmiah” di Jepang menyajikan data statistik untuk kuantitas produksi penerbitan legal di Jepang. Dalam data tersebut, Playboy dan Penthouse tercatat sebagai majalah laki-laki dewasa dengan angka penjualan terbaik. Angka penjualan setengah tahunan Playboy berkisar di di angka 900,0000 eksemplar untuk setiap edisi yang dikeluarkan pada tahun 1977. Selain itu, Nilai bulanan majalah dengan konten seksual meningkat dari ¥ 3.264 juta di tahun 1984 menjadi ¥ 3.665 juta pada tahun 1988 (Shupan Nenkan, 1988, 1997).

Pada bulan Februari 1991, Partai Demokratik Liberal meminta agar para anggotanya untuk meluncurkan undang-undang yang mengatur manga dengan konten seksual yang eksplisit (Anonymous, 1991a). Mosi tersebut gagal, namun keberadaannya menunjukkan bahwa peningkatan material pornografi telah menimbulkan keprihatinan sosial yang luas. Pada tahun tersebut, sebuah survey (“Survei tentang Komik di antara Generasi Muda”) yang dilakukan oleh “Asosiasi Pendidikan Seksual Jepang” (JASE, 1991) menemukan bahwa 21,6% siswa laki-laki dan 7,6% siswa perempuan dari sekolah menengah membaca ‘komik porno’ secara regular. Pada tahun 1993, survey yang dilakukan oleh Somucho (Agensi Manajemen dan Koordinasi Pemerintah) menemukan bahwa 50% siswa laki-laki dan 20% siswi perempuan sekolah menengah pertama dan atas secara rutin membaca ‘komik porno’.

Indeks lain tentang material yang terkait seks yang tersedia di Jepang mungkin dapat terlihat dari jumlah industri terkait sex (fuuzoku kanren eigyou) yang terdaftar dan diawasi oleh polisi. Industri ini misalnya strip theatre, hotel cinta/hotel jam-jaman (yang kamarnya bisa disewa dalam unit per-jam), toko sex dewasa (untuk pembelian materi pornografi atau benda-benda lain yang terkait dengan aktivitas seksual), dan “soap land” (‘negeri sabun’, yaitu jasa layanan seksual dalam bentuk panti pijat dan sebagainya). Pihak berwenang menggunakan statistik ini untuk memantau potensi pengaruhnya terhadap generasi muda. Menurut statistik J.N.P.A (Kantor Kepolisian Jepang), pada tahun 1972 ada 7.500 usaha industri semacam itu, dan pada 1995 ada sekitar 12.600 usaha. Segmen terbesar dari industri jasa ini adalah “Panti Pijat” yang dalam operasinya seringkali menawarkan jasa layanan seksual. Saat ini, ada juga tipe “ Body Shampoo Parlour” (Roposensho, 1995).

Jasa layanan telepon seksual juga semakin lama semakin umum. Pada 18 bulan pertama jasa layanan ini mulai dibuka, sebuah jasa layanan informasi bisnis komersil, “Dial Q2”, yang sebelumnya hanya menyediakan jalur informasi untuk hasil pertandingan olahraga, iklan, dan panduan kesehatan, pada tahun 1991 mengalihkan lebih dari seperempat jalur layanan telponnya ke layanan telepon seks (Anonymous, 1991b). Jasa layanan ini menjadi jasa layanan yang sangat populer hingga sekarang, bahkan walaupun setiap orang yang hendak bergabung diwajibkan untuk membuat permintaan khusus dahulu sebelumnya. “Klub-klub Telpon” juga semakin banyak bertambah. Di klub-klub tersebut, para laki-laki akan menunggu telpon dari para anggota perempuan. Nomor yang akan ditelpon oleh para gadis tersebut, diiklankan bebas pulsa; pengelola juga menjanjikan ‘keasikan’ dan ‘percintaan’ melalui jasa layanan tersebut. Jasa layanan ini juga seringkali dimanfaatkan sebagai sarana kontak bagi para PSK dengan pelanggannya. Jasa ini juga menimbulkan kekhawatiran sosial yang besar karena survey-survei informal menunjukkan bahwa seperempat siswi SMA ternyata pernah melakukan kontak melalui sebuah klub telepon.

Pada tahun 1992, pihak berwenang kadang-kadang menuduh pihak majalah atau koran untuk public indecency jika mereka menampilkan gambar telanjang, atau menampilkan gambar-gambar yang menunjukkan alat kelamin atau rambut kelamin. Namun demikian, tindakan-tindakan penyitaan oleh polisi menjadi semakin jarang dan pengambilan tindakan juga semakin tidak konsisten. Anehnya, serangan hukum semacam ini justru cukup sering terjadi jika gambar yang dipermasalahkan adalah jelas-jelas merupakan sebuah karya seni (Anonymous, 1992). Namun pada tahun 1993, pelarangan-pelarangan seperti itu menjadi jarang.

Pada tahun 1993, Shukan Post menjadi majalah dengan penjualan tertinggi di jepang. Hal ini tampaknya disebabkan karena adanya foto-foto yang memperlihatkan sekilas rambut kelamin, foto-foto gadis telanjang, dan artikel-artikel tentang seks. Sirkulasi majalah tersebut melonjak dari 850.000 dari semester pertama tahun 1993, menjadi 867.000 pada semester pertama 1996. Popularitasnya mendorong dua majalah lain yang muncul belakangan, yang menampilkan konten seksual yang lebih eksplisit lagi: Shukan Bunshum dan Shukan Shincho. Pada tahun 1995, majalah-majalah ini memiliki angka penjualan mingguan di atas 600.000 eksemplar (Shuppan Nenkan, 1997).

Sikap publik terhadap pornografi dapat terlihat dari jumlah kasus yang ditangani polisi dalam kategori “pendistribusion materi-materi yang tidak patut”. Namun, walaupun angka SEM terus meningkat dari tahun ke tahun, penangkapan dan penindakan semacam ini terus mengalami penurun dari angka 3.298 pada tahun 1972, menjadi 702 di tahun 1995 (Roposensho, 1995).

Saat ini, tidak hanya tampilan visual bulu kelamin ataupun alat kelamin yang muncul, namun juga penggambaran visual bermacam interaksi seksual hard-core seperti bestiality, sadomasochism, necrophilia, dan incest; Karakter yang terlibat bisa orang dewasa, anak-anak, atau keduanya. Dan mereka juga bisa ada di manga ataupun di materi bacaan dewasa. Ada “Hukum Kesejahteraan Anak” di Jepang yang melarang pelacuran anak. Namun demikian, tidak ada hukum pornografi anak yang spesifik dan SEM yang menampilkan anak-anak di bawah umur dapat ditemukan dengan mudah dan dikonsumsi secara luas. Kebanyakan tuduhan ‘ketidakpatutan’ yang diajukan saat ini lebih terkait pada penggambaran pemerkosaan dengan kekerasaan atau pemerkosaan massal atau film atau video yang mengggambarkan perilaku seksual yang dianggap menyimpang dan berbahaya (seperti dalam Ai no Corrida).

Menurut satu laporan tertentu, Diet Jepang sedang mempertimbangkan membuka untuk umum koleksi buku dan majalah kategori-X, yang sebelumnya tidak bisa diakses umum dalam 30 tahun terakhir. Juru bicara Perpustakaan Diet Nasional menyatakan bahwa koleksi tersebut memperlihatkan bagaimana interpretasi pihak berwajib tentang standar kepatutan mengalami perubahan dari dekade ke dekade. Perpustakaan itu telah mengumpulkan sekitar 2.800 eksemplar buku dan majalah yang dianggap sebagai tidak patut oleh Pemerintahan Kota Tokyo dan melarang penjualannya pada kelompok usia di bawah 18 tahun. Koleksi tersebut, berasal dari material-material yang wajib didonasikan oleh para penerbit, terdiri dari novel dan komik porno, serta edisi-edisi majalah sirkulasi massal yang berisikan foto-foto telanjang (Anonymous, 1996).

Ukuran tambahan lainnya berkenaan dengan erotika di jepang adalah laporan yang disusun oleh Greenfeld (1994). Pada tahun 1994, dia menuliskan bawha kurang lebih 14.000 video “Dewasa” dibuat setiap tahunnya di Jepang dibandingkan sekitar “2500” video di Amerika Serikat. Dan rata-rata orang Jepang menonton film satu jam lebih lama dibandingkan rata-rata orang Amerika.

Kejahatan Seksual

Data kejahatan seksual – yang secara konsisten dan rutin disimpan dalam catatan kepolisian – adalah yang tersedia dan lebih jelas dibandingkan dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif lainnya tentang pornografi. Sangat jelas dari data yang ada (Tabel 1) bahwa peristiwa pemerkosaan mengalami penurunan secara dramatis dan konstan selama masa dalam kajian. Pemerkosaan telah mengalami penurunan secara progesif dari 4677 kasus dengan 5464 pelaku pada tahun 1972, menjadi 1500 kasus dengan 1160 pelaku pada tahun 1995; pengurangan sekitar dua pertiga kasus. Karakter pemerkosaan juga mengalami perubahan. Pada awal periode pengkajian lebih banyak kasus pemerkosaan dilakukan berkelompok (lebih dari seorang) disbandingkan periode-periode berikutnya. Itulah yang menyebabkan angka pelaku melebihi angka pemerkosaan yang dilaporkan. Semakin lama pemerkosaan berkelompok menjadi semakin langka. Angka pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja juga berkurang secara signifikan. Remaja adalah pelaku 33% dari kasus pemerkosaan di tahun 1972, namun pada 1995 hanya 18% kasus pemerkosaan dilakukan oleh remaja.

Pada periode sama, kasus-kasus serangan seksual juga mengalami penurunan dari 3.139 kasus di tahun 1972 menjadi rata-rata kurang dari 3.000 kasus per tahun di antara tahun 1975 hingga 1990. Pada tahun 1995, angka tersebut melonjak menjadi 3.644 kasus. Namun, apabila dilihat dari rata-rata per penduduk, maka sebenarnya tidak terjadi peningkatan. Selama periode tersebut, populasi Jepang telah meningkat lebih dari 20 persen, dari 107 juta jiwa pada 1970 menjadi 125 juta jiwa pada 1995 (Nihon no Tokei, 1996). Jadi, apabila jumlah total kasus tersebut dibagi dengan jumlah total penduduk, maka terlihat bahwa terjadi penurunan angka dari 0,0292 kasus per seribu penduduk, menjadi 0,0290 kasus per seribu penduduk. Perlu juga di catat bahwa pada periode ini, menurut catatan kepolisian, pengadilan mengabulkan 85% dari keseluruhan kasus perkosaan yang dilaporkan pada tahun 1972, dan kemudian meningkat menjadi 90% pada tahun 1980an, dan kemudian menjadi di atas 95% pada tahun 1990an. Hal ini mungkin karena, di tahun-tahun belakangan sang pelaku pemerkosa umumnya tidak dikenal oleh sang korban; dengan demikian lebih mudah membuktikan di pengadilan adanya elemen pemaksaan (iv).

Data mengenai ‘tindakan tidak patut di depan publik’ (seperti flashing) lebih mirip dengan data mengenai pemerkosaan daripada dengan data mengenai serangan seksual. Kasus-kasus ‘tindakan tidak patut di depan publik’ turun sebanyak sepertiga bagian dalam periode yang sama. Mengingat peningkatan populasi yang cukup pesat pada periode sama, maka rasio kasus ini mengalami penurun hingga 50%.

Statistik polisi menggunakan kategori usia: 0-5, 6-12, 13-19, 20-24, 25-39, 30-39, 40-49, dan seterusnya. Tiga kategori usia pertama adalah kategori usia yang diasosiasikan dengan “masa sebelum sekolah”, “usia sekolah dasar dan menengah pertama”, dan “usia sekolah menengah atas”. Kategori ini juga menunjukkan pemikiran di Jepang yang menganggap bahwa usia 20 adalah usia dimana seseorang dianggap telah dewasa secara hukum.

Pengurangan paling dramatis dalam angka kejahatan seksual adalah ketika perhatian difokuskan pada jumlah dan usia para pemerkosa serta korban di kelompok usia muda (Tabel 2). Kami mengajukan hipotesa bahwa peningkatan material pornografi, tanpa batasan usia dan dalam komik, jika memiliki efek sampingan, akan memiliki pengaruh buruk pada kelompok usia muda. Namun kami menemukan hal yang sebaliknya terjadi. Angka pelaku kejahatan seksual remaja justru turun secara signifikan dari 1.803 pelaku pada tahun 1972 menjadi 264 pelaku pada 1995; terjadi penurunan hingga 85% (Tabel 1). Angka korban juga mengalami penurunan dalam kelompok perempuan berusia di bawah 13 tahun (Tabel 2). Pada tahun 1972, 8,3% korban adalah perempuan berusia lebih muda dari 13 tahun. Pada tahun 1995, persentasenya menjadi 4,0%.

Pada 1972, 33,3% pelaku berusia diantara 14-19 tahun; pada tahun 1995 persetasenya menurun hingga 9,6%. Oleh karena itu, dalam periode kajian ini, ada perubahan cukup besar baik dari segi korban dan pelaku, dari usia yang lebih muda ke usia yang lebih tua.

Terakhir, di Jepang, walaupun angka pemerkosaan total menurun, persentase pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal meningkat secara pasti dari 61,6% kasus pemerkosaan yang dilaporkan pada 1979 menjadi 79,5% kasus pada tahun 1995. Perkosaan dalam keluarga dan dalam kencan, dengan demikian, menurun secara signifikan. Selain itu juga pemerkosaan berkelompok. Pada tahun 1972, 12,3% tindak pemerkosaan oleh remaja dilakukan oleh dua atau lebih pelaku. Seiring dengan waktu, persentase itu berkurang hingga menjadi 5,7% di tahun 1995.

Sebagai semacam alat kontrol data statistik, kami menganalisa kasus-kasus pembunuhan maupun serangan fisik non-seksual yang melibatkan kekerasan dalam periode 1972 hingga 1995 (Tabel 1). Di sini juga terlihat bahwa pengurangan secara dramatis terjadi selama periode yang sama. Kasus pembunuhan menurun hingga 40%, dan kasus-kasus serangan fisik non-seksual juga menurun hingga 60%. Namun demikian dalam kedua kategori kejahatan tersebut tidak ada pergeseran kelompok usia baik dari para pelaku maupun para korban.

DISKUSI

Di dalam Jepang sendiri, peningkatan dramatis dari pornografi dan SEM tampak nyata bahkan bagi para pengamat sambil lalu. Ini sangat berkaitan dengan pelonggaran larangan-larangan terhadap outlet hasrat seksual lainnya. Juga terlihat dari informasi yang tersedia bahwa selama periode bersangkutan, kejahatan seksual dalam tiap kategori, mulai dari pemerkosaan hingga public indecency, mengalami penurunan terus menerus.

Perubahan paling signifikan adalah walaupun terjadi perluasan akses pornografi pada anak-anak, baik angka pelaku maupun korban kejahatan seksual remaja mengalami penurunan secara signifikan.

Temuan ini mirip dengan, walaupun lebih mengejutkan daripada, temuan-temuan di negara yang mengalami peningkatan SEM yang sama seperti Denmark, Swedia dan Jerman Barat. Temuan-temuan di Eropa, pada gilirannya, lebih dramatis dari temuan lain di Amerika Serikat. Kutchinski (1991) mengkaji situasi di Denmark, Swedia, Jerman Barat dan Amerika Serikat setelah legalisasi atau liberalisasi hukum pornografi di negara-negara tersebut. Tiga negara pertama yang disebutkan berturut-turut mende-kriminalisasi produksi dan distribusi SEM pada tahun 1969, 1973, dan 1973. Di Amerika Serikat tidak ada demkriminalisasi yang meluas ataupun legalisasi pornografi, namun, sama dengan di Jepang, interpretasi hukum-hukum pornografi sepertinya mengalami perubahan dan penindakan atas SEM mengalami penurunan yang tajam. Sama dengan Jepang, ketersediaan pornografi pun juga mengalami peningkatan yang serupa. Kutchinsky mengkaji kasus-kasus kejahatan seksual dalam periode 20 tahun dari 1964 ke 1984. Dengan demikian periode kajiannya tumpang tindih dengan setengah bagian pertama dari periode kajian ini.

Kutchinsky menemukan (1991) bahwa di Denmark dan Swedia, angka pemerkosaan hanya mengalami sedikit peningkatan, dan di Jerman Barat tidak sama sekali. Di ketiga negara tersebut, angka kejahatan seks tanpa kekerasan mengalami penurunan. Kenaikan yang kecil di Denmark dan Swedia, diduga karena meningkatnya angka pelapor sebagai akibat semakin tingginya tingkat pehaman kaum perempuan dan petugas polisi tentang masalah pemerkosaan (Kutchinsky, 1985b, pp.323). Di Jepang juga, selama periode dua dekade dalam kajian ini, mungkin hal yang sama (peningkatan pemahaman tentang tindak pemerkosaan di kalangan perempuan dan kepolisian), sehingga membuat penurunan angka pemerkosaan di Jepang menjadi lebih impresif lagi.

Serupa dengan temuan kami di Jepang, temuan di Denmark dan Jerman Barat menunjukkan bahwa penurunan kategori kejahatan seksual paling dramatis adalah pada kategori pemerkosaan. Selain itu angka kejahatan seksual dengan korban atau pelaku remaja juga mengalami penurunan drastis. Antara 1972 dengan 1980, angka total kejahatan seksual yang dicatat oleh pihak kepolisian Republik Federal Jerman (Jerman Barat) menurun hingga 11 persen, pada saat yang bersamaan angka kejahatan total yang dilaporkan meningkat hingga 50 persen. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur (di bawah usia 14 tahun) juga mengalami penurunan kecil sekitar 10 persen pada periode ini. Namun terjadi penurunan lebih dari 50 persen untuk korban di bawah usia 6 tahun, dari 1.421 kasus pada 1972 menjadi 579 kasus pada 1980 (Kutchinsky, 1985b; hal. 319).

Peneliti lain menemukan hal yang serupa. Di Denmark kasus pelecehan homoseksual terhadap anak-anak menurun hingga lebih dari 50 persen dari 75 kasus pada 1966 menjadi 20 kasus di 1969 (Ben-Veniste, 1971; hal. 254). Penurunan kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak cukup penting untuk dicatat karena di Jepang, sebagaimana di Denmark, selama periode kajian tersebut, tidak ada hukum yang melarang kepemilikan atau penggunaan secara pribadi dan non komersial penggambaran anak-anak dalam aktivitas seksual; atau yang biasa disebut “childporn” (Kutchinsky, 1985a; hal. 5). Mengingat betapa pentingnya kejahatan seksual atas anak-anak dalam pandangan dua kebudayaan tersebut, penurunan angka kasus ini lebih mewakili pengurangan angka kejahatan seksual atas anak-anak secara riil daripada kurangnya kesiapan pelaporan atas kejahatan-kejahatan semacam itu.

Terkait dengan peningkatan pornografi, kami juga menemukan penurunan angka kasus pemerkosaan massal di Jepang. Lagi-lagi, temuan-temuan serupa juga dilaporkan di tempat lain. Di Jerman Barat, dari tahun 1971 hingga 1987, angka kasus pemerkosaan kelompok menurun 59% dari 577 kasus hingga 239 kasus. Terbalik dengan Jerman dimana angka pemerkosaan oleh orang asing menurun sebesar 33% dari 2.453 kasus menjadi 1.655 kasus (Kutchinsky, 1991; hal. 57), di Jepang angka pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal korban menurun, dan angka pemerkosaan oleh orang asing meningkat. Karena lebih besar kemungkinan pemerkosaaan oleh orang asing atau kelompok akan di laporkan daripada melaporkan pemerkosaan dalam pernikahan atau dalam kencan, temuan-temuan tersebut merepresentasikan perubahaan yang riil. Penting untuk dicatat juga bahwa polisi Jepang sangat menfokuskan diri pada upaya pencegahan pemerkosaan oleh orang asing daripada pemerkosaan dalam kencan atau oleh orang yang dikenal.

Beberapa orang menganggap (misal: Court, 1977) bahwa berkurangnya angka kejahatan seksual yang tercatat di Jepang merefleksikan perubahan pandangan publik tentang seks yang senada dengan meningkatnya ketersediaan pornografi di masyarakat. Pandangan ini masih diragukan. Mungkin pandangan ini berlaku untuk kasus-kasus pelanggaran seksual kecil seperti public indecency, namun pemerkosaaan selalu menjadi masalah yang serius. Dapat dikatakan juga bahwa rasa enggan untuk melaporkan kasus pemerkosaan telah berkurang. Bisa juga disimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah SEM membuat jauh lebih mudah bagi anak-anak atau perempuan atau mereka yang rentan menjadi korban kejahatan seksual dalam membicarakan masalah-masalah seksual pada orang tua mereka, partner, ataupun pihak berwajib, terlebih lagi mengenai tindak pelanggaran seksual.

Faktor lain yang mendorong korban untuk melapor adalah dibentuknya unit kepolisian khusus untuk penyelidikan kasus pemerkosaan pada bulan September 1983. Unit ini sensitif pada permasalahan perempuan dan juga membuat kaum perempuan tidak lagi diperlakukan seolah-olah sebagai pihak yang bersalah. Perlakuan buruk terhadap perempuan yang diperkosa sering terjadi pada tahun 70an. Juga perubahan yang signifikan adalah bahwa Jepang, pada tahun 90an., mendirikan sebuah pusat pengaduan pemerkosaan dan layanan korban di Tokyo. Selain itu pusat-pusat perempuan juga didirikan di kota-kota besar di seluruh negeri. Pada tahun 1996, kepolisian memulai kampanye public untuk meningkatkan pemahaman publik untuk mendorong para korban kejahatan seksual agar maju ke depan dan melapor. Para pendidik seks perlu mendapatkan kredit juga atas hal ini. Pendidikan seks, K-12, telah menjadi standar dalam kurikulum di sekolah-sekolah Jepang sejak tahun 1970an. Para pendidik seks juga semakin banyak mempelajari teori pemerkosaan, pencegahan, dan pelaporan, dan membawa materi-materi tersebut ke dalam presentasi di kelas mereka.

Umumnya diterima bahwa aplikasi hukum yang berlaku atau kekuatan-kekuatan sosial yang bermain tidak konsisten dari masa ke masa. Namun, kelemahan-kelemahan jangka pendek dalam hal pencarian, pengumpulan dan pencatatan data tidak mempengaruh trend secara keseluruhan. Walaupun demikian aman untuk dikatakan bahwa dalam masa yang cukup lama, interpretasi definisi ‘kepatutan’ telah melonggar yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya material yang dianggap dapat diterima dan memasuki ruang publik, sementara pada saat yang bersamaan penegakan hukum terkait tindak pemerkosaan dan pelanggaran seksual justru malah semakin tegas. Saat ini ‘ijin’ masyarakat terhadap kejahatan seksual semakin sedikit diberikan daripada 25 tahun yang lalu. Dan tentu saja, tidak ada yang dapat mengatakan bahwa berkurangnya angka pembunuhan dan kekerasa non-seksual disebabkan keenggenan untuk melaporkan kasus-kasus semacam itu yang sebanding dengan semakin meningkatnya SEM.

Pernah ada yang berkata bahwa “Pornografi secara historis telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jepang” (Abramson & Hayashi, 1984). Sebenarnya jauh lebih tepat mengatakan bahwa tema-tema erotik dan kesuburan telah menjadi bagian tradisional dari kebudayaan Jepang. Memang betul bahwa kuil-kuil keagamaan, cerita-cerita porno serta kesenian, secara sugestif dan implisit, telah memasukkan ikon-ikon dan representasi seksual tanpa malu-malu dan tanpa merasa berdosa. Di Barat, perasaan berdosa seringkali diasosiasikan dengan seks. Secara tradisional, pandangan Jepang yang seperti ini sesuai dengan tema-tema atau budaya konfusian yang mengusulkan memperkuat solidaritas keluarga dengan beranak-pinak, pentingnya untuk memberikan pendidikan seks yang layak pada anak, serta sebagai cara untuk menikmati “kehidupan yang baik”.

Pandangan ini umumnya tetap bertahan di kalangan masyarakat Jepang bahkan setelah modernisasi Jepang yang dimulai tahun 1868 melalui Restorasi Meiji. Pemerintahan di era Meiji, dalam rangka mendapatkan rasa hormat dari negara-negara Barat, mulai merubah pandangan Jepang terhadap seks dengan mengadopsi nilai-nilai Barat yang lebih penuh aturan dan konservatif. Sebagai contoh, pemandian umum campur yang sebenarnya telah menjadi kebiasaan umum dilarang untuk diteruskan oleh pemerintah (Dore, 1958). Peraturan ini sebenarnya diterapkan terutama di kota-kota besar, sementara di luar itu penegakannya dilakukan secara acak. Namun, ini hanyalah baian kecil dari rencana pemerintahan Meiji yang disebut wakon-yoosai (semangat Jepang dan teknologi Barat); yaitu sebuah rencana untuk mengembangkan dan memperkuat bangsa dengan menggabungkan pengetahuan dan teknologi barat dengan semangat dan budaya Jepang (Hijirida & Yoshikawa, 1987).

Selama Perang Dunia II banyak pembatasan seksual yang dilonggarkan di Jepang sebagaimana halnya yang terjadi di Barat. Setelah perang, pasukan Amerika Serikat yang mengokupasi Jepang menerapkan pandangan barat tentang moralitas dan hukum. Masyarakat Jepang secara perlahan-lahan mengadopsi beberapa ide dan praktik tersebut. Pandangan wakon-yoosai mengemuka kembali (Hijirida & Yoshikawa, 1987). Ide-ide negatif tentang pornografi, yang sebelumnya asing bagi kebudayaan Jepang, diterima dan diterapkan terutama pada penggambaran visual karena benda-benda tersebutlah yang paling mungkin dikenali dan dikritik oleh orang Barat. Sedikit perhatian diberikan pada SEM yang tertulis karena orang asing kemungkionan besar tidak bisa membaca huruf Jepang dan oleh sebab itu tidak bisa menyadari dan mengkritik materi-materi semacam itu (Abramson & Hayashi, 1984). Hal-hal terkait seks lainnya yang bisa dilihat langsung umumnya cenderung sesuai dengan cara-cara Barat. Pelacuran, yang sebelumnya legal dan diterima umum, misalnya, dijadikan illegal pada tahun 1958, dan toilet serta kamar mandi publik yang terpisah dibangun untuk menggantikan fasilitas-fasilitas sebelumnya yang bersifat unisex. Yang menarik, walaupun larangan penggambaran visual yang bersifat erotik semakin lama semakin ketat, pornografi tertulis semakin lama semakin menjamur, dengan nada yang semakin bersifat risqué (v) dan fetish (vi). Beberapa orang memandang ini sebagai reaksi perlawanan atas kekangan nilai-nilai feudal konfusianisme dan moralitas Barat (Kuro, 1954). Inilah hukum dan situasi yang ada pada tahun 1972, periode awal dari kajian kami.

Pada tahun-tahun selanjutnya, kuantitas SEM meningkat.Awalnya peningkatan terjadi secara bertahap dan kemudian di akhir 80an dan memasuki 90an, peningkatan terjadi secara pesat. Tahun 90 dan 91 tampaknya menjadi penanda peningkatan ini. Terjadi perubahan besar dalam hal bagaimana pornografi diproduksi dan bagaimana hukum tentang obscenity diinterpretasikan. Semakin sedikit material yang diduga sebagai obscene dan lebih sedikit lagi hukuman yang dijatuhkan. Sekali lagi, ini sama dengan berbagai temuan di tempat lain. Di Denmark, penghapusan larangan untuk tulisan-tulisan pornografi pada 1967 adalah konsekuensi dari tindakan sejumlah penerbit yang memproduksi dan mendistribusikan materi pornografi ke pasar yang sudah menunggu, serta dari keputusan-keputusan pengadilan yang semakin lama semakin permisif (Kutchinsky, 1973b). Di Jepang, produksi SEM yang bertambah dan pelonggaran hukum sepertinya terjadi secara bersamaan, tanpa bisa ditentukan mana yang menjadi penyebab lebih dahulu.

Jenis pornografi yang terdapat di Jepang juga sepertinya memenuhi berbagai jenis selera dan keinginan. SEM yang diproduksi memenuhi berbagai selera dan fetish yang ada, dan umumnya lebih agresif dan lebih sarat kekerasan daripada pornografi yang ada di Amerika Serikat. Selain itu jarang ada pembatasan usia dalam pembelian atau kepemilikan material-material semacam ini. Situasi ini pada dasarnya serupa dengan situasi di Denmark (Kutchinsky, 1978). Kutchinsky lebih jauh menemukan bahwa SEM yang ada semakin lama semakin berorientasi fetish dan agresif, material-material tersebut mungkin tidak banyak digunakan. Materi-materi tersebut tetap menjadi bagian terkecil dari keseluruhan pornografi yang ada. Di Denmark, Kutchinsky (1978, hal. 114) memperkirakan material-material hardcore sadomasochistic dan semacamnya, hanyalah 2% dari keseluruhan pornografi yang bisa didapat. Winick (1985) memperkirakan proporsi yang sama untuk Amerika Serikat. Gigli (1985) berargumen bahwa data Kutchinsky mungkin tidak bersikap aplikatif karena adanya perbedaan-perbedaan yang memungkinkan pornografi dengan kekerasan menjadi menjamur. Kami tidak melakukan analisa mendetail mengenai material pornografi dengan konten sadomasokhis dan kekerasan di Jepang, namun tampaknya proporsi material tersebut lebih tinggi di Jepang daripada di Amerika Serikat ataupun tempat-tempat lainnya

Kutchinsky (1973a), dalam kajian-kajiannya, menemukan bahwa angka kasus kejahatan seksual yang tidak terlalu serius adalah yang paling menurun, sedangkan angka kasus pemerkosaan yang turun paling sedikit. Kami menemukan hal yang sebaliknya di Jepang. Di Jepang, pemerkosaan turun hingga 79% sedangkan public indecency hanya turun hingga 33%. Alasan perbedaan ini masih belum jelas. Kami duga ini disebabkan elemen compulsivity (elemen ‘kegilaan) yang biasanya diasosiasikan dengan pelanggaran hukum public indencecy lebih sulit dimodifikasi daripada dalam hukum pemerkosaan. Mungkin juga, angka kasus pengintipan atau flashing memang sudah kecil dari awal sehingga penurunannya pun menjadi kecil secara persentase. Rasa malu adalah kekuatan sosial yang kuat di Jepang dan bisa menjadi faktor yang sangat penting dalam mengendalikan angka kasus public indecency.

Temuan kami mengenai kejahatan seksual, pembunuhan dan penyerangan fisik sangat sesuai dengan apa yang diketahui mengenai angka kejahatan di Jepang terkait perampokan, pencurian dan hal-hal lain yang sejenis. Jepang juga memiliki angka pelaporan terkecil untuk kasus pemerkosaan dan persentase tertinggi untuk penangkapan dan penghukuman di antara negara-negara maju. Jepang juga diketahui sebagai negara maju paling aman untuk perempuan (Clifford, 1980). Walaupun demikian, kritikus social dan kaum feminis di Jepang berpendapat bahwa kondisi masih bisa lebih baik lagi (Radin, 1996). Banyak pejuang hak perempuan berpendapat bahwa petugas kepolisian perlu lebih responsif terhadap masalah-masalah perempuan dan kaum perempuan sendiri perlu lebih berani untuk menyampaikan keluhan mereka. Namun sebenarnya, kritik ini bisa berlaku di mana saja.

Walaupun tidak ada bukti kuat yang mendukungnya, ada mitos yang dipercaya secara meluas bahwa semakin banyak SEM akan secara otomatis menyebabkan semakin banyak aktivitas seksual serta (pada akhirnya) semakin banyak pemerkosaan (lihat Liebert, Neale, & Davison, 1973). Sebenarnya, data yang kami terima dan ulas menunjukkan hal yang sebaliknya. Christensen (1990) berpendapat bahwa dalam rangka membuktikan pornografi dapat menyebabkan kejahatan seksual, orang mesti menemukan hubungan temporal yang positif di antara kedua hal tersebut. Ketiadaan hubungan positif antara pornografi dengan kejahatan seksual dalam temuan-temuan kami, serta dalam temuan-temuan oleh orang lain, adalah bukti prima facie (utama) bahwa hubungan tersebut memang tidak ada. Namun, demi objektivitas satu pertanyaan lagi perlu diajukan: “apakah ketersediaan dan penggunaan pornografi mencegah atau mengurangi kejahatan seksual?” Kedua pertanyaan mengenai hubungan antara pornografi dan kejahatan seksual akan menghasilkan rangkaian hipotesis yang, dalam periode cukup lama, telah diuji di Denmark, Swedia, Jerman Barat dan di Jepang. Jelas dari data yang kami dapatkan tentang Jepang, sebagaimana yang ditemukan juga oleh Kutchinsky (1994) dari penelitian yang dilakukan di Eropa dan Skandinavia, bahwa peningkatan tajam SEM, selama tahun dalam kajian, tidak memiliki hubungan dengan peningkatan di angka pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya. Sebaliknya, di Jepang penurunan yang tajam justru terjadi.

Pada umumnya dapat diterima bahwa pornografi dapat merangsang sejumlah orang secara seksual. Ada hal-hal yang menunjukkan bahwa pornografi menghasilkan ekspresi seksual yang legal, namun belum ada yang mengukur seberapa besar peningkatan yang terjadi pada aktivitas semacam itu. Pasangan suami istri mungkin saja meningkatkan frekuensi bercinta mereka, seniman mungkin saja menciptakan karya seni baru, banyak pihak yang dapat menggunakan pornografi untuk pendidikan seks, dan tidak sedikit yang menggunakan materi tersebut untuk dibaca atau untuk kesenangan melihat dan masturbasi. Semua aktivitas tersebut positif, legal dan juga membangun, atau paling tidak semuanya itu adalah outlet social yang bersifat nondestruktif. Di Jepang, sebagaimana di tempat lainnya, penerbit dan sejenisnya menyatakan bahwa kisah-kisah erotik, bahkan dalam komik, merupakan tempat pelarian diri sementara bagi orang dewasa yang merasa tercekik di tengah-tengah ‘masyarakat terkontol’ Jepang (Burril, 1991).

Belum ada kajian populasi yang menunjukkan hubungan antara pornografi dengan kejahatan seksual. Ada memang laporan-laporan penelitian yang menunjukkan hubungan tersebut. Satu laporan penelitian, misalnya, menyatakan: “Retrospective recall (vi) adalah basis untuk memperkirakaan penggunaaan SEM oleh para pelaku kejahatan seksual dan non-pelaku selama masa puber, dan juga pada masa kini…. Pemerkosa dan para pelaku pelecehan seksual anak dilaporkan sering menggunakan materi-materi tersebut secara … Penggunaan materi tersebut sekarang ini sangat terkait dengan tingkat keparahan pelanggaran seksual yang mereka lakukan … (Marshall, 1988)” Namun, bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, apabila dikaji lebih teliti, menunjukkan bahwa pornografi yang digunakan oleh pelaku kejahatan seksual dewasa dilihat sebelum pelanggaran itu mereka lakukan. Tidak dinyatakan secara eksplisit namun implisit dalam kajian Marshal adalah bukti bahwa pornografi umumnya tidak ada dari pengalaman sang pelaku pada masa-masa formatif mereka.

Hal ini penting untuk dipertimbangkan. Cukup sering ditemukan, utamanya pada tahun 1960an sebelum melimpahnya SEM di Amerika Serikat, pelaku kejahatan seksual adalah mereka dengna latar belakang yang tidak terpapar pada SEM; mereka umumnya memiliki latar belakang keagamaan yang kuat dan paham social politik dapat dikategorikan sebagai paham konservatif (Gebhard, Gagnon, Pomeroy & Christenson, 1965). Sejak itu, kebanyakan peneliti menemukan hal yang serupa. Pendidikan yang diterima oleh para pelaku kejahatan seksual umumnya merepresi hasrat seksual (sexually repressive), seringkali latar belakang keagamaan mereka sangat kuat dan mereka juga memiliki pandangan yang konservatif dan kaku tentang seksualitas (Conyers & Harvey, 1996; Dougher, 1988); mereka biasanya dibesarkan dengan pendidikan ritual-moralistik serta menganut sikap yang konservatif daripada permisif. Selama masa remaja hingga memasuki masa dewasa, para pelaku kejahatan seksual umumnya tidak menggunakan materi pornografi atau erotis lebih banyak daripada orang-orang lain dan umumnya malah lebih sedikit (Goldstein & Kan, 1973, Propper, 1973). Walker (1970) melaporkan bahwa para pelaku kejahatan seksual rata-rata lebih tua beberapa tahun dari para non-kriminal pada saat melihat gambar hubungan seksual untuk pertama kalinya.

Kebanyakan orang dari kalangan yang menangani para pemerkosa berpendapat bahwa pemerkosaan sebenarnya adalah sebuah kegiatan seksual untuk masalah-masalah non-seksual, misalnya sebuah kekalahan atau rasa frustasi yang dialami di tmpat kerja bisa menjadi pendorong untuk melakukan pemerkosaan (Groth, 1979). Orang lain melihat bahwa pemerkosaan adalah ekspresi kekuasaan (Groth, Burgess dan Holstrom, 1977). Goldstein dan Kant menyimpulkan bahwa ‘sedikit sekali’ pelaku kejahatan seksual yang mereka wawancarai yang mendapatkan pengaruh cukup besar dari pornografi. “Stimulus yang jauh lebih kuat” bagi para pelaku kejahatan seksual adalah orang-orang nyata di lingkungan mereka (Goldstein & Kan, 1973; Lynn, 1986). Ahli dari Denmark, termasuk para kriminolog feminis yang mempelajari pemerkosaan di Denmark, jug sepakat bahwa tidak ada hubungan antara pornografi dan pemerkosaan (Kutchinsky, 1985a, hal. 12).

Nicholas Groth, seorang spesialis untuk perawatan bagi para pelaku kejahatan seksual, pernah menulis “tindak pemerkosaan seringkali dianggap disebabkan oleh semakin banyaknya materi pornografi yang beredar serta keterbukaan seksual di media-media publik. Namun sebenarnya, walaupun para pemerkosa, sebagaimana halnya orang lain, mungkin terangsang oleh beberapa jenis pornografi, bukanlah hasrat seksual yang mendorong terjadinya pemerkosaan melainkan hasrat kemarahan dan ketakutan. Pornografi tidaklah menyebabkan pemerkosaan; melarang pornografi tidak akan menghentikan pemerkosaan. Bahkan, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa para pemerkosa umumnya terekspos lebih sedikit pada pornografi dari laki-laki lain pada umumnya (Groth, 1979, hal. 9).”

Wilson (1978, hal. 175) menemukan bahwa “kaum pria yang mengembangkan perilaku seksual yang menyimpang saat dewasa adalah mereka yang secara relatif kurang mendapatkan pengalaman berkaitan dengan pornografi pada masa remajanya.” Dia mengajukan pandangan bahwa pornografi bukan hanya berpotensi, tapi memang membantu mencegah masalah kejahatan seksual (hal 176). Wilson mengklaim bahwa keterpaparan terhadap SEM dapat memberikan keuntungan terapatis dan, di antara pasangan, dapat membantu komunikasi yang lebih lancar dan keterbukaan dalam membahas masalah-masalah seksual serta memberiakn pendidikan seksual. Ekspose terhadap pornografi juga membantu menyediakan anxiety and inhibition-relieving function. 39 persen terhukum yang dikaji oleh Walker (1970) sepakat bahwa pornografi ‘menyediakan … pengaman untuk kecenderungan-kecenderungan antisocial.”

Penjelasan-penjelasan lain telah ditawarkan untuk menjelaskan penurunan dan kecilnya angka kejahatan seksual di Jepang. Abramson dan Hayashi (1984) mengatakan bahwa kecilnya angka pemerkosaan di Jepang disebabkan sebagian karena pengendalian internal yang dianggap sebagai bagian dari karakter nasional bangsa Jepang yang ditimbulkan oleh masyarakatnya yang ketat. Kalaupun pendapat ini benar, sulit membayangkan bahwa pengendalian semacam ini jauh lebih kuat di periode 90an daripada di lingkungan konservatif pada decade 70an. Kutchinsky (1973b) memberikan kredit atas pengurangan kejahatan yang terkait dengan semakin tingginya ketersediaan SEM di Eropa dan Skandinavia kepada “kebanyakan populasi menjadi familiar dengan literatur pornografi: namun titik jenuh dengan cepat tercapai, terutama karena ketertarikan tersebut lebih dikarenakan oleh rasa ingin tahu daripada kebutuhan yang benar-benar.” Kami percaya pandangan ini adalah sebagian jawabannya.

Faktor penyebab lain mungkin juga terlibat. Sebagai contoh, selama periode dalam kajin, 1972 hingga 1995, setara dengan pengurangan angka kejahatan seksual laki-laki adalah peningkatan kesediaan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Sebagai tambahan dari perempuan sebagai partner seksual yang didapatkan melalui prostitusi dan juga melalui outlet seks komersial, para ‘gadis sebelah rumah’ saat ini lebih siap untuk menerima ajakan melakukan aktifitas seksual di luar nikah. Sesuatu yang dua atau tiga dekade lalu tidak begitu umum terjadi (Uchiyama, 1996).

Banyak percobaan laboratorium dilakukan untuk membuktikan pengaruh sosial pornografi yang negatif. Berbagai hasil dari percobaan-percobaan yang berbeda-beda diharapkan mampu memperlihatkan bahwa eksposur terhadap pornografi, terutama yang memiliki muatan kekerasan, dapat menyebabkan degradasi martabat kaum perempuan, pelecehan pemerkosaan dan meningkatnya agresi dan pembiaran tindakan kekerasan atas perempuan (untuk lebih jelas lihat Malamuth & Donnerstein, 1984, dan Zillman & Bryant, 1989).

Percobaan di laboratorium sulit untuk dibandingkan dengan situasi di dunia nyata dan mungkin juga tidak relevan. Umumnya percobaan laboratorium memaparkan mahasiswa-mahasiswa ke berbagai jenis pornografi dengan durasi yang berbeda-beda dan mencoba untuk mengukur tindak-tanduk mereka setelah itu. Hal lain yang juga penting adalah bahwa dalam percobaan semacam itu situasi yang dialami para subjek percobaan seringkali dimanipulasi sehingga para mahasiswa tersebut terjebak dalam situasi-stiuasi yang menyalahi rancangan awal penelitian (lihat Donnerstein, 1984, Donnerstein & Barret, 1978; Zilmann, 1984; Zillman & Bryant, 1982; 1984; Zilmann % Weaver, 1989). Studi-studi ini terus mendapatkan kritik-kritik yang serius (lihat Branningan, 1987; Brannigan & Goldenberg, 1986, 1991; Christensen, 1990; Becker & Stein, 1991) karena cacat secara metodologis dan tidak cukup layak untuk penerapan praktis. Seringkali temuan-temuan itu pun tidak konsisten. Sebagai contoh, Zillman dan Bryant (1984; 1988a, 1988b) melaporkan bahwa hasil temuan mereka menunjukkan bahwa eksposur terhadap jumlah besar pornografi mengurangi keinginan para subjek mahasiswa untuk bertindak agresif terhadap satu sama lain setelah stimulasi erotis diberikan (kemungkinan efek positif) , namun bisa menyebabkan peremehan makna pemerkosaan, mengurangi tingkat kepuasan seksual dengan partner saat itu, dan mengurangi makna ‘nilai-nilai kekeluargaan’ (kemungkinan efek negatif). Dan bahkan para penguji coba di area penelitian ruang kelas ini telah mengkritik bagaimana data diambil untuk digunakan dalam pengadilan (lihat Linz, Penrod &Donnerstein, 1987). Eksperimen laboratorium umumnya tidak mempertimbangkan konteks social dan factor-faktor social dan situasional lainnya.

Hasil temuan kami tentang Jepang, dan temuan Kutchinsky tentang Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Swedia, diambil dari populasi yang besar dan beragam yang telah terekspos pada SEM selama bertahun-tahun. Materi-materi ini bisa dipilih untuk digunakan atau tidak digunakan ataupun dimodifikasi sesuai dengan selera penontonnya. Tidak ada satu orang pun (di negara-negara tersebut) yang diwajibkan untuk melihat material-material yang dia anggap menjijikkan dan di lain pihak siapa pun diperbolehkan untuk mengeksploitasi material ataupun kesempatan yang ada. Setiap orang dalam dunia nyata bisa menggunakan materi-materi tersebut secara sendirian atau dengan orang lain (missal, dengan pasangan). Dalam kehidupan nyata, orang dapat memilih untuk mengalami pornografi selama beberapa menit atau jam, satu sesi, atau selama bertahun-tahun. Di dunia nyata, individual-individual bebas untuk memenuhi berbagai jenis hasrat seksual dalam cara-cara yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh para siswa dalam situasi dalam ruang kelas.

Kutchinsky (1983, 1987, 1992, 1994), telah mendiskusikan keunggulan relative dari kajian laboratorium dibandingkan dengan kajian peristiwa di luar laboratiru. Pada pokoknya Kutchinsky percaya bahwa pornografi di dunia nyata, menawarkan substitusi bagi rasa frustasi bersifat seksual atau pun non seksual yang mungkin, dalam situasi lain, dapat mendorong terjadinya kejahatan sksual (Kutchinsky, 1973a, hal. 175). “Jika ketersediaan pornografi dapat mengurangi angka kejahatan seksual, hal itu disebabkan beberapa bentuk pornografi bagi beberapa orang yang berpotensial menjadi penjahat seksual, secara fungsional setara dengan kejahatan seksual yang mungkin akan dilakukan tersebut: keduanya (pornografi dan kejahatan seksual) dapat memenuhi kebutuhan orang bersangkutan… Jika para pelaku potensial ini punya pilihan, mereka akan memilih menggunakan pornografi karena lebih nyaman, tidak merugikan dan tidak bebahaya.” (hal. 21). Ini juga kami anggap baru sebagian jawaban dari masalah.
Faktor-faktor social apa lagi, selain meningkatnya pornografi, yang mungkin bisa menjelaskan turunnya angka kejahatan di Jepang? Dan jika pornografi tidak mendorong pemerkosaan ataupun kejahatan seksual lainnya, apa yang bisa mendorong terjadinya hal tersebut? Jelas sekali bahwa ini adalah pertanyaan multifaceted yang rumit. Sebagai tanggapan, kita sepakat dengan banyak pihak (misal, Brannigan. 1997; Fisher & barak, 1991, Gottfredson & hirschi, 1990) bahwa kejahatan secara umum bukanlah sekedar masalah “monyet lihat – monyet lakukan.” Sebagaimana halnya dengan kejahatan lain, kejahatan seksual umumnya disebabkan karena ada kesempatan, pelakunya tidak berpikir atau sedikit berpikir dan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kontrol diri dan sosial yang rendah. Orang-orang semacam itu seringkali dapat terindentifikasi sebelum terekspos pada SEM secara substansial. Lebih dari setengah pelanggar seks dewasa diketahui juga sebagai pelanggar seks pada masa remaja (Abel, 1985; Knopp, 1984). Sebagaimana Gottfredson dan Hirschi (1990) menyatakan: “… salah satu penyebab tindak kejahatan yaitu kurangnya kemampuan pengendalian diri, dapat ditemukan pada 6 hingga 8 tahun pertama kehidupan, yaitu pada masa ketika sang anak berada dalam control dan pengawasan keluarga atau institusi keluarga… kebijakan yang ditujukan pada penguatan kemampuan institusi keluarga untuk sosialisasi anak-anak adalah kebijakan jangka panjang yang realistic yang berpotensial untuk mengurangi angka kejahatan secara substansial (hal. 272-373).

Semakin tingginya tingkat persaingan dunia pendidikan dan kerja di Jepang selama dua dekade terakhir telah memaksa orang untuk memberikan lebih banyak waktu untuk prestasi di dalam sekolah, mulai dari masa pra-sekolah dan berlanjut terus hingga masa kuliah; pekerjaan rumah yang dan pelajaran tambahan di luar sekolah (jukyu) adalah hal yang biasa (Efrom, 1997). Dan ibu-ibu rumah tanga di Jepang umumnya tinggal di rumah untuk megnawasi anak mereka melalui sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan baik. Kami percaya bahwa ini membantu mengurangi terjadinya tindakan-tindakan anti sosial atau kriminal, serta membantu sosialisasi anak untuk menghidari perilaku kriminal sebagai orang dewasa nantinya.

Ellis (1989) menanggap kejahatan seksual disebabkan dorongan dari dalam untuk ekspresi seksual ditambah dengan keinginan untuk memiliki dan mengendalikan. Dorongan-dorongan ini pada anak dapat dimodifikasi dengan peningkatan masa-masa bersama keluarga sejak usia dini.Selain itu juga, kami percaya, pendidikan seksual standar Jepang K-12 juga dapat membantu untuk mengurangi hal ini. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan social yang positif dan profaktif mungkin adalah penyebabb berkurangnya angka kejahatan yang terlihat. Faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan perubahan angka kejahatan seksual di Jepang atau tempat lainnya masih belum ditentukan.

Pertanyaan lanjutan masih muncul lagi: apakah ada efek negative lain yang mungkin disebabkan pornografi selain kejahatan seksual? Kaum feminis, orang-orang religius konservatif, dan para moralis menganggap pornografi sebagai sebuah masalah bahkan walaupun sulit dibuktikan bahwa pornografi menyebabkan meningkatnya angka kejahatan seksual (lihat misalnya, Court, 1984; Osanka & Lee, 1985). Beberapa melihat pornografi sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. “Pertanyaannya bukanlah: apakah pornografi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan? Pornografi adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang menebus dan mengacaukan setiap aspek dari kebudayan kita (Dworkin, 1981, sampul buku).” Dan Steinham (1983) menulis: “pornografi adalah tentang kekuasaan dan sex sebagai senjata – dalam hal yang sama kita memahami bahwa pemerkosaan adalah kekerasan, dan sama sekali bukan tentang seksualitas (hal. 38).” MacKinner (1993) bahkan berpikir bahwa pornografi tertulis sebagai membahayakan dan merendahkan perempuan.

Memang ada sejumlah anecdotal reports dampak negative pornografi, selain kejahatan seksual. Dampak-dampak ini bermacam-macam mulai dari kekerasan domestic (lihat Sommers & Check, 1987), hingga pelecehan seksual pada anak (lihat Burgess & Hartman, 1987). Namun tidak ada bukti keras yang menunjukkan hubungan sebab akibat terhadap kejahatan-kejahatan yang demikian parah dan sangat patut disesali (Howitt & Cumberbatch, 1985). Tindakan-tindakan criminal dan anti-sosial ini, kami percaya, lebih disebabkan karena bimbingan orang tua yang buruk, pendidikan yang tidak memadai dengan buruknya kontrol diri dan social, seperti yang telah disebutkan di atas.

Kemungkinan efek buruk pornografi adalah seperti yang diulas oleh Howitt dan Cumberbatch (1985); efek negative pornografi pada pria. Mereka mengulas laporan tentang pria yang mengalami impotensi karena ‘kegelisahan akan penampilan’ (performance anxiety), sebagai akibat kekhawatiran tidak mampu menandingi kaum pria yang begitu perkasa, besar dan terampil yang terlihat di pornografi (lihat MOye, 1985; Fracher & Kimmel, 1987; Tieter, 1987). Howitt dan Cumberbatch menyimpulkan bahwa factor-faktor yang menyebabkan impotensi dan performance anxiety mungkin tidak punya kaitan dengan pornografi dan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kesimpulannya, kekhawatiran bahwa negara-negara yang membolehkan pornografi akan mengalami peningkatan angka kejahatan seksual karena tindakan peniruan, atau bahwa kaum remaja pada khususnya akan rentan secara negative dan reseptif terhadap apa yang ditunjukkan dalam pornografi atau bahwa masyarakat secara keseluruhan akan terpengaruh secara negative oleh pornografi, tidak terbukti betul. Jelas terlihat dari data yang kami kumpulkan dan analisa bahwa peningkatan besar materi pornografi di Jepang memiliki kaitan dengan penurunan dramatis angka kejahatan seksual dan utamanya penurunan angka remaja yang terlibat dalam kejahatan seksual, baik sebagai pelaku atau sebagai korban. Kami juga telah menyinggung sejumlah factor-faktor yang mungkin menjadi penyebab hal ini di atas.

Referensi

Abel, G. G., Mittelman, M. S., & Becker, J. V. (1985). “Sexual Offenders: Results of assessment and recommendations for treatment”. In M. H. Ben-Aron, S. J. Huckle, & C. D. Webster (Eds.), Clinical criminology: The assessment and treatment of criminal behavior (pp. 191-205). Toronto, Canada: M & M Graphic.

Abramson, P. R., & Hayashi, H. (1984). “Pornography in Japan: Cross cultural and theoretical considerations”. In M. N. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and Sexual Aggression (pp. 173-183). New York: Academic Press.

Amis, K., Anderson, J. N. D., Beasley-Murray, G. R., et al. (1972). Pornography: The Longford Report. London: Coronet Books: Hodder Paperbacks, Ltd.

Anonymous. (1991a, 31 March). Racy comics a labeled lot now in Japan. Sunday Honolulu Star Bulletin and Advertiser.

Anonymous. (1991b, 5 February). Tokyo Telephone Sex. Honolulu Advertiser.

Anonymous. (1992, 2 October). Police warn magazines over nudes. The Japan Times pp. 2.

Baron, L., & Strauss, M. A. (1987). Four Theories of Rape in American Society: A State-Level Analysis. New Haven: Yale University Press.

Becker, J., & Stein R. M. (1991). “Is sexual erotica associated with sexual deviance in adolescent males?” International Journal of Law and Psychiatry, 14, 85-95.

Brannigan, A. (1987). “Sex and aggression in the Lab: Implications for Public Policy? A Review Essay”. Canadian Journal of Law and Society, 2, 177-185.

Brannigan, A., & Goldenberg, S. (1986). “Social Science versus jurisprudence in Wagner: The study of Pornography, Harm, and the Law of obscenity in Canada”. Canadian Journal of Sociology, 11:419-431.

Brannigan, A., & Goldenberg, S. (1991). “Pornography, context, and the common law of obscenity”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 97-116.

Ben-Veniste, R. (1971). Pornography and Sex Crime: The Danish Experience, Technical Report of the Commission on Obscenity and Pornography (pp. 245-261). Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office.

Burgess, A. W., & Hartman, C. R. (1987). “Child Abuse Aspects of Pornography”. Psychiatric Annals, 17, 248-253.

Burrill, J. (1991). Lowering the Boom on Sex Comics. Limousine City Guide, 33.

Canada. (1985). Report of the special select committee on pornography and prostitution : Ottawa; Supply and Services.

Christensen, F. M. (1990). Pornography: The Other Side. New York: Praeger.

Clifford, W. (1980). “Why is it safer to live in Tokyo? An exploratory symposium”. Paper presented at the Australian Institute of Criminology, Canberra.

Conyers, L., & Harvey, P. D. (1996). Religion and Crime: Do they go together? Free Inquiry, 16(3), 46-48.

Court, J. H. (1977). “Pornography and sex crimes: A reevaluation in light of recent trends around the world”. International Journal of Criminology and Penology, 5, 129-157.

Court, J. H. (1984). “Sex and violence: A ripple effect”. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and Sexual Aggression (pp. 143-172). New York: Academic Press.

Diamond, M. (1984). SexWatching: The World of Sexual Behaviour. London: Macdonald Co. Ltd.

Diamond, M. (1986). SexWatching: The World of Sexual Behavior (Japanese Version). Tokyo: Shogakukan.

Diamond, M., & Karlen, A. (1980). Sexual Decisions. Boston: Little, Brown.

Diamond, M., & Karlen, A. (1985). Sexual Decisions (Japanese edition). Tokyo: Shogakukan.

Donnerstein, E. (1984). “Pornography: Its effect on violence against women”. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and sexual aggression (pp. 53-81). New York: Academic Press.

Donnerstein, E., & Barrett, G. (1978). “The effects of erotic stimuli on male aggression toward women”. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 180-188.

Dore, R. P. (1958). City Life in Japan. Los Angeles: University of California Press.

Dougher, M. J. (1988, Feb.). “Assessment of Sex Offenders”. In B. K. Schwartz & H. R. H. Cellini (Eds.), A Practitioner’s Guide to Treating the Incarcerated Male Sex Offender (pp. 77-84, Chapter 78). Washington, D. C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Corrections.

Downs, J. F. (1990). “Nudity in Japanese Visual Media: A cross-cultural Observation”. Archives of Sexual Behavior, 19, 583-594.

Effron, S. (1997) In Japan, even toddlers now attend cram schools. The Honolulu Advertiser, Feb. 16. A-16.

Ellis, L. (1989). Theories of Rape: Inquires into the causes of sexual aggression. New York: Hemisphere Publishing.

Fisher, W. A., & Barak, A. (1991). “Pornography, Erotica, and Behavior: More questions than answers”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 65-83.

Gebhard, P. H., Gagnon, J. H., Pomeroy, W. B., & Christenson, C. V. (1965). Sex Offenders. New York: Harper & Row.

Giglio, D. (1985). “Pornography in Denmark: A public policy for the United States?” Comparative Social Research, 8, 281-300.

Goldstein, M. J., & Kant, H. S. (1973). Pornography and Sexual Deviance: A Report of the Legal and Behavioral Institute. Berkeley: University of California Press.

Greenfeld, K. T. (1994). Speed Tribes. New York: Harper Collins.

Groth, A. N. (1979). Men who Rape: The psychology of the offender. New York: Plenum.

Groth, N. A., Burgess, A. W., & Holstrom, L. L. (1977). “Rape, power and sexuality”. American Journal of Psychiatry, 134, 1239-1243.

Hijirida, K., & Yoshikawa, M. (1987). Japanese Language and Culture for Business and Travel. Honolulu: University of Hawaii Press.

Home Office. (1979). Committee on obscenity and film censorship. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Howitt, D., & Cumberbatch, G. (1990). Pornography: Impacts and Influences. A review of available research evidence on the effects of pornography. London: Commissioned by the British Home Office Research and Planning Unit.

JASE (1991). Survey on Comics Among Youth. Tokyo: Japanese Association for Sex Education.

Knopp, F. H. (1984). Retraining adult sex offenders: Methods and models. Orwell, VT: Safer Society.

Kuro, H. (1954). Nikutai bungaku no seiri. Vol. 4, Tokyo: Shisoo no Kagaku.

Kutchinsky, B. (1973a). “The effect of easy availability of pornography on the incidence of sex crimes: The Danish experience”. Journal of Social Issues, 29, 163-181.

Kutchinsky, B. (1973b). “Eroticism without censorship”. International Journal of Criminology and Penology, 1, 217-225.

Kutchinsky, B. (1978). “Pornography in Denmark — a general survey”. In R. Dhavan & C. Davies (Eds.), Censorship and Obscenity: Behavioral Aspects (pp. 111-126). London: Martin Robertson.

Kutchinsky, B. (1983). “Obscenity and pornography: Behavioral aspects”. In S. H. Kadish (Ed.), Encyclopedia of crime and justice (Vol. 3, pp. 1077-1086). New York: Free Press.

Kutchinsky, B. (1985a). “Experiences with pornography and prostitution in Denmark” (Revision of Chap V in J. Kiedrowski and J. M. van Dikj: Pornography and Prostitution in Denmark, France, West Germany, the Netherlands and Sweden. Stencilserie Nr. 30): Kriminalistisk Instituts Stencilserie. 20 pages.

Kutchinsky, B. (1985b). “Pornography and its effects in Denmark and the United States: A rejoinder and beyond”. Comparative Social Research, 8, 301-330.

Kutchinsky, B. (1987). “Deception and Propaganda”. Transaction, Social Science and Modern SOCIETY, 24(5), 21-24.

Kutchinsky, B. (1991). “Pornography and Rape: Theory and Practice? Evidence from Crime Data in Four Countries Where Pornography is Easily Available”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 47-64.

Kutchinsky, B. (1992). “The Politics of Pornography Research”. Law & Society Review, 26, 447-455.

Kutchinsky, B. (1994). Pornography: Impacts and Influences (Critique of a Review of Research Evidence). [Preprint sent as Personal communication; Berl Kutchinsky died before publication.]

Lab, S. (1987). “Pornography and Aggression: A response to the U.S. Attorney General’s Commission”. Criminal Justice Abstracts, 19, 301-321.

Liebert, R. M., Neale, J. M., & Davison, E. S. (1973). The early window. New York: Pergamon Press.

Linz, D., Penrod, S. D., & Donnerstein, E. (1987). “The Attorney General’ Commission: The gaps between findings and facts”. American Bar Foundation Research Journal, 4, 713-736.

Lynn, B. W. (1986). Polluting the Censorship Debate: A Summary and Critique of the Final Report of the Attorney General’s Commission on Pornography. Washington, D. C.: American Civil Liberties Union.

MacKinnon, C. A. (1993). Only Words. Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Mainichi-shinbun. (1990). “Wakayama Prefecture calls for control of manga”. Mainichi-shinbun , 11:23

Malamuth, N. M., & Donnerstein, E. (Eds.). (1984). Pornography and Sexual Aggression. New York: Academic Press.

Marshall, W. L. (1988). “The use of sexually explicit stimuli by rapists, child molesters, and non-offenders”. Journal of Sex Research, 25, 267-288.

Meese, E. (1986). Attorney General (Edwin Meese) Commission Report , Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Nihon No Tokei. (1996). (Japan’s Statistics). Tokyo: Somucho Tokei Kyoku (Statistics Bureau).

Nobile, P., & Nadler, E. (1986). United States of America vs. SEX: How the Meese Commission Lied about Pornography. New York: Minotaur Press.

Okudaira, Y. (1979). “Indecency and Social Culture or Custom”. Hogaku-Seminar, (December), 2-9.

Osanka, F. M., & Lee, J. S. L. (1989). Sourcebook on Pornography. Lexington, Mass: Lexington Books.

Oshima, T. (1979). “What’s wrong in Indecency”. Hogaku-Seminar, (December), 10-15.

Pornography, (1970). Report of the U.S. Commission on Obscenity and Pornography (Technical Report ): U.S. Commission on Obscenity and Pornography. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Propper, M. M. (1972). Exposure to sexually oriented materials among young male prisoners. (Technical Report volume 8): Commission on Obscenity and Pornography. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Radin, C. (1996, 8 March). “Rape in Japan: The crime that has no name”. Boston Globe, pp. A-1, column 5.

Roposensho, (Japanese National Police Agency) (1989). Japanese Penal Code. Tokyo: Japanese National Police Agency

Roposensho, (Japanese National Police Agency) (1995). Annual Report of Japanese Crime Statistics. Tokyo: Japanese National Police Agency.

Scott, J. E., & Schwalm, L. A. (1988). “Rape rates and the circulation rates of adult magazines”. Journal of Sex Research, 24, 241-250.

Shupan Nenkan (1988, 1997). Annual Report for Publishers. Tokyo: Shupan Nenkan

Somucho. (1993). Survey of youth reading manga. [internal report for Youth Authority]. Tokyo: Government Management and Coordinating Agency.

Silbert, M. H., & Pines, A. M. (1984). “Pornography and the sexual abuse of women”. Sex Roles, 10, 857-868.

Sommers, E. K., & Check, J. (1987). “An empirical investigation of the role of pornography in the verbal and physical abuse of women”. Violence and Victims, 2, 189-209.

Tieter, L. (1987). The pursuit of the perfect penis: The medicalization of male sexuality. London: Sage.

Tjaden, P. J. (1988). “Pornography and Sex Education”. Journal of Sex Research, 24, 208-212.

Uchida, T. (1979). “Dairy of Lawyer in Charge”. Hogaku-Seminar, (December), 16-31.

Uchiyama, A. (1996). “A study on the attitude of girls toward the commercialization of sex”. Reports of the National Research Institute of Police Science. Research on Prevention of Crime and Delinquency, 37(2 / December), 1-13.

Walker, C. E. (1970). Erotic stimuli and the aggressive sexual offender. (Technical report volume 7 (pp. 91-147): U.S. Commission on Obscenity and Pornography. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Wilson, W. C. (1978). “Can pornography contribute to the prevention of sexual problems?” In C. B. Qualls, J. P. Wincze, & D. H. Barlow (Eds.), The Prevention of Sexual Disorders: Issues and Approaches (pp. 159-179). New York: Plenum Press.

Winick, C. & Evans, J. T. (1986) “The relationship between enforcement of state pornography laws and rates of sex crime arrests”. Archives of Sexual Behavior. 25: 439-453.

Winick, C. (1985). “A content analysis of sexually explicit magazines sold in an adult bookstore”. Journal of Sex Research, 21, 206-210.

Woodruff, J. (1991, 7 July 1991). “Japan’s police finding it difficult to enforce informal ban on nudity”. Sunday Honolulu Star Bulletin & Advertiser, pp. A 26.

Zillmann, D. (1984). Connections between Sex and Aggression. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1982). “Pornography, sexual callousness and the trivialization of rape”. Journal of Communication, 32, 10-21.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1984). “Effects of massive exposure to pornography”. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and Sexual Aggression (pp. 115-138). New York: Academic Press.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1988a). “Effects of prolonged consumption of pornography on family values”. Journal of Family Issues, 9, 518-544.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1988b). “Pornography’s impact on sexual satisfaction”. Journal of Applied Social Psychology, 18, 438-453.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1989). Pornography: Research Advances and Policy Considerations. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Zillmann, D., & Weaver, J. B. (1989). “Pornography and Men’s sexual callousness toward women”. In D. Zillmann & J. Bryant (Eds.), Pornography: Research Advances and Policy Considerations (pp. 95-125). Hillside, NJ: Erlbaum.

Milton Diamond, Ph.D.

Phone: (808 ) 956-7400
Fax: (808 ) 956-9481
E-mail: diamond@hawaii.edu

University of Hawai`i – Manoa
John A. Burns School of Medicine
Dept. Anatomy & Reproductive Biology
Pacific Center for Sex & Society
1951 East-West Rd.,
Honolulu, Hawai`i, 96822 U.S.A.

(i) laporan minoritas adalah laporan alternatif yang tidak bersetuju dengan hasil resmi yang dikeluarkan oleh sebuah komisi atau tim kerja. Laporan minoritas dikeluarkan apabila ada poin-poin tertentu dari satu laporan yang ditentang oleh sebagian anggota tim dan perbedaan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui diskusi.
(ii) demi akurasi, maka istilah hard-core erotica tidak akan diterjemahkan. Hard-core erotica sendiri bisa didefinisikan secara sederhana sebagai penggambaran hubungan seksual dengan jelas dan terang-terangan. (iii) flashing = mempertontonkan alat kelamin di depan orang lain
(iv) dalam sidang pemerkosaan, salah satu elemen paling penting yang perlu dibuktikan adalah elemen pemerkosaan.
(v) risqué = mengundang hasrat dengan sikap yang menggoda

Tulisan ini beliau presentasikan pada sebuah ceramah yang diadakan di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, pada tangal 13 September 2007 yang lalu.

Apakah Kawaii?
Oleh: Yomota Inuhiko
Diterjemahkan oleh: Dipo Siahaan

1.
Walaupun secara historis menerima pengaruh yang sangat besar dari Cina dan semenanjung Korea, Jepang juga mengembangkan kebudayaan dan konsep keindahannya sendiri dari masa ke masa. Kaum bangsawan pada abad ke 11 menggunakan frase mono no aware untuk mengungkapkan perasaan kompleks seseorang ketika melihat keindahan yang bersifat sementara (i). Para penyair di abad ke13 juga banyak menggunakan kata ushin, atau sebuah sensasi kelembutan yang tidak diucapkan secara tersurat namun tersirat di antara baris-baris puisi. Para Ahli Upacara minum teh abad ke 16 sangat membenci kemewahan, dan berpendapat bahwa keindahan sebenarnya tersembunyi di dalam ketidakteraturan dan kebetulan-kebetulan. Istilah yang mereka gunakan untuk keindahan semacam itu adalah wabi. Kaum Geisha di abad ke 18 menggunakan kata iki untuk menggambarkan keindahan yang tercipta karena kepasrahan pada takdir dan nasib.

Demikianlah konsep-konsep keindahan yang pernah berkembang dalam kebudayaan Jepang dari masa ke masa. Kawaii adalah konsep keindahan masyarakat Jepang yang terbaru, yang dilahirkan oleh masyarakat konsumsi massa pada akhir abad 20.

2.
Secara sederhana, kawaii dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berukuran kecil, mampu membangkitkan kenangan, bersifat pribadi, dan tidak berbahaya, sedemikian rupa sehingga seseorang akan bersikap lebih terbuka dan santai apabila dihadapkan pada sesuatu yang bersifat kawaii. Sebuah benda tertentu, dapat diberi label sebagai kawaii, namun pada konteks yang berbeda benda yang sama dapat diberikan label yang sebaliknya (kawaikunai – tidak kawaii). Demikian pula hal yang sebaliknya bisa berlaku, sebuah benda yang dianggap seseorang sebagai kawaikunai dapat dianggap oleh orang lain sebagai kawaii. Pada intinya, ketika seseorang sudah menyatakan sebuah objek sebagai kawaii maka benda tersebut secara otomatis telah menjadi kawaii. Mengapa? Karena tindakan menyatakan ke-kawaii-an suatu benda adalah merupakan kawaii itu sendiri.

3.
Istilah kawaii itu sendiri pertama kali muncul pada abad ke 12, dalam bentuk kata asli kawayushi, yang sebenarnya merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu Kao (wajah) dan hayushi (wajah yang memerah karena stimulasi emosi tertentu, baik rasa malu, canggung, atau perasaan bersalah). Makna awal ini perlahan-lahan mulai memudar, dan kata tersebut mulai mengambil makna yang baru, yaitu: ‘sesuatu yang mengundang perasaan simpati’, dan bahkan ungkapan rasa simpati itu sendiri. Makna tambahan lainnya adalah ‘perasaan tidak mampu untuk mengabaikan sesuatu’ atau ‘hasrat untuk menjaga, melindungi dan memelihara’. Saat ini, makna kata yang sama telah berkembang lebih jauh menjadi merujuk pada benda-benda yang berukuran kecil, disayangi, indah, dan diingini. Dalam maknanya yang negatif, kawaii juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat ‘kekanak-kanakan’, ‘tidak berharga’, atau ‘konyol’.

Apabila mencari padanan katanya dalam bahasa Inggris, maka pilihan kata yang pertama muncul adalah cute. Namun, kata bahasa Inggris cute berasal dari akar kata acute yang berasal dari akar kata bahasa Latin acutus –berarti ‘sepenuh hati’ atau ‘cerdik’. Dengan demikian cute hanya dapat menerangkan satu aspek makna dari istilah kawaii. Frase seperti ‘kawaii onsen’ (orang tua yang kawaii) yang dapat diucapkan dengan mudah dalam bahasa Jepang, tidak dapat diterjemahkan semudah itu ke dalam bahasa Inggris menjadi cute old man (ii). Saya harus mengakui bahwa saya pernah merasa sangat kaget dan bingung ketika pada tahun 1989 – menjelang saat kematian Kaisar Hirohito – seorang penulis perempuan menuliskan bahwa ‘Sang Kaisar Kawaii’.

4.
Apabila kita memanggil seorang perempuan cute dalam bahasa Inggris, maka hal ini akan menimbulkan masalah political correctness (iii). Hal ini karena istilah cute dalam bahasa Inggris – sebagaimana halnya carina dalam bahasa Italia – dalam banyak hal merujuk pada seorang perempuan yang masih kekanak-kanakan dan tidak dewasa, seorang perempuan yang belum dianggap sepenuhnya dewasa, atau seorang perempuan yang terlihat murahan. Namun, masyarakat Jepang menerapkan skala ukuran yang berbeda. Ketidakdewasaan adalah sebuah kualitas yang diinginkan. Jika seorang pria Jepang berkata pada seorang perempuan Jepang, “Anda cantik” – dalam bahasa Jepang, kimi wa utsukushii – sang perempuan hanya akan tertawa dan berpikir bahwa pria itu hanya bermaksud mengejek dia. Namun, jika laki-laki tersebut berkata ‘Anda cute’ – kimi wa kawaii – dia akan percaya pada kata-kata tersebut dan bahkan menganggapnya sebagai pujian atas kewanitaannya. Masyarakat Jepang adalah masyarakat yang sama sekali tidak tertarik pada kecantikan seperti Catherine Hepburn, namun lebih tertarik pada ‘wajah lucu’ Audrey Hepburn dan bahkan hingga meniru gaya rambutnya.

Majalah-majalah perempuan di Jepang selalu berkutat pada pertanyaan bagaimana agar bisa terus mempertahankan keberadaan para perempuan yang kawaii. Majalah-majalah remaja perempuan bukanlah satu-satunya majalah yang bertujuan membangkitkan hasrat konsumsi melalui promosi busana yang kawaii. Majalah-majalah yang berpangsa perempuan dengan usia yang lebih tua juga seringkali menurunkan sejumlah artikel khusus tentang bagaimana caranya menjadi orang dewasa yang kawaii. Bahkan majalah-majalah kesehatan yang ditujukan bagi pembaca usia tua juga mempromosikan kawaii sebagai sebuah pengetahuan kehidupan yang dapat membantu seseorang mendapatkan vitalitas usia mudanya kembali.

5.
Benda-benda kawaii tampaknya hadir dimana-mana di dalam masyarakat Jepang. Di sudut jalan kau dapat menemukan mesin foto, sebuah mesin dimana kau bisa mengambil foto dirimu sendiri, dalam gaya yang kau pilih sendiri, untuk kemudian dicetak pada stiker-stiker seukuran perangko. Kau juga dapat menuliskan kata-kata atau menggambarkan symbol apapun yang kau inginkan di atas gambar dirimu. Remaja perempuan Jepang senang sekali membuat gambar-gambar melalui mesin ini, untuk kemudian saling menukarkan gambar sendiri dengan gambar-gambar teman mereka.
Perhatian yang khusus pada benda-benda berukuran kecil sebenarnya merupakan sebuah tradisi yang berakar lama dalam kebudayaan Jepang. Sastra Jepang, misalnya, tidak pernah menghasilkan puisi-puisi yang panjang, malah mengembangkan puisi-puisi pendek dalam bentuk waka dan haiku. Bonsai dan netsuke dihargai justru karena ukuran mereka yang kecil. Kaieseki Ryori dari Kyoto – sejenis makanan kecil di dalam upacara minum the – terkenal karena menghidangkan serangkaian hidangan dalam ukuran kecil. Ketika Hollywood menghasilkan Jurassic Park, Jepang justru menghasilkan Pokemon, monster-monster yang demikian kecil sehingga dapat masuk ke dalam kantong baju. Sepanjang sejarah kebudayaan Jepang, orang cenderung kurang berminat kepada benda-benda berukuran besar atau berlebihan dalam kesenian. Sebaliknya, mereka malah terpesona pada benda-benda berukuran kecil, rapuh dan delicate.

Kita juga tidak boleh melupakan bahwa ‘nostalgia’ adalah salah satu elemen pembentuk kawaii. Frederic Jameson mengatakan bahwa ‘nostalgia’ berada di jantung imaji kebudayaan masyarakat kapitalis maju. Ketika kawaii dikomodifikasikan dalam kebudayaan konsumsi, konsep ini menyimbolkan perasaan sentimental terhadap masa lalu yang (semakin lama semakin) indah. Pertemuan kembali dengan seorang teman yang sudah lama hilang adalah tema melodrama yang terus menerus ada dalam komik-komik Jepang. Boneka-boneka kecil mengingatkan kembali pada betapa sederhananya gaya hidup masyarakat Jepang kebangkitan ekonomi, sehingga boneka-boneka ini menjadi souvenir kawaii yang selalu dicari. Namun nostalgia semacam ini secara cerdik menyembunyikan sejarah yang sebenarnya terjadi. Ketika kawaii – sebagai sebuah ideologi – menguasai masyarakat, kejadian-kejadian masa lalu yang tidak mengenakkan Jepang secara otomatis terhapus, dan ‘orang lain’ di luar orang Jepang pun menjadi terabaikan. Dunia kawaii haruslah dunia yang polos dan penuh dengan kenangan indah; dunia ini tidak boleh menyimpan ancaman dalam bentuk apa pun. Sebagaimana halnya sejarah dirubah oleh nostalgia, social others juga dibungkus dalam prasangka-prasangka bersifat etnis, dan pada saat itulah mereka dikebiri.

6.
Film Jepang yang pertama dibuat pada tahun 1898. Setelah itu, film Jepang menggabungkan gaya teater popular tradisional (seperti kabuki dan shinpa) dengan melodrama gaya Hollywood. Atau dalam kata lain, film Jepang pertama adalah kombinasi antara teater lokal pre-modern dengan film barat modern. Film Jepang kemudian mendapat perhatian dunia ketika pada decade 50an Mizoguhi Kenji dan Kurosawa Akira menuai sukses dalam berbagai festival film luar negeri. Produksi film memuncak di awal 60an, dan dengan segera menurun setelah itu. Pada dekade 90an, film-film Jepang mendapatkan dorongan dari film-film produksi Negara-negara Asia Timur lainnya, dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali. Mereka yang sangat berperan pada perkembangan ini adalah sutradara semacam Kurosawa Kiyoshi, Miike Takashi, dan Kitano Takashi, serta beberapa orang pembuat film documenter dan animasi. Animasi, pada khususnya, dengan segera berkembang dalam skala besar, dan saat ini menjadi penghasil dari 60% produksi film dunia. Animasi didistribusikan ke seluruh dunia, dan efeknya dapat terlihat pada sub-culture dan counter-culture di tempat tujuannya. Dari segi film seni, muncul juga sutradara yang menggunakan pendekatan artistik seperti Oshii Mamoru.

7.
Film animasi Jepang saat ini punya dua karakteristik utama. Pertama adalah bahwa kebanyakan cerita selalu berputar pada benda-benda yang bersifat kawaii. Kedua adalah bahwa banyak sekali film animasi yang menampilkan gadis petarung cantik yang melawan musuh yang menakjubkan. Karakteristik pertama memiliki akar yang kuat dalam sejarah Jepang. Tapi karakteristik kedua sebenarnya cukup aneh apabila mempertimbangkan konteks masyarakat Jepang sekarang ini. Jepang adalah sebuah negara yang tidak memiliki sistem wajib militer, dan bahkan tidak memiliki militer sendiri. Mengingat bahwa kata ‘perang’ jarang sekali dibicarakan kecuali sebagai sebuah peristiwa tak diinginkan yang terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu, menjadi aneh sekali bahwa justru tema perang menjadi tema yang sering sekali diangkat dalam anime Jepang.

Saya ingin membahas sebuah serial animasi yang mewakili penyatuan kedua karakteristik utama di atas yang sudah saya sebutkan, yaitu Sailor Moon, yang didasarkan pada komik yang dibuat oleh Ikeuchi Takeko. Dalam Sailoor Moon, sang jagoan adalah seorang gadis normal yang hidup di Jepang masa sekarang. Sang gadis adalah seorang perempuan cengeng yang selalu membuat kesalahan-kesalahan kecil, menyebabkan orang-orang lain sering mentertawakan dia – dalam kata lain, seorang gadis yang sangat kawaii. Melalui serangkaian peristiwa kebetulan, dia menemukan bahwa dirinya sebenarnya merupakan inkarnasi dari bulan. Dia adalah sang Beautiful girl Warrior Sailor Moon, yang harus bertarung untuk menyelamatkan bumi. Dia menemukan gadis-gadis lain di kelas dan sekolah yang sama yang merupakan inkarnasi dari planet Mercuri, Venus, Jupiter dan Saturnus. Semua memiliki kekuatan supernatural atau kepandaian yang luar biasa, dan semuanya juga tidak bisa akrab dengan teman-teman kelas mereka yang lain.

Bumi pun jatuh dalam kekuasaan jahat. Ancaman ini direpresentasikan dalam figur perempuan dewasa yang seksi, para penyihir perempuan dan ratu es. Kelima pejuang perempuan harus bertarung siang dan malam untuk menyelamatkan bumi dari para dewi-dewi jahat tersebut, namun sihir lawan mereka terlalu kuat, dan tubuh para pahlawan perempuan sangat halus dan rapuh. Mereka pun terdesak. Namun, di tengah-tengah pertempuan, seorang pria bertopeng dan mengenakan tuxedo muncul dari langit. Dia menghancurkan para penjahat dengan segera, menyelamatkan para gadis, dan langsung menghilang. Kemenangan pun menjadi milik Sailor Moon dan kawan-kawan. Bumi pun diselamatkan lagi dari kuasa jahat.

Sailor Moon pertama kali ditulis sebagai buku serial komik pada awal 90an. Segera setelah itu, komik ini diangkat menjadi serial televisi dan langsung menarik hati kaum perempuan dari usia anak-anak hingga remaja. Popularitasnya pun menjadi fenomena internasional, dan gambar-gambar Sailor Moon pun digunakan dalam poster kereta api di Italia dan dalam kartu ucapan selamat tahun baru di Beijing. Jika kita mengamati komik ini dengan lebih serius, maka kita bisa melihat bagaimana konsep kawaii dimaknai dalam kebudayaan Jepang.

Sesuatu yang sempurna tidak bisa menjadi kawaii. Pahlawan Sailor Moon tidaklah cantik secara umum. Dia adalah seorang gadis yang manja dan kikuk yang selalu membuat kesalahan-kesalahan kecil. Baik dalam komik dan filmnya, para gadis kawaii ini membentuk komunitas yang lekat dan intim, sebagai sebuah tempat dimana mereka dapat saling menceritakan rahasia mereka. Kedewasaan adalah lawan dari kawaii, dan wanita dewasa yang menggoda adalah musuh utamanya. Ketidakdewasaan yang abadi – yaitu suatu periode usia dimana garis pemisah gender antara laki-laki dan perempuan belum tercipta secara sempurna – dianggap sebagai syarat utama untuk kawaii. Dalam cerita Sailor Moon, Keberadaan yang kawaii dapat tersambung dengan dunia yang tidak biasa, dan bahkan dalam suatu momen transformasi fisik tertentu dapat memasuki dunia tersebut. Proses penyambungan antar dunia ini penuh dengan analogi tentang kebetulan, pemujaan, persaingan, dan kerja, dan sangat dekat dengan definisi yang pernah diberikan oleh Roger Cailois tentang ‘Permainan’.

Hal yang tidak boleh dilupakan tentang Sailoor Moon adalah ketika para gadis menghadapi bahaya, orang yang menyelamatkan mereka adalah pria lebih tua yang misterius. Seorang psikoanalis pernah menganalisa dongeng ‘Putri Salju’ dan menyimpulkan bahwa suara cermin yang mengumumkan siapa gadis yang tercantik di dunia sebenarnya adalah suara laki-laki. Analisa ini memberikan satu petunjuk penting tentang kondisi pikiran bawah sadar perempuan. Pengamatan yang sama dapat diterapkan pada film animasi Jepang. Betapa pun hebatnya para gadis tersebut menghadapi lawannya, mereka selalu diselamatkan dan dilindungi oleh laki-laki yang memiliki kemampuan lebih kuat. Dalam situasi tersebut, kawaii telah beralih dari tahapan pengenalan-diri-yang-rahasia, menjadi bersifat coquetry (malu-malu tapi mau), sebuah taktik memanfaatkan ketergantungan mereka pada laki-laki. Di sinilah elemen ideologi kawaii menjadi sangat mencolok.

8.
Ketertarikan anak muda terhadap karakter-karakter animasi dalam bahasa Jepang disebut sebagai Moe. Moe secara harafiah berarti energi mental yang terbangkitkan dan terbakar. Saat ini semakin banyak anak muda di Jepang yang menghindari perempuan sebenarnya dan melimpahkan gairah seksual mereka kepada karakter virtual dalam manga dan anime. Mereka adalah anak-anak muda yang tertutup dan sangat menyukai mengoleksi gambar-gambar gadis-gadis cantik. Selama hobi itu tidak berlebihan, ketertarikan terhadap ‘kecantikan’ gadis muda, secara historis, dapat diterima di masyarakat. Para pemuda semacam ini sering berkumpul di distrik Akihabara di Tokyo, sebuah tempat yang unik dimana seseorang bisa mendapatkan berbagai variasi benda seperti manga dan VCD.

Di sisi lain, bahkan di antara para gadis sendiri, saat ini telah menjadi populer membeli kostum karakter anime tertentu dan memakainya di jalan atau tempat-tempat umum, untuk kemudian mencoba meniru karakter manga atau anime tersebut. Kegiatan ini disebut sebagai costume play, yang biasanya dikenal secara singkat dengan kata kosupure. Para gadis yang tergila-gila pada kosupure biasanya akan membentuk kelompok-kelompok dan kemudian akan keluar menampilkan diri mereka di tempat umum pada saat-saat tertentu. Transformasi ini dimungkinkan terjadi dalam satu masa tertentu, sebuah tindakan memasuki dunia yang tidak biasa. Para gadis itu pun dapat mengalami sensasi mabuk (?) yang timbul karena memerankan tokoh pahlawan dalam Sailor Moon. Melalui cos-play juga, para gadis pun dapat menjadi kawaii. Di Jepang “Lolita” bukanlah sebuah istilah yang kotor(iv). Salah satu genre dari gaya berbusana ‘kawaii’ adalah yang dinamakan ‘Gothic Lolita’, yaitu sebuah gaya berpkaian yang bahkan memiliki majalah mode mingguannya sendiri. Bahkan hingga sekarang.

9.
Seluruh dunia saat ini dibanjiri dengan berbagai benda kawaii. Kemana pun kau pergi, kau akan selalu bisa menemukan anime Jepang, Pokemon dan Hello Kitty. Kebudayaan popular Jepang tidak pernah melintasi batas-batas dunia seperti yang terjadi saat ini. Kawaii muncul dari keunikan yang terdapat dalam kebudayaan, tapi begitu keunikan itu dibuat menjadi ‘tak berbau Jepang’ dalam globalisasi saat ini, kawaii pun dapat dengan mudah mencapai berbagai penjuru dunia. Di dalam Jepang sendiri, ada beberapa orang yang mencoba mengangkat fenomena ini sebagai sumber bagi nasionalisme kebudayaan Jepang, namun ini merupakan sikap yang kurang tepat. Kawaii sebenarnya hanya bisa muncul di dunia, ketika konsep itu telah dilucuti dari simbol-simbol ke-Jepang-annya [telah berhenti mewakili Jepang?].

Namun, jika kita menganggap kawaii sebagai mitos sosial modern, kita juga harus hati-hati dalam mengamati makna tersembunyi yang dibawanya ke dalam masyarakat konsumsi popular saat ini. Ketika imaji tentang gadis-gadis tanpa bangsa dan sejarah atau tentang binatang yang dimanusiakan dan sangat tidak realistis, disirkulasikan ke seluruh dunia sebagai pilar utama konsep kawaii, kita juga harus melihat hal-hal apa sajakah yang telah dihilangkan dari dalamnya.

Saya pernah mendapat kesempatan mengunjungi reruntuhan di kamp konsentrasi di Auschwitz. Di sebuah dinding dalam sebuah ruangan besar tempat para orang Jahudi mencuci wajah mereka, ada sebuah lukisan dua ekor kucing yang sangat lucu. Gambar itu jelas digambarkan oleh pihak penguasa kamp itu. Di depan mata kita sendiri, dunia dibanjiri dengan berbagai benda kawaii. Namun, kita perlu mengamati dengan lebih jelas lagi, sebenarnya apakah yang telah disembunyikannya dalam kesadaran kita.

catatan belakang:

(i) Frase mono no aware sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun karena maknanya yang sangat kontekstual dengan kebudayaan Jepang. Terjemahan di atas adalah terjemahan yang bersifat sebagian dan tidak menyeluruh. Makna frase ini mencakup berbagai perasaaan manusia yang sangat kompleks seperti rasa kekaguman, ketakutan akan kehilangan, dan juga ketidakberdayaan. Penggambaran paling tepat terhadap frase ini mungkin dapat dilihat pada perasaan orang Jepang ketika melihat bunga Sakura. Sakura adalah bunga yang sangat indah, namun hanya mekar selama seminggu. Pada saat melihat Sakura, ada serangkaian perasaan kompleks yang timbul seperti rasa kekaguman pada keindahan sakura, ketakutan/kesedihan yang muncul karena tahu bahwa sakura itu pasti akan segera hilang, dan rasa tidak berdaya untuk mencegah semuanya terjadi. – penerjemah

(ii) Mungkin kata ‘lucu’ dalam bahasa Indonesia adalah kata yang memiliki makna terdekat dengan makna ‘kawaii’ walaupun lucu tampaknya hanya mencakup aspek positif dari kawaii saja.Kita juga jarang mengatakan ‘orang tua yang lucu’. Lebih jauh lagi, kalimat seperti ‘SBY lucu’ atau ‘presiden lucu’ mungkin jarang kita gunakan, dan kalaupun digunakan kemungkinan besar adalah dengan maksud untuk mengejek atau menyindir. Jelas bukan sebagai sebuah jenis pujian — penerjemah

(iii) Political Correctness merupakan ketepatan penggunaan suatu kata secara politis. Ketepatan penggunaaan kata ditemukan pada kesesuaian makna yang terkandung di dalamnya dengan kondisi sosial-politis pada saat kata tersebut digunakan. Misalkan: istilah ‘negro’ akan tepat digunakan pada Amerika Serikat yang masih menganut sistem perbudakan karena makna yang terkandung dalam kata tersebut yang merendahkan orang kulit hitam. Namun istilah yang sama akan menimbulkan masalah political correctness pada masyarakat Amerika Serikat yang tidak lagi menganut sistem perbudakan. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja ‘menggagahi’ – yang berarti memperkosa – adalah sebuah kata yang politically correct bagi masyarakat yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki dan yang menganggap bahwa tindakan memperkosa adalah sebuah tindakan yang ‘gagah’. Namun, bagi masyarakat yang tidak menganut pandangan seperti itu maka kata ‘menggagahi’ adalah kata yang akan menimbulkan masalah political correctness karena maknanya yang melecehkan – baik perempuan dan laki-laki – dan ketidak tepatannya makna tersebut dengan pandangan yang terdapat dalam masyarakat.

(iv) ‘Lolita’ adalah sebuah istilah yang diambil dari sebuah novel berjudul sama karya Vladimir Nabokov. Novel ini menceritakan tentang seorang laki-laki berusia dewasa yang jatuh cinta dan mengadakan hubungan seksual dengan seorang anak gadis berusia 12 tahun. Sejak novel kontroversial ini diterbitkan, ‘Lolita’ dalam bahasa Inggris menjadi sinonim dengan makna ‘gairah seksual tidak wajar terhadap anak perempuan di bawah umur’. Namun, karena satu dan lain hal, istilah yang sama tampaknya mendapatkan makna yang berbeda di Jepang. — penerjemah

Diterjemahkan oleh Dipo Siahaan

diambil dan diterjemahkan dari: http://asianbordertraveler.blogspot.com/ dengan seijin penulis.

Seorang teman Yunani pernah menberikan definisinya tentang heteropia sebagai “sebuah lokasi dimana berbagai objek (komoditas, manusia dan ide) yang (seharusnya) tidak bisa berada di satu tempat, tiba-tiba bertemu, saling berinteraksi dan bertabrakan satu dengan lainnya, dalam satu ruang dan rentang masa tertentu.

Aku tidak tahu seberapa jauh temanku itu merujuk pada ide-ide yang pernah dikemukakan oleh Foucault, Baudrillard (+), atau Homi Bhaba, tapi dia memberikan beberapa contoh konkrit untuk menjelaskan maksudnya: VCD Jean-Claude Van Damme di kampung-kampung yang ada di Kalimantan, kaus dengan gambar Britney Spears yang dikenakan oleh pedagang buah di Indonesia. Pendeknya, dunia yang kita tinggali sekarang ini tidak lagi menghasilkan jejak-jejak keaslian, juga tanpa kekhasan ruang dan waktu. Benda-benda yang berasal dari tempat yang jauh, sekarang mengapung dengan bebasnya di dunia tanpa perbatasan. Inilah dunia yang penuh dengan tiru-meniru, dan gado-gado. Dunia telah menjadi kumpulan dari objek-objek yang terdislokasi dan terpisah dari asalnya. Objek-objek saling berinteraksi, saling meminjam karakter yang dimiliki benda-benda lain, dan akhirnya saling mereproduksi satu sama lain dengan kemungkinan-kemungkinan pemaknaan yang tak terbatas.

Seluruh proses itulah yang sekarang dirayakan sebagai ‘Globalisasi’ : perbatasan yang terbuka, pertemuan berbagai bangsa dan orang, dan perangkulan multikulturalisme. Paling tidak itulah yang mereka katakan.

***

Distrik Gion di Kyoto, tempat hiburan tua yang bersejarah di Jepang, 2 minggu menjelang Miako-Odori, festival musim semi Gion yang terkenal. Berharap dapat melihat semakin meningkatnya aktifitas persiapan yang dilakukan untuk festival tersebut, aku berjalan menyusuri Hanamikoji-dori. Tapi tidak lama kemudian aku mendapati diriku duduk di sebuah bangku di outlet Starbucks untuk meminum segelas Macchiato dan menghisap sebatang rokok.

Aku memilih untuk duduk di bangku teras supaya bisa mendapatkan pemandangan perempatan Hanamikoji-dori. Di situ aku berharap bisa melihat para geiko (geisha) dan maiko berdatangan untuk memenuhi janji dengan para klien mereka di ochaya (rumah minum teh) – tapi tiba-tiba aku tersadar bahwa aku lebih tertarik melihat objek-objek yang tergeletak di atas mejaku. Segelas Macchiato dari Starbucks (khas Italia, dipatenkan di Seattle, dan dibuat dari biji kopi yang diambil Starbucks entah dari bagian dunia yang mana), rokok kretekku dari Indonesia (dijual di mesin-mesin penjual rokok di Jepang), dan sebuah asbak enamel (dengan tulisan di bagian belakangnya: Made in Thailand).

Saat itulah aku teringat kembali tentang ‘Heteropia’…

Bagaimanakah menghubungkan buruh miskin dari Thailand yang membuat asbak-asbak model ini dengan para perempuan cantik-mematikan-berkelas yang duduk di sampingku? – demikian pula, hubungan seperti apakah yang tercipta di antara petani kopi yang berasal dari Afrika dan Indonesia dengan manajemen Gen-X nya Starbucks di Seattle? Tentu espresso dan macchiato yang harum ini lebih biasa kita asosiasikan dengan gaya hidup jazzy ala New York daripada bila dihubungkan dengan negara-negara produsen kopi tadi. Dengan demikian, mejaku saat itu bisa dikatakan sebagai sebuah heteropia murni. Semua objek ini tiba di situ – tercerai dan terputus dari tempat asal mereka. Terdekontekstualisasi. Tercerabut dari akar-akarnya.

Tapi sebenarnya, heteropia –inipun tergantung apakah terminologi ini ada gunanya – sudah sama tuanya dengan usia keberadaan manusia. Sebuah penemuan arkeologis pada tahun 1965, misalnya, telah menemukan bahwa manik-manik yang dimiliki oleh beberapa kelompok suku di Kalimantan ternyata berasal dari Venesia, dan bahkan ada yang berasal dari Mesopotamia. Kemudian juga, pada masa-masa maraknya ‘perburuan kepala’ di Kalimantan di akhir abad ke 19, para pedagang di Singapura bertindak selaku grosir manik-manik untuk dijual ke pedalaman Kalimantan, bahkan mereka menerima pesanan untuk warna dan ukuran yang sesuai dengan apa yang diinginkan para ‘pemburu kepala’ tersebut. Ini hanya satu contoh saja.

Lihat juga Jepang, dan kita bahkan akan sulit sekali menemukan hal-hal yang memang ‘asli Jepang’. Tulisan kanji diimpor dari Cina, sebagaimana halnya agama Budha, Zen, gaya planologi kota berbentuk bujursangkar dan berbagai elemen kebudayaan lainnya yang biasanya diasosiasikan dengan kebudayaan tradisional Jepang. Di berbagai penjuru dunia, kita bisa menemukan teknologi kuno ataupun ide-ide kebudayaan yang terdistribusi demikian luasnya sehingga mungkin bisa disamakan dengan luasnya penyebaran gambar Britney Spears menjadi botak, film-film anime yang ‘sakit’, dan atau gambar-gambar kekerasan di Irak, yang terjadi saat ini.

Jadi, jika heteropia tidak baru lagi, bagaimana dengan Globalisasi?

Berabad-abad yang lalu, ide ditransmisikan melalui interaksi langsung antar manusia. Proses pengadaptasian ide-ide tersebut sangat mengandalkan pada kontak antar-pribadi dan pembelajaran antar-budaya.Coba bayangkan bagaimana caranya para pedagang dari Gujarat melakukan syiar Islam kepada populasi yang sebagian besar buta huruf dan berbicara dalam bahasa yang sama sekali berbeda? – setidaknya, struktur ‘globalisasi’ yang terjadi pada masa lalu dibina di atas interaksi langsung manusia. Dengan bangkitnya teknologi, ditambah dengan sistem industrial yang semakin terdehumanisasi, proses-proses tersebut yang sebelumnya lambat, menjadi semakin cepat. Konsekuensinya adalah faktor manusia menjadi hilang dari proses globalisasi dan segala sesuatunya menjadi serba otomatis. Demikianlah, seorang pedagang tidak lagi harus mengembara setengah dunia jauhnya untuk meyakinkan orang-orang dari kebudayaan berbeda tentang betapa kerennya mereka seandainya mereka menghisap tembakau. Struktur dunia yang berlaku saat ini bersikap jauh lebih diskriminatif (misalnya, pekerja migrant diharapkan untuk tidak berbaur dengan penduduk asli negara tuan rumah), hirarkis, serta impersonal (para expat yang bekerja di negara dunia ketiga hanya bertugas untuk mengawasi mesin modal yang sedang bekerja)

Apakah ada orang di Gion hari ini, betapa pun seringnya imaji-imaji tentang kemiskinan ‘dunia ketiga disiarkan siaran berita di TV-TV kabel, yang peduli pada petani kopi ataupun buruh Thai yang dibayar murah? Apakah kita, manusia, justru sebenarnya telah ter-de-globalisasi?