Pornografi, Pemerkosaan dan Kejahatan Seksual di Jepang

May 16, 2008

Milton Diamond
University of Hawai’i – Manoa
John A. Burns School of Medicine
Department of Anatomy and Reproductive Biology
Pacific Center for Sex and Society
Honolulu, Hawai’i 96822, U.S.A.

Ayako Uchiyama
National Research Institute of Police Science
Juvenile Crime Study Section 6, Sanban-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 102, JAPAN

diterjemahkan oleh: Dipo Siahaan
http://www.hawaii.edu/PCSS/online_artcls/pornography/prngrphy_rape_jp.html (english Version)

Pertanyaan tentang apakah pornografi terkait dengan tindak pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya telah diajukan oleh berbagai masyarakat berbeda dalam berbagai kurun waktu. Di Amerika Serikat, ada hasil kajian yang dilakukan oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh Presiden Lyndon B. Jhonson (Komisi Pornografi, 1970). Hasil kajian komisi ini menyatakan bahwa bahwa tidak terlihat adanya kaitan yang jelas antara pornografi dengan tindak pemerkosaan ataupun kejahatan seksual lainnya yang dilakukan oleh anak muda ataupun orang dewasa. Mengikuti jejak dari komisi 1970 tersebut, pada tahun 1986 komisi kejaksaan agung Amerika Serikat mengeluarkan laporan mereka tentang pornografi (Meese, 1986). Dibentuk pada tahun 1984 oleh perintah dari Presiden Reagan, komisi ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan komisi 1970. Komisi ini menyimpulkan bahwa ‘keterpaparan terhadap materi-materi pornografi secara substansial… memiliki hubungan sebab-akibat dengan tindakan-tindakan kekerasan seksual yang bersifat anti-sosial’. Namun, berbeda dengan komisi kepresidenan sebelumnya, komisi kejaksaan agung ini dibentuk untuk tujuan politik, bukan ilmiah. Anggota komisi ini umumnya bukanlah ilmuwan, tidak melakukan penelitian sendiri dan tidak menugaskan pihak lain untuk melakukannya. Komisi tersebut hanya mengumpulkan kesaksian dari pihak-pihak yang pandangannya mereka duga memang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, serta tidak mewawancarai pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka (Lynn, 1986, Nobile & Nadler, 1986; Lab, 1987) . Laporan minoritas (Minority Report) (i) komisi Messe ini – yang ditulis oleh dua dari tiga orang perempuan di dalam keanggotaan panelnya, satu orang di antaranya memiliki pengalaman luas dalam penelitian tentang perilaku seksual – tidak bersetuju dengan laporan mayoritas yang dikeluarkan komisi tersebut. Laporan minoritas ini mengatakan bahwa laporan komisi Messe tidak sesuai dengan data ilmu pengetahuan sosial yang terkumpul (Messe, 1986). Kajian-kajian skala nasional tentang topik sama yang dilakukan di kemudian hari juga tidak dapat menemukan bukti yang kuat tentang kaitan antara tingkat pemerkosaan nasional dengan ketersediaan materi pornografi dalam bentuk majalah (Baron and Strauss, 1987) atau dengan keberadaan bioskop untuk dewasa dalam satu komunitas tertentu (Scott and Schwalm, 1988; Winick & Evans, 1996).

Di Inggris, sebuah komite yang dibentuk secara swasta (Amis, Anderson, Beasley-Murray, et al., 1972), mencoba mengkaji situasi pornografi domestik di Inggris dan menyimpulkan bahwa materi-materi semacam itu memiliki dampak buruk terhadap moral publik. Komisi ini juga mengabaikan bukti-bukti ilmiah denga tujuan memberikan perlindungan terhadap ‘barang-barang publik’ (public goods) dari hal-hal yang dapat ‘merusak dan mendegradasikan moral’ manusia. Namun, sebuah Komite Resmi (Morisson) yang dibentuk oleh Kerajaan Inggris, pada tahun 1979 menganalisa situasi yang terjadi dan melaporkan (Home Office, 1979) bahwa: Dari apa yang kami ketahui tentang perilaku sosial dan telah kami pelajari dari penelusuran kami, kami percaya bahwa peranan dan pengaruh pornografi cenderung kecil dalam mempengaruhi masyarakat kita. Kesimpulan selain ini… terlalu membesar-besarkan masalah pornografi (hal. 95). Ulasan McKay dan Dolff (1984) untuk Departemen Kehakiman Kanada, mengemukakan hal yang pada intinya sama, yaitu bahwa: “Tidak ada bukti yang dihasilkan dari penelitian sistematik yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara pornografi dengan kondisi moral masyarakat Kanada… [demikian pula tidak ada] yang menunjukkan bahwa kenaikan angka statistik bentuk-bentuk perilaku menyimpang tertentu, dalam hal kecenderungan meningkatnya statistik angka kejahatan (misalnya angka peristiwa pemerkosaan), memiliki hubungan sebab-akibat dengan pornografi.” Di Kanada, Komite Frazier pada 1985, setelah memeriksa ulang bukti-bukti yang ada, mengatakan bahwa data yang telah dikumpulkan oleh komite sebelumnya disusun dengan demikian buruk sehingga tidak ada rangkaian bukti yang konsisten yang dapat digunakan untuk mengutuk pornografi (Kanada, 1985, hal.99).

Pemerintahan negara-negara Eropa dan Skandinavia yang melakukan kajian untuk mencari tahu kaitan antara pornografi dengan kasus pemerkosaan dan serangan seksual, menemukan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat yang jelas di antara keduanya(Kutchinsky, 1985a, 1991). Untuk negara-negara seperti Denmark, Jerman Barat dan Swedia – tiga negara yang memiliki cukup data pada masa tersebut – Kutchisnky menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kuantitas pornografi, angka pemerkosaan di negara-negara tersebut menurun atau relatif tetap. Menurut Kutchinsky, hanya di Amerika Serikat saja, di dekade 70 hingga awal 80an, ada peningkatan angka kasus pemerkosaan seiring dengan meningkatnya kuantitas pornografi (Kutchinsky, 1985a, 1991). Namun, Kutchinsky juga mencatat bahwa perubahan metode pencatatan kasus-kasus pemerkosaan mungkin adalah penyebab peningkatan angka kasus-kasus tersebut.

Mengingat volume dan intensitas debat yang tinggi di Eropa dan Amerika Serikat tentang hubungan antara pornografi dengan kejahatan seksual, maka penting untuk melihat bagaimana kondisi negara-negara di luar negara-negara Barat dalam hal perbandingan antara ketersediaan SEM (Sexually Explicit Material – materi seksual eksplisit) dengan angka pemerkosaan dan kejahatan-kejahatan seksual lainnya. Jepang, sebuah komunitas budaya Asia dengan tradisi panjang dominasi laki-laki dan ketertundukan perempuan, serta masa 13 tahun pelegalan prostitusi di periode pasca Perang Dunia II, menawarkan kerangka kebudayaan yang kontras dengan Amerika Serikat maupun negara-negara barat lainnya yang pernah dikaji sebelumnya.

Di Jepang, terjadi peningkatan kuantitas yang jelas dalam pornografi dalam dekade sekarang (makalah ini ditulis pada tahun 1999 – penj.). Kelompok-kelompok konservatif dan media menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan untuk menghentikan gelombang pasang pornografi yang mereka persepsikan sedang terjadi. Sebagai contoh, para warga negara di prefektur Wakayama menuntut agar pemerintah mengendalikan manga-manga dengan konten seksual eksplisit yang ditujukan untuk anak-anak (Mainichi-shinbun, 1990).

Saat ini di Jepang, buku-buku, majalah, dan kaset video dengan konten seksual eksplisit, yang mencoba membangkitkan berbagai ketertarikan erotis dan sebagainya, dapat didapatkan dengan mudah. Termasuk di antara hal-hal tersebut adalah manga-manga berisi konten seksual yang tidak dibatasi oleh kategori usia. Bilik-bilik telpon umum dan koran-koran berisikan iklan-iklan mengenai jasa layanan seksual dengan berbagai bentuk. Walaupun demikian, pornografi modern seperti ini, terhitung masih cukup baru. Pada dasarnya, beberapa saat setelah Perang Dunia II – ditandai dengan penguasaan militer Amerika Serikat hingga tahun 1951 – ada larangan untuk menyebarkan SEM. Kebijakan ini masih terus dipertahankan di bawah pemerintahan Jepang hingga akhir dekade 80an; penggambaran ketelanjangan secara frontal dilarang, dan juga penggambaran bulu-bulu kelamin dan ataupun alat kelamin. Akibatnya, tindakan-tindakan seksual juga tidak boleh digambarkan secara jelas.

Situasi tersebut mengalami perubahan drastis di dekade sekarang (artikel ini ditulis tahun 1999, penj). Walaupun hukum-hukum yang ada tidak berubah, interpretasi terhadap hukum-hukum tersebut berubah. Para hakim di periode ini semakin lama menjadi semakin liberal dalam membolehkan pornografi dalam skala yang lebih besar untuk dianggap sebagai ‘patut’ (not obscene). Senada dengan hal ini – seperti halnya terlihat dalam pemberitaan luas kasus pemerkosaan seorang gadis Okinawa oleh para tentara Amerika di tahun 1995 – kasus-kasus pemerkosaan semakin dipandang sebagai masalah serius di jepang (Anonymous, 1995). Oleh karena itu, analisa tentang tahun-tahun tersebut, yang sarat dengan berbagai perubahan cepat, penting dilakukan.

Kajian kali ini terutama tentang tindakan pelanggaran hukum seperti pemerkosaan, serangan seksual dan public indecency (tindakan tidak patut di depan publik) di Jepang, dan mencoba mengalisa bagaimana hal-hal tersebut terkait dengan peningkatan materi-materi seksual yang eksplisit. Sebagai perbandingan dan juga sebagai alat ‘kontrol’, kita juga akan melihat angka kejahatan non-seksual dan pembunuhan yang terjadi pada periode yang sama. Kita akan melihat terutama pada dampak yang mungkin terjadi pada remaja sebagai akibat ketersediaan materi-materi pornografi secara luas.

Metodologi

Periode yang dipilih untuk pengkajian ini adalah masa 23 tahun dari 1972 hingga 1995. Ini adalah tahun-tahun dimana data-data resmi dari Jepang tersedia. Sebelum 1972, metode pengumpulan data dan definisi untuk kejahatan seksual yang digunakan di Jepang berbeda secara signifikan dengan metode dan definisi yang digunakan sekarang. Dengan demikian data-data dari masa tersebut tidak cocok untuk dibandingkan. Periode 72-95 juga meliputi periode saat Jepang mengalami transisi dari negara yang hukumnya (atau lebih tepatnya: interpretasi terhadap hukum) terkait pornografi bersifat cukup ketat menjadi negara yang metode penyensorannya saat ini dapat dikategorikan sebagai permisif.

Definisi

Terminologi pornografi, pemerkosaan, serangan seksual dan semacamnya adalah terminologi-terminologi yang tidak hanya digunakan secara populer, namun juga digunakan sebagai istilah hukum. Untuk memudahkan diskusi selanjutnya, pornografi didefinisikan secara luas sebagai materi dengan konten seksual eksplisit (sexually explicit material/SEM) yang dikembangkan atau diproduksi terutama untuk membangkitkan ketertarikan seksual atau untuk memberikan kenikmatan erotis. Pornografi bisa ada di media apa pun dan bisa bersifat legal atau ilegal. Di Jepang, sebagaimana di Amerika Serikat, semua SEM yang bersifat ilegal dianggap pasti bersifat obscene (tidak patut). Produksi atau penyebaran material-material semacam ini dianggap sebagai kegiatan ilegal. Setiap prefektur dapat, dengan peraturannya sendiri, memodifikasi hukum yang berlaku pada orang berusia di bawah 18 tahun. Dalam aplikasinya, pornografi secara nasional adalah yang menampilkan apa yang disebut sebagai hard-core erotica (ii), namun hingga dekade 70 dan masuk ke 80an, termasuk dalam pornografi adalah material-material yang mengggambarkan alat kelamin, bulu kelamin, dan ketelanjangan penuh. Penggambaran kegiatan seksual dalam materi-materi pendidikan atau benda kesenian mungkin dapat dianggap sebagai pornografi. Walaupun demikian sikap publik dan pejabat berwenang mengenai materi-materi kesenian dan pendidikan ini secara bertahap mengendur dari sejak 1970an. Terutama pada tahun 1990 dan 1991, perubahan besar mulai terlihat terjadi dalam hal bagaimana hukum tentang pornografi diinterpretasikan; semakin lama semakin sedikit material yang dilaporkan sebagai material yang ‘tidak patut’, dan lebih sedikit lagi yang akhirnya ditetapkan secara hukum sebagai ‘tidak patut’. Alasan terjadinya perubahan ini masih belum jelas.

Jepang tidak menggunakan sistem juri dalam peradilannya. Keputusan terakhir material mana atau tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai kriminal umumnya ditentukan oleh sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim. Di Jepang, hukum berlaku secara nasional, namun seringkali diinterpretasikan secara regional; hakim-hakim di daerah perkotaan umumnya lebih kendur dalam masalah pornografi daripada hakim yang berada di daerah pedesaan. Sebagai upaya penyeragaman hukum, kurang lebih setiap tiga tahun sekali para hakim dirotasikan ke prefektur-prefektur yang berbeda. Sebagaimana di negara-negara lain, pengambilan keputusan tentang sebuah tindakan kriminal pertama-tama dilakukan di tingkat paling bawah, misalnya oleh polisi lokal atau oleh agen-agen lainnya. Demikian pula halnya dengan materi yang bersifat obscene ini. Materi yang diduga sebagai obscene biasanya akan disita terlebih dahulu dengan asumsi bahwa penetapan status obscenenya akan dilakukan belakangan.

Hukum Jepang mengenali 6 jenis kejahatan seksual (Roposensho, 1989). Kejahatan-kejahatan ini adalah sebagai berikut: 1) Public indecency (tindakan tidak patut di depan publik) [pasal 174], yang merujuk pada perilaku yang menunjukkan alat kelamin di depan publik; kejadian-kejadian yang ‘melanggar batas moralitas publik.’ Saat ini, pasal ini sering digunakan terhadap bioskop-bioskop porno yang oleh pihak berwajib dianggap sering mencoba menguji batas-batas kesopanan Selain itu, pasal ini juga digunakan untuk perilaku-perilaku seperti flashing (iii) dan mengintip. 2) ‘Ketidakpantasan’ [Pasal 175] adalah tindakan atau materi erotis-seksual yang persiapannya, pendistribusian, dan penjualannya dapat menyebabkan ‘hilangnya atau runtuhnya akal sehat” orang. 3) Serangan Seksual [Pasal 176] didefinisikan sebagai ancaman atau pemaksaan untuk peristiwa seksual yang setingkat dibawah pemerkosaan. 4) Pemerkosaan [Pasal 177] adalah penetrasi, betapa pun sedikitnya, alat kelamin wanita oleh alat kelamin perempuan. Tidak ada pasal yang menjelaskan tentang pemerkosaan terhadap laki-laki. 5) Constructive Compulsory Indecency and Rape (Pasal 178 ) adalah tentang pelanggaran hukum dimana seorang individual dianggap melakukan pemerkosaan oleh keputusan hukum (statutory offense) karena korbannya, sebagai akibat keterbatasan mental atau fisiknya, dianggap tidak bisa memberikan persetujuan yang sepatutnya. Dalam kasus seperti ini, korban bisa laki-laki atau perempuan. 6) Percobaan serangan seksual, percobaan pemerkosaan, atau percobaan statutory rape [pasal 179] diterapkan pada percobaan serangan seksual atau pemerkosaan yang tidak berhasil dilakukan. Korban percobaan pemerkosaan hanya berlaku untuk perempuan, sedangkan korban percobaan serangan seksual dapat berlaku untuk laki-laki atau perempuan.

Materi Pornografi

Jumlah pasti materi pornografi yang tersedia saat ini atau di masa lalu sangat sulit untuk diketahui. Berbeda dengan statistic kejahatan seksual, data-data tersebut tidak dikumpulkan secara akurat oleh agen pemerintah atau agen swasta mana pun di Jepang. Banyak, jika tidak mayoritas, pembuat atau distributor pornografi adalah perusahaan-perusahaan sah yang menutup baik-baik rahasia angka produksi mereka sebagai bagian dari rahasia komtersial. Namun, di Jepang, cukup aman untuk dikatakan bahwa definisi apa pun yang digunakan tentang SEM dan pornografi, saat ini material semacam ini lebih banyak jumlahnya daripada pada 1970 dan 1980an. Indikasinya adalah jumlah dan jenis-jenis barang semacam itu telah bertambah seiring dengan waktu, diukur baik oleh angka produksi maupun dalam nilai yen. Jika dimungkinkan, saya akan memberikan angka-angka yang pasti tentang jumlah ataupun tipe materi pornografi atau SEM. Apabila tidak memungkinkan, saya akan memberikan deskripsi dan pengukuran kualitatif.

Data Kejahatan Seksual

Data jumlah laporan kejahatan seksual di Jepang diambil dari Roposensho, Kepolisian Nasional Jepang (Japanese National Police Agency/JNPA). Agensi ini serupa dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika Serikat. JNPA telah menyimpan statistik kejahatan di Jepang sejak tahun 1948. Pada dasarnya, mereka mengumpulkan laporan tahunan dari 48 prefektur di Jepang. Catatan kejahatan resmi ini didasarkan pada laporan-laporan dari investigasi independen kepolisian. Dalam periode kajian makalah ini, tidak ada perubahan yang diketahui dalam hal pengumpulan dan pencatatan data di JNPA.

HASIL-HASIL
Ketersediaan Material Pornografi

Ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa jumlah pornografi di Jepang mengalami peningkatan pada periode 1972-1995. Berdasarkan “Peraturan Perlindungan Remaja” yang diformulasikan oleh masing-masing prefektur di seluruh Jepang untuk mereka masing-masing (kecuali prefektur Nagano), diadakan pengumpulan data tentang benda-benda yang “dianggap merusak anak remaja”. Benda-benda yang dimasukkan dalam daftar tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau didistribusikan kepada mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Statistik ini dikumpulkan oleh petugas lokal, dan berisikan data tentang film-film dengan adegan seksual yang eksplisit, buku-buku, majalah-majalah dan video tape. Data-data ini setiap tahun dikirimkan ke Pejabat Kepemudaan di Somicho (Agensi Manajemen dan Koordinasi Pemerintah). Benda-benda yang terdaftar di situ bertambah jumlahnya dari 20.000 buah pada tahun 1970, hinga sedikit di atas 37.000 pada tahun 1980, kemudian menjadi 41.000 pada tahun 1990, hingga kemudian mencapai kurang lebih 76.000 pada tahun 1996, tahun terakhir data yang ada. Sejak tahun 1989 peningkatan terbesar material semacam itu disebabkan terutama oleh video-video dengan adegan seksual yang eksplisit. Walapun ada kategori-kategori pembatasan penonton, materi ini sebenarnya dapat dilihat oleh siapa pun dari kelompok usia berapa pun.

Di 1991, pemerintah daerah dari 21 Prefektur menentukan 46 penerbitan berorientasi sex sebagai penerbitan yang ‘merusak generasi muda’ dan mengirimkan keluhan atas mereka kepada para penerbit. (Burril, 1991). Perusahaa-perusahaan yang terlibat menerima kritikan yang muncul dan “Dewan Etika Penerbitan” dalam industri tersebut sepakat untuk melakukan penertiban masing-masing dan menasihati para perusahaan anggotanya untuk mencantumkan tanda “Komik Dewasa” di manga-manga berorientasi seksual (Anonymous, 1991a). Dewan tersebut juga mengusulkan lebih lanjut agar para distributor meletakkan komik-komik semacam ini di “adult corner” di toko masing-masing. Usulan ini belum tentu dituruti. Penjualan komik-komik bermuatan seks ini bernilai lebih dari ¥ 180 juta pada tahun 1990, naik 13 persen dari tahun sebelumnya (Burril, 1991).

Produksi film cinta klasik Jepang Ai no Corrida (“Dalam Wilayah Rasa”) dilarang di dalam Jepang karena konten ketelanjangan dan erotis di dalamnya. Film ini oleh Nagisa Oshima diproduksi di Perancis pada 1976 dan dengan segera menjadi sensasi di festival-festival film di New York dan Cannes. Namun, pada saat pertama kali ditayangkan di Jepang pada bulan Oktober 1976, film iin dengan segera disita oleh pihak yang berwajib. Film ini di dasarkan pada kisah nyata yang terkenal. Walaupun demikian, film tersebut – diantaranya memberikan gambaran sangat menaruik tentang Asphixiophlilia –tetap diangap terlalu vulgar utuk dilihat oleh publik Jepang. Produser dan penulis scenario dipanggil ke pengadilan dan dituntut karena ‘tindakan yang tidak patut’, namun akhirnya diputuskan tak bersalah (Okudaira, 1979; Oshima, 1979; Uchida, 1979). Versi yang telah disensor akhirnya dirilis belakangan. Ketelanjangan penuh akhirnya diperbolehkan untuk muncul di film untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dalam Festival Film Tokyo (Downs, 1990).

Buku teks universitas tentang seks berjudul Sexual Decisions (Diamond & Karlen, 1980) diterbitkan dalam bahasa Jepang pada tahun 1985 (Diamond & Karlen, 1985). Gambar-gambar posisi seksual dan lain-lainnya baru diperbolehkan setelah buku tersebut diedit dengan mengurangi ilustrasi yang menggambarkan rambut dan alat kelamin. Itu adalah teks pertama tentang seks di tingkat universitas di Jepang. Buku kumpulan foto seni yang pertama yang menampilkan ketelanjangan perempuan secara terang-terangan diterbitkan juga pada tahun 1985 (Downs, 1990). Buku SexWatching, yang ditujukan untuk umum memiliki ilustrasi 300 gambar, diterbitkan di Inggris pada tahun 1984 (Diamond, 1984), dan diterbitkan di Jepang pada tahun 1986 (Diamond, 1986). Lagi, beberapa ilustrasi aslinya yang dianggap sebagai kategori menengah di Amerika Serikat dan di Inggris, harus diganti dengan gambar-gambar lain yang sedikit lebih tidak mencolok.

Perubahan dari sikap konservatif pada tahun 60an, 70an dan awal 80an mulai terjadi secara massif pada akhir 80an dan awal 90an. Majalah-majalah seperti Playboy dan Penthouse, yang menampilkan rambut kelamin, dilarang sama sekali di Jepang sampai tahun 1975. Selepas masa tersebut, gambar-gambar seperti itu diperbolehkan untuk masuk ke Jepang jika gambar-gambar tersebut di tutupi atau diburamkan. Larangan awal yang tidak memperbolehkan penampakan rambut kelamin diterapkan begitu rutinnya sehingga sejumlah pengamat yang objektif mengatakan bahwa standar kepantasan tersebut kadang-kadang menghalangi distribusi karya-karya seni yang serius, sementara di lain pihak tidak lagi efektif mengatasi semakin banyaknya materi-materi dengan konten seksual eksplisit (Anonymous, 1992). Di bulan Juni 1991, the Japan Times mengambarkan gelombang masuk komik-komik porno ke dalam pasar sebagai pertumbuhan pesat dari “penggambaran gairah seksual yang menyimpang dan kekerasan, dan juga pelecehan perempuan, dengan cara dan detail yang memuakkan, bahkan walaupun tanpa menampakkan rambut kelamin.” (dikutip dalam Woodruff, 1991). Hampir bersamaan, Koran Asahi Shimbun mencatat bahwa polisi tidak lagi akan menghukum gambar-gambar ‘bulu kelamin’ dengan alasan ‘ketidakpatutan’, karena kecenderungan yang ada di masyarakat menerima gambar-gambar seperti ini. Asahi kemudian menyimpulkan bahwa “keputusan (untuk tidak menghukum) ini menunjukan bahwa gambar (yang menampilkan) bulu kelamin tidak lagi dianggap sebagai standar utama dalam menilai ketidakpatutan” (Woodruff, 1991).

Pada awal 1980an, kaset-kaset pornografi di Eropa dan Amerika seringkali disita sebagai produk terlarang dari orang-orang yang baru berkunjung ke luar negeri oleh agen-agen beacukai Jepang (Abramson & Hayashi, 1984). Materi-materi ini disita secara rutin. Sekarang kaset-kaset semacam itu diproduksi secara lokal dan tersedia di toko-toko Jepang. Seringkali kaset-kaset di dalamnya menampilkan aktor dan aktris yang baru saja melewati batas usia legal minimal (legal-minor).

Pada tahun 1989, sebuah survey tentang manga di toko-toko buku dan stand-stand majalah yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok relawan, “Biro Warga Negara dan Kebudayaan Tokyo”, menemukan bahwa lebih dari separuh cerita-cerita (dalam manga) tersebut menggambarkan peristiwa seksual. Mereka melaporkan: “Dalam banyak kasus, karakter perempuan (dalam cerita-cerita tersebut) diperlakukan hanya sebagai objek seksual untuk memenuhi kepuasan laki-laki.” (Anonymous, 1991a).

Kemudian juga di 1989, sebuah laporan oleh “Institut Penerbitan Penelitian Ilmiah” di Jepang menyajikan data statistik untuk kuantitas produksi penerbitan legal di Jepang. Dalam data tersebut, Playboy dan Penthouse tercatat sebagai majalah laki-laki dewasa dengan angka penjualan terbaik. Angka penjualan setengah tahunan Playboy berkisar di di angka 900,0000 eksemplar untuk setiap edisi yang dikeluarkan pada tahun 1977. Selain itu, Nilai bulanan majalah dengan konten seksual meningkat dari ¥ 3.264 juta di tahun 1984 menjadi ¥ 3.665 juta pada tahun 1988 (Shupan Nenkan, 1988, 1997).

Pada bulan Februari 1991, Partai Demokratik Liberal meminta agar para anggotanya untuk meluncurkan undang-undang yang mengatur manga dengan konten seksual yang eksplisit (Anonymous, 1991a). Mosi tersebut gagal, namun keberadaannya menunjukkan bahwa peningkatan material pornografi telah menimbulkan keprihatinan sosial yang luas. Pada tahun tersebut, sebuah survey (“Survei tentang Komik di antara Generasi Muda”) yang dilakukan oleh “Asosiasi Pendidikan Seksual Jepang” (JASE, 1991) menemukan bahwa 21,6% siswa laki-laki dan 7,6% siswa perempuan dari sekolah menengah membaca ‘komik porno’ secara regular. Pada tahun 1993, survey yang dilakukan oleh Somucho (Agensi Manajemen dan Koordinasi Pemerintah) menemukan bahwa 50% siswa laki-laki dan 20% siswi perempuan sekolah menengah pertama dan atas secara rutin membaca ‘komik porno’.

Indeks lain tentang material yang terkait seks yang tersedia di Jepang mungkin dapat terlihat dari jumlah industri terkait sex (fuuzoku kanren eigyou) yang terdaftar dan diawasi oleh polisi. Industri ini misalnya strip theatre, hotel cinta/hotel jam-jaman (yang kamarnya bisa disewa dalam unit per-jam), toko sex dewasa (untuk pembelian materi pornografi atau benda-benda lain yang terkait dengan aktivitas seksual), dan “soap land” (‘negeri sabun’, yaitu jasa layanan seksual dalam bentuk panti pijat dan sebagainya). Pihak berwenang menggunakan statistik ini untuk memantau potensi pengaruhnya terhadap generasi muda. Menurut statistik J.N.P.A (Kantor Kepolisian Jepang), pada tahun 1972 ada 7.500 usaha industri semacam itu, dan pada 1995 ada sekitar 12.600 usaha. Segmen terbesar dari industri jasa ini adalah “Panti Pijat” yang dalam operasinya seringkali menawarkan jasa layanan seksual. Saat ini, ada juga tipe “ Body Shampoo Parlour” (Roposensho, 1995).

Jasa layanan telepon seksual juga semakin lama semakin umum. Pada 18 bulan pertama jasa layanan ini mulai dibuka, sebuah jasa layanan informasi bisnis komersil, “Dial Q2”, yang sebelumnya hanya menyediakan jalur informasi untuk hasil pertandingan olahraga, iklan, dan panduan kesehatan, pada tahun 1991 mengalihkan lebih dari seperempat jalur layanan telponnya ke layanan telepon seks (Anonymous, 1991b). Jasa layanan ini menjadi jasa layanan yang sangat populer hingga sekarang, bahkan walaupun setiap orang yang hendak bergabung diwajibkan untuk membuat permintaan khusus dahulu sebelumnya. “Klub-klub Telpon” juga semakin banyak bertambah. Di klub-klub tersebut, para laki-laki akan menunggu telpon dari para anggota perempuan. Nomor yang akan ditelpon oleh para gadis tersebut, diiklankan bebas pulsa; pengelola juga menjanjikan ‘keasikan’ dan ‘percintaan’ melalui jasa layanan tersebut. Jasa layanan ini juga seringkali dimanfaatkan sebagai sarana kontak bagi para PSK dengan pelanggannya. Jasa ini juga menimbulkan kekhawatiran sosial yang besar karena survey-survei informal menunjukkan bahwa seperempat siswi SMA ternyata pernah melakukan kontak melalui sebuah klub telepon.

Pada tahun 1992, pihak berwenang kadang-kadang menuduh pihak majalah atau koran untuk public indecency jika mereka menampilkan gambar telanjang, atau menampilkan gambar-gambar yang menunjukkan alat kelamin atau rambut kelamin. Namun demikian, tindakan-tindakan penyitaan oleh polisi menjadi semakin jarang dan pengambilan tindakan juga semakin tidak konsisten. Anehnya, serangan hukum semacam ini justru cukup sering terjadi jika gambar yang dipermasalahkan adalah jelas-jelas merupakan sebuah karya seni (Anonymous, 1992). Namun pada tahun 1993, pelarangan-pelarangan seperti itu menjadi jarang.

Pada tahun 1993, Shukan Post menjadi majalah dengan penjualan tertinggi di jepang. Hal ini tampaknya disebabkan karena adanya foto-foto yang memperlihatkan sekilas rambut kelamin, foto-foto gadis telanjang, dan artikel-artikel tentang seks. Sirkulasi majalah tersebut melonjak dari 850.000 dari semester pertama tahun 1993, menjadi 867.000 pada semester pertama 1996. Popularitasnya mendorong dua majalah lain yang muncul belakangan, yang menampilkan konten seksual yang lebih eksplisit lagi: Shukan Bunshum dan Shukan Shincho. Pada tahun 1995, majalah-majalah ini memiliki angka penjualan mingguan di atas 600.000 eksemplar (Shuppan Nenkan, 1997).

Sikap publik terhadap pornografi dapat terlihat dari jumlah kasus yang ditangani polisi dalam kategori “pendistribusion materi-materi yang tidak patut”. Namun, walaupun angka SEM terus meningkat dari tahun ke tahun, penangkapan dan penindakan semacam ini terus mengalami penurun dari angka 3.298 pada tahun 1972, menjadi 702 di tahun 1995 (Roposensho, 1995).

Saat ini, tidak hanya tampilan visual bulu kelamin ataupun alat kelamin yang muncul, namun juga penggambaran visual bermacam interaksi seksual hard-core seperti bestiality, sadomasochism, necrophilia, dan incest; Karakter yang terlibat bisa orang dewasa, anak-anak, atau keduanya. Dan mereka juga bisa ada di manga ataupun di materi bacaan dewasa. Ada “Hukum Kesejahteraan Anak” di Jepang yang melarang pelacuran anak. Namun demikian, tidak ada hukum pornografi anak yang spesifik dan SEM yang menampilkan anak-anak di bawah umur dapat ditemukan dengan mudah dan dikonsumsi secara luas. Kebanyakan tuduhan ‘ketidakpatutan’ yang diajukan saat ini lebih terkait pada penggambaran pemerkosaan dengan kekerasaan atau pemerkosaan massal atau film atau video yang mengggambarkan perilaku seksual yang dianggap menyimpang dan berbahaya (seperti dalam Ai no Corrida).

Menurut satu laporan tertentu, Diet Jepang sedang mempertimbangkan membuka untuk umum koleksi buku dan majalah kategori-X, yang sebelumnya tidak bisa diakses umum dalam 30 tahun terakhir. Juru bicara Perpustakaan Diet Nasional menyatakan bahwa koleksi tersebut memperlihatkan bagaimana interpretasi pihak berwajib tentang standar kepatutan mengalami perubahan dari dekade ke dekade. Perpustakaan itu telah mengumpulkan sekitar 2.800 eksemplar buku dan majalah yang dianggap sebagai tidak patut oleh Pemerintahan Kota Tokyo dan melarang penjualannya pada kelompok usia di bawah 18 tahun. Koleksi tersebut, berasal dari material-material yang wajib didonasikan oleh para penerbit, terdiri dari novel dan komik porno, serta edisi-edisi majalah sirkulasi massal yang berisikan foto-foto telanjang (Anonymous, 1996).

Ukuran tambahan lainnya berkenaan dengan erotika di jepang adalah laporan yang disusun oleh Greenfeld (1994). Pada tahun 1994, dia menuliskan bawha kurang lebih 14.000 video “Dewasa” dibuat setiap tahunnya di Jepang dibandingkan sekitar “2500” video di Amerika Serikat. Dan rata-rata orang Jepang menonton film satu jam lebih lama dibandingkan rata-rata orang Amerika.

Kejahatan Seksual

Data kejahatan seksual – yang secara konsisten dan rutin disimpan dalam catatan kepolisian – adalah yang tersedia dan lebih jelas dibandingkan dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif lainnya tentang pornografi. Sangat jelas dari data yang ada (Tabel 1) bahwa peristiwa pemerkosaan mengalami penurunan secara dramatis dan konstan selama masa dalam kajian. Pemerkosaan telah mengalami penurunan secara progesif dari 4677 kasus dengan 5464 pelaku pada tahun 1972, menjadi 1500 kasus dengan 1160 pelaku pada tahun 1995; pengurangan sekitar dua pertiga kasus. Karakter pemerkosaan juga mengalami perubahan. Pada awal periode pengkajian lebih banyak kasus pemerkosaan dilakukan berkelompok (lebih dari seorang) disbandingkan periode-periode berikutnya. Itulah yang menyebabkan angka pelaku melebihi angka pemerkosaan yang dilaporkan. Semakin lama pemerkosaan berkelompok menjadi semakin langka. Angka pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja juga berkurang secara signifikan. Remaja adalah pelaku 33% dari kasus pemerkosaan di tahun 1972, namun pada 1995 hanya 18% kasus pemerkosaan dilakukan oleh remaja.

Pada periode sama, kasus-kasus serangan seksual juga mengalami penurunan dari 3.139 kasus di tahun 1972 menjadi rata-rata kurang dari 3.000 kasus per tahun di antara tahun 1975 hingga 1990. Pada tahun 1995, angka tersebut melonjak menjadi 3.644 kasus. Namun, apabila dilihat dari rata-rata per penduduk, maka sebenarnya tidak terjadi peningkatan. Selama periode tersebut, populasi Jepang telah meningkat lebih dari 20 persen, dari 107 juta jiwa pada 1970 menjadi 125 juta jiwa pada 1995 (Nihon no Tokei, 1996). Jadi, apabila jumlah total kasus tersebut dibagi dengan jumlah total penduduk, maka terlihat bahwa terjadi penurunan angka dari 0,0292 kasus per seribu penduduk, menjadi 0,0290 kasus per seribu penduduk. Perlu juga di catat bahwa pada periode ini, menurut catatan kepolisian, pengadilan mengabulkan 85% dari keseluruhan kasus perkosaan yang dilaporkan pada tahun 1972, dan kemudian meningkat menjadi 90% pada tahun 1980an, dan kemudian menjadi di atas 95% pada tahun 1990an. Hal ini mungkin karena, di tahun-tahun belakangan sang pelaku pemerkosa umumnya tidak dikenal oleh sang korban; dengan demikian lebih mudah membuktikan di pengadilan adanya elemen pemaksaan (iv).

Data mengenai ‘tindakan tidak patut di depan publik’ (seperti flashing) lebih mirip dengan data mengenai pemerkosaan daripada dengan data mengenai serangan seksual. Kasus-kasus ‘tindakan tidak patut di depan publik’ turun sebanyak sepertiga bagian dalam periode yang sama. Mengingat peningkatan populasi yang cukup pesat pada periode sama, maka rasio kasus ini mengalami penurun hingga 50%.

Statistik polisi menggunakan kategori usia: 0-5, 6-12, 13-19, 20-24, 25-39, 30-39, 40-49, dan seterusnya. Tiga kategori usia pertama adalah kategori usia yang diasosiasikan dengan “masa sebelum sekolah”, “usia sekolah dasar dan menengah pertama”, dan “usia sekolah menengah atas”. Kategori ini juga menunjukkan pemikiran di Jepang yang menganggap bahwa usia 20 adalah usia dimana seseorang dianggap telah dewasa secara hukum.

Pengurangan paling dramatis dalam angka kejahatan seksual adalah ketika perhatian difokuskan pada jumlah dan usia para pemerkosa serta korban di kelompok usia muda (Tabel 2). Kami mengajukan hipotesa bahwa peningkatan material pornografi, tanpa batasan usia dan dalam komik, jika memiliki efek sampingan, akan memiliki pengaruh buruk pada kelompok usia muda. Namun kami menemukan hal yang sebaliknya terjadi. Angka pelaku kejahatan seksual remaja justru turun secara signifikan dari 1.803 pelaku pada tahun 1972 menjadi 264 pelaku pada 1995; terjadi penurunan hingga 85% (Tabel 1). Angka korban juga mengalami penurunan dalam kelompok perempuan berusia di bawah 13 tahun (Tabel 2). Pada tahun 1972, 8,3% korban adalah perempuan berusia lebih muda dari 13 tahun. Pada tahun 1995, persentasenya menjadi 4,0%.

Pada 1972, 33,3% pelaku berusia diantara 14-19 tahun; pada tahun 1995 persetasenya menurun hingga 9,6%. Oleh karena itu, dalam periode kajian ini, ada perubahan cukup besar baik dari segi korban dan pelaku, dari usia yang lebih muda ke usia yang lebih tua.

Terakhir, di Jepang, walaupun angka pemerkosaan total menurun, persentase pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal meningkat secara pasti dari 61,6% kasus pemerkosaan yang dilaporkan pada 1979 menjadi 79,5% kasus pada tahun 1995. Perkosaan dalam keluarga dan dalam kencan, dengan demikian, menurun secara signifikan. Selain itu juga pemerkosaan berkelompok. Pada tahun 1972, 12,3% tindak pemerkosaan oleh remaja dilakukan oleh dua atau lebih pelaku. Seiring dengan waktu, persentase itu berkurang hingga menjadi 5,7% di tahun 1995.

Sebagai semacam alat kontrol data statistik, kami menganalisa kasus-kasus pembunuhan maupun serangan fisik non-seksual yang melibatkan kekerasan dalam periode 1972 hingga 1995 (Tabel 1). Di sini juga terlihat bahwa pengurangan secara dramatis terjadi selama periode yang sama. Kasus pembunuhan menurun hingga 40%, dan kasus-kasus serangan fisik non-seksual juga menurun hingga 60%. Namun demikian dalam kedua kategori kejahatan tersebut tidak ada pergeseran kelompok usia baik dari para pelaku maupun para korban.

DISKUSI

Di dalam Jepang sendiri, peningkatan dramatis dari pornografi dan SEM tampak nyata bahkan bagi para pengamat sambil lalu. Ini sangat berkaitan dengan pelonggaran larangan-larangan terhadap outlet hasrat seksual lainnya. Juga terlihat dari informasi yang tersedia bahwa selama periode bersangkutan, kejahatan seksual dalam tiap kategori, mulai dari pemerkosaan hingga public indecency, mengalami penurunan terus menerus.

Perubahan paling signifikan adalah walaupun terjadi perluasan akses pornografi pada anak-anak, baik angka pelaku maupun korban kejahatan seksual remaja mengalami penurunan secara signifikan.

Temuan ini mirip dengan, walaupun lebih mengejutkan daripada, temuan-temuan di negara yang mengalami peningkatan SEM yang sama seperti Denmark, Swedia dan Jerman Barat. Temuan-temuan di Eropa, pada gilirannya, lebih dramatis dari temuan lain di Amerika Serikat. Kutchinski (1991) mengkaji situasi di Denmark, Swedia, Jerman Barat dan Amerika Serikat setelah legalisasi atau liberalisasi hukum pornografi di negara-negara tersebut. Tiga negara pertama yang disebutkan berturut-turut mende-kriminalisasi produksi dan distribusi SEM pada tahun 1969, 1973, dan 1973. Di Amerika Serikat tidak ada demkriminalisasi yang meluas ataupun legalisasi pornografi, namun, sama dengan di Jepang, interpretasi hukum-hukum pornografi sepertinya mengalami perubahan dan penindakan atas SEM mengalami penurunan yang tajam. Sama dengan Jepang, ketersediaan pornografi pun juga mengalami peningkatan yang serupa. Kutchinsky mengkaji kasus-kasus kejahatan seksual dalam periode 20 tahun dari 1964 ke 1984. Dengan demikian periode kajiannya tumpang tindih dengan setengah bagian pertama dari periode kajian ini.

Kutchinsky menemukan (1991) bahwa di Denmark dan Swedia, angka pemerkosaan hanya mengalami sedikit peningkatan, dan di Jerman Barat tidak sama sekali. Di ketiga negara tersebut, angka kejahatan seks tanpa kekerasan mengalami penurunan. Kenaikan yang kecil di Denmark dan Swedia, diduga karena meningkatnya angka pelapor sebagai akibat semakin tingginya tingkat pehaman kaum perempuan dan petugas polisi tentang masalah pemerkosaan (Kutchinsky, 1985b, pp.323). Di Jepang juga, selama periode dua dekade dalam kajian ini, mungkin hal yang sama (peningkatan pemahaman tentang tindak pemerkosaan di kalangan perempuan dan kepolisian), sehingga membuat penurunan angka pemerkosaan di Jepang menjadi lebih impresif lagi.

Serupa dengan temuan kami di Jepang, temuan di Denmark dan Jerman Barat menunjukkan bahwa penurunan kategori kejahatan seksual paling dramatis adalah pada kategori pemerkosaan. Selain itu angka kejahatan seksual dengan korban atau pelaku remaja juga mengalami penurunan drastis. Antara 1972 dengan 1980, angka total kejahatan seksual yang dicatat oleh pihak kepolisian Republik Federal Jerman (Jerman Barat) menurun hingga 11 persen, pada saat yang bersamaan angka kejahatan total yang dilaporkan meningkat hingga 50 persen. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur (di bawah usia 14 tahun) juga mengalami penurunan kecil sekitar 10 persen pada periode ini. Namun terjadi penurunan lebih dari 50 persen untuk korban di bawah usia 6 tahun, dari 1.421 kasus pada 1972 menjadi 579 kasus pada 1980 (Kutchinsky, 1985b; hal. 319).

Peneliti lain menemukan hal yang serupa. Di Denmark kasus pelecehan homoseksual terhadap anak-anak menurun hingga lebih dari 50 persen dari 75 kasus pada 1966 menjadi 20 kasus di 1969 (Ben-Veniste, 1971; hal. 254). Penurunan kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak cukup penting untuk dicatat karena di Jepang, sebagaimana di Denmark, selama periode kajian tersebut, tidak ada hukum yang melarang kepemilikan atau penggunaan secara pribadi dan non komersial penggambaran anak-anak dalam aktivitas seksual; atau yang biasa disebut “childporn” (Kutchinsky, 1985a; hal. 5). Mengingat betapa pentingnya kejahatan seksual atas anak-anak dalam pandangan dua kebudayaan tersebut, penurunan angka kasus ini lebih mewakili pengurangan angka kejahatan seksual atas anak-anak secara riil daripada kurangnya kesiapan pelaporan atas kejahatan-kejahatan semacam itu.

Terkait dengan peningkatan pornografi, kami juga menemukan penurunan angka kasus pemerkosaan massal di Jepang. Lagi-lagi, temuan-temuan serupa juga dilaporkan di tempat lain. Di Jerman Barat, dari tahun 1971 hingga 1987, angka kasus pemerkosaan kelompok menurun 59% dari 577 kasus hingga 239 kasus. Terbalik dengan Jerman dimana angka pemerkosaan oleh orang asing menurun sebesar 33% dari 2.453 kasus menjadi 1.655 kasus (Kutchinsky, 1991; hal. 57), di Jepang angka pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal korban menurun, dan angka pemerkosaan oleh orang asing meningkat. Karena lebih besar kemungkinan pemerkosaaan oleh orang asing atau kelompok akan di laporkan daripada melaporkan pemerkosaan dalam pernikahan atau dalam kencan, temuan-temuan tersebut merepresentasikan perubahaan yang riil. Penting untuk dicatat juga bahwa polisi Jepang sangat menfokuskan diri pada upaya pencegahan pemerkosaan oleh orang asing daripada pemerkosaan dalam kencan atau oleh orang yang dikenal.

Beberapa orang menganggap (misal: Court, 1977) bahwa berkurangnya angka kejahatan seksual yang tercatat di Jepang merefleksikan perubahan pandangan publik tentang seks yang senada dengan meningkatnya ketersediaan pornografi di masyarakat. Pandangan ini masih diragukan. Mungkin pandangan ini berlaku untuk kasus-kasus pelanggaran seksual kecil seperti public indecency, namun pemerkosaaan selalu menjadi masalah yang serius. Dapat dikatakan juga bahwa rasa enggan untuk melaporkan kasus pemerkosaan telah berkurang. Bisa juga disimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah SEM membuat jauh lebih mudah bagi anak-anak atau perempuan atau mereka yang rentan menjadi korban kejahatan seksual dalam membicarakan masalah-masalah seksual pada orang tua mereka, partner, ataupun pihak berwajib, terlebih lagi mengenai tindak pelanggaran seksual.

Faktor lain yang mendorong korban untuk melapor adalah dibentuknya unit kepolisian khusus untuk penyelidikan kasus pemerkosaan pada bulan September 1983. Unit ini sensitif pada permasalahan perempuan dan juga membuat kaum perempuan tidak lagi diperlakukan seolah-olah sebagai pihak yang bersalah. Perlakuan buruk terhadap perempuan yang diperkosa sering terjadi pada tahun 70an. Juga perubahan yang signifikan adalah bahwa Jepang, pada tahun 90an., mendirikan sebuah pusat pengaduan pemerkosaan dan layanan korban di Tokyo. Selain itu pusat-pusat perempuan juga didirikan di kota-kota besar di seluruh negeri. Pada tahun 1996, kepolisian memulai kampanye public untuk meningkatkan pemahaman publik untuk mendorong para korban kejahatan seksual agar maju ke depan dan melapor. Para pendidik seks perlu mendapatkan kredit juga atas hal ini. Pendidikan seks, K-12, telah menjadi standar dalam kurikulum di sekolah-sekolah Jepang sejak tahun 1970an. Para pendidik seks juga semakin banyak mempelajari teori pemerkosaan, pencegahan, dan pelaporan, dan membawa materi-materi tersebut ke dalam presentasi di kelas mereka.

Umumnya diterima bahwa aplikasi hukum yang berlaku atau kekuatan-kekuatan sosial yang bermain tidak konsisten dari masa ke masa. Namun, kelemahan-kelemahan jangka pendek dalam hal pencarian, pengumpulan dan pencatatan data tidak mempengaruh trend secara keseluruhan. Walaupun demikian aman untuk dikatakan bahwa dalam masa yang cukup lama, interpretasi definisi ‘kepatutan’ telah melonggar yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya material yang dianggap dapat diterima dan memasuki ruang publik, sementara pada saat yang bersamaan penegakan hukum terkait tindak pemerkosaan dan pelanggaran seksual justru malah semakin tegas. Saat ini ‘ijin’ masyarakat terhadap kejahatan seksual semakin sedikit diberikan daripada 25 tahun yang lalu. Dan tentu saja, tidak ada yang dapat mengatakan bahwa berkurangnya angka pembunuhan dan kekerasa non-seksual disebabkan keenggenan untuk melaporkan kasus-kasus semacam itu yang sebanding dengan semakin meningkatnya SEM.

Pernah ada yang berkata bahwa “Pornografi secara historis telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jepang” (Abramson & Hayashi, 1984). Sebenarnya jauh lebih tepat mengatakan bahwa tema-tema erotik dan kesuburan telah menjadi bagian tradisional dari kebudayaan Jepang. Memang betul bahwa kuil-kuil keagamaan, cerita-cerita porno serta kesenian, secara sugestif dan implisit, telah memasukkan ikon-ikon dan representasi seksual tanpa malu-malu dan tanpa merasa berdosa. Di Barat, perasaan berdosa seringkali diasosiasikan dengan seks. Secara tradisional, pandangan Jepang yang seperti ini sesuai dengan tema-tema atau budaya konfusian yang mengusulkan memperkuat solidaritas keluarga dengan beranak-pinak, pentingnya untuk memberikan pendidikan seks yang layak pada anak, serta sebagai cara untuk menikmati “kehidupan yang baik”.

Pandangan ini umumnya tetap bertahan di kalangan masyarakat Jepang bahkan setelah modernisasi Jepang yang dimulai tahun 1868 melalui Restorasi Meiji. Pemerintahan di era Meiji, dalam rangka mendapatkan rasa hormat dari negara-negara Barat, mulai merubah pandangan Jepang terhadap seks dengan mengadopsi nilai-nilai Barat yang lebih penuh aturan dan konservatif. Sebagai contoh, pemandian umum campur yang sebenarnya telah menjadi kebiasaan umum dilarang untuk diteruskan oleh pemerintah (Dore, 1958). Peraturan ini sebenarnya diterapkan terutama di kota-kota besar, sementara di luar itu penegakannya dilakukan secara acak. Namun, ini hanyalah baian kecil dari rencana pemerintahan Meiji yang disebut wakon-yoosai (semangat Jepang dan teknologi Barat); yaitu sebuah rencana untuk mengembangkan dan memperkuat bangsa dengan menggabungkan pengetahuan dan teknologi barat dengan semangat dan budaya Jepang (Hijirida & Yoshikawa, 1987).

Selama Perang Dunia II banyak pembatasan seksual yang dilonggarkan di Jepang sebagaimana halnya yang terjadi di Barat. Setelah perang, pasukan Amerika Serikat yang mengokupasi Jepang menerapkan pandangan barat tentang moralitas dan hukum. Masyarakat Jepang secara perlahan-lahan mengadopsi beberapa ide dan praktik tersebut. Pandangan wakon-yoosai mengemuka kembali (Hijirida & Yoshikawa, 1987). Ide-ide negatif tentang pornografi, yang sebelumnya asing bagi kebudayaan Jepang, diterima dan diterapkan terutama pada penggambaran visual karena benda-benda tersebutlah yang paling mungkin dikenali dan dikritik oleh orang Barat. Sedikit perhatian diberikan pada SEM yang tertulis karena orang asing kemungkionan besar tidak bisa membaca huruf Jepang dan oleh sebab itu tidak bisa menyadari dan mengkritik materi-materi semacam itu (Abramson & Hayashi, 1984). Hal-hal terkait seks lainnya yang bisa dilihat langsung umumnya cenderung sesuai dengan cara-cara Barat. Pelacuran, yang sebelumnya legal dan diterima umum, misalnya, dijadikan illegal pada tahun 1958, dan toilet serta kamar mandi publik yang terpisah dibangun untuk menggantikan fasilitas-fasilitas sebelumnya yang bersifat unisex. Yang menarik, walaupun larangan penggambaran visual yang bersifat erotik semakin lama semakin ketat, pornografi tertulis semakin lama semakin menjamur, dengan nada yang semakin bersifat risqué (v) dan fetish (vi). Beberapa orang memandang ini sebagai reaksi perlawanan atas kekangan nilai-nilai feudal konfusianisme dan moralitas Barat (Kuro, 1954). Inilah hukum dan situasi yang ada pada tahun 1972, periode awal dari kajian kami.

Pada tahun-tahun selanjutnya, kuantitas SEM meningkat.Awalnya peningkatan terjadi secara bertahap dan kemudian di akhir 80an dan memasuki 90an, peningkatan terjadi secara pesat. Tahun 90 dan 91 tampaknya menjadi penanda peningkatan ini. Terjadi perubahan besar dalam hal bagaimana pornografi diproduksi dan bagaimana hukum tentang obscenity diinterpretasikan. Semakin sedikit material yang diduga sebagai obscene dan lebih sedikit lagi hukuman yang dijatuhkan. Sekali lagi, ini sama dengan berbagai temuan di tempat lain. Di Denmark, penghapusan larangan untuk tulisan-tulisan pornografi pada 1967 adalah konsekuensi dari tindakan sejumlah penerbit yang memproduksi dan mendistribusikan materi pornografi ke pasar yang sudah menunggu, serta dari keputusan-keputusan pengadilan yang semakin lama semakin permisif (Kutchinsky, 1973b). Di Jepang, produksi SEM yang bertambah dan pelonggaran hukum sepertinya terjadi secara bersamaan, tanpa bisa ditentukan mana yang menjadi penyebab lebih dahulu.

Jenis pornografi yang terdapat di Jepang juga sepertinya memenuhi berbagai jenis selera dan keinginan. SEM yang diproduksi memenuhi berbagai selera dan fetish yang ada, dan umumnya lebih agresif dan lebih sarat kekerasan daripada pornografi yang ada di Amerika Serikat. Selain itu jarang ada pembatasan usia dalam pembelian atau kepemilikan material-material semacam ini. Situasi ini pada dasarnya serupa dengan situasi di Denmark (Kutchinsky, 1978). Kutchinsky lebih jauh menemukan bahwa SEM yang ada semakin lama semakin berorientasi fetish dan agresif, material-material tersebut mungkin tidak banyak digunakan. Materi-materi tersebut tetap menjadi bagian terkecil dari keseluruhan pornografi yang ada. Di Denmark, Kutchinsky (1978, hal. 114) memperkirakan material-material hardcore sadomasochistic dan semacamnya, hanyalah 2% dari keseluruhan pornografi yang bisa didapat. Winick (1985) memperkirakan proporsi yang sama untuk Amerika Serikat. Gigli (1985) berargumen bahwa data Kutchinsky mungkin tidak bersikap aplikatif karena adanya perbedaan-perbedaan yang memungkinkan pornografi dengan kekerasan menjadi menjamur. Kami tidak melakukan analisa mendetail mengenai material pornografi dengan konten sadomasokhis dan kekerasan di Jepang, namun tampaknya proporsi material tersebut lebih tinggi di Jepang daripada di Amerika Serikat ataupun tempat-tempat lainnya

Kutchinsky (1973a), dalam kajian-kajiannya, menemukan bahwa angka kasus kejahatan seksual yang tidak terlalu serius adalah yang paling menurun, sedangkan angka kasus pemerkosaan yang turun paling sedikit. Kami menemukan hal yang sebaliknya di Jepang. Di Jepang, pemerkosaan turun hingga 79% sedangkan public indecency hanya turun hingga 33%. Alasan perbedaan ini masih belum jelas. Kami duga ini disebabkan elemen compulsivity (elemen ‘kegilaan) yang biasanya diasosiasikan dengan pelanggaran hukum public indencecy lebih sulit dimodifikasi daripada dalam hukum pemerkosaan. Mungkin juga, angka kasus pengintipan atau flashing memang sudah kecil dari awal sehingga penurunannya pun menjadi kecil secara persentase. Rasa malu adalah kekuatan sosial yang kuat di Jepang dan bisa menjadi faktor yang sangat penting dalam mengendalikan angka kasus public indecency.

Temuan kami mengenai kejahatan seksual, pembunuhan dan penyerangan fisik sangat sesuai dengan apa yang diketahui mengenai angka kejahatan di Jepang terkait perampokan, pencurian dan hal-hal lain yang sejenis. Jepang juga memiliki angka pelaporan terkecil untuk kasus pemerkosaan dan persentase tertinggi untuk penangkapan dan penghukuman di antara negara-negara maju. Jepang juga diketahui sebagai negara maju paling aman untuk perempuan (Clifford, 1980). Walaupun demikian, kritikus social dan kaum feminis di Jepang berpendapat bahwa kondisi masih bisa lebih baik lagi (Radin, 1996). Banyak pejuang hak perempuan berpendapat bahwa petugas kepolisian perlu lebih responsif terhadap masalah-masalah perempuan dan kaum perempuan sendiri perlu lebih berani untuk menyampaikan keluhan mereka. Namun sebenarnya, kritik ini bisa berlaku di mana saja.

Walaupun tidak ada bukti kuat yang mendukungnya, ada mitos yang dipercaya secara meluas bahwa semakin banyak SEM akan secara otomatis menyebabkan semakin banyak aktivitas seksual serta (pada akhirnya) semakin banyak pemerkosaan (lihat Liebert, Neale, & Davison, 1973). Sebenarnya, data yang kami terima dan ulas menunjukkan hal yang sebaliknya. Christensen (1990) berpendapat bahwa dalam rangka membuktikan pornografi dapat menyebabkan kejahatan seksual, orang mesti menemukan hubungan temporal yang positif di antara kedua hal tersebut. Ketiadaan hubungan positif antara pornografi dengan kejahatan seksual dalam temuan-temuan kami, serta dalam temuan-temuan oleh orang lain, adalah bukti prima facie (utama) bahwa hubungan tersebut memang tidak ada. Namun, demi objektivitas satu pertanyaan lagi perlu diajukan: “apakah ketersediaan dan penggunaan pornografi mencegah atau mengurangi kejahatan seksual?” Kedua pertanyaan mengenai hubungan antara pornografi dan kejahatan seksual akan menghasilkan rangkaian hipotesis yang, dalam periode cukup lama, telah diuji di Denmark, Swedia, Jerman Barat dan di Jepang. Jelas dari data yang kami dapatkan tentang Jepang, sebagaimana yang ditemukan juga oleh Kutchinsky (1994) dari penelitian yang dilakukan di Eropa dan Skandinavia, bahwa peningkatan tajam SEM, selama tahun dalam kajian, tidak memiliki hubungan dengan peningkatan di angka pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya. Sebaliknya, di Jepang penurunan yang tajam justru terjadi.

Pada umumnya dapat diterima bahwa pornografi dapat merangsang sejumlah orang secara seksual. Ada hal-hal yang menunjukkan bahwa pornografi menghasilkan ekspresi seksual yang legal, namun belum ada yang mengukur seberapa besar peningkatan yang terjadi pada aktivitas semacam itu. Pasangan suami istri mungkin saja meningkatkan frekuensi bercinta mereka, seniman mungkin saja menciptakan karya seni baru, banyak pihak yang dapat menggunakan pornografi untuk pendidikan seks, dan tidak sedikit yang menggunakan materi tersebut untuk dibaca atau untuk kesenangan melihat dan masturbasi. Semua aktivitas tersebut positif, legal dan juga membangun, atau paling tidak semuanya itu adalah outlet social yang bersifat nondestruktif. Di Jepang, sebagaimana di tempat lainnya, penerbit dan sejenisnya menyatakan bahwa kisah-kisah erotik, bahkan dalam komik, merupakan tempat pelarian diri sementara bagi orang dewasa yang merasa tercekik di tengah-tengah ‘masyarakat terkontol’ Jepang (Burril, 1991).

Belum ada kajian populasi yang menunjukkan hubungan antara pornografi dengan kejahatan seksual. Ada memang laporan-laporan penelitian yang menunjukkan hubungan tersebut. Satu laporan penelitian, misalnya, menyatakan: “Retrospective recall (vi) adalah basis untuk memperkirakaan penggunaaan SEM oleh para pelaku kejahatan seksual dan non-pelaku selama masa puber, dan juga pada masa kini…. Pemerkosa dan para pelaku pelecehan seksual anak dilaporkan sering menggunakan materi-materi tersebut secara … Penggunaan materi tersebut sekarang ini sangat terkait dengan tingkat keparahan pelanggaran seksual yang mereka lakukan … (Marshall, 1988)” Namun, bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini, apabila dikaji lebih teliti, menunjukkan bahwa pornografi yang digunakan oleh pelaku kejahatan seksual dewasa dilihat sebelum pelanggaran itu mereka lakukan. Tidak dinyatakan secara eksplisit namun implisit dalam kajian Marshal adalah bukti bahwa pornografi umumnya tidak ada dari pengalaman sang pelaku pada masa-masa formatif mereka.

Hal ini penting untuk dipertimbangkan. Cukup sering ditemukan, utamanya pada tahun 1960an sebelum melimpahnya SEM di Amerika Serikat, pelaku kejahatan seksual adalah mereka dengna latar belakang yang tidak terpapar pada SEM; mereka umumnya memiliki latar belakang keagamaan yang kuat dan paham social politik dapat dikategorikan sebagai paham konservatif (Gebhard, Gagnon, Pomeroy & Christenson, 1965). Sejak itu, kebanyakan peneliti menemukan hal yang serupa. Pendidikan yang diterima oleh para pelaku kejahatan seksual umumnya merepresi hasrat seksual (sexually repressive), seringkali latar belakang keagamaan mereka sangat kuat dan mereka juga memiliki pandangan yang konservatif dan kaku tentang seksualitas (Conyers & Harvey, 1996; Dougher, 1988); mereka biasanya dibesarkan dengan pendidikan ritual-moralistik serta menganut sikap yang konservatif daripada permisif. Selama masa remaja hingga memasuki masa dewasa, para pelaku kejahatan seksual umumnya tidak menggunakan materi pornografi atau erotis lebih banyak daripada orang-orang lain dan umumnya malah lebih sedikit (Goldstein & Kan, 1973, Propper, 1973). Walker (1970) melaporkan bahwa para pelaku kejahatan seksual rata-rata lebih tua beberapa tahun dari para non-kriminal pada saat melihat gambar hubungan seksual untuk pertama kalinya.

Kebanyakan orang dari kalangan yang menangani para pemerkosa berpendapat bahwa pemerkosaan sebenarnya adalah sebuah kegiatan seksual untuk masalah-masalah non-seksual, misalnya sebuah kekalahan atau rasa frustasi yang dialami di tmpat kerja bisa menjadi pendorong untuk melakukan pemerkosaan (Groth, 1979). Orang lain melihat bahwa pemerkosaan adalah ekspresi kekuasaan (Groth, Burgess dan Holstrom, 1977). Goldstein dan Kant menyimpulkan bahwa ‘sedikit sekali’ pelaku kejahatan seksual yang mereka wawancarai yang mendapatkan pengaruh cukup besar dari pornografi. “Stimulus yang jauh lebih kuat” bagi para pelaku kejahatan seksual adalah orang-orang nyata di lingkungan mereka (Goldstein & Kan, 1973; Lynn, 1986). Ahli dari Denmark, termasuk para kriminolog feminis yang mempelajari pemerkosaan di Denmark, jug sepakat bahwa tidak ada hubungan antara pornografi dan pemerkosaan (Kutchinsky, 1985a, hal. 12).

Nicholas Groth, seorang spesialis untuk perawatan bagi para pelaku kejahatan seksual, pernah menulis “tindak pemerkosaan seringkali dianggap disebabkan oleh semakin banyaknya materi pornografi yang beredar serta keterbukaan seksual di media-media publik. Namun sebenarnya, walaupun para pemerkosa, sebagaimana halnya orang lain, mungkin terangsang oleh beberapa jenis pornografi, bukanlah hasrat seksual yang mendorong terjadinya pemerkosaan melainkan hasrat kemarahan dan ketakutan. Pornografi tidaklah menyebabkan pemerkosaan; melarang pornografi tidak akan menghentikan pemerkosaan. Bahkan, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa para pemerkosa umumnya terekspos lebih sedikit pada pornografi dari laki-laki lain pada umumnya (Groth, 1979, hal. 9).”

Wilson (1978, hal. 175) menemukan bahwa “kaum pria yang mengembangkan perilaku seksual yang menyimpang saat dewasa adalah mereka yang secara relatif kurang mendapatkan pengalaman berkaitan dengan pornografi pada masa remajanya.” Dia mengajukan pandangan bahwa pornografi bukan hanya berpotensi, tapi memang membantu mencegah masalah kejahatan seksual (hal 176). Wilson mengklaim bahwa keterpaparan terhadap SEM dapat memberikan keuntungan terapatis dan, di antara pasangan, dapat membantu komunikasi yang lebih lancar dan keterbukaan dalam membahas masalah-masalah seksual serta memberiakn pendidikan seksual. Ekspose terhadap pornografi juga membantu menyediakan anxiety and inhibition-relieving function. 39 persen terhukum yang dikaji oleh Walker (1970) sepakat bahwa pornografi ‘menyediakan … pengaman untuk kecenderungan-kecenderungan antisocial.”

Penjelasan-penjelasan lain telah ditawarkan untuk menjelaskan penurunan dan kecilnya angka kejahatan seksual di Jepang. Abramson dan Hayashi (1984) mengatakan bahwa kecilnya angka pemerkosaan di Jepang disebabkan sebagian karena pengendalian internal yang dianggap sebagai bagian dari karakter nasional bangsa Jepang yang ditimbulkan oleh masyarakatnya yang ketat. Kalaupun pendapat ini benar, sulit membayangkan bahwa pengendalian semacam ini jauh lebih kuat di periode 90an daripada di lingkungan konservatif pada decade 70an. Kutchinsky (1973b) memberikan kredit atas pengurangan kejahatan yang terkait dengan semakin tingginya ketersediaan SEM di Eropa dan Skandinavia kepada “kebanyakan populasi menjadi familiar dengan literatur pornografi: namun titik jenuh dengan cepat tercapai, terutama karena ketertarikan tersebut lebih dikarenakan oleh rasa ingin tahu daripada kebutuhan yang benar-benar.” Kami percaya pandangan ini adalah sebagian jawabannya.

Faktor penyebab lain mungkin juga terlibat. Sebagai contoh, selama periode dalam kajin, 1972 hingga 1995, setara dengan pengurangan angka kejahatan seksual laki-laki adalah peningkatan kesediaan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Sebagai tambahan dari perempuan sebagai partner seksual yang didapatkan melalui prostitusi dan juga melalui outlet seks komersial, para ‘gadis sebelah rumah’ saat ini lebih siap untuk menerima ajakan melakukan aktifitas seksual di luar nikah. Sesuatu yang dua atau tiga dekade lalu tidak begitu umum terjadi (Uchiyama, 1996).

Banyak percobaan laboratorium dilakukan untuk membuktikan pengaruh sosial pornografi yang negatif. Berbagai hasil dari percobaan-percobaan yang berbeda-beda diharapkan mampu memperlihatkan bahwa eksposur terhadap pornografi, terutama yang memiliki muatan kekerasan, dapat menyebabkan degradasi martabat kaum perempuan, pelecehan pemerkosaan dan meningkatnya agresi dan pembiaran tindakan kekerasan atas perempuan (untuk lebih jelas lihat Malamuth & Donnerstein, 1984, dan Zillman & Bryant, 1989).

Percobaan di laboratorium sulit untuk dibandingkan dengan situasi di dunia nyata dan mungkin juga tidak relevan. Umumnya percobaan laboratorium memaparkan mahasiswa-mahasiswa ke berbagai jenis pornografi dengan durasi yang berbeda-beda dan mencoba untuk mengukur tindak-tanduk mereka setelah itu. Hal lain yang juga penting adalah bahwa dalam percobaan semacam itu situasi yang dialami para subjek percobaan seringkali dimanipulasi sehingga para mahasiswa tersebut terjebak dalam situasi-stiuasi yang menyalahi rancangan awal penelitian (lihat Donnerstein, 1984, Donnerstein & Barret, 1978; Zilmann, 1984; Zillman & Bryant, 1982; 1984; Zilmann % Weaver, 1989). Studi-studi ini terus mendapatkan kritik-kritik yang serius (lihat Branningan, 1987; Brannigan & Goldenberg, 1986, 1991; Christensen, 1990; Becker & Stein, 1991) karena cacat secara metodologis dan tidak cukup layak untuk penerapan praktis. Seringkali temuan-temuan itu pun tidak konsisten. Sebagai contoh, Zillman dan Bryant (1984; 1988a, 1988b) melaporkan bahwa hasil temuan mereka menunjukkan bahwa eksposur terhadap jumlah besar pornografi mengurangi keinginan para subjek mahasiswa untuk bertindak agresif terhadap satu sama lain setelah stimulasi erotis diberikan (kemungkinan efek positif) , namun bisa menyebabkan peremehan makna pemerkosaan, mengurangi tingkat kepuasan seksual dengan partner saat itu, dan mengurangi makna ‘nilai-nilai kekeluargaan’ (kemungkinan efek negatif). Dan bahkan para penguji coba di area penelitian ruang kelas ini telah mengkritik bagaimana data diambil untuk digunakan dalam pengadilan (lihat Linz, Penrod &Donnerstein, 1987). Eksperimen laboratorium umumnya tidak mempertimbangkan konteks social dan factor-faktor social dan situasional lainnya.

Hasil temuan kami tentang Jepang, dan temuan Kutchinsky tentang Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Swedia, diambil dari populasi yang besar dan beragam yang telah terekspos pada SEM selama bertahun-tahun. Materi-materi ini bisa dipilih untuk digunakan atau tidak digunakan ataupun dimodifikasi sesuai dengan selera penontonnya. Tidak ada satu orang pun (di negara-negara tersebut) yang diwajibkan untuk melihat material-material yang dia anggap menjijikkan dan di lain pihak siapa pun diperbolehkan untuk mengeksploitasi material ataupun kesempatan yang ada. Setiap orang dalam dunia nyata bisa menggunakan materi-materi tersebut secara sendirian atau dengan orang lain (missal, dengan pasangan). Dalam kehidupan nyata, orang dapat memilih untuk mengalami pornografi selama beberapa menit atau jam, satu sesi, atau selama bertahun-tahun. Di dunia nyata, individual-individual bebas untuk memenuhi berbagai jenis hasrat seksual dalam cara-cara yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh para siswa dalam situasi dalam ruang kelas.

Kutchinsky (1983, 1987, 1992, 1994), telah mendiskusikan keunggulan relative dari kajian laboratorium dibandingkan dengan kajian peristiwa di luar laboratiru. Pada pokoknya Kutchinsky percaya bahwa pornografi di dunia nyata, menawarkan substitusi bagi rasa frustasi bersifat seksual atau pun non seksual yang mungkin, dalam situasi lain, dapat mendorong terjadinya kejahatan sksual (Kutchinsky, 1973a, hal. 175). “Jika ketersediaan pornografi dapat mengurangi angka kejahatan seksual, hal itu disebabkan beberapa bentuk pornografi bagi beberapa orang yang berpotensial menjadi penjahat seksual, secara fungsional setara dengan kejahatan seksual yang mungkin akan dilakukan tersebut: keduanya (pornografi dan kejahatan seksual) dapat memenuhi kebutuhan orang bersangkutan… Jika para pelaku potensial ini punya pilihan, mereka akan memilih menggunakan pornografi karena lebih nyaman, tidak merugikan dan tidak bebahaya.” (hal. 21). Ini juga kami anggap baru sebagian jawaban dari masalah.
Faktor-faktor social apa lagi, selain meningkatnya pornografi, yang mungkin bisa menjelaskan turunnya angka kejahatan di Jepang? Dan jika pornografi tidak mendorong pemerkosaan ataupun kejahatan seksual lainnya, apa yang bisa mendorong terjadinya hal tersebut? Jelas sekali bahwa ini adalah pertanyaan multifaceted yang rumit. Sebagai tanggapan, kita sepakat dengan banyak pihak (misal, Brannigan. 1997; Fisher & barak, 1991, Gottfredson & hirschi, 1990) bahwa kejahatan secara umum bukanlah sekedar masalah “monyet lihat – monyet lakukan.” Sebagaimana halnya dengan kejahatan lain, kejahatan seksual umumnya disebabkan karena ada kesempatan, pelakunya tidak berpikir atau sedikit berpikir dan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kontrol diri dan sosial yang rendah. Orang-orang semacam itu seringkali dapat terindentifikasi sebelum terekspos pada SEM secara substansial. Lebih dari setengah pelanggar seks dewasa diketahui juga sebagai pelanggar seks pada masa remaja (Abel, 1985; Knopp, 1984). Sebagaimana Gottfredson dan Hirschi (1990) menyatakan: “… salah satu penyebab tindak kejahatan yaitu kurangnya kemampuan pengendalian diri, dapat ditemukan pada 6 hingga 8 tahun pertama kehidupan, yaitu pada masa ketika sang anak berada dalam control dan pengawasan keluarga atau institusi keluarga… kebijakan yang ditujukan pada penguatan kemampuan institusi keluarga untuk sosialisasi anak-anak adalah kebijakan jangka panjang yang realistic yang berpotensial untuk mengurangi angka kejahatan secara substansial (hal. 272-373).

Semakin tingginya tingkat persaingan dunia pendidikan dan kerja di Jepang selama dua dekade terakhir telah memaksa orang untuk memberikan lebih banyak waktu untuk prestasi di dalam sekolah, mulai dari masa pra-sekolah dan berlanjut terus hingga masa kuliah; pekerjaan rumah yang dan pelajaran tambahan di luar sekolah (jukyu) adalah hal yang biasa (Efrom, 1997). Dan ibu-ibu rumah tanga di Jepang umumnya tinggal di rumah untuk megnawasi anak mereka melalui sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan baik. Kami percaya bahwa ini membantu mengurangi terjadinya tindakan-tindakan anti sosial atau kriminal, serta membantu sosialisasi anak untuk menghidari perilaku kriminal sebagai orang dewasa nantinya.

Ellis (1989) menanggap kejahatan seksual disebabkan dorongan dari dalam untuk ekspresi seksual ditambah dengan keinginan untuk memiliki dan mengendalikan. Dorongan-dorongan ini pada anak dapat dimodifikasi dengan peningkatan masa-masa bersama keluarga sejak usia dini.Selain itu juga, kami percaya, pendidikan seksual standar Jepang K-12 juga dapat membantu untuk mengurangi hal ini. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan social yang positif dan profaktif mungkin adalah penyebabb berkurangnya angka kejahatan yang terlihat. Faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan perubahan angka kejahatan seksual di Jepang atau tempat lainnya masih belum ditentukan.

Pertanyaan lanjutan masih muncul lagi: apakah ada efek negative lain yang mungkin disebabkan pornografi selain kejahatan seksual? Kaum feminis, orang-orang religius konservatif, dan para moralis menganggap pornografi sebagai sebuah masalah bahkan walaupun sulit dibuktikan bahwa pornografi menyebabkan meningkatnya angka kejahatan seksual (lihat misalnya, Court, 1984; Osanka & Lee, 1985). Beberapa melihat pornografi sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. “Pertanyaannya bukanlah: apakah pornografi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan? Pornografi adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang menebus dan mengacaukan setiap aspek dari kebudayan kita (Dworkin, 1981, sampul buku).” Dan Steinham (1983) menulis: “pornografi adalah tentang kekuasaan dan sex sebagai senjata – dalam hal yang sama kita memahami bahwa pemerkosaan adalah kekerasan, dan sama sekali bukan tentang seksualitas (hal. 38).” MacKinner (1993) bahkan berpikir bahwa pornografi tertulis sebagai membahayakan dan merendahkan perempuan.

Memang ada sejumlah anecdotal reports dampak negative pornografi, selain kejahatan seksual. Dampak-dampak ini bermacam-macam mulai dari kekerasan domestic (lihat Sommers & Check, 1987), hingga pelecehan seksual pada anak (lihat Burgess & Hartman, 1987). Namun tidak ada bukti keras yang menunjukkan hubungan sebab akibat terhadap kejahatan-kejahatan yang demikian parah dan sangat patut disesali (Howitt & Cumberbatch, 1985). Tindakan-tindakan criminal dan anti-sosial ini, kami percaya, lebih disebabkan karena bimbingan orang tua yang buruk, pendidikan yang tidak memadai dengan buruknya kontrol diri dan social, seperti yang telah disebutkan di atas.

Kemungkinan efek buruk pornografi adalah seperti yang diulas oleh Howitt dan Cumberbatch (1985); efek negative pornografi pada pria. Mereka mengulas laporan tentang pria yang mengalami impotensi karena ‘kegelisahan akan penampilan’ (performance anxiety), sebagai akibat kekhawatiran tidak mampu menandingi kaum pria yang begitu perkasa, besar dan terampil yang terlihat di pornografi (lihat MOye, 1985; Fracher & Kimmel, 1987; Tieter, 1987). Howitt dan Cumberbatch menyimpulkan bahwa factor-faktor yang menyebabkan impotensi dan performance anxiety mungkin tidak punya kaitan dengan pornografi dan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kesimpulannya, kekhawatiran bahwa negara-negara yang membolehkan pornografi akan mengalami peningkatan angka kejahatan seksual karena tindakan peniruan, atau bahwa kaum remaja pada khususnya akan rentan secara negative dan reseptif terhadap apa yang ditunjukkan dalam pornografi atau bahwa masyarakat secara keseluruhan akan terpengaruh secara negative oleh pornografi, tidak terbukti betul. Jelas terlihat dari data yang kami kumpulkan dan analisa bahwa peningkatan besar materi pornografi di Jepang memiliki kaitan dengan penurunan dramatis angka kejahatan seksual dan utamanya penurunan angka remaja yang terlibat dalam kejahatan seksual, baik sebagai pelaku atau sebagai korban. Kami juga telah menyinggung sejumlah factor-faktor yang mungkin menjadi penyebab hal ini di atas.

Referensi

Abel, G. G., Mittelman, M. S., & Becker, J. V. (1985). “Sexual Offenders: Results of assessment and recommendations for treatment”. In M. H. Ben-Aron, S. J. Huckle, & C. D. Webster (Eds.), Clinical criminology: The assessment and treatment of criminal behavior (pp. 191-205). Toronto, Canada: M & M Graphic.

Abramson, P. R., & Hayashi, H. (1984). “Pornography in Japan: Cross cultural and theoretical considerations”. In M. N. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and Sexual Aggression (pp. 173-183). New York: Academic Press.

Amis, K., Anderson, J. N. D., Beasley-Murray, G. R., et al. (1972). Pornography: The Longford Report. London: Coronet Books: Hodder Paperbacks, Ltd.

Anonymous. (1991a, 31 March). Racy comics a labeled lot now in Japan. Sunday Honolulu Star Bulletin and Advertiser.

Anonymous. (1991b, 5 February). Tokyo Telephone Sex. Honolulu Advertiser.

Anonymous. (1992, 2 October). Police warn magazines over nudes. The Japan Times pp. 2.

Baron, L., & Strauss, M. A. (1987). Four Theories of Rape in American Society: A State-Level Analysis. New Haven: Yale University Press.

Becker, J., & Stein R. M. (1991). “Is sexual erotica associated with sexual deviance in adolescent males?” International Journal of Law and Psychiatry, 14, 85-95.

Brannigan, A. (1987). “Sex and aggression in the Lab: Implications for Public Policy? A Review Essay”. Canadian Journal of Law and Society, 2, 177-185.

Brannigan, A., & Goldenberg, S. (1986). “Social Science versus jurisprudence in Wagner: The study of Pornography, Harm, and the Law of obscenity in Canada”. Canadian Journal of Sociology, 11:419-431.

Brannigan, A., & Goldenberg, S. (1991). “Pornography, context, and the common law of obscenity”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 97-116.

Ben-Veniste, R. (1971). Pornography and Sex Crime: The Danish Experience, Technical Report of the Commission on Obscenity and Pornography (pp. 245-261). Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office.

Burgess, A. W., & Hartman, C. R. (1987). “Child Abuse Aspects of Pornography”. Psychiatric Annals, 17, 248-253.

Burrill, J. (1991). Lowering the Boom on Sex Comics. Limousine City Guide, 33.

Canada. (1985). Report of the special select committee on pornography and prostitution : Ottawa; Supply and Services.

Christensen, F. M. (1990). Pornography: The Other Side. New York: Praeger.

Clifford, W. (1980). “Why is it safer to live in Tokyo? An exploratory symposium”. Paper presented at the Australian Institute of Criminology, Canberra.

Conyers, L., & Harvey, P. D. (1996). Religion and Crime: Do they go together? Free Inquiry, 16(3), 46-48.

Court, J. H. (1977). “Pornography and sex crimes: A reevaluation in light of recent trends around the world”. International Journal of Criminology and Penology, 5, 129-157.

Court, J. H. (1984). “Sex and violence: A ripple effect”. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and Sexual Aggression (pp. 143-172). New York: Academic Press.

Diamond, M. (1984). SexWatching: The World of Sexual Behaviour. London: Macdonald Co. Ltd.

Diamond, M. (1986). SexWatching: The World of Sexual Behavior (Japanese Version). Tokyo: Shogakukan.

Diamond, M., & Karlen, A. (1980). Sexual Decisions. Boston: Little, Brown.

Diamond, M., & Karlen, A. (1985). Sexual Decisions (Japanese edition). Tokyo: Shogakukan.

Donnerstein, E. (1984). “Pornography: Its effect on violence against women”. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and sexual aggression (pp. 53-81). New York: Academic Press.

Donnerstein, E., & Barrett, G. (1978). “The effects of erotic stimuli on male aggression toward women”. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 180-188.

Dore, R. P. (1958). City Life in Japan. Los Angeles: University of California Press.

Dougher, M. J. (1988, Feb.). “Assessment of Sex Offenders”. In B. K. Schwartz & H. R. H. Cellini (Eds.), A Practitioner’s Guide to Treating the Incarcerated Male Sex Offender (pp. 77-84, Chapter 78). Washington, D. C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Corrections.

Downs, J. F. (1990). “Nudity in Japanese Visual Media: A cross-cultural Observation”. Archives of Sexual Behavior, 19, 583-594.

Effron, S. (1997) In Japan, even toddlers now attend cram schools. The Honolulu Advertiser, Feb. 16. A-16.

Ellis, L. (1989). Theories of Rape: Inquires into the causes of sexual aggression. New York: Hemisphere Publishing.

Fisher, W. A., & Barak, A. (1991). “Pornography, Erotica, and Behavior: More questions than answers”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 65-83.

Gebhard, P. H., Gagnon, J. H., Pomeroy, W. B., & Christenson, C. V. (1965). Sex Offenders. New York: Harper & Row.

Giglio, D. (1985). “Pornography in Denmark: A public policy for the United States?” Comparative Social Research, 8, 281-300.

Goldstein, M. J., & Kant, H. S. (1973). Pornography and Sexual Deviance: A Report of the Legal and Behavioral Institute. Berkeley: University of California Press.

Greenfeld, K. T. (1994). Speed Tribes. New York: Harper Collins.

Groth, A. N. (1979). Men who Rape: The psychology of the offender. New York: Plenum.

Groth, N. A., Burgess, A. W., & Holstrom, L. L. (1977). “Rape, power and sexuality”. American Journal of Psychiatry, 134, 1239-1243.

Hijirida, K., & Yoshikawa, M. (1987). Japanese Language and Culture for Business and Travel. Honolulu: University of Hawaii Press.

Home Office. (1979). Committee on obscenity and film censorship. London: Her Majesty’s Stationary Office.

Howitt, D., & Cumberbatch, G. (1990). Pornography: Impacts and Influences. A review of available research evidence on the effects of pornography. London: Commissioned by the British Home Office Research and Planning Unit.

JASE (1991). Survey on Comics Among Youth. Tokyo: Japanese Association for Sex Education.

Knopp, F. H. (1984). Retraining adult sex offenders: Methods and models. Orwell, VT: Safer Society.

Kuro, H. (1954). Nikutai bungaku no seiri. Vol. 4, Tokyo: Shisoo no Kagaku.

Kutchinsky, B. (1973a). “The effect of easy availability of pornography on the incidence of sex crimes: The Danish experience”. Journal of Social Issues, 29, 163-181.

Kutchinsky, B. (1973b). “Eroticism without censorship”. International Journal of Criminology and Penology, 1, 217-225.

Kutchinsky, B. (1978). “Pornography in Denmark — a general survey”. In R. Dhavan & C. Davies (Eds.), Censorship and Obscenity: Behavioral Aspects (pp. 111-126). London: Martin Robertson.

Kutchinsky, B. (1983). “Obscenity and pornography: Behavioral aspects”. In S. H. Kadish (Ed.), Encyclopedia of crime and justice (Vol. 3, pp. 1077-1086). New York: Free Press.

Kutchinsky, B. (1985a). “Experiences with pornography and prostitution in Denmark” (Revision of Chap V in J. Kiedrowski and J. M. van Dikj: Pornography and Prostitution in Denmark, France, West Germany, the Netherlands and Sweden. Stencilserie Nr. 30): Kriminalistisk Instituts Stencilserie. 20 pages.

Kutchinsky, B. (1985b). “Pornography and its effects in Denmark and the United States: A rejoinder and beyond”. Comparative Social Research, 8, 301-330.

Kutchinsky, B. (1987). “Deception and Propaganda”. Transaction, Social Science and Modern SOCIETY, 24(5), 21-24.

Kutchinsky, B. (1991). “Pornography and Rape: Theory and Practice? Evidence from Crime Data in Four Countries Where Pornography is Easily Available”. International Journal of Law and Psychiatry, 14, 47-64.

Kutchinsky, B. (1992). “The Politics of Pornography Research”. Law & Society Review, 26, 447-455.

Kutchinsky, B. (1994). Pornography: Impacts and Influences (Critique of a Review of Research Evidence). [Preprint sent as Personal communication; Berl Kutchinsky died before publication.]

Lab, S. (1987). “Pornography and Aggression: A response to the U.S. Attorney General’s Commission”. Criminal Justice Abstracts, 19, 301-321.

Liebert, R. M., Neale, J. M., & Davison, E. S. (1973). The early window. New York: Pergamon Press.

Linz, D., Penrod, S. D., & Donnerstein, E. (1987). “The Attorney General’ Commission: The gaps between findings and facts”. American Bar Foundation Research Journal, 4, 713-736.

Lynn, B. W. (1986). Polluting the Censorship Debate: A Summary and Critique of the Final Report of the Attorney General’s Commission on Pornography. Washington, D. C.: American Civil Liberties Union.

MacKinnon, C. A. (1993). Only Words. Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Mainichi-shinbun. (1990). “Wakayama Prefecture calls for control of manga”. Mainichi-shinbun , 11:23

Malamuth, N. M., & Donnerstein, E. (Eds.). (1984). Pornography and Sexual Aggression. New York: Academic Press.

Marshall, W. L. (1988). “The use of sexually explicit stimuli by rapists, child molesters, and non-offenders”. Journal of Sex Research, 25, 267-288.

Meese, E. (1986). Attorney General (Edwin Meese) Commission Report , Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Nihon No Tokei. (1996). (Japan’s Statistics). Tokyo: Somucho Tokei Kyoku (Statistics Bureau).

Nobile, P., & Nadler, E. (1986). United States of America vs. SEX: How the Meese Commission Lied about Pornography. New York: Minotaur Press.

Okudaira, Y. (1979). “Indecency and Social Culture or Custom”. Hogaku-Seminar, (December), 2-9.

Osanka, F. M., & Lee, J. S. L. (1989). Sourcebook on Pornography. Lexington, Mass: Lexington Books.

Oshima, T. (1979). “What’s wrong in Indecency”. Hogaku-Seminar, (December), 10-15.

Pornography, (1970). Report of the U.S. Commission on Obscenity and Pornography (Technical Report ): U.S. Commission on Obscenity and Pornography. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Propper, M. M. (1972). Exposure to sexually oriented materials among young male prisoners. (Technical Report volume 8): Commission on Obscenity and Pornography. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Radin, C. (1996, 8 March). “Rape in Japan: The crime that has no name”. Boston Globe, pp. A-1, column 5.

Roposensho, (Japanese National Police Agency) (1989). Japanese Penal Code. Tokyo: Japanese National Police Agency

Roposensho, (Japanese National Police Agency) (1995). Annual Report of Japanese Crime Statistics. Tokyo: Japanese National Police Agency.

Scott, J. E., & Schwalm, L. A. (1988). “Rape rates and the circulation rates of adult magazines”. Journal of Sex Research, 24, 241-250.

Shupan Nenkan (1988, 1997). Annual Report for Publishers. Tokyo: Shupan Nenkan

Somucho. (1993). Survey of youth reading manga. [internal report for Youth Authority]. Tokyo: Government Management and Coordinating Agency.

Silbert, M. H., & Pines, A. M. (1984). “Pornography and the sexual abuse of women”. Sex Roles, 10, 857-868.

Sommers, E. K., & Check, J. (1987). “An empirical investigation of the role of pornography in the verbal and physical abuse of women”. Violence and Victims, 2, 189-209.

Tieter, L. (1987). The pursuit of the perfect penis: The medicalization of male sexuality. London: Sage.

Tjaden, P. J. (1988). “Pornography and Sex Education”. Journal of Sex Research, 24, 208-212.

Uchida, T. (1979). “Dairy of Lawyer in Charge”. Hogaku-Seminar, (December), 16-31.

Uchiyama, A. (1996). “A study on the attitude of girls toward the commercialization of sex”. Reports of the National Research Institute of Police Science. Research on Prevention of Crime and Delinquency, 37(2 / December), 1-13.

Walker, C. E. (1970). Erotic stimuli and the aggressive sexual offender. (Technical report volume 7 (pp. 91-147): U.S. Commission on Obscenity and Pornography. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office.

Wilson, W. C. (1978). “Can pornography contribute to the prevention of sexual problems?” In C. B. Qualls, J. P. Wincze, & D. H. Barlow (Eds.), The Prevention of Sexual Disorders: Issues and Approaches (pp. 159-179). New York: Plenum Press.

Winick, C. & Evans, J. T. (1986) “The relationship between enforcement of state pornography laws and rates of sex crime arrests”. Archives of Sexual Behavior. 25: 439-453.

Winick, C. (1985). “A content analysis of sexually explicit magazines sold in an adult bookstore”. Journal of Sex Research, 21, 206-210.

Woodruff, J. (1991, 7 July 1991). “Japan’s police finding it difficult to enforce informal ban on nudity”. Sunday Honolulu Star Bulletin & Advertiser, pp. A 26.

Zillmann, D. (1984). Connections between Sex and Aggression. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1982). “Pornography, sexual callousness and the trivialization of rape”. Journal of Communication, 32, 10-21.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1984). “Effects of massive exposure to pornography”. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography and Sexual Aggression (pp. 115-138). New York: Academic Press.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1988a). “Effects of prolonged consumption of pornography on family values”. Journal of Family Issues, 9, 518-544.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1988b). “Pornography’s impact on sexual satisfaction”. Journal of Applied Social Psychology, 18, 438-453.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1989). Pornography: Research Advances and Policy Considerations. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Zillmann, D., & Weaver, J. B. (1989). “Pornography and Men’s sexual callousness toward women”. In D. Zillmann & J. Bryant (Eds.), Pornography: Research Advances and Policy Considerations (pp. 95-125). Hillside, NJ: Erlbaum.

Milton Diamond, Ph.D.

Phone: (808 ) 956-7400
Fax: (808 ) 956-9481
E-mail: diamond@hawaii.edu

University of Hawai`i – Manoa
John A. Burns School of Medicine
Dept. Anatomy & Reproductive Biology
Pacific Center for Sex & Society
1951 East-West Rd.,
Honolulu, Hawai`i, 96822 U.S.A.

(i) laporan minoritas adalah laporan alternatif yang tidak bersetuju dengan hasil resmi yang dikeluarkan oleh sebuah komisi atau tim kerja. Laporan minoritas dikeluarkan apabila ada poin-poin tertentu dari satu laporan yang ditentang oleh sebagian anggota tim dan perbedaan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui diskusi.
(ii) demi akurasi, maka istilah hard-core erotica tidak akan diterjemahkan. Hard-core erotica sendiri bisa didefinisikan secara sederhana sebagai penggambaran hubungan seksual dengan jelas dan terang-terangan. (iii) flashing = mempertontonkan alat kelamin di depan orang lain
(iv) dalam sidang pemerkosaan, salah satu elemen paling penting yang perlu dibuktikan adalah elemen pemerkosaan.
(v) risqué = mengundang hasrat dengan sikap yang menggoda

One Response to “Pornografi, Pemerkosaan dan Kejahatan Seksual di Jepang”

  1. infogue said

    Artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Telah tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam Blogger!

    http://www.infogue.com
    http://18-thn.infogue.com
    http://18-thn.infogue.com/pornografi_pemerkosaan_dan_kejahatan_seksual_di_jepang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: